<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/6c89d2f7-2e10-4aed-a863-3f90c225c76c-751515653.jpg" alt="Wakil Ketua DPR, Adies Kadir (sisi kanan) disahkan sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Adies Kadir (sisi kanan) disahkan sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna. Dalam rapat itu, Saan meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir terhadap usulan Komisi III DPR RI. &ldquo;Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada sidang Dewan terhormat terhadap laporan Komisi III atas penggantian yang menyetujui Saudara Adies Kadir sebagai hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul DPR, apakah dapat disetujui?&rdquo; tanya Saan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan dan pandangan Komisi III terkait penggantian calon hakim konstitusi usulan DPR. Ia menegaskan, perlunya penguatan Mahkamah Konstitusi agar dapat kembali menjalankan tugas dan fungsinya, serta menjaga marwah lembaga. &ldquo;Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya yang hakiki,&rdquo; ujar Habiburokhman. Menurutnya, Komisi III menilai penting kehadiran hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, serta rekam jejak yang cemerlang di bidang hukum. Pembahasan calon hakim konstitusi usulan DPR RI telah dilakukan dalam rapat Komisi III pada Senin (26/1). &ldquo;Pada Senin, 26 Januari 2026 kemarin, Komisi III DPR RI telah melakukan pembahasan calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia usulan lembaga DPR RI,&rdquo; ucapnya. Berdasarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI akhirnya menyepakati Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR RI. Keputusan ini sekaligus mengubah penetapan sebelumnya yang mengusulkan Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK dari DPR.

DPR sahkan Adies Kadir sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Penguatan konstitusi dan peran penting hakim jadi fokus utama.

Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir sebagai Calon Hakim MK, Alasannya Penguatan Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR menyetujui anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua MPR&nbsp;Arsul Sani sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari usulan DPR untuk menggantikan&nbsp;Wahiduddin Adams&nbsp;setelah uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. "Komisi III memutuskan bahwa calon yang diusulkan oleh DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan Bapak Dr. Wahiduddin Adams adalah Bapak Dr. Arsul Sani," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa, (26/9) Adies&nbsp;juga mengatakan, persetujuan tersebut diambil setelah Komisi III DPR mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap tujuh calon hakim MK yang digelar sejak Senin (25/9). Sembilan fraksi di Komisi III DPR secara bulat mengusulkan Arsul Sani sebagai calon hakim MK. Sembilan fraksi itu dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. "Jadi, dari sembilan fraksi, hampir, bukan hampir, semua mengusulkan satu nama, Bapak Dr. Arsul Sani. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan kembali apakah dapat disetujui. Kemudian semua menyatakan menyetujui Bapak Dr. Arsul Sani," kata Adies. Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berharap jika nanti&nbsp;Arsul Sani terpilih menjadi hakim MK, maka diharapkan&nbsp;dapat lebih memahami produk legislasi yang diajukan dalam gugatan uji materi untuk kemudian diputuskan secara seksama. "Dikau sudah belajar buat undang-undang banyak (di DPR), yang di hakim Mahkamah Konstitusi sana&nbsp;enggak ada yang anggota DPR. Cerahkan bagaimana DPR berpikir, cerahkan bagaimana kesulitan-kesulitan DPR, di sini, terutama kesulitan kami dalam menangani pileg dan pilpres di lapangan, supaya paham. Jadi, dikau ini nanti kalau kawan-kawan sepakat dan terpilih (jadi) hakim di sana, dikau adalah satu-satunya hakim yang berasal dari DPR, tapi hakim MK katanya bukan melulu hukum, ada politiknya, dikau yang pas, ada politiknya, dikau yang pas kalau begitu urusannya," kata Bambang Pacul. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio&nbsp;memberikan apresiasi kepada&nbsp;Arsul Sani karena menjadi satu-satunya calon hakim MK yang menyertakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut. "Dari tujuh calon hakim konstitusi, saya memberi apresiasi kepada Pak Arsul,&nbsp;karena hanya Pak Arsul satu-satunya memasukkan LHKPN. Jadi,&nbsp;ini memang menunjukkan kenegarawanan yang patuh pada undang-undang," kata Ichsan. Ditemui usai uji kelayakan dan kepatutan, Arsul Sani mengatakan dirinya siap mundur dari keanggotaan partai politik serta sebagai pimpinan MPR maupun anggota DPR. "Kalau misalnya saya dipilih,&nbsp;konsekuensinya,&nbsp;ya, (saya) berhenti dari DPR, mundur sebagai pimpinan MPR, mundur sebagai anggota partai. Itu, ya, karena undang-undang MK itu disebutkan bahwa hakim MK itu tidak boleh menjadi anggota parpol dan tidak boleh menjadi pejabat negara. Ya, itu memang harus ditaati," kata Arsul. Dia pun mengaku siap berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan MK dengan menghasilkan putusan konstitusional yang menghindari timbulnya ketegangan antarlembaga negara. "Sekali lagi, niat saya, kelembagaan negara kita itu makin lama makin baiklah, tidak kemudian masing-masing menunjukkan ego sektoral atau ego sentralnya masing-masing; dan keinginan saya, mudah-mudahan bisa berkontribusi agar kemudian tidak ada ketegangan-ketegangan antarlembaga negara yang terjadi," ujar Arsul&nbsp;Sani. Sebelumnya, Komisi III DPR, pada Senin (25/9) dan Selasa, melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tujuh calon hakim MK. Pada hari pertama uji kelayakan tersebut, Senin (25/9), diikuti oleh lima calon hakim MK, yaitu Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, dan Abdul Latif. Di&nbsp;hari kedua, Selasa, ada dua orang yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan yaitu Haridi Hasan dan Arsul Sani.

