<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/nurul-g-744949540.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Yudisial (KY) telah mengumumkan sebanyak 161 calon hakim agung lolos seleksi administrasi. Dari ratusan nama itu, terdapat Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron termasuk salah satu dari 69 nama calon hakim agung yang akan ditempatkan di kamar pidana.</p> <p>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebut, lolosnya Nurul Ghufron ke dalam salah satu daftar calon hakim agung (CHA) menjadi persoalan. Sebab, Nurul Ghufron pernah tersangkut masalah integritas, yaitu pernah dijatuhi sanksi etik atas intervensi yang dilakukan terkait mutasi pegawai Kementerian Pertanian.</p> <p>"Pemilihan hakim agung semestinya menjadi pintu masuk krusial untuk membenahi Mahkamah Agung dari praktik mafia peradilan yang selama ini ada," kata Wana dalam keterangannya, Kamis (24/4).</p> <p>Ia menegaskan, integritas calon hakim agung harus dinilai sejak tahap administrasi, namun tidak terbatas pada rekam jejak calon hakim agung. Terlebih berdasarkan catatan ICW, terdapat dua hakim agung yang pernah terjerat kasus korupsi merupakan hakim agung, yaitu Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati.&nbsp;</p> <p>Sebab, MA merupakan pengadilan negara tertinggi yang memiliki fungsi tidak hanya memeriksa perkara, tapi juga berfungsi sebagai pengawas peradilan di bawahnya. Selain itu, MA juga memiliki fungsi pengaturan yang berkaitan dengan hukum acara dan penafsiran hukum.&nbsp;</p> <p>"Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya MA wajib lepas dari segala potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensinya," tegas Wana.</p> <p>Persyaratan untuk menjadi hakim agung diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial (KY) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Pasal 6 ayat 2 yang mengatur mengenai persyaratan administrasi calon hakim agung nonkarier hanya mensyaratkan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, bukan sanksi etik.&nbsp;</p> <p>Sehingga, patut diduga Nurul Ghufron diloloskan karena tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin. Karena itu, ICW mengingatkan KY seharusnya mengatur pula mengenai penjatuhan sanksi etik dalam tahap administrasi, sebab sanksi etik juga menjadi perhatian utama dalam menyaring calon hakim agung yang berintegritas.</p> <p>Lolosnya Nurul Ghufron menjadi kontraproduktif dengan cita-cita penegakan hukum, karena hakim agung tidak hanya bertugas untuk menegakan keadilan, namun juga berperan sebagai reformasi dan pembaharuan hukum.</p> <p>Perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Nurul Ghufron seharusnya menjadi dasar bagi Komisi Yudisial untuk tidak meloloskan administrasi Nurul Ghufron.&nbsp;</p> <p>"Mengingat besarnya beban yang ditumpu oleh hakim agung, maka sudah seharusnya hakim agung memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, dan kejujuran," ucap Wana.</p> <p>Oleh karena itu, ICW mendesak KY tidak meloloskan lebih lanjut Nurul Ghufron sebagai CHA. Serta, dapat meninjau secara teliti rekam jejak dan integritas calon lain yang sudah lolos administrasi.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, dapat memperbaiki Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2025 dengan menyertakan pelanggaran etik sebagai syarat administrasi bagi calon hakim agung nonkarier.</p> <p>"Menyediakan kanal informasi bagi publik mengenai calon hakim dalam rangka memperkuat partisipasi publik," ujarnya.</p> <p>Sementara, Nurul Ghufron menegaskan dirinya merasa terpanggil mengikuti seleksi CHA. "Saya merasa terpanggil atas undangan KY yang memanggil putera terbaik dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk menegakkan hukum," ucap Ghufron, Rabu (16/4).</p> <p>Ghufron tidak berbicara banyak soal pihak-pihak yang mengkritik dirinya lolos seleksi administrasi CHA. Ia hanya berharap, proses seleksi CHA mampu menemukan Hakim Agung yang terbaik untuk lembaga peradilan Indonesia.</p> <p>"Semoga proses seleksi ini mampu menemukan calon Hakim terbaik bagi kebutuhan hukum Indonesia," pungkasnya.</p>

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Yudisial untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron sebagai calon hakim agung.

