<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024&ndash;2029 Selasa (1/10) pekan depan, proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih masih berlangsung. Teranyar, PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I.</p> <p>Sebelum Tia, sejumlah nama lain gagal dilantik meski memenangi kontestasi. Misalnya, lima caleg PKB yang mendadak diberhentikan DPP sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR.</p> <p>Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi. Sebelumnya, Tia ramai jadi perbincangan setelah mengkritik Lembaga Ketahanan Nasional yang mengundang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan penataran wawasan kebangsaan untuk caleg terpilih.</p> <p>Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyatakan, pihaknya menemukan bukti untuk memecat Tia sebagai kader. Bukti yang diperoleh dari sidang internal mahkamah partai itu menemukan fakta pengalihan suara partai di Pileg 2024. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kata Ronny, sengketa internal itu diselesaikan melalui mahkamah partai.</p> <p>Terkait dengan sanksi, Ronny menyebut itu diatur dalam Pasal 31 UU Parpol. Yakni, mekanisme pemecatan anggota partai diatur dalam AD/ART. "DPP partai telah menyidangkan 135 kasus," kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin.</p> <p>Ronny menyampaikan, PDIP merekrut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam sidang mahkamah partai. Dari 135 kasus yang diperiksa, ada 11 permohonan yang dikabulkan. Salah satunya gugatan Bonnie Triyana terkait kasus Tia.</p> <p>Ronny menjelaskan, pada 13 Mei lalu, Bawaslu Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan di dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) terbukti bersalah dengan memindahkan suara yang menguntungkan Tia. Pada 14 Agustus, mahkamah partai menyidangkan kasus Tia. Hasilnya, Tia terbukti menggelembungkan suara serta melanggar kode etik dan disiplin partai.</p> <p>Selanjutnya, pada 30 Agustus, DPP PDIP mengirimkan surat hasil sidang tersebut ke KPU. Berikutnya, pada 3 September, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia. Hasilnya, Tia diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pemberhentian. Keputusan itu kemudian dikirim ke KPU pada 13 September.</p> <p>"(Pemberhentian Tia, Red) bukan karena apa yang dilakukan Saudari Tia kemarin dalam acara Lemhannas, kemudian partai memecat Saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar," jelasnya.</p> <p>Sementara itu, dua caleg terpilih DPR yang dicoret PKB, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, telah menempuh jalur hukum. Sebagaimana diketahui, Ghufron adalah asisten pribadi (aspri) Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, sedangkan Irsyad Yusuf adalah adik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Gugatan itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat.</p> <p class="class-paragraph">Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, meski kurang dari sepekan, pihaknya tetap akan memproses permintaan PAW. Sesuai Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, partai punya hak mengajukan penggantian. "Tidak membatasi waktu penggantian caleg terpilih," ujarnya.</p> <p>Namun, dia berharap prosesnya juga memperhatikan waktu. Mengingat, ada faktor administrasi penerbitan keputusan terkait pelantikan anggota DPR dan DPD. "Yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan," imbuhnya.</p> <p>Komisioner KPU August Mellaz menambahkan, sesuai ketentuan UU Pemilu, pihaknya hanya bekerja di ranah administrasi. Perihal hubungan partai dengan calon tersebut berada di luar kewenangan KPU. <strong>(far/tyo/wan/c19/bay)</strong></p>

PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi.

