<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Mojokerto-kpk-1503514769.jpg" alt="Sidang M Edy Suwarno, terdakwa penipuan CPNS, di Pengadilan Negeri Mojokerto." width="100%">
<figcaption>Sidang M Edy Suwarno, terdakwa penipuan CPNS, di Pengadilan Negeri Mojokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang pria bernama M Edy Suwarno harus duduk di kursi pesakitan lantaran terlibat kasus penipuan calo calon pegawai negeri sipil (CPNS). Agar korban rela menyerahkan uang hingga ratusan juta rupiah, Edy menipu dengan menjadi pegawai imigrasi hingga anggota KPK. Akibat perbuatannya, terdakwa dituntut hukuman 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). "Terdakwa dituntut penjara selama 3 tahun. Sesuai dakwaan pertama yang dikenakan oleh penuntut umum," jelas Kholil Askohar penasihat hukum terdakwa. Dijelaskan bahwa warga Desa Mlaten Kecamatan Puri terlibat aksi penipuan calo CPNS sejak Maret 2021 hingga Februari 2023. Selama itu, terdakwa menipu Mohammad Qosim warga perumahan Indrapasta, Kecamatan Puri. Dia tengah mencarikan kedua anaknya, Anita Nislifiyah dan Ilham Prayugi Hidayat, pekerjaan. "Terdakwa dan korban saling kenal karena sebelumnya pernah ada hubungan bisnis. Lama tidak pernah bertemu, saat bertemu lagi terdakwa pinjam uang ke korban. Korban tidak memberi pinjaman, justru bilang kalau sedang mencarikan anaknya pekerjaan," ujar Alex seperti dilansir Radar Mojokerto (Jawa Pos Group). Gayung bersambut, melihat ada kesempatan, Edy merancang skenario untuk menipu Qosim. Di hadapan korban terdakwa mengaku sebagai anggota KPK yang sebelumnya juga pernah bekerja di kantor Imigrasi hingga Indonesia Corruption Watch. "Terdakwa menyanggupi kalau saat itu sedang ada lowongan pekerjaan CPNS. Terdakwa mengaku sebagai anggota KPK," tambah Alex. Edy menawarkan pilihan CPNS di Pemkab Mojokerto sebagai guru dan CPNS imigrasi dengan biaya pendaftaran Rp 150 juta. Karena telanjur tergiur dan berminat dengan tawaran terdakwa, korban menerima tawaran tersebut. Sejak Maret 2021 hingga 1 Februari 2023, total Qosim telah menyerahkan uang sebanyak Rp 346 juta dengan 15 kali transaksi baik secara transfer maupun tunai. Nominalnya pun beragam, mulai Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Mirisnya dari sejumlah uang tersebut di antaranya merupakan hasil korban menjual motornya. "Supaya korban terus memberi uang, terdakwa selalu mengancam uang yang sebelumnya diserahkan akan hangus kalau korban tidak ngasih ke terdakwa lagi," jelas Alex. Pekan depan Edy dijadwalkan menjalani sidang agenda putusan di Pengadilan Negeri Mojokerto.

M Edy Suwarno harus duduk di kursi pesakitan lantaran terlibat kasus penipuan calo calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Modus Mengaku Anggota KPK, Jadi Calo CPNS di Mojokerto, Tipu Korban hingga Rp 346 Juta, Begini Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/1632715048586-1.jpg" alt="Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa perekrutan calon abdi negara kerap terjadi. Hal ini pun menjadi salah satu momok yang dikhawatirkan setiap penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pun mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan para calo yang menjanjikan kelulusan untuk menjadi ASN dengan meminta imbalan tertentu.  Kepala Biro SDM dan Umum KemenPAN RB Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan, setidaknya ada beberapa gelagat calo yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat. Pertama, biasanya calo berusaha mendekati kita, bersikap mengenal dan berada di sekeliling kita. Di tahap ini mereka sedang melakukan pendekatan.  "Tahap selanjutnya, calo tersebut akan memberi nomor dan menginformasikan bahwa mereka bisa membantu untuk meluluskan peserta menjadi CASN," ungkap dia dalam keterangannya, Senin (18/10).  Untuk lebih meyakinkan, calo tersebut juga akan menyatakan kedekatannya dengan pejabat instansi terkait, terutama dengan pejabat di KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana teknis seleksi.  Tak jarang, para calo tersebut berada di sekitar kantor instansi yang mempunyai regulasi tentang perekrutan. Bahkan, mereka juga sampai melakukan kamuflase demi menggaet korban.  “Mereka bisa saja menyerupai pegawai KemenPAN-RB, baik dari segi pakaian seperti batik atau bahkan mengikuti seragam kami. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan para generasi muda yang ingin jadi PNS,” jelasnya.  Selain itu, masyarakat juga harus bijak ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Melakukan cross check dan konfirmasi kepada instansi yang ditawarkan, adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari penipuan.  "Pelaksanaan seleksi CASN tidak dipungut biaya, sehingga jika ada yang meminta imbalan untuk bisa jadi PNS, masyarakat patut curiga," pungkas Sri.

