<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/IMG-20240401-WA0044-3403418481.jpg" alt="Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Suyitno di Jakarta (1/4)." width="100%">
<figcaption>Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Suyitno di Jakarta (1/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2025-2026. Aturan ini berlaku untuk semua jenjang madrasah, termasuk Raudlatul Athfal (PAUD). Khusus untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), penerimaan dilarang menggunakan tes baca, tulis, dan hitung (calistung). Ketentuan tersebut teruang dalam bagian persyaratan PPDB dan berlaku untuk madrasah negeri maupun swasta. Di dalam juknis itu disebutkan, anak berusia 7 tahun wajib diterima dengan mempertimbangkan daya tampung. Kemudian anak berumur 6 tahun pada 1 Juli, dapat diterima dengan mempertimbangkan daya tampung. Lalu anak kurang dari 6 tahun dapat diterima, dengan catatan ada rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Surat rekomendasi itu intinya bisa menunjukkan, bahwa anak di bawah 6 tahun itu memiliki kecerdasan istimewa atau mempunyai kesiapan mengikuti pelajaran. Semua anak untuk kategori umur itu, tidak diperkenankan diseleksi melalui tes akademik atau tes calistung untuk jenjang MI. Sebagai gantinya seleksi penerimaan jenjang MI lebih menitikberatkan pada aspek perkembangan anak non akademik. Kemudian untuk membuat pemeringkatan, cukup berdasarkan dari usia tertua. Di dalam juknis PPDB Kemenag tersebut, tidak ada acuan zonasi. Sementara itu untuk seleksi masuk jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), juga mempertimbangkan faktor umur sebagai prioritas. Untuk jenjang MTs maksimal berumur 15 tahun. Sedangkan untuk jenjang MA maksimal berumur 21 tahun. PPDB untuk jenjang MTs dan MA diperbolehkan menggunakan ujian akademik. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Suyitno mengatakan juknis PPDB itu dibuat untuk menciptakan proses penerimaan siswa baru di madrasah yang transparan, adil, dan terintegrasi. &lsquo;&rsquo;Jadi, kepada seluruh jajaran Kemenag mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota untuk segera turun melakukan sosialisasi juknis PPDB tersebut,&rsquo;&rsquo; paparnya &nbsp;kemarin (27/1). (wan/bas)

Khusus untuk jenjang Madrasah Ibtidyaiah (MI), penerimaan dilarang menggunakan tes baca, tulis, dan hitung (calistung).