Komisi III DPR menyetujui anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua MPR Arsul Sani sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari DPR.

9 Fraksi di Komisi III Setuju Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK usulan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-1.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyerahkan nama-nama yang akan menggantikan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna. Dewa Palguna akan memasuki purnatugas pada Selasa, 7 Januari 2020.  "Pansel sudah menyerahkan tiga nama kepada Presiden berdasarkan peringkat nilai terbaik," kata staf khusus presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono dikonfirmasi, Senin (23/12).  Ketiga nama yang diserahkan pansel ke pihak istana yakni adalah Suparman Marzuki, Ida Budhiati, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Nantinya, Presiden Joko Widodo akan memilih satu dari tiga nama tersebut untuk menggantikan posisi Dewa Palguna.  Suparman Marzuki merupakan komisioner Komisi Yudisial (KY) pada 2010-2015. Saat ini ia merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Ida Budhiati merupakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia juga pernah menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017. Sedangkan, Daniel Yusmic merupakan dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Dia menamatkan program S2 dan S3 di Universitas Indonesia.  Proses penyerahan tiga nama itu setelah mereka menjalani serangkaian tes oleh pansel calon hakim MK. Mereka nantinya akan menjalani fit and proper test di DPR RI.

Presiden Jokowi Terima 3 Nama Bakal Calon Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon hakim konstitusi Widodo Ekatjahjana menegaskan, hasil amandemen UUD 1945 tidak menyimpang dengan Pancasila. Menurutnya, hasil perubahan ketatanegaraan terkhususnya MPR RI untuk mewujudkan negara demokratis.  "Saya kira perubahan ini justru banyak menghasilkan perubahan-perubahan ketatanegaraan yang mampu menjawab konsep negara hukum demokratis dan konsep negara demokratis berdasar konstitusi tidak tepat. Saya kira ada pandangan yang mengatakan karena perubahan itu, dan itu dikaitkan dengan isu soal MPR sebagai lembaga tertinggi, kemudian disimpulkan bahwa perubahan ini sudah menyimpang dari Pancasila," kata Widodo dalam seleksi wawancara hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).  Perubahan UUD 1945, lanjut Widodo hanya sebatas pada subtansi pasalnya. Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham ini menyebut, poin terpentingnya seperti rumusan, filosofi dan nilai dasar masih tercantum dalam pembukaan UUD 1945.  "Kalau kita lihatkan perubahan itu terjadi pada substansi batang tubuh pasal-pasalnya. Rumusan Pancasila filosofi tentang nilai-nilai dasar Pancasila itu masih tetap tercantum di dalam pembukaan UUD yang sama sekali sampai sekarang tidak tersentuh untuk perubahan dan memang punya konsensus nasional, konsensus politik yang sudah final untuk tidak membuka pembukaan UUD 1945," tegasnya.  