<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/Pemungutan-Suara-Ulang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1441299774.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Anggota DPD RI, pada Sabtu (13/7). Pelaksanaan PSU ini karena KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemungutan suara untuk calon DPD harus diulang karena ada calon yang sebelumnya berhak ikut pemilihan tetapi tidak terlibat. PSU calon DPD RI dari dapil Sumbar ini terdapat satu calon baru, yaitu Irman Gusman. Calon tersebut dulu pernah menjadi Ketua DPD RI dan tersandung kasus korupsi impor gula. Irman pada 2019 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan secara langsung di Provinsi Sumbar. "Kami sudah cek bahwa untuk persiapan PSU DPD pada 13 Juli 2024 sudah siap semuanya," kata Afifuddin di Padang, Rabu (10/7). Afif mengakui kunjungannya ke Sumbar untuk memastikan persiapan pelaksanaan PSU DPD RI berjalan dengan baik menjelang hari pencoblosan. Selain KPU Sumbar, Afif juga mengecek kesiapan KPU di 19 kabupaten dan kota. Afif memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan persiapan PSU di Ranah Minang maupun di provinsi lainnya. Dia mengajak dan mengimbau masyarakat di Tanah Air untuk kembali datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak politik. "Kami mengajak semua pihak untuk kembali menyukseskan PSU karena putusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati dan dilaksanakan sebaik mungkin," tegas Afif. PSU itu digelar menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Irman Gusman terkait pencoretan dalam DCT Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar. Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Mereka harus bertarung kembali pada PSU yang meliputi 17 ribu lebih TPS se-Sumbar. KPU sebelumnya telah menetapkan empat Anggota DPD RI terpilih dapil Sumbar pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Dengan adanya PSU itu, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang perolehan suara pemilu 2024 jadi batal perolehan suara DPD RI Dapil Sumatera Barat. Adapun, pemenang Pileg Anggota DPD RI dapil Sumbar itu, yakni Cerint Iralloza Tasya yang meraih suara terbanyak pada 14 Februari lalu, mencapai 489.942 suara. Diikuti Emma Yohana merupakan petahana DPD RI. Istri dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbar Hariadi tersebut memperoleh suara terbanyak kedua dengan perolehan 377.605 suara. Ketiga, Jelita Donal, ustad kondang yang aktif dalam pergerakan dakwah tersebut merupakan peraih suara terbanyak ketiga. Alumni Universitas Al-Azhar tahun 2001 itu memperoleh 308.986 suara. Peraih suara keempat adalah Muslim M. Yatim, calon petahana Anggota DPD RI dapil Sumbar. Pada pemungutan suara 14 Februari, Muslim meraih suara terbanyak keempat, 275.203.

KPU memastikan provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Anggota DPD RI, pada Sabtu (13/7).

KPU Gelar PSU untuk Calon DPD Dapil Sumbar, Bagaimana Nasib 4 Senator Terpilih Sebelumnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/nama-bacalon-dpd-1363369566.jpg" alt="SENATOR: KPU Jatim menetapkan 15 bacalon DPD asal Jatim kemarin (11/4)." width="100%">
<figcaption>SENATOR: KPU Jatim menetapkan 15 bacalon DPD asal Jatim kemarin (11/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 15 bakal calon (bacalon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Timur (Jatim) kemarin (11/4) dinyatakan memenuhi syarat (MS). Ke-15 nama nanti diusulkan KPU Jatim ke KPU RI untuk mendapatkan ketetapan. Nama-nama yang dinyatakan MS adalah AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ahmad Nawardi, Abdul Qodir Amir Hartanto, Adilla Azis, Agus Rahardjo, Ayub Khan, Bambang Harianto, Catur Rudi Utanto, Doddy Dwi Nugroho, Emilia Contessa, Evi Zainal Abidin, Kondang Kusumaning Ayu, Kunjung Wahyudi, Lia Istifhama, dan Mohammad Trijanto. Sebelumnya, pada masa penyerahan dukungan yang dibuka mulai 16 Desember 2022, ada 31 bacalon DPD yang menyerahkan. Dari jumlah tersebut, 20 bacalon yang dukungannya dinyatakan lengkap memenuhi syarat minimal pemilih dan sebaran. Dari 20 bacalon yang lolos tahapan verifikasi administrasi, kemudian dilakukan verifikasi faktual secara sampling. Hasilnya, ada 6 bacalon yang dinyatakan MS dan 14 bacalon diminta melakukan perbaikan. Dan, pada tahap akhir verifikasi, sebanyak 15 bacalon tersebut yang dinyatakan lolos. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil tersebut ke KPU RI. &rdquo;Setelah itu mereka bakal mendaftar sebagai calon DPD,&rdquo; ujarnya. (elo/c9/hud)

Sebanyak 15 bakal calon (bacalon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Timur (Jatim) kemarin (11/4) dinyatakan memenuhi syarat (MS).