PPDB 2025-2026, Kemenag Tegaskan Seleksi Masuk MI Dilarang Pakai Tes Calistung, Anak Usia di Bawa 6 Tahun Bisa Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/WhatsApp-Image-2023-09-04-at-190214-711069452.jpg" alt="Bunda PAUD Surabaya Rini Indriyani Cahyadi, istri dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, aktif turun ke masyarakat." width="100%">
<figcaption>Bunda PAUD Surabaya Rini Indriyani Cahyadi, istri dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, aktif turun ke masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupaya menghilangkan kecemasan orang tua ketika anak-anak masuk tahun ajaran baru. Melalui Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, menghilangkan tes baca, tulis, dan menghitung (calistung) dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan SD/MI. Selain itu, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama dan menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak secara berkelanjutan dari PAUD hingga kelas dua SD/MI. Upaya tersebut diperkuat dengan digelarnya sharing praktik baik pembelajaran dalam rangka transisi PAUD ke SD/MI yang menyenangkan bersama Bunda PAUD di Grammar School Surabaya, Senin (4/9). Kegiatan itu menyasar seluruh tenaga pengajar PAUD dan SD/MI di Surabaya bagian barat. Di antaranya, Kecamatan Asemrowo, Benowo, Lakarsantri, Pakal, Sukomanunggal, Sambikerep, dan Tandes. &rdquo;PAUD adalah pendidikan awal bagi anak yang bisa membentuk karakter, kognitif, kematangan emosi, cara berinteraksi, dan motorik pada anak. Literasi dan numerik dikenalkan, lalu di SD akan diperkuat. Di usia PAUD kita kembangkan karakternya,&rdquo; kata Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani. Rini Indriyani menjelaskan, dalam proses pengembangan karakter anak, Pemkot Surabaya bersama Bunda PAUD memfasilitasi seluruh PAUD se-Surabaya untuk menampilkan bakat dan talenta seni para siswa. Kegiatan itu untuk melatih kemandirian, keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri anak. Serta menyelaraskan gerak motorik dan kognitif anak. &rdquo;Saya memberikan apresiasi kepada perwakilan kecamatan di Surabaya karena anak-anaknya sudah berani tampil. Kami juga bersinergi dengan stakeholder, anak-anak dikenalkan berbagai wahana profesi,&rdquo; jelas Rini. Sehingga, lanjut Rini Indriyani, ketika anak masuk ke jenjang SD, kematangan emosi, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi anak telah terbentuk. Sehingga perlu sinergitas antara tenaga pengajar di tingkat PAUD dan SD/MI. &rdquo;Ada MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) untuk mengenalkan siswa dengan lingkungan baru di sekolah selama dua minggu. Bukan hanya anak-anak tetapi juga orang tua. Sebab keterlibatan orang tua sangat penting,&rdquo; ujar Rini. Bella Sophie Prayogo, siswa kelas 1 Grammar School Surabaya menceritakan tentang masa orientasi pengenalan di sekolahnya. Dia diajak berkeliling mengunjungi berbagai ruangan di lingkungan sekolah. Mulai dari laboratorium, sains, toilet, kantin, hingga area taman sekolah. &rdquo;Sebelumnya saya memperkenalkan diri di kelas. Lalu saat di taman sekolah, saya melihat banyak hewan, seperti kelinci, ikan, hamster, dan burung beo. Saya sangat menikmati dan bersenang-senang dengan teman-teman. Lalu saya makan siang di kantin bersama teman-teman,&rdquo; kata Bella. Asyila Ramadhani, siswa kelas 1 SDN Lidah Kulon I Surabaya juga memiliki cerita selama mengikuti MPLS. Dia dikenalkan permainan tradisional, makanan tradisional, hingga ragam kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Serta, dikenalkan kegiatan rutin sekolah, mulai dari senam pagi, Jumat bersih, dan Pramuka. &rdquo;MPLS ku menyenangkan, saat masuk sekolah dan ikut MPLS, saya belajar bernyanyi dan berkenalan. Kami dikenalkan permainan tradisional sampai makanan tradisional. Kami juga diajak berkeliling sekolah, ke ruang guru, ruang komputer, ruang kelas, dan perpustakaan. Kami juga dikenalkan dengan ekstrakurikuler di sekolah,&rdquo; kata Asyila Ramadhani.

Pemkot bersama Bunda PAUD Surabaya berupaya menghilangkan kecemasan orang tua dengan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan

Perhatian, Anak PAUD Masuk ke SD Tidak Ada Tes Calistung di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/PAUD-1806472446.jpg" alt="CERIA: Anak-anak menikmati permainan di sekolah." width="100%">
<figcaption>CERIA: Anak-anak menikmati permainan di sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tes baca, tulis, dan hitung (calistung) memang menjadi momok tersendiri bagi orang tua ketika anak mereka memasuki jenjang sekolah dasar (SD). Proses penerimaan murid yang menjadikan calistung salah satu penentu utama seorang anak diterima atau tidak, mengakibatkan orang tua mengupayakan segala cara agar anak mereka mampu calistung dengan cepat. Akibatnya, beragam miskonsepsi terjadi terkait calistung terjadi di tengah masyarakat, mulai dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengupayakan agar anak menguasai calistung dengan cepat, sampai orang tua memaksa anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai kursus. Padahal, bagi seorang anak usia dini, bermain adalah belajar. Tak banyak para orang tua mengetahui bahwa calistung bukan satu-satunya kemampuan fondasi yang harus dikuasai seorang anak untuk membantu tumbuh-kembangnya. Pemerintah pun melalui gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan sudah melarang untuk menjadikan tes calistung sebagai syarat utama seorang anak dapat diterima di SD/MI. Dyah Resti Kurniasari, salah satu dari sekian banyak orang tua yang baru mengetahui bahwa tes calistung tidak wajib diadakan oleh sekolah dalam PPDB untuk SD. Ia mengetahui informasi tersebut saat peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-24 bertajuk &ldquo;Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan&rdquo;. Informasi yang didapat melalui agenda tersebut membuat ia lega, bahwa anaknya akan diterima apa adanya, karena selain tidak ada persyaratan calistung materi pembelajaran tersebut akan perlahan diajarkan saat anaknya masuk SD. Awalnya, Dyah yang merupakan orang tua murid Kelas 1 SD Negeri Kenari, Jakarta Pusat, sempat ragu saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Ia takut anaknya tidak diterima, karena latar belakang anaknya yang hanya mengikuti TK secara daring. &ldquo;Anak saya latar belakangnya tidak melakukan TK offline (full online), hanya bertemu guru seminggu dua kali lewat zoom. Sebetulnya agak khawatir (saat PPDB) karena tidak pernah melalui kelas rutin bertemu dengan banyak orang,&rdquo; kata Dyah. Namun kecemasan Dyah berubah menjadi kebahagiaan saat anaknya lulus PPDB di sekolah yang ia tuju. Tidak ada tes calistung saat penerimaan dan selama dua minggu pertama masuk sekolah, terdapat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang membuat anak mengenal sekolahnya dan sekolahnya lebih mengenal peserta didik baru, sebagaimana diimbau pemerintah melalui gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. &ldquo;Anak saya bercerita bahwa SD sama menyenangkan seperti di TK. Saat MPLS guru juga menerapkan hal seperti itu. Di dua minggu pertama itu anak saya benar-benar senang dan merasa nyaman berada di SD,&rdquo; terang Dyah. Kebahagiaan Dyah pun bertambah ketika SD tempat anaknya bersekolah turut memperhatikan masalah kematangan emosional anak, sebagaimana hal tersebut menjadi bagian dari kemampuan fondasi yang harus diberikan pada anak pada masa transisi dari PAUD ke SD kelas awal. Dyah bercerita, bahwa sekolah mengundang pendongeng dengan boneka yang bercerita mengenai kisah seorang ayah yang mencari nafkah untuk anak bisa sekolah. Menurutnya, tema dongeng tersebut diberikan agar anak berpikir sendiri, bahwa orang tua bekerja keras untuk anak bisa sekolah. &ldquo;Itu sangat membekas sekali untuk anak saya. Ternyata anak SD sudah bisa memiliki kematangan emosional. MPLS itu yang menjadi gongnya sehingga anak saya menjadi senang,&rdquo; lanjut Dyah. Dalam proses MPLS, Dyah juga merasakan bahwa sekolah berupaya membangun kolaborasi untuk bersama-sama menjadikan masa transisi sekolah menjadi mengasyikkan. Komunikasi mengenai perkembangan anak di sekolah terus diinformasikan oleh guru pada orang tua termasuk mengenai berbagai keperluan yang harus dilengkapi untuk proses belajar-mengajar di sekolah. Kami punya grup WA tersendiri untuk komunikasi dengan guru. Selama MPLS, diinformasikan untuk pakaian apa