Oleh karena itu, Widodo menilai sangat keliru jika adanya kemunduran dari amandemen UUD 1945. Padahal, ini untuk menciptakan negara yang demokratis.  "Jadi ini saya kira pandangan yang sangat keliru sekali bahwa perubahan UUD, amandemen pertama, kedua sampai keempat dan termasuk menghasilkan MK ini kemunduran bahkan dikatakan menyimpang dari Pancasila pandangan yang saya kira salah besar," pungkas Widodo.  Untuk diketahui, wawancara terbuka calon hakim MK hari ini merupakan tahap dua yang diikuti oleh Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana dan Yudi Kristiana. Sebanyak lima orang calon hakim MK telah menjalani rangkaian tes wawancara terbuka pada Rabu (11/12) kemarin, mereka diantaranya Bernard L. Tanya, Benediktus Hesto Cipto Handoyo, Daniel Yusmic, Ida Budiarti dan Suparman Marzuki.  Wawancara terbuka calon hakim MK dilakukan oleh anggota Pansel yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk mencari pengganti posisi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2020 mendatang.

Calon Hakim MK Ini Nilai Amandemen UUD 1945 Tak Menyimpang Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MK-Tolak-Gugatan-Foto-Editan-Caleg-Cantik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Ketua MK, Amwar Usman. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua MK, Amwar Usman. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon hakim konstitusi, Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengusulkan pengujian peraturan perundang-undangan berada dalam satu pintu. Karena seringkali adanya ketidakharmonisan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam hal pengujian perundang-undangan.   "Saya menyarankan, dalam tulisan saya, pengujian peraturan perundang-undangan itu satu pintu saja, karena sampai saat ini ketika diputus di MK belum tentu menjadi rujukan MA," kata Benediktus dalam seleksi wawancara hakim MK di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).  Akademisi hukum ini pun mengusulkan penguatan MK terkait mengubah UU. Salah satu poin yang disoroti ialah soal tindak lanjut putusan MK yang seringkali lamban dan bahkan diabaikan.  Benediktus menginginkan, adanya sanksi tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan MK.   "Lalu tidak ada sanksi bagi lembaga negara pembentuk UU ketika merumuskan kembali yang sudah dibatalkan. Nah ini kan harus ada penguatan MK. Oleh sebab itu, dalam UU MK yang baru harus ada ketentuan bahwa begitu diputuskan, maka selang berapa minggu, beberapa bulan, itu harus dilakukan perubahan tehadap UU tersebut," tegas Benediktus.  Selain Benekditus, terdapat tujuh calon hakim konstitusi yang akan menjalani tes wawancara, yakni Bernard L. Tanya, Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti dan Suparman Marzuki. Sedangkan, tiga orang lainnya yakni Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana dan Yudi Kristiana akan menjalani tes wawancara pada sesi kedua, Kamis (12/12) besok.  Wawancara terbuka calon hakim MK dilakukan oleh anggota Pansel yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk mencari pengganti posisi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2020 mendatang.