15 Nama Lolos Jadi Bakal Calon DPD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-UJI-MATERIIL-UU-PEMILU_Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan keputusan baru. Yakni, syarat bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Semula, mantan terpidana yang mau maju pemilihan DPD hanya diwajibkan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya pernah dipenjara.  Kini MK menambahkan dua syarat tambahan. Yakni, mantan terpidana yang maju jadi calon DPD harus menunggu masa jeda lima tahun sejak bebas dari penjara. Kedua, tidak pernah melakukan tindak pidana secara berulang. Keputusan MK itu tertuang dalam putusan nomor 12/PUU-XIX/2023 yang dibacakan kemarin (28/2).  Sebelumnya, gugatan terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).  Hakim MK Saldi Isra mengatakan, norma baru tersebut menjadi jalan tengah. Di satu sisi, MK berupaya menghadirkan proses pemilu yang berintegritas dengan meminimalkan orang-orang bermasalah menjadi pejabat negara. Di sisi lain, hak warga negara untuk maju dalam kontestasi tetap dijaga.  ”Pada saat yang sama, tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan,” ujarnya.  Selain itu, lanjut Saldi, perlu ada penyelarasan syarat DPD dengan kepala daerah dan DPR/DPRD. Sebelumnya, MK sudah menerapkan syarat tersebut untuk calon kepala daerah dan DPR/DPRD dalam putusan terdahulu. Dia menyebut jika dibedakan, akan terjadi disharmoni norma pada subjek yang relatif sama. Yakni, sama-sama dipilih dalam pemilu.  Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, putusan tersebut membuat posisi DPD setara dengan DPR/DPRD. MK juga menunjukkan sikap yang konsisten. Putusan itu akan ditindaklanjuti KPU dalam menyusun peraturan KPU tentang pencalonan.  Sementara itu, kemarin MK juga memutus gugatan Pasal 603 dan 604 KUHP, yang mengatur ancaman hukuman minimal bagi koruptor selama dua tahun. Gugatan diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.  MK menilai gugatan tersebut prematur. Sebab, KUHP baru berlaku tiga tahun mendatang. Karena itu, pasal yang digugat belum menimbulkan kerugian konstitusional kepada pemohon. MK pun menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. ”Seandainya pun para pemohon memiliki kedudukan hukum, pokok permohonan para pemohon adalah prematur,” kata Ketua MK Anwar Usman.

MK Perketat Syarat Calon DPD Untuk Mantan Terpidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minus-oso-kpu-catat-203-calon-dpd-mundur-dari-kepengurusan-parpol_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat lebih dari 200 calon anggota DPD RI mengundurkan diri dari kepengurusan di partai politik. Hal itu karena KPU merujuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang calon Anggota DPD rangap jabatan. Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, calon anggota DPD RI yang mengundurkan diri itu terdiri dari beberapa partai. "Kita mencatat ada 203 calon anggota DPD yang mengundurkan diri dari partai politik," ujar Ilham saat dikonfirmasi, Kamis (24/1). Menurut Ilham, dari 203 calon anggota DPD RI tersebut OSO tidak termasuk. Karena sampai lewat batas tanggal 22 Januari 2019 ini, OSO belum juga mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura. "Belum ada OSO itu. 203 itu yang mengundurkan diri saja," katanya. Oleh sebab itu KPU telah memasukan nama 203 calon anggota DPD RI tersebut ke daftar calon tetap (DCT). Terkecuali nama OSO. Sampai saat ini produksi surat suara untuk Pemilu 2019 juga telah mulai dicetak. Sehingga memang KPU meminta para calon anggota DPD untuk memilih salah satu. Menjadi caleg atau berada di kepengurusan. "Jadi kalau mereka kemudian mundur lagi atau melihat ke belakang lagi tidak menguntungkan buat mereka," pungkasnya. Adapun sikap KPU ini dinilai tak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap perkara pencalonan OSO. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT, namun bila terpilih dan kembali menjadi anggota DPD, OSO harus segera mengundurkan diri. Perkara ini bermula ketika gugatan pihak OSO terhadap KPU RI ke PTUN Jakarta dikabulkan Majelis Hakim PTUN. PTUN memerintahkan KPU menerbitkan DCT baru dengan nama OSO di dalamnya. Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Putusan itu mengharuskan KPU mencabut penetapan DCT sebelumnya karena tak punya landasan hukum. Namun, KPU tetap memutuskan untuk tetap tak memasukan nama OSO ke DCT Anggota DPD Pemilu 2019.&lrm;