yang digunakan, karena tidak diwajibkan untuk menggunakan pakaian seragam baru. Informasi mengenai anak yang tiba-tiba menangis juga dikabarkan. Ada keterikatan emosional antara guru dan orang tua,&rdquo; kata Dyah. Sebagaimana masa MPLS diterapkan di SD tempat anak Dyah bersekolah, penerapan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama turut menjadi perhatian SDN 2 Percontohan Blangkejeren, Gayo Lues, tempat Fitria Ratnawati mengajar. Fitria yang merupakan guru kelas 1 mengetahui bahwa MPLS ini penting, dengan harapan satuan sekolah dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya sehingga peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar, sebagaimana target dari gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Fitria menceritakan bahwa MPLS yang berlangsung dua minggu berdampak sangat baik bagi murid, karena murid jadi tahu tentang kondisi sekolah secara keseluruhan. MPLS juga menjadi kesempatan bagi Fitria untuk menjalin silaturahmi dengan orang tua murid. &ldquo;Bersilaturahmi dan bersinergi dengan orang tua membuat kita tahu, akan kita bawa kemana murid-murid yang masih dalam masa transisi ini,&rdquo; kata Fitria. Pada masa MPLS, sekolah Fitri ingin menghadirkan kesan terbaik bagi murid, sehingga mereka merasa SD sama menyenangkan dengan PAUD. Salah satu yang dilakukan sekolah dengan mengubah ruang kelas tanpa kursi sehingga penataannya menyerupai ruang kelas PAUD. &ldquo;Kami juga mengajak anak-anak untuk dapat bercerita tidak hanya dengan guru Kelas 1, tetapi semua guru, agar murid merasakan bahwa sekolah SD sama menyenangkan dengan PAUD,&rdquo; terang Fitri. Menghadirkan transisi PAUD ke SD menyenangkan memang menjadi salah satuan capaian yang diharapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana diungkapkan Mendikbudristek dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-24, dengan tajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, pada 28 Maret 2023 lalu. Dalam pidatonya Nadiem mengungkapkan bahwa Transisi Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan ini merupakan sebuah gerakan bersama dengan tiga target perubahan yang harus dilakukan agar tujuan dari gerakan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Target perubahan pertama, terang Nadiem, adalah menghilangkan tes baca, tulis, hitung (calistung) dari proses PPDB pada SD/MI/sederajat. Hal ini penting dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sebab pendidikan dasar adalah hak setiap anak, terlepas ia sudah menguasai calistung atau belum. Terlebih lagi, proses utk dapat calistung tidak instan, sehingga lumrah ditemui kemampuan ini baru muncul saat anak di SD. Sangat tidak adil mensyaratkan anak harus bisa calistung untuk mendapatkan hak layanan dasarnya. Kedua, penerapan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama, dengan harapan satuan PAUD dan SD/MI/sederajat dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya sehingga peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar. Ketiga, penerapan pembelajaran untuk membangun enam kemampuan fondasi anak di satuan pendidikan di PAUD dan SD/MI/sederajat yaitu, mengenal nilai agama dan budi pekerti; keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi; kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar; kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi; pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri; dan pemaknaan terhadap belajar yang positif. Praktik baik terkait dengan transisi PAUD ke SD juga telah diimplementasikan oleh ekosistem pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Terdata, sebanyak 501 (dari 514) Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota telah menerbitkan Surat Edaran mendukung Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Selain itu, sebanyak 6.273 satuan pendidikan PAUD, 52.987 satuan pendidikan SD, 9.979 guru PAUD, dan 168.987 guru SD telah melakukan aksi nyata gerakan ini melalui dan sudah tersedia di PMM (Platform Merdeka Mengajar) pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran, dan berbagai praktik baik lainnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Tak banyak para orang tua mengetahui bahwa calistung bukan satu-satunya fondasi yang harus dikuasai anak untuk membantu tumbuh-kembangnya.

