<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/Sidang-Demokrat-108-338340372.jpg" alt="Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat melalui video tren di pendopo Lavnai, Komplek Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat melalui video tren di pendopo Lavnai, Komplek Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa menghasilkan kebaikan untuk 5 tahun ke depan. Namun, SBY juga menyoroti kualitas kampanye yang belum menunjukkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih. Harapan itu disampaikan SBY dalam keterangan tertulis Partai Demokrat tadi malam. SBY mengamati, dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari tiga bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam, apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. Apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif. &rdquo;Sepertinya, para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden,&rdquo; kata SBY. Padahal, kata dia, pada tanggal 14 Februari nanti, rakyat juga akan memilih Partai-partai Politik serta memilih anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD untuk masa bakti lima tahun ke depan. Ke depan, lanjut SBY, aturan Pemilu perlu dievaluasi. Misalnya sistem, konsep dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki. Sehingga rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkrit para capres-cawapres. Utamanya untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia lima tahun ke depan. &rdquo;Kita sering mendengar kata-kata jangan salah memilih pemimpin. Semestinya juga jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Juga jangan salah memilih partai-partai politik,&rdquo; imbuhnya. Perbaikan itu, lanjut dia, mesti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata. Selain pelaksanaan kampanye, SBY juga menyoroti keamanan alat peraga kampanye yang digelar di berbagai pelosok Tanah Air. &rdquo;Di sejumlah daerah dan tempat saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut,&rdquo; ujar SBY. Ke depan, lanjut dia, para pengawas pemilu dan aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan Alat Peraga Kampanye itu. &rdquo;Berikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua APK milik pasangan capres-cawapres manapun, milik para caleg siapapun dan milik semua partai politik,&rdquo; ujarnya lagi. (far/bay)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa menghasilkan kebaikan untuk 5 tahun ke depan.

SBY Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu

&nbsp; &nbsp; <div id=":356" class="ii gt"> <div id=":34i" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/Direktur-RSUD-R-Syamsudin-SH-1994439443.jpg" alt="Direktur RSUD R Syamsudin SH, dr Donny Sulifan saat diwawancara Radar Sukabumi di ruang kerjanya, Jumat (2/1). (FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI)" width="100%">
<figcaption>Direktur RSUD R Syamsudin SH, dr Donny Sulifan saat diwawancara Radar Sukabumi di ruang kerjanya, Jumat (2/1). (FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Untuk mengantisipasi lonjakan calon anggota legislatif (caleg) mengalami stres di pemilu 2024, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin SH telah menyiapkan fasilitas layanan konsultasi bagi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi potensi lonjakan kasus gangguan jiwa yang mungkin saja bisa dialami oleh caleg yang gagal lolos dalam pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur RSUD R Syamsudin SH, dr Donny Sulifan mengungkapkan bahwa berdasarkan statistik, kejadian stres, depresi, dan sejenisnya cenderung meningkat pasca pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun dirinya juga berharap tidak ada kejadian gangguan kesehatan setelah pemilu, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kasus ini sering kali menjadi berita ramai bahkan ada yang sampai mengalami tindakan bunuh diri. Untuk itu, RSUD R Syamsudin SH sebagai rumah sakit tipe B regional, memiliki fasilitas layanan psikiater dan pelayanan penyakit kejiwaan," ungkap Donny, dikutip dari Radar Sukabumi (Jawa Pos Group), Jumat, (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Donny juga menjelaskan bahwa RSUD R Syamsudin SH menyediakan fasilitas layanan konsultasi melalui poli pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) test untuk menguji kesehatan mental, spiritual, dan jasmani semua peserta pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014078539/jelang-pemilu-2024-polresta-bandara-soetta-ajak-masyarakat-jaga-kamtibmas">Jelang Pemilu 2024, Polresta Bandara Soetta Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan pemeriksaan MMPI ini, tentunya calon legislatif sudah siap secara mental. Namun, kami tetap memberikan langkah preventif dengan menyiapkan poli layanan eksekutif dan poli perawatan khusus untuk pasien dengan gangguan jiwa akut dan butuh penanganan lebih lanjut," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski pihak RSUD R Syamsudin SH belum bisa menyampaikan data secara konkret terkait konsultasi pasca pemilu 2019 lalu, namun gangguan kejiwaan seperti stres minimal sudah bisa terdeteksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemberitaan dan pengalaman sebelumnya, peningkatan pasien gangguan jiwa umumnya sering terjadi pasca pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini wajar mengingat jumlah uang yang dikeluarkan dalam perjalanan Pemilu, yang bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah bahkan dengan cara meminjam atau menggunakan aset pribadi. Keadaan ini, secara psikologis berpotensi mengganggu individu secara manusiawi," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adanya fasilitas konsultasi dan penanganan kejiwaan di RSUD R Syamsudin SH tersebut, diharapkan potensi peningkatan kasus gangguan jiwa setelah pemilu dapat diminimalisir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami harap tidak ada lonjakan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan pasca Pemilu nanti," pungkasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="yj6qo">***</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":34x" class="hq gt">&nbsp;</div>

RSUD R Syamsudin SH telah menyiapkan fasilitas layanan konsultasi bagi caleg yang mengalami gangguan kejiwaan di pemilu 2024.