Layu sebelum Berkembang, Sejumlah Caleg DPR Di-PAW Padahal Belum Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/padat-syuting-saat-puasa-denny-cagur-keluarga-tak-masalah_m_214020.jpeg" alt="Denny Cagur" width="100%">
<figcaption>Denny Cagur</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Denny Cagur memang sudah sangat berniat untuk nyaleg dalam pemilu 2024. Hal itu dibuktikannya dengan dia telah mempersiapkannya segala sesuatunya dari jauh-jauh hari, terutama terkait masalah modal kampanye.<br /><br />Diungkapkan Denny Cagur, modal dirinya berkampanye tidak mengganggu alokasi lain di dalam keluarganya. Dengan demikian, terpilih atau tidaknya dia, dipastikan tidak mengganggu perekonomian keluarga seperti menjual aset atau yang lainnya.<br /><br />Denny Cagur mengakui uang yang dikeluarkannya cukup besar untuk biaya kampanye. Meski enggan berterus terang soal angka, dia pun mengakui uang yang keluar untuk biaya kampanye mencapai miliaran rupiah.<br /><br />"Saya nggak hitung berapa totalnya. Mungkin (habis miliaran), bisa jadi," kata Denny Cagur di bilangan Mampang Jakarta Selatan.<br /><br />Biaya kampanye yang cukup besar, menurut Denny Cagur, terletak pada&nbsp;biaya alat peraga kampanye. Selama melakukan sosialisasi ke masyarakat, Denny Cagur sudah mendatangi 194 desa di 483 titik di dapil Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.<br /><br />Usaha dan kerja keras Denny Cagur kini membuahkan hasil. Dia berhasil lolos ke Senayan bersama 9 caleg lainnya. Denny Cagur dipastikan akan dilantik menjadi anggota DPR RI dalam 5 tahun ke depan.</p>

Denny Cagur mengaku sudah mendatangi 194 desa di 483 titik di dapil Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Denny Cagur Habiskan Uang Miliaran Rupiah Demi Duduk di Kursi DPR RI

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/Noviana-Kurniati-saat-Ditarik-tarik-oleh-Massa-yang-Diduga-Simpatisan-Rocky-Gerung-Tangkapan-Layar-X-hipohan-1539585117.jpg" alt="Profil Noviana Kurniati alias Novi Bule, wanita yang pernah melabrak Rocky Gerung." width="100%">
<figcaption>Profil Noviana Kurniati alias Novi Bule, wanita yang pernah melabrak Rocky Gerung.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus PDI Perjuangan Noviana Kurniati sempat viral di media sosial. Pasalnya, Noviana sempat melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri, pada Rabu, 6 September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelabrakan terhadap Rocky Gerung itu diklaim dilakukan secara spontan. Aksi itu untuk memberikan shock therapy kepada Rocky Gerung yang dinilai memecah belah persatuan bangsa lewat pernyataannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gimana pertanggung jawabannya, Anda sadar nggak apa yang sudah Anda lakukan terhadap bangsa ini, Anda memecah belah bangsa ini. Nggak boleh sentuh? sementara Anda memecah belah kami anak bangsa, Anda melakukan narasai-narasi penggiringan opini," kata Noviana saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Noviana ternyata merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP untuk DPRD Kabupaten Cianjur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data&nbsp;<a href="http://pemilu2024.kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pemilu2024.kpu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1708392450744000&amp;usg=AOvVaw1QV8E2LKJHnUfyyRMJU4Sf">pemilu2024.kpu.go.id</a>&nbsp;hingga Senin (19/2), perempuan yang karib disapa Novie Bule yang berkontestasi di Dapil 3 Cianjur, hanga memproleh 75 suara dari total suara yang masuk sebanyak 43,25 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suara terbanyak caleg PDIP di Kabupaten Cianjur diraih oleh Hj Ati Rosmiati yang mencapai 809 suara. Kemudian, Dedi Lauhul Paris 646 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014175852/menlu-retno-akan-bicara-isu-palestina-di-mahkamah-internasional-denhaag-jumat-pekan-ini">Menlu Retno Akan Bicara Isu Palestina di Mahkamah Internasional Denhaag Jumat Pekan Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novie pun mengaku, tidak kaget dengan perolehan suara tersebut. Ia mengklaim memegang teguh anti politik uang dalam gelaran Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya memegang teguh kebenaran, anti money politic. Makanya raihan suaranya juga tidak banyak, dan sudah tidak kaget," pungkas Novie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, berdasarkan hasil real count KPU RI, PDIP menempati parpol urutan pertama pemenang Pileg 2024 yang mencapai 15,67 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Suara terbanyak caleg PDIP di Kabupaten Cianjur diraih oleh Hj Ati Rosmiati yang mencapai 809 suara. Kemudian, Dedi Lauhul Paris 646 suara.