Kolaborasi Menjadikan Gerakan Transisi PAUD ke SD Lebih Bermakna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/SD-surabaya-946227352.jpg" alt="BEBAS EKSPRESI: Pembelajaran siswa SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya saat Ramadan kemarin (4/4). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan dukungan terhadap penghapusan tes calistung saat masuk SD." width="100%">
<figcaption>BEBAS EKSPRESI: Pembelajaran siswa SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya saat Ramadan kemarin (4/4). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan dukungan terhadap penghapusan tes calistung saat masuk SD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Peniadaan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) bakal mulai dilakukan pada penerimaan siswa sekolah dasar tahun ajaran 2023/2024. Transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu pun mendapat sambutan positif dari Pemkot Surabaya. Sebab, itu sesuai dengan program pendidikan di metropolis yang menyeimbangkan pengembangan karakter. Hal itu diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pada prinsipnya, Surabaya siap mendukung kebijakan tersebut. Sebab, cara itu akan bisa menghilangkan pandangan bahwa tidak pintar akademik bukan prestasi yang utama. &rsquo;&rsquo;Kalau saya cenderung mendukung. Sebab, dari Kemendikbud sendiri arahannya bukan hanya pendidikan akademik. Tetapi, juga karakter anak yang dibentuk,&rsquo;&rsquo; katanya. &rsquo;&rsquo;Kalau olahraganya hebat, maka jadikan olahragawan yang hebat. Kalau memiliki bakat melukis, maka jadilah seniman yang hebat,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan bagian dari program merdeka belajar yang dicanangkan Kemendikbud. Itu melanjutkan program-program sebelumnya. Misalnya, pendidikan karakter. Sama halnya seperti kebijakan masuk SD tanpa tes calistung. Harapannya, anak-anak tidak berfokus pada nilai matematika atau pelajaran lain yang baik. Tetapi, juga bakat mereka. &rsquo;&rsquo;Kami akan memantau proses pelaksanaan pendaftaran. Jika tidak sesuai, orang tua bisa melapor ke dinas. Sebab, sekolah sudah punya indikator-indikator penerimaan peserta didik baru. Artinya, orang tua tidak perlu khawatir,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Se-Surabaya Ahmad Zaini Ilyas memastikan bahwa calistung untuk syarat masuk SD sudah lama tidak diterapkan di Surabaya. Sebab, pendidikan level dasar itu adalah level pendidikan pertama sehingga tidak bisa ditolak. Namun, adanya aturan itu akan mempertegas pelaksanaannya di lapangan. &rsquo;&rsquo;Sekitar 2.010 sekolah sudah tidak menerapkan hal itu. Namun baru setelah masuk, ada pemetaan yang dilakukan sekolah. Untuk mengetahui seberapa kemampuan anak,&rsquo;&rsquo; katanya. &rsquo;&rsquo;Cuma, yang kadang masih salah persepsi itu soal ijazah TK dijadikan syarat masuk SD. Sebenarnya, tidak ada aturan itu. Tanpa menempuh TK pun anak tetap bisa masuk SD,&rsquo;&rsquo; paparnya. Karena itu, Zaini mengimbau agar orang tua tidak perlu resah dan segera mendaftarkan anaknya ke SD bila umurnya sudah cukup. Tahap TK hanya untuk pengenalan calistung kepada anak. Bukan syarat masuk ke jenjang berikutnya.&nbsp;(gal/c6/git) HAPUS TES CALISTUNG - Dispendik sudah mengirimkan surat edaran soal peniadaan tes calistung untuk PPDB. - Orang tua dipersilakan melapor ke dispendik bila ada sekolah yang mempermasalahkan tes calistung saat anak hendak masuk SD. - Ijazah TK juga bukan syarat mutlak untuk penerimaan siswa baru. - Dispendik meminta orang tua menyesuaikan porsi belajar dengan kemampuan siswa.