KemenPAN RB Ungkap Ciri dan Gelagat Calo CASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kepala-BKN-Bima-Haria-Wibisana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 149.336 guru honorer belum lolos seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski begitu, mereka masih memiliki harapan. Pemerintah bakal membuka seleksi tahap kedua dan ketiga bagi guru honorer yang masih ingin melamar sebagai guru PPPK.  Menjelang pelaksanaan seleksi PPPK tahap dua dan tiga ini, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta para guru untuk berhati-hati dan waspada terhadap calo yang menawarkan bantuan meloloskan peserta seleksi.  "Kami berharap para peserta tidak percaya kepada calo-calo yang sekarang ini banyak sekali bergentayangan yang menjanjikan kelulusan peserta," ujar ungkap Bima Haria Wibisana dalam siaran YouTube Kemendikbud, Minggu (10/10).  Dengan tegas, Bima meminta para guru honorer tidak tergiur atas tawaran para calo. Sebab, tindakan para calo itu jelas merugikan diri sendiri. Karena, pemalsuan dokumen kelulusan sangat sulit dilakukan.  "Karena penetapan pertimbangan teknis nomor induk PPPK kami menggunakan tanda tangan elektronik, tidak ada lagi tanda tangan basah," tuturnya.  Saat ini banyak beredar Surat Keputusan (SK) dengan tanda tangan basah. Itu dipastikan dokumen palsu.  "Nama saya dan pak Menteri PAN-RB digunakan sebagai SK palsu. Ini banyak terjadi. Kami berharap peserta tes ini tidak percaya dengan calo-calo seperti itu," tutup Bima.

Calo Mulai Gentayangan, Peserta PPPK Guru Diminta Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Dok.Tes-SKB-CPNS-Pemkot-Surabaya-2.jpg" alt="Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021, yakni CPNS dan PPPK akan dilaksanakan pada 2 September mendatang. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk antisipasi adanya joki ujian atau calo.  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, antisipasi yang pihaknya lakukan adalah dengan menerapkan face recognition. Jadi, wajah peserta sebelum ujian akan dipindai terlebih dahulu untuk memastikan bahwa itu orang yang sama.  "Jadi dalam sistem seleksi ini kan sekarang pada saat mereka login, itu akan face recognition dan itu akan dideteksi apakah wajahnya benar atau tidak," terang dia dalam telekonferensi pers, Rabu (25/8).  Setelah sistem mendeteksi peserta, mereka akan mendapatkan PIN untuk mengikuti ujian. Begitu juga ketika akan melaksanakan ujian, wajah peserta akan kembali di scan terlebih dahulu.  "Mulai dari saat registrasi mereka face recognition, dalam login juga, karena dalam beberapa kasus, di registrasi awal itu benar yang registrasi (orang yang sama), tapi setelah mendapatkan PIN dia berganti orang dengan calo tadi, makanya itu diterapkan ke login system, bukan hanya mendaftar ulang, tapi juga ke tahap seleksinya," imbuhnya.  Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Mohammad Ridwan pun memberikan penjelasan mekanisme untuk menghalau adanya calo. "Antisipasi calo begitu datang menyerahkan tas ke loker dan diperiksa semua, nanti yang bersangkutan dibalik mika jarak 2 meter dikenali lewat face recognition," ujar dia.  "Ada kemungkinan tidak dikenali, makanya nanti kita cocokkan dengan KTP, itu kita bandingkan dengan foto yang mereka unggah," tandas Ridwan.