Sempat Viral Labrak Rocky Gerung, Noviana Kurniati Caleg PDIP di Kabupaten Cianjur Hanya Mendapat 75 Suara 

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/IMG_20230703_190323-1269605469.jpg" alt="Anang Hermansyah./Instagram @ananghijau" width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah./Instagram @ananghijau</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Musisi Anang Hermansyah sebelumnya mendapat peringkat ketiga perolehan jumlah suara terbanyak diantara sejumlah caleg PDIP lainnya di Dapil Jabar V untuk kursi DPR RI.<br /><br />Namun perkembangan terbaru di laman website KPU, Anang Hermansyah kini berhasil menyundul dan saat ini dia menempati posisi nomor urut kedua dengan perolehan jumlah suara terbanyak.<br /><br />Jumlah suara terbanyak pertama dipegang oleh Adian Napitupulu dengan perolehan suara sebanyak 32.076. Anang Hermansyah kini menempati urutan kedua perolehan jumlah suara terbanyak dengan mendapatkan jumlah suara 19.230<br /><br />Sementara H. Mochtar Mohamad yang awalnya menempati peringkat perolehan suara kedua terbanyak setelah Adian Napitupulu kini terlempar ke nomor urut keempat. Dia mendapatkan jumlah suara sebanyak 13.411.<br /><br />Pada urutan ketiga kini dipegang oleh Hj. Indah Pertiwi Nataprawira, mendapatkan jumlah suara sebanyak 13.828.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014170067/hanya-jadi-alat-bantu-audit-investigasi-sirekap-dinilai-tak-pengaruhi-hasil-pemilu">Hanya jadi Alat Bantu, Audit Investigasi SIREKAP Dinilai Tak Pengaruhi Hasil Pemilu</a></strong><br /><br />Perolehan jumlah suara tersebut masih mungkin mengalami perubahan mengingat jumlah suara yang masuk sekitar 56,19 persen atau sekitar 8.556 dari total 15.228 TPS.<br /><br />Anang Hermansyah bukan kali pertama nyaleg dalam pemilu kali ini. Saat nyaleg pada 2014 silam, dia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI lewat Partai Amanat Nasional (PAN).<br /><br />Namun dalam pemilu 2019, Anang Hermansyah memutuskan tidak nyaleg dan baru di pemilu 2024 ini dia kembali nyaleg lewat PDI Perjuangan.</p> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div>

Anang Hermansyah kini berhasil menyundul dan saat ini dia menempati posisi nomor urut kedua dengan perolehan jumlah suara terbanyak.

Anang Hermansyah Menyundul, jadi Nomor Urut Kedua Perolehan Jumlah Suara Terbanyak dari PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jika-ingin-menang-effendi-minta-jokowi-setop-andalkan-tim-sekoci_m_.jpg" alt="Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, saat ini Jokowi terlalu dikendalikan Tim Sekoci yang hanya ramai dipermukaan tapi membuat jauh dari sentuhan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, saat ini Jokowi terlalu dikendalikan Tim Sekoci yang hanya ramai dipermukaan tapi membuat jauh dari sentuhan masyarakat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon angkat bicara soal namanya tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) untuk anggota DPR RI yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Effendi saat ini merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada periode 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Effendi menjelaskan, dirinya berhenti nyaleg atas keinginan sendiri, bukan karena sanksi dari partai setelah pernah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai tokoh yang layak memimpin Indonesia ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya (keinginan sendiri), kita dengan kesadaran pertama memang mungkin udah cukup juga ya, udah 20 tahun," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Effendi mengaku dirinya sudah 25 tahun maju sebagai caleg dari PDIP dan 20 tahun menjadi anggota DPR. Ia beralasan, sudah saatnya memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi bakal caleg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012787694/bem-ui-akan-undang-prabowo-ganjar-dan-anies-adu-gagasan-pada-14-september-2023">BEM UI akan Undang Prabowo, Ganjar, dan Anies Adu Gagasan pada 14 September 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi saya generasi muda juga harus diberi kesempatan untuk memulai tahapan mengisi Senayan ini dengan karakternya, jangan dibawa sepertu kekinian ini yang pukul memukul homo homini lupus, apa ya, kayak politik bejat, enggak bagus," ucap Effendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01572673/megawati-sebut-penyusunan-caleg-pdip-sudah-selesai-tinggal-didaftarkan-ke-kpu">Megawati Sebut Penyusunan Caleg PDIP Sudah Selesai, Tinggal Didaftarkan ke KPU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Effendi juga sempat berkelakar jika dirinya bakal maju capres 2024 usai tak nyaleg. "Insya Allah tidak mencalonkan (menjadi caleg). Alhamdulillah, kita mau nyapres," ungkap Effendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Effendi Simbolon sempat melontarkan pernyataan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat untuk menjadi nakhoda RI. Padahal, PDIP telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu diungkapkan Effendi ketika menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Effendi Simbolon lalu dipanggil oleh DPP PDIP dan diberi tugas melakukan kajian terhadap kebijakan pertahanan yang diambil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Apalagi, Effendi Simbolon duduk di Komisi I DPR yang membidangi sektor pertahanan dan keamanan.</div>

