<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/ipdn-bima-arya-3456179600.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya dalam kuliah umum di IPDN. (Humas Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya dalam kuliah umum di IPDN. (Humas Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mencanangkan agar lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya menjadi aparatur pemerintahan yang kompeten. Melainkan juga memiliki karakter. "Saya berikhtiar semaksimal mungkin sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, pembantu Menteri Dalam Negeri, membantu Pak Tito Karnavian, agar IPDN di semua kampusnya di Indonesia tidak saja mencetak para pemimpin berkompeten, tetapi juga berkarakter," ujarnya. Untuk itu, Bima menekankan tiga nilai utama yang perlu diinternalisasi oleh praja IPDN sebagai bekal dalam menjalani pengabdian ke depan. Ketiga nilai tersebut yakni mujahadah, muhasabah, dan muraqabah. "Tiga hal yang bisa menjadi bekal kalian. Tiga hal yang insyaallah akan menjadi pedoman kalian dalam hidup ini. Tiga hal yang juga membedakan alumi IPDN pada saatnya nanti dengan alumi-alumi yang lain," katanya. Dalam penjelasannya, Bima memaknai mujahadah sebagai sikap bersungguh-sungguh dalam mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan. Dia mencontohkan bahwa para pemimpin besar selalu menunjukkan semangat totalitas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. "Setiap peran yang dijalani dilakukan dengan totalitas. Rapat on time, tugas tepat waktu, itu passion, itu totalitas, itu mujahid, itu pejuang," tegasnya. Selanjutnya, sikap muhasabah, yaitu introspektif terhadap perilaku dan pemikiran diri. Dengan begitu, Praja dapat terus belajar, mengevaluasi diri secara berkelanjutan demi menjadi pribadi yang mampu memberi manfaat di tengah masyarakat. Adapun nilai ketiga, yakni muraqabah atau kesadaran spiritual yang mendorong ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. "Setiap langkah kita, setiap lisan kita, setiap gestur kita, semua dari keseharian kita, pasti akan diikuti oleh CCTV yang abadi. Ini dimensi spiritual," pungkasnya. (far)

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mencanangkan tiga nilai utama untuk lulusan IPDN, yaitu mujahadah, muhasabah, dan muraqabah.

Wamendagri Bima Arya Minta Lulusan IPDN Jadi ASN yang Memiliki Karakter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/casn-1362979764.jpg" alt="Info Seleksi CASN, CPNS, dan PPPK 2024, Pemerintah Buka 2,3 Juta Formasi." width="100%">
<figcaption>Info Seleksi CASN, CPNS, dan PPPK 2024, Pemerintah Buka 2,3 Juta Formasi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Usulan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk Kementerian Kesehatan disetujui 100 persen oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yakni sebesar 23.200 formasi. Formasi itu terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, besarnya jumlah formasi yang disetujui itu diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sektor kesehatan menjadi atensi luar biasa dari Bapak Presiden. Usulan ASN 2024 dari Kemenkes sebanyak 23.200 kita setujui 100 persen. Kementerian PANRB mendukung penuh upaya Kemenkes dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan di Tanah Air," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Jakarta, ditulis Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014512008/daftar-pemain-timnas-qatar-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-lawan-timnas-indonesia-u-23-di-laga-perdana">Daftar Pemain Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Lawan Timnas Indonesia U-23 di Laga Perdana</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, pemenuhan 100 persen formasi Kemenkes tersebut masih akan ditopang oleh formasi SDM kesehatan yang juga tersebar di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mencontohkan sejumlah kementerian/lembaga yang juga memiliki unit kerja layanan kesehatan yang oleh Kementerian PANRB juga telah ditetapkan kebutuhan SDM-nya. &ldquo;Misalnya rumah sakit dan klinik di kampus-kampus, belum lagi di daerah-daerah. Semuanya saling menopang untuk mewujudkan layanan yang baik dan merata,&rdquo; jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara persentase, kata Anas, persetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan dengan instansi lain yang persetujuan formasinya rata-rata berkisar 70-80 persen dari usulan yang diajukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Instansi lain yang persetujuan formasinya tinggi adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yakni sebesar 95 persen. Sebab, sektor kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014512031/saat-perjalanan-mudik-indikator-bbm-mobil-sudah-di-posisi-e-jangan-panik-berlebihan-segini-sisanya-di-dalam-tangki">Saat Perjalanan Mudik, Indikator BBM Mobil Sudah di Posisi E, Jangan Panik Berlebihan, Segini Sisanya di Dalam Tangki</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di samping itu, Kementerian PANRB memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapannya, talenta-talenta baru atau talenta digital yang ditempatkan di IKN mampu mengembangkan pelayanan kesehatan di IKN dengan cepat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berterima kasih atas perhatian yang diberikan Kementerian PANRB. Ia mengapresiasi langkah Kementerian PANRB yang membuka ruang bagi talenta digital sektor kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beriringan dengan pembangunan perkantoran pemerintah di IKN, rumah sakit juga akan berdiri di IKN yang tentu membutuhkan tenaga kesehatan. "Karena kebetulan kita bangun rumah sakit di IKN. Kebutuhan antara 800-1000 posisi. Pak Menteri PANRB alokasikan dengan cukup," pungkas Menkes Budi.</div>