Begini Cara Antisipasi Calo Pada Saat Tes SKD CPNS 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Menpan-RB-Yesika-640x447-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri PAN RB Syafruddin memberikan penghargaan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya atas prestasinya dalam pengungkapan kasus penipuan pengadaan CPNS dan mafia properti dengan omzet miliaran rupiah.  "Selamat kepada Polri atas prestasi yang diraih dalam pengungkapan dua kasus yang menjadi atensi publik dan berhubungan dengan reformasi birokrasi," ujar Menteri Syafruddin dalam acara Penghargaan Anggota POLRI Berprestasi sera Peluncuran Anugerah ASN 2019, di Kantor Kementerian PAN RB, Selasa (20/8).  Menurutnya, pengungkapan dua kasus ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Kasus penipuan pengadaan CPNS yang telah berlangsung dari tahun 2011 hingga 2018 telah merusak fokus kinerja pemerintah membangun SDM ASN melalui program pembangunan Smart ASN sebagai pilar penyangga masa depan bangsa.  "Kita ingin memiliki bibit ASN terpilih dan yang terbaik, bukan yang dititip atau lulus tanpa kemampuan," pungkasnya.  Pemerintah menginginkan rekrutmen yang baik, profesional, bersih dan tidak ada calo. "Jangan ada yang bermain dengan proses rekrutmen CPNS. Jangan ada yang bermain dengan semua hal yang menghambat birokrasi, yang membuat birokrasi lamban, berbelit dan tidak responsif harus dikikis habis," tegas Syafruddin.  Bahkan untuk mendorong penguatan kapasitas ASN Nasional, Kementerian PANRB menginisiasi kerjasama dengan beberapa universitas ternama internasional. Sebab kedepan kinerja ASN harus bertumpu pada universitas sebagai pilar keilmuan dan membudayakan riset dalam pola kerja.  Sedangkan kasus mafia properti sangat mengganggu pelayanan pemerintah pada sektor properti dan agraria. "Adanya mafia properti ini dapat mengacaukan pertumbuhan investasi karena akses pelayanan jasa keuangan menjadi sulit dan tumpang tindih," ungkap Mantan Wakapolri ini.  Sementara itu Kapolda Metro Jaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakapolda Metro Jaya BrigjenWahyu Hadiningrat mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Menteri PAN RB terkait pengungkapan kasus mafia properti dan penipuan pengadaan CPNS. Menurut Kapolda Metro Jaya, memiliki peran besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.

Menpan RB Beri Penghargaan ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-penipuan-seleksi-cpns-terbongkar-dua-pelaku-adalah-asn_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jajaran Polres Sragen berhasil membongkar kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan total kerugian ratusan juga." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jajaran Polres Sragen berhasil membongkar kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan total kerugian ratusan juga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polres Sragen berhasil membongkar kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan total kerugian ratusan juga. Dari kasus tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/09/2018/soal-jalan-sehat-neno-warisman-di-solo-kapolda-kita-lihat-dulu" target="_blank">Polres Sragen</a> mengamankan empat orang tersangka dan dua diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di Puskesmas <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/09/2018/kasus-eko-prasetio-polresta-solo-datangkan-ahli-dari-mercedes-benz" target="_blank">Masaran, Sragen.</a>  Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman menjelaskan, pembongkaran kasus calo CPNS tersebut dari laporan para korban. Setidaknya sudah ada enam korban yang mengaku sudah menjadi korban penipuan seleksi CPNS Kabupaten Sragen pada tahun 2014 lalu. Dari laporan tersebut, jajaran Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil membongkar kasus tersebut.&nbsp;"Kami berhasil mengamankan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/09/2018/tangkap-kepiting-mulyadi-jadi-tersangka-polda-prosesnya-sudah-benar" target="_blank"> empat orang tersangka</a>, satu merupakan pensiunan ASN, dua masih aktif sebagai ASN di Puskesmas Masaran dan satu lagi adalah swasta," terangnya saat gelar kasus di Mapolres Sragen, Senin (3/9). Lebih lanjut Arif menambahkan, para tersangka berinisial MTF, 61 merupakan pensiunan ASN, HBS, 51, ASN Puskesmas Masaran, HKS, 44, ASN Puskesmas Masaran dan satu tersangka lagi berinisial SYD, 51 yang merupakan pekerja swasta.&nbsp; Selain mengamankan para tersangka, Polres Sragen juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. "Ada bukti transfer sejumlah uang yang sudah disetorkan kepada para tersangka," katanya. Jumlah uang yang sudah ditransferkan agar bisa lolos menjadi CPNS pun bervariasi. Mulai dari Rp 120-Rp 300 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Sragen. Para tersangka bakal dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/09/2018/pungli-buku-nikah-asn-kua-di-kota-medan-divonis-1-tahun-penjara" target="_blank">penipuan dan atau penggelapan</a> dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.&nbsp;