Minus OSO, KPU Catat 203 Calon DPD Mundur dari Kepengurusan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/25-calon-dpd-asal-sumbar-resmi-mendaftar_m_227341.jpg" alt="Petugas KPU Sumbar saat memeriksa berkas bakal calon anggota DPD Ri wilayah pemilihan Sumbar." width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Sumbar saat memeriksa berkas bakal calon anggota DPD Ri wilayah pemilihan Sumbar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dibuka sejak 9 Juli 2018. Rabu (11/7) pukul 24.00 WIB, pendaftaran resmi ditutup. Tercatat ada 25 dari 26 bakal calon anggota DPD yang telah dinyatakan mencukupi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar). Para bakal calon itu adalah Desra Ediwan, Nurkhalis, Ramal Saleh, Yushardy Malay, Attila Majidi, Salman, dan Asnawi Bahar. Kemudian Alkudri, Zul Evi Astar, Julia F Agusta, Helmy Panuh, Muslim M Yatim, Ibrani dan Icu Zukafril. Selanjutnya Tukiman, Alirman Sori, Afrizal, Zainal Akil, Irdam Imran, Yuherman, Chairul Umaya, Mulyadi Afmar, Emma Yohanna, Komi Chaniago dan Leonardy Harmaini. Sementara itu, Rani Hastyasih batal mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD. "Yang bersangkutan tidak datang ke KPU. Karena waktu pendaftaran sudah ditutup, tentu tidak bisa lagi," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Sumbar Izwaryani pada sejumlah awak media, Kamis (12/7). Berdasarkan keterangan petugas penghubung, Rani Hastyasih mengurungkan niatnya maju sebagai calon anggota DPD. Hal itu telah disampaikan melalui pesan WhatsApp yang ditujukan kepada panitia. Dalam pesan itu, Rani meminta maaf untuk mengundurkan diri. Alasannya adalah kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. "25 Calon anggota DPD telah menerima bukti tanda terima pendaftaran pencalonan dari KPU," terangnya.

25 Calon DPD Asal Sumbar Resmi Mendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-tanjungpinang-verifikasi-dukungan-calon-dpd_m_217589.jpeg" alt="Proses verkfikasi faktual dukungan DPD Kepri." width="100%">
<figcaption>Proses verkfikasi faktual dukungan DPD Kepri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang melakukan verifikasi vaktual terhadap dukungan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Khususnya dukungan dari Kota Tanjungpinang. Proses verifikasi dimulai sejak Minggu (3/6) lalu dan dijadwalkan selama 10 hari. Petugas mencari 500 lebih sampel dari 15 calon DPD yang sudah mendaftar di KPU Kepri. Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria mengatakan, pihaknya hanya mencocokkan apakah benar warga memberikan dukungan kepada calon DPD tersebut. Jika tidak benar, maka warga hanya membuat surat pernyataan. Dengan demikian jumlah dukungan calon DPD jadi berkurang. "Tapi kalau warga memang mendukung, mereka hanya membubuhkan tandatangan di atas form yang sudah disiapkan KPU," kata Robby ketika dihubungi, Senin (4/6). Berdasarkan data KPU Tanjungpinang, nama Syahrial dan Darma termasuk paling banyak yang harus diverifikasi faktual dukungannya. Ada juga calon DPD yang hanya mendapat sampling 3 dukungan di Tanjungpinang. KPU Tanjungpinang membagi lima tim dalam melakukan verifikasi faktual. Dijadwalkan sampai 13 Juni mendatang, KPU selesai melakukan verifikasi.(bbi)

KPU Tanjungpinang Verifikasi Dukungan Calon DPD

calon dpd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon dpd