Kementerian PANRB memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kuota Calon ASN di Kemenkes Capai 23.200 Formasi, Termasuk Tenaga Kesehatan Penempatan di RS IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/pns-2760597228.jpg" alt="Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD." width="100%">
<figcaption>Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tahapan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2023 berlanjut ke seleksi kompetensi dasar (SKD) mulai hari ini (9/11). Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan, proses ujian atau seleksi berjalan secara transparan. Hanya kandidat dengan kemampuan mumpuni yang bisa lolos. Mantan bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, secara sistem, mereka sudah siap menjalankan SKD. Khususnya SKD yang berbasis komputer atau disebut computer assisted test (CAT). &rdquo;Seleksi kejaksaan pakai CAT BKN. Seleksi calon diplomat juga,&rdquo; katanya setelah mengikuti Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Jakarta kemarin (8/11). Azwar berpesan kepada masyarakat, khususnya calon ASN yang mengikuti SKD, untuk bersikap profesional. Jangan sampai terpancing oleh janji-janji bisa meluluskan dari pihak mana pun. Dia mengatakan, sistem seleksi sekarang sudah bersifat memberikan hak kepada siapa pun untuk mendapatkan kesempatan yang sama. &rdquo;Tidak ada satu pun orang bisa menjanjikan (kelulusan). Sistem sudah transparan, hasil bisa langsung diperoleh,&rdquo; jelasnya. Dia mencontohkan, sebelumnya ada anak kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tidak lulus ujian. Padahal, BKN yang menjalankan sistem ujiannya. Termasuk yang mengumpulkan soal-soal ujian. &rdquo;Tidak ada (titipan) orang dalam,&rdquo; tegasnya. Azwar berharap proses SKD bisa berjalan dengan baik. Pelamar juga bisa menyiapkan diri dengan matang. Khususnya memperhatikan jadwal dan lokasi ujian. Jangan sampai terlambat mengikuti ujian karena sibuk mencari lokasi seleksi. Total pelamar rekrutmen ASN 2023 mencapai 2,4 juta orang. Sebagian besar adalah pelamar ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (wan/c17/oni)

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan, proses ujian atau seleksi berjalan secara transparan. Hanya kandidat dengan kemampuan mumpuni

Hari Ini SKD Rekrutmen CPNS Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) akhirnya menambah formasi untuk rekrutmen guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Penambahan itu dilakukan usai rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhir pekan lalu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengaku bersyukur atas inisiasi pemda mengajukan penambahan formasi guru untuk PPPK. Dari informasi sementara yang diperoleh Nunuk Suryani, pemda dari regional 1 dan 2 telah mengajukan penambahan formasi. Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu, Nunuk bersama pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pemda terkait pengajuan formasi ASN PPPK guru 2023. Pada rapat itu pemda yang terlibat antara lain Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;Kan empat region. Belum tahu angka semuanya. Sedang direkap. Region 1 dan 2 ada penambahan, 3 dan 4 belum dihitung,&rdquo; ujar Nunuk ditemui usai acara peluncuran buku Mendobrak Mitos: 20 Kisah Inspiratif Pendidikan Vokasi, di Jakarta, Senin (26/6). Meski masih dihitung, Nunuk optimistis penambahan formasi itu cukup banyak. Minimal, dapat mengakomodir para guru yang masuk dalam kategori prioritas 1 (P-1). Guru kategori P-1 merupakan mereka yang sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi CASN 2021, tetapi tak mendapat formasi. Sehingga, diminta menunggu di tahun depannya. Mirisnya, tahun lalu, mereka sempat dinyatakan mendapat penempatan tapi dibatalkan. Hingga saat ini, tercatat 62.465 orang guru P-1 yang masih belum mendapat formasi PPPK Guru. &rdquo;Kita ingin P1 terakomodasi semua,&rdquo; tegasnya. Hingga akhir pekan lalu, jumlah formasi PPPK guru yang diajukan pemda hanya mencapai 278.102 formasi. Padahal, tahun ini kebutuhan atau kuota yang dibuka pemerintah mencapai tiga kali lipatnya, yakni 601.174 formasi.