Effendi mengaku dirinya sudah 25 tahun maju sebagai caleg dari PDIP dan 20 tahun menjadi anggota DPR. Ia mundur demi regenerasi di PDIP.

Tidak Lagi Nyaleg di PDIP, Effendi Simbolon Tegaskan Tak Ada Kaitanya dengan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/IMG-20230511-WA0012-3251326437.jpg" alt="DPD PDI Perjuangan Jakarta resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta ke KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Menteng, Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>DPD PDI Perjuangan Jakarta resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta ke KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Menteng, Jakarta Pusat</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPD PDI Perjuangan Jakarta resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta ke KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Menteng, Jakarta Pusat.</p> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, terlihat para anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan turut hadir untuk mendaftarkan diri kembali sebagai bacaleg. Di lokasi terlihat Gembong Warsono, Ida Mahmudah, Hardiyanto Kenneth, Rio Sambodo, Merry Hotma, Wa Ode Herlina hingga Tina Toon berarakan menuju Kantor KPU DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPD PDID DKI Jakarta Ady Widjaja mengatakan, pendaftaran bacaleg hari ini serentak dilakukan PDI Perjuangan di tingkat daerah maupun nasional atau KPU RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas perintah DPP, kita serentak satu Indonesia pendaftaran di KPU dan KPUD, alhamdulillah semua lancar," ujarnya kepada di KPU DKI Jakarta, Kamis (11/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01591474/alasan-dewas-kpk-batal-periksa-firli-bahuri-terkait-kebocoran-dokuman-penyelidikan">Alasan Dewas KPK Batal Periksa Firli Bahuri Terkait Kebocoran Dokuman Penyelidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia merincikan ada 106 bacaleg yang didaftarkan DPD PDIP ke KPU DKI untuk bisa memperebutkan kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang. Angka itu adalah jumlah maksimal untuk mendaftarkan kursi wakil rakyat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan seluruh bahwa dalam pendaftaran bacaleg kali ini, pihaknya sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan kami untuk keterwakilan perempuan ada di angka 36,9 persen hampir 37 persen," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dari total 106 bacaleg yang mendaftar, ada lima dewan petahana yang tak mencalonkan kembali ke DPRD DKI Jakarta. Lima orang itu adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Syahrial yang akan bertarung di DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01591886/diputus-bersalah-dalam-kasus-pelecehan-seksual-donald-trump-wajib-bayar-rp-734-miliar">Diputus Bersalah dalam Kasus Pelecehan Seksual, Donald Trump Wajib Bayar Rp 73,4 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara tiga petahana lainnya adalah Setia Budi Musa, Indrawati Dewi, dan Cinta Mega yang tak lagi mendaftar karena alasan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi DPRD DKI itu mengatakan bahwa partainya di tahun ini ingin memecahkan rekor dengan meraih jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun di periode 2019-2024, tercatat ada 25 kader PDIP yang lolos ke Kebon Sirih. "Kalau bicara target, PDI Perjuangan menargetkan target minimal kembali ke angka 28 sebagimana hasil pemilu 2014, dan target maksimal yang akan kita kejar di tahun 2024 menargetkan 33 kursi," pungkasnya.</div>

Ada 106 bacaleg yang didaftarkan DPD PDIP ke KPU DKI untuk bisa memperebutkan kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang.