ICW Desak KY Diskualifikasi Nurul Ghufron dari Daftar Calon Hakim Agung, Ini Alasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Komisi-Yudisial-Dery-Ridwansah-2JPG-1739159788.jpg" alt="Gedung Komisi Yudisial. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI memutuskan menolak seluruh calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc HAM yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Hal itu dilakukan setelah menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, sembilan fraksi setuju untuk menolak calon yang diajukan KY tersebut. "Komisi III DPR tidak memberi persetujuan secara keseluruhan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada tahun 2024 yang diajukan oleh KY kepada DPR RI?" kata pria yang karib disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab peserta rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang Pacul menyampaikan, seharusnya fit and proper test terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM digelar pada 27-28 Agustus 2024. Namun, pihaknya menemukan dari 12 calon terdapat dua calon yang tak memenuhi syarat, sesuai ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 7, terutama poin enam menyebutkan bahwa calon hakim agung harus berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi bagi hakim karier.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nama hakim khusus pajak tersebut adalah satu, Hari Sih Advianto dilantik sebagai hakim pajak sejak tahun 2016 yang bersangkutan baru berpengalaman 8 tahun sebagai hakim. Dua, Tri Hidayat Wahyudi mulai menjadi hakim pajak sejak 2010 yang bersangkutan baru 14 tahun sebagai hakim, meskipun yang bersangkutan pernah menjadi ketua pengadilan pajak tahun 2015," ucap Bambang Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, politikus PDIP itu menyatakan, menjadi sebuah pertanyaaan bagaimana bisa lembaga KY mengusulkan nama-nama calon hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan UU. "Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana kompetensi dan dasar hukum KY bisa meloloskan calon hakim tersebut," pungkasnya.</div>

Komisi III DPR RI memutuskan menolak seluruh calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc HAM yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).

Alasan Ini Komisi III DPR Tolak Seluruh CHA dan Calon Hakim Ad Hoc HAM Usulan KY

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan tujuh calon hakim agung (CHA) pada Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). Ketujuh CHA itu disahkan setelah mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah laporan Komisi III DPR rI atas hasil uji kelayakan atas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) pada&nbsp; Mahkamah Agung dapat disetujui?," tanya Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab seluruh wakil rakyat yang hadir rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat paripurna ini dihadiri oleh 290 anggota dewan dengan perincian 159 orang hadir fisik dan 131 yang izin. Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPR Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan proses dan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim agung hingga ditetapkan tujuh calon hakim agung. Menurutnya, Komisi III DPR telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM selama dua hari, pada Rabu (22/11) dan Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013438870/satu-suara-dengan-anies-dan-hasto-pdip-nasdem-sebut-food-estate-bukan-solusi-untuk-petani">Satu Suara Dengan Anies dan Hasto PDIP, Nasdem Sebut Food Estate Bukan Solusi untuk Petani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masing-masing calon diberikan kesempatan menyampaikan pokok-pokok makalah. Lalu, Komisi III DPR menggelar rapat pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melalui tahapan seleksi, Komisi III DPR RI pun menetapkan tujuh nama yang disetujui menjadi calon hakim agung pada Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">Adapun ketujuh nama calon hakim agung yang disahkan itu yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H. M.Hum (Pidana)</div> <div dir="auto">2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">3. Noor Edi Yono, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">4. Sigid Triyono, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">5. Dr. Yanto, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">6. Sutarjo, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">7. Agus Subroto, S.H., M.Kn (Perdata).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rapat paripurna ini dihadiri oleh 290 anggota dewan dengan perincian 159 orang hadir fisik dan 131 yang izin.

Paripurna DPR RI Sahkan 7 Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 34 orang calon hakim agung (CHA) dan enam orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) mengikuti seleksi tahap ketiga, yaitu kesehatan dan kepribadian. Para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan pada&nbsp; Rabu-Kamis, 9-10 Agustus 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian para peserta menjalani asesmen kompetensi dan kepribadian pada 21-28 Agustus 2023 secara daring. Pada tahap ketiga, para peserta menjalani seleksi kesehatan dan kepribadian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk seleksi kepribadian meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat," kata Anggota KY M. Taufiq HZ dalam keterangannya, Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012763743/kasus-jual-beli-senpi-ilegal-polisi-sita-44-pucuk-senjata-dan-ribuan-amunisi">Kasus Jual Beli Senpi Ilegal, Polisi Sita 44 Pucuk Senjata dan Ribuan Amunisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufiq menjelaskan, asesmen ini akan mengukur kompetensi calon yang terdiri dari kelompok kompetensi integritas; mental, interpersonal, dan manajemen organisasi; teknis dan proses yudisial; serta kenegarawanan. Para peserta juga akan diuji oleh asesor yang berlatar belakang psikolog dan asesor substantif yang merupakan hakim agung atau mantan hakim agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY berharap masyarakat dengan identitas yang jelas dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA paling lambat 31 Agustus 2023," jelas Taufiq.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi masyarakat tersebut disampaikan melalui email:&nbsp;<a href="mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rekrutmen@komisiyudisial.go.id</a>&nbsp;atau Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat 10450.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi tersebut bermanfaat agar di dalam proses seleksi ini benar-benar menemukan hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA yang terbaik," pungkasnya.</div>