RSUD R Syamsudin Siapkan Fasilitas Layanan Konsultasi untuk Mencegah Lonjakan Caleg Stres di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), resmi menonaktifan setidaknya 63&nbsp;orang pengurus harian&nbsp;dan pleno organisasinya pada hari Minggu (21/1). Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari majunya ke-63 pengurus PBNU tersebut menjadi calon anggota legislatif (caleg), dan resmi menyatakan diri dengan bergabung kedalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini. Dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup) pada Senin (22/1), Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni, membenarkan perihal tersebut. Ia pun mengatakan kebijakan penonaktifan itu telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024, yang dibuat di Jakarta, pada Minggu (21/1). "Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a'wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," kata Amin Said Husni dalam siaran resmi PBNU yang diterima di Jakarta, Minggu&nbsp;(21/1). Lebih lanjut, Amin juga menjelaskan status ke-63 pengurus itu sudah terhitung&nbsp;non aktif&nbsp;sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang yakni pada hari Minggu (21/1), sampai dengan selesainya tahapan Pemilu 2024. "Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau non aktif sejak ada penetapan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Surat keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan non aktif mereka," kata mantan bupati Bondowoso itu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014008484/dinonaktifkan-sebagai-ketum-muslimat-nu-usai-nyatakan-dukung-prabowo-gibran-khofifah-ya-aturannya-begitu">Dinonaktifkan sebagai Ketum Muslimat NU Usai Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran, Khofifah: Ya Aturannya Begitu</a> Beberapa jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar yang nonaktif diantaranya, mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud). Selain itu, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Muslimat NU juga diketahui masuk kedalam jajaran pengurus Pleno PBNU yang kini telah dinonaktifkan usai menyatakan dirinya bergabung menjadi TKN pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Diketahui, di jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, terdapat lima caleg dan 11 orang anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu KH Ma&rsquo;shum Faqih (Timnas AMIN), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud). Ada juga Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas AMIN) dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim. Selanjutnya, ada Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud). ***

PBNU resmi menonaktifan setidaknya 63 orang pengurus harian dan pleno organisasinya pada hari Minggu (21/1), termasuk khofifah.

Termasuk Khofifah, PBNU Resmi Nonaktifkan 63 Pengurus yang Maju Nyaleg dan jadi TKN Calon Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/Ketua-kpu-labuhan-batu-2178400332.jpg" alt="Ketua KPU Labuhan Batu saat tampil di hadapan publik." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Labuhan Batu saat tampil di hadapan publik.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dua calon anggota legislatif (Caleg) Labuhan Batu terjaring dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya yakni Rudi Syahputra dan Fajar Syahputra. Diketahui, Rudi Syahputra yang merupakan mantan anggota DPRD dari PBB, kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Sedangkan Fajar Syahputra yang mencalonkan dirinya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group), hingga saat ini KPU Labuhan Batu masih menunggu putusan hukum&nbsp;dari pihak berwajib. "Kalau sudah ada putusan inkrah yang menyangkut caleg tersebut. Kami tetap menunggu surat keputusan dari KPU pusat terkait hal itu," ujar Zafar selaku Ketua KPU Labuhan Batu. Zafar menambahkan bahwa saat ini kedua Caleg tersebut masih terdaftar pada DCT atau Daftar Calon Tetap hingga pemilu berlangsung. Suara yang diperoleh oleh kedua Caleg tersebut nantinya akan menjadi suara partai masing-masing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013774683/delapan-kali-ott-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-5254-m">Delapan Kali OTT, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 525,4 M</a> "Hal itu berdasarkan PKPU 25 tahun 2023 tentang calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Jika Caleg tersebut menang dalam pemilihan, namun proses hukum masih berjalan, hak sepenuhnya kembali kepada partai masing-masing," pungkas Zafar. Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah melaksanakan aksi operasi tangkap tangan terhadap Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam kasus tersebut, KPK menyatakan bahwa Erik melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai. Uang tunai yang berhasil diamankan oleh pihak KPK yakni sebesar Rp551,5 juta yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan yakni sebesar Rp1,7 miliar. ***

Dua calon anggota legislatif (Caleg) Labuhan Batu terjaring dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT).