Zaini mengimbau agar orang tua tidak perlu resah dan segera mendaftarkan anaknya ke SD bila umurnya sudah cukup. TK hanya untuk pengenalan.

Masuk Sekolah Dasar di Surabaya tanpa Ijazah Taman Kanak-Kanak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/umpr-3380572130.jpg" alt="Ilustrasi proses penerimaan peserta didik baru SD. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/s" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses penerimaan peserta didik baru SD. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/s</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/sederajat. Pernyataan itu disampaikan Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode 24 di Jakarta, pada akhir Maret lalu. Hal itu merupakan salah satu dari tiga target capaian Program Merdeka Belajar Episode Ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Dalam pernyataannya, dihilangkannya tes calistung dari proses PPDB pada SD/MI/sederajat harus dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Namun, apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan baru? Hampir setiap pelaksanaan PPDB menjelang tahun ajaran baru, Kemendikbudristek menerbitkan aturan anyar terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Dalam setiap aturan tersebut selalu menyebut bahwa tidak ada mekanisme seleksi calistung untuk PPDB SD sederajat. Nadiem juga mengakui bahwa hal tersebut juga telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, mengakui larangan calistung dalam proses PPDB SD sederajat bukanlah kebijakan baru. Larangan calistung sebagai syarat masuk SD sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010, regulasi dibuat zaman Mendikbud Mohammad Nuh. Selanjutnya diatur dalam pasal 69 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya, pada era Mendikbud Muhadjir Effendi, juga dilarang melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya Pasal 12 ayat 4, yaitu Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. &ldquo;Bahkan, Mas Nadiem juga menerbitkan larangan serupa dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, Pasal 30 ayat 3 yang mana isinya adalah seleksi calon peserta didik baru kelas satu SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung,&rdquo; kata Satriwan. Yang terpenting, menurut Satriwan, bagaimana pengawasan dari aturan tersebut. Pasalnya, praktik syarat calistung masuk SD masih terus terjadi belasan tahun meskipun sudah dilarang dalam peraturan. Fenomena tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Kemendikbudristek dan dinas pendidikan. Seharusnya Kemendikbudristek dan dinas pendidikan memiliki kewenangan melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap praktik tes calistung yang merupakan bagian dari pelaksanaan PPDB di daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu rutin melakukan pengawasan dan monitoring. Ke depan hendaknya pemerintah mengumumkan SD mana saja dan di daerah mana yang masih melakukan syarat calistung bagi calon siswanya. &ldquo;Juga perlu dilakukan pendataan, SD mana saja yang masih melakukan syarat calistung. Akan menjadi landasan untuk memberikan sanksi tegas,&rdquo; imbuh Satriwan. P2G meminta larangan calistung agar jangan hanya tegas secara tertulis, tetapi lemah dalam penerapan maupun pengawasan serta tak ada sanksi bagi sekolah yang melanggar. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan perlu kolaborasi antara guru dan orang tua terkait calistung pada usia dini. Para guru, khususnya pada jenjang PAUD dan SD, perlu memikirkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak dan sosial emosional karena sekolah mensyaratkan anak bisa berhitung dan menulis. Belajar calistung sebelum waktunya akan menjadi beban tersendiri bagi anak. Bersekolah akan menjadi beban berat, anak jadi tak percaya diri, inferior, menilai dirinya bodoh karena masuk SD tapi tak bisa baca tulis hitung. &ldquo;Kami menilai desain pembelajaran SD hendaknya berorientasi pada pembangunan karakter anak, penanaman dan pembentukan nilai. Sekolah adalah arena bermain dan kegiatan pembelajaran berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak,&rdquo; kata Iman. Guru perlu merancang pembelajaran agar anak-anak berkembang secara baik, membangun rasa percaya diri, mengenali lingkungan, mengelola emosi, dan secara bertahap memahami dasar literasi dan angka. Selain itu, pola pikir dan pola asuh orang tua perlu diubah terutama di perkotaan. Persepsi orang tua yang mengasuh anaknya dengan aspek kognitif saja akan membebani anak bahkan mencerabut hak-hak dasar anak itu sendiri. &ldquo;Kebanyakan yang mendorong orang tua memaksakan anaknya menguasai calistung karena ingin memasukkan anaknya ke SD favorit. Mereka menjadi panik karena tidak bisa mengirimkan anaknya ke SD favorit yang diidamkan," sebut Iman. Berbagai upaya pun ditempuh, misalnya mendaftarkan anak usia dini ke bimbingan belajar calistung yang menyediakan pembelajaran dengan percepatan agar anak bisa calistung sejak dini. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menegaskan bahwa umumnya seorang anak bisa fokus belajar calistung saat memasuki usia enam hingga tujuh tahun. &ldquo;Sebab pada usia itu, sensorik dan motorik anak sudah siap,&rdquo; kata Heru. Heru meminta larangan yang dikeluarkan Kemendikbudristek juga diikuti dengan pembenahan buku pelajaran kelas satu SD yang saat ini sudah didominasi dengan tulisan dan bacaan yang panjang. Padahal, seharusnya buku-buku yang ada harus sejalan dengan kebijakan yang diterbitkan. Menurutnya, sejatinya suatu kebijakan juga perlu diikuti dengan penciptaan ekosistem yang mendukung penerapan kebijakan tersebut dan juga pengawasan. Tanpa adanya kedua hal itu, suatu kebijakan sekadar ramai di media, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal itu merupakan salah satu dari tiga target capaian Program Merdeka Belajar Episode Ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Tes Calistung Masuk SD Dihapus, Begini Tanggapan P2G dan FSGI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Calon siswa saat menunggu giliran mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon siswa saat menunggu giliran mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merevolusi sejumlah hal terkait sistem pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Itu tertuang pada Merdeka Belajar Episode 24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang diluncurkan kemarin (28/3).  Salah satunya, menghilangkan tes baca, tulis, dan berhitung (calistung) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD/MI/sederajat. Menurut Nadiem, hingga saat ini ada miskonsepsi tentang calistung pada PAUD dan SD/MI/sederajat kelas awal (kelas I dan II). Hal itu berakibat pembangunan kemampuan pada anak PAUD masih sangat berfokus pada calistung. Apalagi, calistung diterapkan sebagai syarat PPDB SD/MI/sederajat.  Padahal, kata Nadiem, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. ”Kemampuan calistung yang sering dibangun secara instan masih dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar,” ujarnya.  Selain itu, tes calistung telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dan, diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. ”Masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD. Sangat tidak tepat apabila anak diberi syarat tes calistung untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan dasar,” ungkapnya.  Hal lain dalam Merdeka Belajar 24, satuan pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. Termasuk untuk orang tua/wali murid. Dengan begitu, peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar.  Nadiem mengungkapkan, transisi PAUD ke SD harus berjalan dengan mulus. Proses belajar-mengajar di PAUD dan SD/MI/sederajat kelas awal harus selaras dan berkesinambungan.