PDIP Daftarkan 108 Bacaleg Untuk Berebut Kursi DPRD DKI ke KPUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengklaim, pihaknya terus memburu buronan kasus suap yang juga politikus PDIP Harun Masiku.<br /> <br /> Menurut Karyoto, pihaknya saat ini bekerja dalam senyap untuk bisa menangkap Harun Masiku, yang sudah dari tahun 2020 silam jejaknya belum terendus sampai saat ini.<br /> <br /> "Kalau kita mau mencari DPO kan kita enggak teriak-teriak ke mana-mana. Kalau teriak-teriak sama saja kamu kabur dong. Artinya ketika kita mengekspose bagaimana kita melakukan pencarian terhadap DPO sama saja, percuma. Lebih baik kita diam," ujar Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3).<br /> <br /> Karyoto menegaskan, lembaga antirasuah memastikan akan bisa menangkap Harun Masiku. Sehingga bisa mempertangungjawabkan perbuatan tindak pidana korupsi yang menjeratnya.<br /> <br /> "Saatnya ketahuan dan beraksi dan Insya Allah dalam waktu dekat kalau segala sesuatunya sudah waktunya pasti ketangkap," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengaku pernah menawarkan diri ke lembaga antirasuah untuk membantu menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku.<br /> <br /> Namun menurut Novel, lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri tersebut tidak menanggapi tawaran yang diajukannya tersebut.<br /> <br /> "Kami pun beberapa kali menawarkan mau kami bantu? Semoga enggak lama dapatlah Insya Allah. Tapi enggak ada juga respons gitu," ujar Novel.<br /> <br /> Oleh sebab itu, Novel mengatakan publik akan marah karena upaya pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara serius oleh KPK. Hal ini tercermin dengan belum ditangkapnya Harun Masiku, yang menjadi buron sejak 2020 silam.<br /> <br /> "Artinya kita harus marah dengan upaya pemberantasan korupsi malah dipermainkan, malah diperlakukan dengan tidak semestinya dan saya kira itu masalah yang sangat buruk sekali. Dan tidak boleh kita biarkan dan kita maklumi," tegasnya.<br /> <br /> Diketahui pada 9 Januari 2020 silam, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas sebagai Anggota DPR.<br /> <br /> KPK menyebut politikus PDIP tersebut diduga menyiapkan uang sekitar Rp 850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan sebagai anggota dewan.<br /> <br /> Harun Masiku pun ditetapkan sebagai buronan sejak Januari 2020. KPK juga sudah menjalin kerja sama dengan Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia sejak bulan Juli 2021 lalu untuk mencari keberadaan Harun. Interpol sudah memasukkan nama Harun ke dalam Red Notice.

Harun Masiku Masih Buron, KPK Klaim Lakukan Perburuan Senyap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, sejumlah negara tetangga telah merespon red notice yang diterbitkan NCB Interpol, terkait daftar pencarian orang (DPO) kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.<br /> <br /> Meski demikian, Firli tak membeberkan negara mana saja yang telah merespon, mengenai red notice tersebut.<br /> <br /> "Beberapa negara tetangga sudah memberika respon, terkait upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku). Saya tidak mau sebutkan negara itu," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/8).<br /> <br /> Firli lantas mengecam terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi upaya penangkapan Harun, akan dijerat pidana.<br /> <br /> "Maka itu masuk kategori tindak pidana lain yanh diatur dalam UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 21 ya, dan itu masuk tindak pidana," tegasnya.<br /> <br /> Dia pun mengakui, KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku sendirian. Sehingga meminta bantuan NCB Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap Harun Masiku.<br /> <br /> "Apalagi tersangkanya patut kuat dugaan kita ada di luar negeri, dan kita meminta bantuan interpol untuk menerbitkan red notice," cetus Firli.<br /> <br /> Sebelumnya KPK menyatakan, Harun Masiku kini resmi menjadi buronan internasional. KPK menyampaikan, upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan NCB Interpol. Terlebih kini red notice untuk Harun Masiku telah diterbitkan.<br /> <br /> "Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan red notice atas nama DPO Harun Masiku," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (30/7).<br /> <br /> Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku, baik di dalam maupun luar negeri, agar segera menyampaikan informasi kepada KPK, Polri, Kemenkumham ataupun NCB Interpol.<br /> <br /> "KPK berharap bisa segera menangkap DPO Harun Masiku," tegas Ali.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, tersangka Harun Masiku sudah 17 bulan menjadi DPO KPK. Harun yang merupakan mantan Caleg PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful Bahri.<br /> <br /> KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.<br /> <br /> Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.<br /> <br /> Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harusn Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana.