Pemerintah daerah (pemda) akhirnya menambah formasi untuk rekrutmen guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penerimaan Calon ASN, Pemda Tambah Formasi Guru untuk Jalur PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) yang semula direncanakan Juni ini ternyata diundur. Jadwal terbaru, seleksi akan dilakukan pada September. Pemerintah menyiapkan lebih dari satu juta formasi. &rdquo;Rekrutmen ASN dimulai September 2023, tanggalnya belum ditetapkan,&rdquo; ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Anas tidak memerinci alasan molornya proses rekrutmen ini. Namun, dia menyebutkan, masih ada beberapa instansi yang belum mengirim usulan untuk formasi CASN. Karena itu, angka formasi CASN masih bisa berubah. Sesuai skenario awal, ada 1.030.751 formasi yang bakal ditawarkan tahun ini. Namun, tidak semuanya diperuntukkan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar akan diisi dengan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bidang kesehatan dan pendidikan masih akan mendapat porsi besar dalam seleksi tahun ini. Perincian dari total formasi CPNS dan PPPK tersebut terdiri atas kebutuhan di tingkat pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat, formasinya antara lain tenaga dosen 15.858 orang, PPPK dosen 6.742 orang, PPPK tenaga guru 12.000 orang, PPPK tenaga kesehatan 12.719 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 orang. Instansi daerah terdiri atas PPPK guru 580.202 orang, PPPK tenaga kesehatan 327.542 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000 orang. Selain itu, terdapat alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan 6.259 orang. &rdquo;Dari total formasi yang tadi itu, 80 persen yang non-ASN atau PPPK, sisanya 20 persen fresh graduate,&rdquo; ungkapnya. Khusus fresh graduate ini, pemerintah akan menjaring mereka yang memiliki talenta di bidang digital. Mantan bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, besarnya porsi untuk tenaga kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa arah kebijakan Presiden Joko Widodo sudah jelas. Yakni, menyelesaikan permasalahan terkait guru dan nakes yang selama ini dikeluhkan. &rdquo;Buktinya sudah disiapkan formasi, tapi pengusulannya (oleh daerah, Red) rendah. Padahal, kalau formasi dipenuhi, arahan tenaga kesehatan dan pendidikan selesai,&rdquo; ujarnya. Reformasi Birokrasi Saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Anas melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan reformasi birokrasi. Banyak hal yang berubah untuk ASN. Hasilnya diharapkan berdampak pada layanan masyarakat. &rdquo;Arahan presiden, birokrasi tidak boleh berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Beliau berharap birokrasi menjadi lincah dan cepat,&rdquo; kata Anas setelah ratas. Hal itu diwujudkan dengan banyak hal. Yang sudah dilakukan di Kementerian PAN-RB adalah memangkas jabatan. Dulu ada 3.414 klasifikasi. Sekarang hanya sisa tiga klasifikasi jabatan. Selain itu, ASN kini bisa berpindah lintas rumpun serta ada penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. &rdquo;Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap,&rdquo; katanya. Anas menyatakan, hal itu dikerjakan BKN. Simplifikasi lainnya adalah layanan pensiun dari delapan tahap tinggal tiga tahap dan layanan pindah instansi dari sebelas tahap menjadi tiga tahap. Penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana. Semula ada 1.000-an aturan. Kini hanya ada satu peraturan pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. PP itu masih dikerjakan dan dilakukan simulasi dengan Kementerian Keuangan. Semula ada 766 daftar inventaris masalah (DIM). Kini tersisa 48 DIM saja. &rdquo;Kalau ini selesai, PP ASN juga segera selesai,&rdquo; ungkapnya. Penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga kini juga lebih sederhana. Semula ada 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen. Kini menjadi hanya 26 komponen. Anas berharap reformasi birokrasi yang bagus bisa berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. &rdquo;Jadi, kalau RB (reformasi birokrasi)-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat,&rdquo; katanya. Anas menilai langkah yang dilakukan ini merupakan penyelesaian di hilir. &rdquo;Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi. Langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,&rdquo; tuturnya. Dalam rapat tersebut, Anas juga menjelaskan bahwa Jokowi telah menandatangani arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Menurut dia, arsitektur SPBE nasional akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI). &rdquo;Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,&rdquo; ujar Anas. Anas menuturkan, arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sebab, saat ini telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Karena itu, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (perpres) terkait hal tersebut. SPBE juga akan diaplikasikan ke kementerian lain. Koordinatornya adalah kemenko di bidang masing-masing. (mia/lyn/c19/oni)

Pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara PNS tahun ini. Disiapkan satu juta kuota. Formasi didominasi untuk PPPK.

Pemerintah Buka Seleksi PNS Satu Juta Kuota, Mayoritas untuk Formasi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menjalankan tugas keuangan negara yang rumit, menantang, serta dinamis, maka dibutuhkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bekerja secara extraordinary. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada orientasi calon aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu Tahun 2022.  "Kalau kita mau menjadi orang yang merupakan bagian dari instansi yang extraordinary, kalian harus menyiapkan diri," pesan Menkeu kepada 821 orang Calon ASN Kemenkeu, yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kamis (24/3).  Hal pertama yang harus disiapkan adalah kompetensi, bekal ilmu yang diterima oleh calon ASN dari kampus, harus terus ditumbuhkan. Menurut Menkeu, hal ini bisa didapatkan di kantor tempat mereka masing-masing ditempatkan.  "Nanti di tempat kerja banyak sekali informasi, data. Kalian seperti spons serap semua data, informasi, dan ilmu pengetahuan itu. Sehingga kalian akan menjadi terus menerus meningkatkan kompetensinya," jelas dia.  Hal kedua yang dibutuhkan oleh instansi Kemenkeu adalah jajaran Kemenkeu yang profesional. Untuk itu, di masa pandemi di mana banyak hal untuk mengubah cara bekerja dan mengandalkan banyak teknologi digital, Sri Mulyani meminta pegawai Kemenkeu untuk tetap menjaga sikap tertib dan kepatutan serta profesionalisme.  Integritas menjadi hal ketiga yang harus disiapkan dan dijaga. Menkeu Sri Mulyani mengingatkan, mengelola uang negara harus dilakukan dengan amanah, tidak kompromi terhadap godaan sekecil apapun.  Terakhir, ia mengatakan jajaran Kemenkeu harus bekerja menuju kesempurnaan, memberikan lebih banyak dari yang diharapkan, memberikan seluruh kemampuan untuk mewujudkan misi sebagai pengelola keuangan negara.  “Jadi saya memang mengharapkan calon-calon ASN Kemenkeu itu adalah orang-orang yang extraordinary,” pungkas dia.

Sri Mulyani Minta Calon ASN Kemenkeu Amanah, Tak Tergiur Godaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/kemenpanrb-asn-2021.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Alex Denni menuturkan bahwa nilai dasar BerAKHLAK harus dipahami oleh para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak mereka menghadapi tes masuk. Hal ini ia sampaikan pada saat proses seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon ASN 2021 di Cijantung, Jakarta, Sabtu (16/10) kemarin.  Untuk diketahui, BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli lalu.  Dengan core values ini, ASN diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat.  “Setiap individu yang memiliki keinginan menjadi ASN harus menanamkan core values dan rasa bangga melayani bangsa baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan seharihari," jelasnya dalam keterangan pers yang diterima.  Menurutnya, sebagai motor transformasi dan reformasi birokrasi, KemenPAN RB berperan penting untuk menanamkan pola pikir ini.  “Kriteria ASN yang kita inginkan adalah adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk dapat menyampaikan ekspektasi organisasi. ASN tersebut harus menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, mau terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi, memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi dengan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK,” tambah Alex.  Keberhasilan core values ini, menurut Alex, dapat dilihat dari transformasi budaya kerja para ASN yang memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, serta kemampuan dan komitmen yang tinggi. "Budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu serta kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari," tutupnya.  Sebelumnya, Presiden RI Jokowi meluncurkan nilai dasar atau Core Values BerAKHLAK serta Employer Branding ASN dengan slogan “Bangga Melayani Bangsa” pada 27 Juli 2021. Peluncuran ini diharapkan dapat menciptakan semangat baru dan menjadi dasar acuan dalam bersikap dan bertindak serta menjadi pemacu motivasi untuk mengabdi pada negeri bagi ASN.