KPU Buka Suara Terkait 2 Caleg Labuhan Batu yang Terjaring OTT KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mengakhiri perdebatan terkait pelarangan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024. Hal ini menyusul adanya putusan MK yang menyatakan, koruptor dilarang mencalonkan diri sebagai caleg selama lima tahun setelah keluar dari penjara.  Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan MK nomor 87/PUU-XX/2022, yang mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  "Dengan adanya putusan ini, seharusnya mengakhiri perdebatan antara penyelenggara Pemilu dengan partai politik yang pernah terjadi sebelumnya untuk melarang mantan napi menjadi caleg, namun ditolak oleh sejumlah parpol dalam Pemilu 2019," kata Donal Fariz yang juga menjadi salah seorang penggugat, Rabu (30/11).  Donal juga meminta, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan partai politik untuk mematuhi putusan MK tersebut. Sebab, putusan tersebut mengikat secara keseluruhan.  "KPU, Bawaslu dan Parpol harus tunduk melaksanakan putusan MK ini," tegas aktivis antikorupsi ini.  MK dalam putusannya melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) selama lima tahun setelah keluar dari penjara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan MK nomor 87/PUU-XX/2022.  "Ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu perlu diselaraskan dengan memberlakukan pula masa menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," demikian bunyi putusan MK yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo.  Suhartoyo menjelaskan, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tersebut tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada.  Pembedaan syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah bagi mantan terpidana tersebut dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara.  Senada dengan hal ini, perbedaan secara faktual dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” sejatinya tidak lagi selaras dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada.  “Oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dapat dibuktikan, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucap Suhartoyo dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya.

Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Donal Minta Parpol dan KPU Patuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-2049-caleg-pilih-rahasiakan-identitas-pribadinya_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra menyayangkan masih ada ribuan caleg yang menyembunyikan data pribadinya." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra menyayangkan masih ada ribuan caleg yang menyembunyikan data pribadinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih banyak calon anggota legislatif (Caleg) yang enggan membuka indentitas pribadinya ke publik.&nbsp;Tercatat masih ada sekitar&nbsp;2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. "KPU mencatat mereka tidak membuka profil atau data pribadinya. Termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan&lrm;a," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/2). Namun demikian, memang si caleg berhak merahasiakan identitas pribadinya. Sehingga KPU dalam hal ini tidak memaksa caleg untuk mengisi data pribadinya. Karena Ilham menduga, caleg juga memiliki privasi. Sehingga dia memilih untuk tidak mengisi data diri. "&lrm;Karena saat ini dijamin UU bahwa merea juga punya hak untuk tidak dipublish. Jadi bukan keinginan KPU untuk membuka info ini," katanya. Ilham juga menjelaskan, KPU tidak memiliki niat apa-apa dalam mengumumkan data pribadi caleg, karena masih banyak caleg yang tidak &lrm;mencantumkan identitas pribadinya. Karena KPU sifatnya hanya menyampaikan informasi kepada publik. "Biar masyarakat yang menilai caleg yang menutup aksesnya apakah layak untuk dipilih atau tidak," pungkasnya. Adapun &lrm;beberapa informasi caleg yang dibutuhkan publik seperti: 1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Riwayat pendidikan 4. Riwayat organisasi 5. Riwayat pekerjaan 6. Status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana) 7. Motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon) 8. Target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)&nbsp;

KPU: 2.049 Caleg Pilih Rahasiakan Identitas Pribadinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ini-kabar-gembira-bagi-calon-kepala-daerah-yang-keok-di-pilkada-2018_m_142080.jpeg" alt="Logo KPU" width="100%">
<figcaption>Logo KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi calon kepala daerah yang kalah pada pilkada serentak 2018, tak perlu takut tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif (Calog) di pemilu 2019.&nbsp;  Karena itu, para calon kepala daerah tidak perlu khawatir. Pasalnya, bursa calon legislatif 2019 bisa menjadi alternatif saluran politik para calon yang keok.  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, secara teknis, peluang untuk lompat dari Pilkada ke Pileg sangat mungkin dilakukan. Pasalnya, desain pendaftaran caleg disediakan setelah pelaksanaan pemungutan suara pilkada.  "Dalam desain kita, pendaftaran caleg dibuka tiga hari pasca pemungutan suara pilkada," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (4/7).&nbsp;  Dengan demikian, jika Pilkada dilakukan 27 Juni 2018, maka pendaftaran caleg dibuka tanggal 30 Juni 2018.  Mantan Ketua Bawaslu Banten itu menjelaskan, desain tersebut merupakan rekomendasi dari pemerintah dan DPR.&nbsp;  &ldquo;Rekomendasi itu disampaikan melalui kesekjenan kita. Permintaaannya masa pengajuan caleg itu dimulai setelah pilkada 2018,&rdquo; imbuhnya.  Meski demikian, Pram membantah, jika desain tersebut dilakukan untuk mengakomodir kemungkinan adanya politisi yang loncat.&nbsp;  "Kita tidak bisa menyebut. Ini kan penafsiran orang, bukan kata saya ya," imbuhnya.  Dia sendiri menegaskan, dengan diakomodirnya masukan tersebut, bukan berarti KPU di intervensi. Sebab, secara mekanisme, penjadwalan di waktu tersebut memang tepat dan tidak menimbulkan persoalan.   Meski demikian, lanjutnya, hal itu masih belum diputuskan secara final. Sebab, pengesahan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal masih menunggu disahkannya Undang-Undang pemilu. (far/dms/JPG)

Ini Kabar Gembira Bagi Calon Kepala Daerah yang Keok di Pilkada 2018