Firli Klaim Sejumlah Negara Bantu Pencarian Buronan eks Caleg PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rumah-Ipar-Harun-Masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, diduga kuat sudah ada di Indonesia. Keberadaan kader PDIP itu diungkap oleh istrinya, Hildawati.<br /> <br /> Kepada wartawan Hildawati yang ditemui di kediamannya, di Perumahan Bajeng Baru, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, (18/1) mengatakan, suaminya sudah pernah memberi dia kabar sudah pulang dari Singapura pada 7 Januari tengah malam.<br /> <br /> Bahkan, lancet Hilda (sapaan akrabnya), Harun juga memberi kabar berangkat ke Singapura pada 6 Januari. Jadi hanya sehari setelah tiba ke Singapura, kemudian pulang. Namun, perempuan berusia 26 tahun ini mengaku, nomor telepon suaminya sudah tidak dapat dihubungi, sejak 8 Januari.<br /> <br /> “Tanggal 7 Januari, pukul 12 malam, pesan melalui WhatsApp masuk. Dia bilang, saya sudah di Jakarta. Saya tidak balas pesan itu karena pagi (8 Januari) baru saya lihat,” ujarnya didampingi kakaknya, Sri,” paparnya sebagaimana dilansir dari Fajar.<br /> <br /> Harun juga sempat dikabarkan mengunjungi istrinya di rumah iparnya yang juga berada di wilayah Bajeng. Seorang tetangga istrinya, mengaku melihat pria mirip Harun Masiku pada Minggu (dini hari), 12 Januari. Saat itu, dia turun dari mobil berwarna hitam tanpa pengawalan.<br /> <br /> “Saya yakin itu dia, tetapi tidak pernah keluar rumah, begitupun dengan istrinya,” beber tetangganya yang tak ingin disebut namanya itu.<br /> Tampa rumah mantan caleg Demokrat itu terkunci rapat, hanya pintu belakang rumah yang terbuka. Kediamannya pun tampak sepi. Tidak ada aktivitas yang menggambarkan keberadaan politikus yang isunya defat dengan elite PDIP itu.<br /> <br /> “Harun tidak pernah ke sini, tidak disembunyikan, coba ada saya langsung suruh menyerahkan diri,” kata ipar Harun, Sri.<br /> <br /> Hilda juga mengaku cukup geram dengan pemberitaan keberadaan suaminya di kediamannya. Katanya, kabar Harun yang datang tengah malam beberapa waktu lalu menggunakan sepeda motor tidak benar adanya.<br /> <br /> “Dia bisa bawa motor. Cuman tidak lincah. Saya pernah bonceng dia. Jadi pemberitaan yang menyebut warga sempat milhat Harun di sini itu hoaks,” ucap Sri memotong penjelasan Hilda.<br /> <br /> Sri pun banyak bicara soal hubungan Harun dengan adiknya. Katanya, hubungan keduanya tidak harmonis. Sering bertengkar. “Tidak enaknya ji dibilang, adikku sudah lama mau minta cerai. Karena sering berselisih paham,” ungkap Sri.<br /> <br /> Hilda juga membenarkan pernyataan kakaknya. Katanya, sejak menikah 2017, Hilda kerap tak serumah dengan suaminya. Harun tidak pernah sekali pun bermalam di rumah istrinya. “Kalau ke sini ketemunya di Makassar terus. Tinggal di hotel,” bebernya.<br /> <br /> Pertemuan keduanya diakui terakhir kali, 31 Desember 2019. Hilda mengaku menjemput Harun di Bandara Sultan Hasanuddin. “Setelah itu, tidak pernah lagi. Dia sering telepon ji. Tapi saya jarang angkat,” ujarnya lagi.<br /> <br /> “Rumah milik Hilda dilengkapi kamera CCTV. Di dalam hanya banyak barang berantakan. Kalau mau diperiksa di dalam silakan. Di dalam lemari dan di mana saja bisa di periksa. Tidak masalah,” kata Sri untuk meyakinkan bahwa Harun memang tidak berada di rumahnya.<br /> <br /> Diketahui, meski disebut berdarah Tana Toraja, Harun lahir di Jakarta, 21 Maret 1971. Ia juga anak seorang eks Hakim di Watampone. Ia juga sempat sekolah di Kabupaten Bone. “Dia anak kedua dari lima bersaudara. Tetapi dia orang Toraja,” jelasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Kapolsek Bajeng, Iptu Sunardi, saat dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui kebenaran tentang keberadaan Harun di kediaman istrinya di Gowa. “Saya juga baru tahu dari media soal, sementara dicek kebenaraannya dek,” katanya.<br /> <br /> Adapun, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo membantah adanya isu yang beredar yang mengatakan Harun Masiku dilindungi pihak kepolisian. Bahkan dia kaget adanya isu tersangka KPK tersebut ada di Gowa.<br /> <br /> Menurut Ibrahim, hingga kini pihaknya juga belum mendapatkan permintaan untuk mencari Harun Masiku. Jika ada permintaan pihaknya akan ikut membantu. “Jika ada permintaan kita selalu bantu,” ungkapnya.<br /> <br /> Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan Harun Masiku. Juru Bicara KPK, Ali Firi mengatakan, pencarian Harun dilakukan, baik melalui persuasif dengan melakukan himbauan hingga pemanggilan sebagai tersangka maupun melalui bantuan penangkapan kepada Polri.<br /> <br /> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, bakal memproses permintaan KPK yang ingin memasukkan Harun Masiku sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Menurutnya, terkait teknis memasukkan nama Harun Masiku dalam DPO itu penyidiklah yang lebih paham.