KemenPAN RB Tuntut Para Calon ASN 2021 BerAKHLAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-15-at-17.58.07.jpeg" alt="Petugas melakukan tes usap antigen kepada CASN yang barusan pulang mengikuti Latsar CASN di Surabaya, Selasa (15/6). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan tes usap antigen kepada CASN yang barusan pulang mengikuti Latsar CASN di Surabaya, Selasa (15/6). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 36 dari total 166 calon aparatur sipil negara (CASN) asal Kabupaten Tulungagung dinyatakan positif Covid-19 berdasar hasil tes usap antigen yang dilakukan tim tracing Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (15/6).  Para CASN itu baru pulang mengikuti rangkaian kegiatan Latihan Dasar (Latsar) ASN di Surabaya selama 18 hari. Mereka selanjutnya diwajibkan menjalani karantina di Rusunawa UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU), hingga kondisi mereka benar-benar steril dari paparan virus korona strain baru.  ”Ini merupakan pengembangan setelah 10 CASN Tulungagung yang dulu ikut diberangkatkan mengikuti Latsar CASN di Surabaya dinyatakan positif Covid-19 dan dipulangkan ke Tulungagung,” kata Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Tulungagung Didik Eka seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/6).  Total CASN yang diberangkatkan mengikuti Latsar di Surabaya ada 176 orang. Dari jumlah itu, 10 CASN gagal mengikuti rangkaian Latsar karena positif Covid-19 dan dipulangkan lebih awal.  Sementara itu, 166 CASN lain terus mengikuti rangkaian Latsar sampai selesai, hingga dipulangkan bersama pada Selasa (15/6) menggunakan beberapa unit armada bus. Namun mereka dianggap kontak erat dengan 10 CASN positif Covid-19 terdahulu, serta riwayat perjalanan mereka dari Surabaya yang saat ini mengalami lonjakan kasus.  Satgas Covid-19 Tulungagung mewajibkan seluruh CASN menjalani tracing masal. Armada bus yang mengangkut mereka langsung diarahkan ke GOR Lembupeteng dan satu per satu menjalani tes usap antigen, termasuk awak bus.  ”Ada 36 CASN dan satu sopir bus yang positif swab antigen,” ujar tim Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung Dedi Eka Purnama.  CASN dan sopir bus yang yang positif tes usap antigen dikarantina di Rusunawa UIN SATU di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Sedang untuk 30 CASN dan empat sopir yang negatif diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing namun diwajibkan isolasi mandiri selama lima hari di rumah, dengan pemantauan ketat petugas.  ”Jika sewaktu-waktu ada gejala mirip Covid-19, mereka diminta untuk melapor ke Satgas Penanganan Covid-19,” kata Dedi Eka Purnama.