Kasus Penipuan Seleksi CPNS Terbongkar, Dua Pelaku Adalah ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bagi-para-pelamar-cpns-waspadalah-rayuan-calon-cat_m_151216.jpeg" alt="Ilustrasii Tes CPNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasii Tes CPNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diminta untuk tidak memercayai para calo. Pasalnya, saat ini banyak oknum yang menawarkan jasa untuk membantu simulasi online computer assisted test (CAT). "Kami menerima pengaduan terkait oknum penipuan yang meminta pembayaran pada simulasi online CAT BKN yang mengatasnamakan admin CAT," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, Selasa (15/8). Ridwan menegaskan, simulasi online CAT BKN tidak dipungut biaya apa pun. Sebab, pelamar cukup melakukan simulasi via web https://cat.bkn.go.id/ dan klik pada kolom simulasi. Selanjutnya, kata ridwan, pelamar diminta berhati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan proses pendaftaran online. "Kami lewat laman media sosial BKN telah mengimbau para pelamar tentang beredarnya kartu pendaftaran SSCN 2017 palsu. Peserta diminta untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dan jangan pernah memercayakan kepada orang lain," tandasnya.

Bagi Para Pelamar CPNS, Waspadalah Rayuan Calon CAT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/oknum-guru-jadi-calo-cpns-korbannya-capai-410-orang_m_130528.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang oknum guru SMAN 1 Wonomulyo, Polman, Muhammad Tang harus berurusan dengan pihak Polda Sulawesi Barat. Dia diduga menjadi koordinator penipuan berkedok sebagai calo PNS (Pegawai Negeri Sipil)di wilayah Sulselbar. Dilansir dari Fajar (Jawa Pos Group), tidak tanggung-tanggung jumlah korbannya mencapai 410 orang yang terdiri 187 orang di Sulbar dan 223 orang di Sulsel. Dia meninggalkan kediamannya sejak November 2015 lalu. Hingga akhirnya diciduk di Hotel Dariza Jaya, Pulogadung Jakarta, Jumat (12/5)lalu. Dir Reskrimum Polda Sulbar, Kombespol Hery Wijayanto menceritakan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa tertipu oleh pelaku. Dimana mereka telah menyerahkan uang Rp20 juta sampai Rp100 juta, namun hingga kini tidak terangkat menjadi ASN. "Saya mengirimkan dua orang polisi untuk menangkap pelaku," kata Kombespol Hery Wijayanto, Senin, 15 Mei. Mantan Kabid Humas Polda Bali ini mengatakan jaringan komplotan ini telah beraksi sejak tahun 2013. Hasil penyidikan sementara, komplotan ini memiliki jaringan nasional dipimpin YL, yang masih borun. Salah seorang korban, Jamaluddin menuturkan dia telah menyetorkan uang kepada pelaku sebesar Rp25 juta sebagai uang muka. Sisanya akan diserahkan setelah terangkat menjadi ASN. Namun karena tidak kunjung terangkat dia pergi merantau ke Kalimantan. "Saya dulu guru honorer di SDN Sese. Kesalahan saya pada waktu penyerahan uang tersebut adalah tidak adanya penjanjian karena terlalu percaya pada orang tersebut," bebernya. Dia berharap kasus ini segera diungkap dan uangnya dikembalikan pelaku. Kepala SMA Negeri 1 Wonomulyo, Abdul Kadir membenarkan tersangka MT adalah tenaga pengajar di sekolahnya. Namun tersangka telah meninggalkan tugasnya sebagai guru Ekonomi sejak November 2015 lalu. Pihaknya telah melaporkan kasus ini pada Dinas Pendidikan Polman, sehingga gajinya dibekukan. "Dia masih terdaftar sebagai PNS, namun dibekukan, itu yang saya tahu. Tapi itu waktu SMA masih di tangan kabupaten, sekarang sudah jadi kewenagan Provinsi, jadi belum ada informasi terbaru saya dapat," ucapnya. (fjr/sad/JPG)