Tidak Ada Lagi Calistung sebagai Syarat Masuk SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemendikbud-larang-sd-gunakan-tes-calistung-untuk-siswa-baru_m_.jpg" alt="Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru." width="100%">
<figcaption>Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah ada larangan ujian baca, tulis, dan berhitung (calistung) untuk penerimaan siswa baru di SD sederajat. Namun, ketentuan tersebut berjalan kurang efektif. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan regulasi baru yang terkait dengan larangan tersebut. Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menugaskan Biro Hukum dan Organisasi (Hukor) Kemendikbud untuk membuat rancangan surat edaran menteri tentang larangan tes calistung. "Taman kanak-kanak (TK) itu isinya bermain. Di TK, termasuk di SD, fokusnya penanaman karakter," terang dia dalam diskusi di Tangerang Selatan (Tangsel) kemarin (7/3). Didik menjelaskan, kegiatan di TK pada prinsipnya tidak boleh mengajarkan calistung. Melainkan sebatas memperkenalkan simbol-simbol aksara. Misalnya, mengenalkan huruf A, B, C, dan seterusnya atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya. "Tapi, kalau kemudian ada anak yang dengan otomatis bisa, ya nggak apa-apa," jelasnya. Praktisi psikologi anak dan pendidikan Najelaa Shihab menuturkan, kompetensi yang penting di pendidikan anak usia dini adalah kemampuan praliterasi, memahami percakapan, mengamati, dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, melatih kepekaan sensoris, memusatkan konsentrasi, memahami kuantitas, serta mencintai buku dan cerita. "Jadi, memang seharusnya tidak ada kewajiban anak masuk SD dengan kemampuan calistung," paparnya. Menurut dia, Kemendikbud boleh saja mengeluarkan regulasi baru terkait dengan larangan tes calistung masuk SD. Namun, Najelaa mengingatkan bahwa sejatinya sudah ada regulasi itu. Juga, di lapangan aturan tersebut terbukti tidak efektif. Masih banyak SD yang menerapkan ujian calistung untuk penerimaan siswa baru.&nbsp;

Kemendikbud Larang SD Gunakan Tes Calistung untuk Siswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11010_28658_PAUD-MAnasik.jpg" alt="Salah satu penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menggelar manasik untuk anak didiknya." width="100%">
<figcaption>Salah satu penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menggelar manasik untuk anak didiknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat masih ada penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mengharuskan anak didiknya bisa membaca dan menulis. Yang lebih ironis, ada PAUD yang cenderung memaksa anak didiknya agar bisa menulis dan membaca. Menurut Direktur Pembinaan pada Direktorat Jenderal PAUD, Ella Yulaelawati, saat ini masih banyak tenaga pendidik PAUD yang &nbsp;kerap memaksa&nbsp;anak usia dini agar bisa membaca. &quot;Kondisi PAUD saat ini masih kerap memaksa anak untuk pintar membaca dan itu kurang produktif,&quot; ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/11). Ella menambahkan, anak usia dini&nbsp;tidak seharusnya diajar membaca. Sebab, idealnya pendidikan di PAUD&nbsp; hanya dikenalkan pada huruf dan angka tanpa harus dipaksa membaca dan berhitung. Lebih lanjut Ella mengatakan, banyaknya PAUD yang mengajarkan membaca kepada anak usia dini justru karena tuntutan dari para orang tua. Padahal, membaca dan menulis mestinya dimulai pada jenjang sekolah dasar. &quot;Seharusnya para guru menyampaikan kepada orangtua bahwa anak usia PAUD tidak seharusnya dibebankan membaca dan berhitung. Membaca dan berhitung idealnya dimulai pada jenjang SD,&quot; tandasnya. (had/JPG)

Kok Masih Ada PAUD Paksa Anak Didik agar Bisa Membaca?

calistung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calistung

Berita Terkini

PPDB 2025-2026, Kemenag Tegaskan Seleksi Masuk MI Dilarang Pakai Tes Calistung, Anak Usia di Bawa 6 Tahun Bisa Diterima