Sebanyak 34 orang calon hakim agung dan enam orang calon hakim ad HAM pada MA mengikuti seleksi tahap tiga.

KY Minta Publik Beri Catatan 34 Calon Hakim Agung dan 6 Ad Hoc HAM di MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Rapat-Paripurna-Hakim-Agung-Terpilih_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Tujuh anggota Hakim Agung terpilih saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dalam rapat paripurna ini salah satunya Kom" width="100%">
<figcaption>Tujuh anggota Hakim Agung terpilih saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dalam rapat paripurna ini salah satunya Kom</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>- Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil seleksi tahap pertama calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan rapat pleno KY pada Jumat (9/6), sebanyak 63 dari 70 pendaftar CHA dan 21 calon hakim ad hoc HAM di MA dari 30 pendaftar konfirmasi calon hakim ad hoc dinyatakan lolos ke tahap seleksi kualitas.</p> <p>"Calon hakim agung diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," pungkasnya. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Komisi Yudisial mengumumkan hasil seleksi tahap pertama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di MA.

63 Calon Hakim Agung dan 21 Calon Hakim Ad Hoc HAM Lolos ke Tahap Seleksi Kualitas

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/hakim-dpr-1243532099.jpg" alt="BERI SELAMAT: Ketua DPR RI Puan Maharani menyalami para calon hakim agung MA setelah rapat paripurna kemarin (4/4)." width="100%">
<figcaption>BERI SELAMAT: Ketua DPR RI Puan Maharani menyalami para calon hakim agung MA setelah rapat paripurna kemarin (4/4).</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI mengesahkan tiga calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna kemarin (4/4). Dewan meminta para hakim agung itu bisa melaksanakan tugas dengan baik.</p> <p>Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM ke MA. Sebelumnya, ada sembilan calon hakim yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di komisi III.</p> <p>&rdquo;Kami mengedepankan musyawarah mufakat dalam memutuskan nama calon hakim,&rdquo; terang politikus PAN itu.</p> <p>Berdasar pandangan dan kesepakatan sembilan fraksi di komisi III, akhirnya disetujui tiga calon hakim agung MA. Yakni, Lucas Prakoso sebagai hakim agung kamar perdata, Imron Rosyadi (hakim agung kamar agama), dan Lulik Tri Cahyaningrum (hakim agung kamar tata usaha negara).</p> <p>Sementara itu, yang tidak lolos adalah calon hakim ad hoc HAM Harnoto, Heppy Wajongkere, dan Fatan Riyadhi. Ada juga calon hakim agung kamar pidana Sukri Sulumin dan Annas Mustaqim, serta calon hakim agung kamar TUN khusus pajak Triyono Martanto.</p> <p>Dengan demikian, selesai sudah tugas komisi III. Diharapkan, para calon hakim agung yang terpilih bisa melaksanakan tugas dengan baik. &rdquo;Kami serahkan pada rapat paripurna untuk mendapat persetujuan,&rdquo; ungkap Pangeran.</p> <p>Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin pun bertanya kepada peserta sidang, apakah bisa menyetujui tiga nama calon hakim agung itu. &rdquo;Apakah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan calon hakim agung pada MA dapat disetujui?&rdquo; tanya Puan. Para anggota dewan pun menjawab setuju. Seusai paripurna, Puan memperkenalkan tiga calon hakim agung MA yang telah disahkan. Mereka diminta maju untuk foto bersama dengan pimpinan dewan. <strong>(lum/c18/hud)</strong></p>

DPR mengesahkan 3 calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna (4/4). DPR meminta para hakim agung itu bisa lebih baik.