Calon Hakim Ini Ingin Ada Sanksi Tegas Pihak yang Tak Patuh Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-1.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki tahap tes wawancara. Sebanyak delapan orang calon hakim MK mulai melakukan tes seleksi wawancara di Gedung Sekretariat Negara (Sekneg), Jakarta Pusat, Rabu (11/12). Wawancara publik ini berlangsung hingga Kamis (12/12) besok.  Pada sesi pertama, lima orang yang menjalani tes wawancara yakni Benediktus Hesto Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti, dan Suparman Marzuki. Sedangkan, tiga orang lainnya yakni Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana dan Yudi Kristiana akan menjalani tes wawancara pada sesi kedua, Kamis (12/12) besok.  Ketua panitia seleksi hakim MK, Harjono menyatakan, delapan orang tersebut lolos hingga seleksi wawancara terbuka setelah menjalani serangkaian tes. Pada tahap tes wawancara, calon hakim MK akan digali terkait berbagai hal.  "Wawancara meliputi banyak hal, baik penguasaan UUD 1945, masalah MK, sosial budaya hingga track record para calon," kata Harjono di Gedung Sekneg, Jakarta Pusat.  Wawancara terbuka calon hakim MK dilakukan oleh anggota Pansel yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Pansel bakal memilih tiga orang terbaik untuk diserahkan ke Presiden Jokowi.  "Rencananya penyerahan nama dilakukan pada 18 atau 19 Desember 2019," jelas Harjono.  Untuk diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres untuk membentuk panitia seleksi (Pansel), guna mencari pengganti hakim MK I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2019 mendatang. Jokowi membentuk pansel calom hakim MK melalui Keppres Nomor 118/P tahun 2019.  Pansel hakim MK tersebut terdiri dari Harjono yang didapuk sebagai ketua pansel. Kemudian, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Omar Sharif.  "Satu hakim MK, I Gede Dewa Palguna sudah memasuki usia purnatugas pada 7 Januari 2020 nanti. Presiden sudah buat Keputusan Presiden Kepanitiaan Pansel untuk menerima pendaftaran, menyeleksi dan mengumumkan hasilnya," kata Ketua Pansel Hakim MK Harjono di Gedung Kemensetneg Jakarta Pusat, Selasa (12/11) lalu.

Delapan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Jalani Tes Seleksi Wawancara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mk-minta-dpr-pilih-calon-hakim-konstitusi-yang-patuh-setor-lhkpn_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan proses seleksi terhadap 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya berkewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebanyak lima dari sembilan calon hakim yang punya kewajiban itu diduga belum melaporkan LHKPN. MK menginginkan para calon hakim konstitusi dapat memenuhi syarat seperti pelaporan LHKPN. "Jika LHKPN merupakan ketentuan, bahkan merupakan kewajiban, tentu sangat tepat melihat LHKPN sebagai prasyarat formil seseorang sebelum, selama, dan setelah menjadi Hakim Konstitusi," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Rabu (6/2). Fajar menuturkan, LHKPN merupakan salah satu instrumen yang mencerminkan integritas dan kepatuhan seorang calon hakim MK terhadap ketentuan. Laporan LHKPN juga menandai intensi sikap bersih serta transparansi pada publik. Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan. Ia harus punya citra baik tanpa cela pada semua aspek kehidupan. Fajar yakin, publik akan memberi apresiasi tersendiri jika hakim konstitusi taat pada ketentuan undang-undang. "Kalau ada yang tertib ketentuan dan sama-sama punya kompetensi, kenapa tidak? Tetapi, itu sepenuhnya otoritas DPR," pungkasnya. Sebelumnya, koalisi masyarakat selamatkan MK yang terdiri dari&nbsp;LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ICJR, ILR, dan YLBHI menemukan lima orang calon hakim belum pernah melaporkan LHKPN. Namun tidak jelaskan secara detail siapa nama calon hakim konstitusi tersebut. Bahkan, dua dari lima orang tersebut saat ini masih aktif sebagai petinggi lembaga negara.&nbsp;Mereka menyerahkan hal ini sepenuhnya ke DPR sebagai pihak yang memilih calon hakim.