Sebanyak 36 CASN Tulungagung Dikarantina Usai Swab Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/SKB-CPNS.jpg" alt="Sejumlah peserta masuk ke bilik plastik untuk mencegah penularan Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah peserta masuk ke bilik plastik untuk mencegah penularan Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Persiapan penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2021 kian matang. Pemerintah bahkan semakin percaya diri dalam mengatur jadwal bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19.  Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengungkapkan bahwa seleksi CASN tahun ini menggunakan metode computer assisted test (CAT). Seleksi bakal dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat seperti tahun sebelumnya. Pihaknya telah menyiapkan skema pelaksanaan seleksi dengan menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021. ”Pedoman seleksi CAT BKN ini mencakup kebijakan umum, prosedur penyelenggaraan seleksi, sampai langkah yang diterapkan bagi peserta terkonfirmasi positif Covid-19,” paparnya kemarin (20/5).  Dalam SE tersebut, peserta dianjurkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum mengikuti seleksi. Kemudian, peserta juga harus memakai masker dan face shield hingga membawa alat tulis pribadi saat seleksi. Sebelum masuk ruangan, peserta menjalani pengecekan suhu tubuh. Yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius akan diberi tanda khusus. Kemudian, dilakukan pemeriksaan ulang maksimal dua kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Bila tetap memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius berdasar hasil pemeriksaan ulang, peserta bakal diperiksa tim kesehatan untuk mendapat rekomendasi layak tidaknya mengikuti ujian. Jika dinyatakan layak, peserta akan menjalani tes di ruangan berbeda. ”Sebaliknya, jika dinyatakan tidak direkomendasikan, peserta diberi kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan,” katanya.  Jadwal itu bakal diberikan BKN setelah panitia berkoordinasi dengan BKN. Bila tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, peserta seleksi tersebut dianggap gugur. Kemudian, lanjut dia, peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan berstatus menjalani isolasi wajib melapor kepada panitia instansi yang dilamar. Misalnya, kalau mendaftar menjadi CASN di Kementerian Kesehatan, yang bersangkutan harus melapor kepada panitia di sana. Lalu, panitia instansi harus bersurat kepada kepala BKN. Surat itu berisi permohonan agar peserta seleksi CASN yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat dijadwalkan ujian di akhir seleksi. Surat permohonan disampaikan dengan melampirkan bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/04/2021/pemerintah-jamin-kerahasiaan-ujian-calon-asn/">Pemerintah Jamin Kerahasiaan Ujian Calon ASN</a> <div class="col-lg-8 col-md-8"><section class="single-header"> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"></div> <div class="col-auto"></div> </div> </div> </section><section class="single-featured"></section></div> <div class="col-lg-4 col-md-4"><aside class="main-sidebar"> <div class="ads-wrapper mt-0 ad-container"> <div id="div-gpt-ad-1591788968829-0" data-google-query-id="CN281-y22vACFRED1Qodt-UANA">Pelaporan serupa diwajibkan bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tidak sedang/sudah menjalani isolasi. Menurut Paryono, panitia seleksi instansi harus melapor kepada tim pelaksana CAT BKN dan dibuatkan berita acara peserta terkonfirmasi positif Covid-19 sesuai dengan lampiran SE. ”Peserta tetap dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tapi di ruangan khusus yang disediakan di lokasi,” tuturnya.</div> </div> </aside></div> Disinggung tentang jadwal pasti seleksi CASN 2021, Paryono tidak banyak merespons. Dia hanya menyebut bahwa jadwal tengah difinalisasi tim CAT BKN sambil menunggu beberapa hal. Di antaranya, selesainya seleksi sekolah kedinasan, penyiapan sistem SSCASN berupa integrasi penetapan kebutuhan (formasi) dari Kementerian PAN-RB, setting persyaratan oleh instansi, serta verifikasi dan validasi formasi oleh BKN. ”Kami juga masih nunggu. Belum dirilis tanggal pengumuman, pendaftaran, dan lain-lain,” tegasnya.  Work from Bali  Pemerintah akan menerapkan skema work from Bali (WFB) bagi ASN sesuai yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (18/5). Untuk tahap-tahap awal, skema bakal diberlakukan kepada ASN di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) serta tujuh kementerian/lembaga (K/L) di bawah koordinasinya. Tujuh K/L tersebut meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.  Selain inovasi fleksibilitas kerja, skema itu dipercaya bisa membantu memulihkan perekonomian Bali yang terpukul pandemi. Bukan hanya ASN, rencananya Bali juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan.  Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengungkapkan, model WFB ini diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik. Harapannya, kondisi perekonomian lokal segera pulih. ”Setiap 1 rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal,” jelas Odo.

Peserta Positif Covid-19 Bisa Ikut Tes Calon ASN Susulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) bakal dibuka pada akhir Mei. Tahun ini pendaftaran tidak hanya diperuntukkan calon pegawai negeri sipil (CPNS), tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  ”Seleksi PPPK ini kami selenggarakan dengan berpegangan pada dua kata kunci, yakni profesional dan siap pakai,” ujar Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Katmoko Ari Sambodo dalam rapat persiapan CASN beberapa waktu lalu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/04/2021/pemerintah-jamin-kerahasiaan-ujian-calon-asn/">Pemerintah Jamin Kerahasiaan Ujian Calon ASN</a>  Kemen PAN-RB juga sudah membeberkan formasi yang banyak dibuka pada seleksi CPNS dan CPPPK tahun ini. Melalui akun Instagram Kemen PAN-RB, formasi itu terdiri atas instansi pusat dan daerah. Untuk CPNS di instansi pusat, formasi terbanyak adalah penjaga tahanan, analis perkara peradilan, pemeriksa, analis hukum pertanahan, dan perawat. Untuk tingkat provinsi, formasi CPNS 2021 dibagi menjadi dua kategori. Yaitu, formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon asn

Berita Terkini

Wamendagri Bima Arya Minta Lulusan IPDN Jadi ASN yang Memiliki Karakter