DPR Akhirnya Sahkan Tiga Calon Hakim Agung MA

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI menyetujui tiga&nbsp; calon hakim agung hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Komisi III DPR RI. Hal ini disahkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/Calon-Hakim-Agung-IST-2080891334.jpg" alt="Pimpinan DPR RI bersama tiga calon hakim agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPR RI bersama tiga calon hakim agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komisi III DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, memaparkan laporan hasil uji kelayakan terhadap para calon Hakim Agung Mahkamah Agung. Ia menyebutkan bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral menjadi prasyarat utama dalam penilaian uji kelayakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01444532/9-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-jalani-fit-and-proper-test">9 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Fit And Proper Test</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Proses uji kelayakan terhadap calon hakim agung ini merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam UU 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Pangeran dalam sidang paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral calon hakim agung menjadi prasyarat penting,&rdquo; tutur Politisi Fraksi PAN itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan sejumlah syarat dan rangkaian uji yang telah dilalui, DPR RI menyetujui pengukuhan terhadap tiga Hakim Agung dari sembilan para calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung. Mereka di antaranya Hakim Agung Kamar Perdata, Lucas Prakoso; Hakim Agung Tata Usaha, Negara Lulik Tri Cahyaningrum; dan Hakim Agung Kamar Agama, Imron Rosyad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01408886/ky-perpanjang-penerimaan-calon-hakim-agung-dan-hakim-adhoc-ham-di-ma">KY Perpanjang Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAM di MA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023 dapat disetujui?," tanya Puan kepada para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota DPR RI yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi III DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, memaparkan laporan hasil uji kelayakan CHA

DPR Setujui 3 Calon Hakim Agung Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-pejabat-pertamina-ajukan-pk-tanpa-pendampingan-pengacara_m_228785.jpg" alt="Ilustrasi: Palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu hakim</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak enam calon hakim agung (CHA) dan tiga calon hakim ad hoc dijadwalkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR selama dua hari. Fit and proper test itu dilakukan pada Senin (27/3) hingga Selasa (28/3) besok.<br /> <br /> Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan, sebanyak tiga CHA dan tiga hakim ad hoc yang diuji satu per satu selama maksimal 60 menit akan dilakukan pada hari pertama. Fit and proper test itu terdiri atas sesi pemaparan makalah, dan sesi pendalaman atau tanya jawab antara calon hakim dengan Komisi III DPR.<br /> <br /> "Kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).<br /> <br /> “Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon hakim paling lama 5 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan Ini calon hakim menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi III DPR RI," sambungnya.<br /> <br /> Setelah itu, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat pleno untuk memberikan keputusan atas uji kelayakan yang dilakukan. Rapat pleno itu akan digelar pada pukul 19.00 WIB, Selasa (28/3) besok.<br /> <br /> "Rapat Pleno Komisi III DPR, pengambilan keputusan pemberian persetujuan atas calon hakim agung dan hakin ad hoc pada Mahkamah Agung," ungkap Sahroni.<br /> <br /> <strong>Uji kelayakan CHA dan hakim ad hoc pada Senin (27/3) yakni:</strong><br /> <br /> 1. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum CHA Kamar Perdata<br /> <br /> 2. Harnoto, S.H. Calon Hakim Ad Hoc HAM<br /> <br /> 3. M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H. Calon Hakim Ad Hoc HAM<br /> <br /> 4. Sukri Sulumin, S.H., M.H. CHA Kamar Pidana<br /> <br /> 5. Heppy Wajongkere, S.H. Calon Hakim Ad Hoc HAM<br /> <br /> 6. Hj. Lulil Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. CHA Kamar TUN.<br /> <br /> <strong>Uji kelayakan CHA dan hakim ad hoc pada Selasa (28/3) yakni:</strong><br /> <br /> 1. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. CHA Kamar Pidana<br /> <br /> 2. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. CHA Kamar Agama<br /> <br /> 3. Dr. Triyono Martanti, S.H., S.E., Ak.CA., M.M., M.Hum. CHA Kamar TUN Khusus Pajak.