MK Minta DPR Pilih Calon Hakim Konstitusi yang Patuh Setor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/5-calon-hakim-mk-yang-diseleksi-dpr-disebut-belum-pernah-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Koalisi masyarakat sipil selamatkan MK meminta DPR untuk memperpanjang waktu proses seleksi hakim konstitusi di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (5/2)." width="100%">
<figcaption>Koalisi masyarakat sipil selamatkan MK meminta DPR untuk memperpanjang waktu proses seleksi hakim konstitusi di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (5/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi masyarakat selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri dari LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ILR dan ICJR menemukan adanya lima calon hakim konstitusi yang belum pernah menyetorkan Laporan Hasil Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Itu terdiri dari 11 calon hakim konstitusi yang akan diseleksi DPR. "Penelusuran yang dilakukan, lima orang calon tidak pernah melaporkan kekayaannya ke KPK," kata Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (5/2). Dengan adanya&nbsp;informasi tersebut, Erwin meminta DPR untuk meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan calon hakim MK. "Koalisi meminta DPR untuk meminta masukan KPK dan PPATK terhadap ketaatan calon dalam melaporkan kekayaannya dan kewajaran transaksi keuangan calon," tegasnya. Sementara itu, koordinator bidang hukum dan advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkung menilai, pentingnya melaporkan LHKPN untuk menilai integritas calon hakim konstitusi. "LHKPN menjadi syarat paling penting, kalau tidak melaporkan LHKPN tersebut berarti dia tidak mematuhi UU dan tidak punya komitmen," ucapnya. Tama mencontohkan, DPR mempunyai rekam jejak yang buruk dalam mencari hakim konstitusi. Lolosnya Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi disebabkan karena buruknya mekanisme proses seleksi di DPR. "Tidak ada mekanisme seleksi yang transparan dan partisipatif," jelasnya.

5 Calon Hakim MK yang Diseleksi DPR Disebut Belum Pernah Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/cari-pengganti-patrialis-akbar-pansel-minta-kpk-telusuri-rekam-jejak-calon-hakim-mk_m_112905.jpeg" alt="Pansel Hakim MK Harjono dan Sukma Violetta" width="100%">
<figcaption>Pansel Hakim MK Harjono dan Sukma Violetta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/2). Kedatangan pansel untuk meminta bantuan KPK menelusuri rekam jejak peserta calon hakim MK pengganti Patrialis Akbar pasca berstatus tersangka penerima suap terkait uji materiil UU Peternakan. Ketua Pansel MK Harjono mengatakan, penelusuran rekam jejak oleh KPK sebagai upaya mendapatkan hakim konstitusi yang berintegritas. Salah satunya, dengan adanya catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Setiap seleksi pejabat publik pansel selalu meminta bantuan kepada KPK untuk menganalisis LHKPN atau melakukan penelusuran rekam jejak," kata Harjono di gedung KPK. Harjono berharap KPK memberikan informasi soal rekam jejak peserta yang mendaftar sebagai hakim MK. Menurut dia, pansel juga meminta bantuan lembaga lain untuk melakukan penelusuran rekam jejak. Setelah selesai proses seleksi di pansel, nama calon hakim MK bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo. Pendaftaran calon hakim MK telah dibuka sejak 22 Februari hingga 3 Maret mendatang. "Kita seleksi, lalu ajukan ke presiden, presiden memilih dari yang kita seleksi," ujarnya. Pansel Hakim MK dibentuk oleh Presiden Jokowi. Pansel diketuai mantan Hakim MK, Harjono. Sementara, anggotanya adalah Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta, mantan Hakim MK Maurarar Siahaan, serta ahli hukum Todung Mulya Lubis, dan Ningrum Sirait. (Put/jpg)

Cari Pengganti Patrialis Akbar, Pansel Minta KPK Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon hakim mk

Berita Terkini