Oknum Guru jadi Calo CPNS, Korbannya Capai 410 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6354_23720_warga-kendari-ditipu-hl.jpg" alt="H. Basri Muhammadiyah, warga asal Kendari, Sulawesi Tenggara melapor ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (7/10). Ia mengaku menjadi korban penipuan calo CPNS." width="100%">
<figcaption>H. Basri Muhammadiyah, warga asal Kendari, Sulawesi Tenggara melapor ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (7/10). Ia mengaku menjadi korban penipuan calo CPNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com JAKARTA - Tingginya animo masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terus dimanfaatkan para penipu. Yang terbaru, Rabu (7/10) warga Kendari,&nbsp; Basir M dan Ali Makati melaporkan kasus dugaan penipuan rekrutmen PNS. Ke Bareskrim Polri Tak tanggung-tanggung, penipuan terjadi selama sepuluh tahun sejak 2005 dan merugikan miliaran rupiah. Basir menuturkan, janji rekrutmen itu dimulai 2005, saat itu seorang lelaki berinisial TP mengaku menjadi staf ahli dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Dia juga menunjukkan surat penunjukan sebagai koordinator penerimaan CPNS se-Indonesia. &quot;Saya percaya karena dia dulunya rekan kerja di sekolah negeri yang PNS juga,&quot; katanya. Akhirnya, karena percaya dengan tawaran tersebut. Maka, ada sejumlah orang yang ingin ikut mendaftar. &quot;Saya daftarkan anak dan beberapa tetangga, total sepuluh orang,&quot; terangnya pensiunan guru tersebut. Dari sepuluh orang yang mendaftar ini menyetorkan Rp 500 juta. Setiap orang menyetor setidaknya Rp 50 juta. &quot;Tapi, jumlah ini sedikit bila dibandingkan korban lainnya. Saya yakin ada ratusan korban,&quot; tuturnya. Selama sepuluh tahun, janjinya selalu diulur-ulur. Hampir semua korban percaya karena ada surat keputusan pegawai negeri sipil. &quot;Dengan SK PNS ini, awalnya kami merasa lega,&quot; ujarnya ditemui di Bareskrim kemarin. Dalam SK itu penempatan PNS di pusat, seperti badan kepegawaian nasional, perusahan listrik negara dan kementerianl. &quot;Namun, begitu SK itu setelah dicek ke Kemenpan tidak ada alias palsu,&quot; terangnya. Yang terakhir, TP menjanjikan akan ada pengangkatan PNS pada Maret 2015. Namun, kenyataannya justru ada moratorium PNS. Tentunya, hal tersebut membuat para korban yakin ini penipuan. &quot;Karena itu kami sekarang melaporkannya,&quot; paparnya. Berapa orang yang dilaporkan? Dia menuturkan bahwa ada empat orang yang dilaporkan, selain TP, ada juga JS, ED dan seorang anggota kepolisian berpangkat AKBP S. Tiga orang ini merupakan kaki tangannya yang dijadikan koordinator penerimaan PNS tingkat provinsi. &quot;Kami kalau setor uang melalui mereka,&quot; ujarnya. Lalu, saat memberikan uang itu ada kuitansi yang keterangannya disebut peminjaman sementara. Dia menuturkan bahwa tidak curiga dengan kuitansi itu. &quot;Itu memang modusnya dengan kuitansi peminjaman,&quot; ujarnya. Dia menuturkan, laporan ini dilakukan ke Bareskrim karena sekarang TP ini berdomisili di Jakarta. Kantornya juga dibuka di Kali Malang, Jakarta Timur. &quot;Kami berharap dia bisa ditangkap,&quot; jelasnya. (idr)

10 Tahun Tertipu Janji Rekrutmen PNS, Teperdaya Orang Mengaku Staf Ahli Menpan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calo cpns

Berita Terkini