9 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Fit And Proper Test

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hakim-Agung-Sudrajat-Dimyati-Di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kedua kanan) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kedua kanan) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan pihaknya tidak menemukan <em>track record </em>atau rekam jejak negatif dari Sudrajad Dimyati. Karena itu, Sudrajad lolos dalam proses seleksi hakim agung (CHA) dan akhirnya disetujui oleh DPR menjadi Hakim Agung pada 2014.<br /> <br /> Pernyataan ini merespons Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau (penelusuran) <em>track record</em> kita sudah berupaya maksimal, termasuk (pada) Bapak (Sudrajad) ini, kami tidak temukan <em>track record</em> jelek itu,” kata Amzulian kepada wartawan, Minggu (2/10).<br /> <br /> Amzulian menyampaikan, proses seleksi Sudrajad berlangsung pada kepengurusan anggota KY periode sebelumnya. Karena itu, dia memastikan proses seleksi CHA kini kian diperketat oleh pimpinan KY saat ini.<br /> <br /> "Kalau di zaman kita, begitu dapat <em>track record</em>-nya (jelek), lewat itu (tak akan lolos), mau siapapun rekomendasinya," tegas Amzulian.<br /> <br /> Ia lantas menjelaskan proses penelusuran<em> track record</em> CHA. Menurutnya KY selalu berupaya menelusuri latar belakang para CHA. Termasuk dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dekat CHA.<br /> <br /> "Misalnya ada calon hakim agung, saya datangi rumahnya, tetangganya, kantornya. Kita wawancara terpisah anak, istrinya, siapapun dia. Itulah cara kita, enggak ada cara lain lagi," ucap Amzulian.<br /> <br /> Dia pun memastikan, KY turut bertanggung jawab pasca Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka. KY akan menggelar sidang etik bersama Mahkamah Agung terhadap Sudrajad Dimyati setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> "Ya kami tanggung jawab sesuai wewenang kami, kami sudah tindaklanjuti," ujar Amzulian.<br /> <br /> KPK sebelumnya telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Diduga, Sudrajad menerima suap senilai Rp 800 juta melalui hakim yustisial atau panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu.<br /> <br /> Selain Sudrajad, KPK juga turut menetapkan Elly Tri Pangestu dan delapan orang lainnya sebagai tersangka. Kedelapan orang itu diantaranya: Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB).<br /> <br /> Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). Perkara ini terkait dugaan suap pengurusan perkara perdata berupa kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.<br /> <br /> Permohonan kasasi itu bermula dari pada proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Heryanto dan Eko belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum kasasi pada MA. Pada 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh Heryanto dan Ivan Dwi dengan masih memercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukum.<br /> <br /> Pegawai MA yang bersedia dan bersepakat dengan Yosep dan Eko yaitu Desy Yustria dengan pemberian sejumlah uang. Desy selanjutnya turut mengajak PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie dan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.<br /> <br /> Desy dkk diduga sebagai representasi Sudrajad dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA. Jumlah uang yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko kepada Desy sebesar SGD 202.000 atau senilai Rp 2,2 miliar.<br /> <br /> Kemudian oleh Desy Yustria dibagi lagi, dengan pembagian, Desy menerima sekitar 250 juta, Muhajir Habibie menerima sekitar Rp 850 juta, Elly Tri Pangestu menerima sekitar Rp 100 juta, dan Sudrajad menerima sekitar Rp 800 juta yang penerimaannya melalui Elly Tri.<br /> <br /> Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan Yosep dan Eko pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan koperasi simpan pinjam Intidana pailit.<br /> <br /> Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.<br /> <br /> Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sudrajad Dimyati Tersangka Suap, KY Tak Temukan Track Record Jelek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/miko-ginting-bersepeda.jpg" alt="Miko Susanto Ginting (KY RI)" width="100%">
<figcaption>Miko Susanto Ginting (KY RI)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Yudisial (KY) memutuskan untuk memperpanjang batas waktu penerimaan usulan atau pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc HAM di Mahkamah Agung (MA). Semula yang berakhir 20 September 2022 menjadi 26 September 2022.<br /> <br /> "Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada warga negara Indonesia terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Tahun 2022/2023," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting dalam keterangannya, Selasa (20/9).<br /> <br /> Miko menjelaskan, untuk mempermudah pendaftar sekaligus menjaring calon-calon potensial, Komisi Yudisial tidak membuka pendaftaran secara langsung dalam bentuk fisik. Komisi Yudisial hanya menerima pendaftaran secara online melalui laman <em>rekrutmen.komisiyudisial.go.id</em>.<br /> <br /> "Laman itu juga memuat persyaratan dan tahapan seleksi," ucap Miko.<br /> <br /> Selain itu, kata Miko, pada laman itu juga memuat fitur pesan interaktif untuk memudahkan pendaftar, apabila menemukan kebingungan atau kesukaran dalam mempersiapkan persyaratan.Komisi Yudisial berupaya untuk menjalankan seleksi ini secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.<br /> <br /> "Proses seleksi yang berkualitas akan menghasilkan hakim-hakim yang juga berkualitas," pungkas Miko.

KY Perpanjang Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAM di MA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon hakim agung

Berita Terkini