Kata Istri Harun Masiku, Suaminya Sudah di Jakarta Sejak 7 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Konpres-OTT-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="BARANG BUKTI: Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menunukkan barang bukti OTT komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menunukkan barang bukti OTT komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Praktik culas pergantian antarwaktu (PAW) diduga dilakukan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dia menjanjikan bakal menjadikan caleg PDIP sebagai anggota DPR hasil PAW dengan imbalan sejumlah uang.<br /> <br /> Tadi malam (9/1) KPK akhirnya menetapkan Wahyu sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji. Tepatnya janji untuk menjadikan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR hasil PAW. Janji tersebut tidak gratis.<br /> <br /> Sebab, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta. Praktik itu kemudian terdeteksi KPK hingga Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT).<br /> <br /> Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus tersebut. Sekitar akhir September 2019, Wahyu menerima permintaan dari kolega kepercayaannya, Agustiani Tio Fidelina. Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu meminta bantuan Wahyu memuluskan proses penetapan seorang caleg menjadi anggota DPR.<br /> <br /> Dia adalah Harun Masiku dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I. Harun dipilih DPP PDIP menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg terpilih yang meninggal pada 26 Maret 2019. Nama Harun tertera dalam surat yang dikirimkan PDIP ke KPU.<br /> <br /> Surat itu dikirim dengan bermodal putusan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019 yang mengabulkan gugatan PDIP terkait uji materi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. Singkatnya, PDIP dapat lampu hijau dari MA untuk menentukan pengganti bagi caleg terpilih yang meninggal tersebut.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-0-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Komisioner KPU Wahy Setiawan menjadi tersangka suap PAW caleg anggota DPR setelah diciduk dari OTT KPK. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)<br /> <br /> Namun, permintaan PDIP tidak diindahkan KPU. Pada 31 Agustus 2019, KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin melalui rapat pleno. PDIP lantas kembali mengajukan fatwa MA dua pekan setelahnya dan mengirim surat berisi penetapan caleg pada 23 September 2019.<br /> <br /> Dari situlah dimulai kongkalikong antara caleg, Agustiani, dan Wahyu. Pihak swasta, yang oleh KPK diidentifikasi bernama Saeful, menghubungi Agustiani. Minta bantuan untuk melobi agar Harun menjadi PAW.<br /> <br /> Fatwa MA dan dokumen-dokumen terkait dikirimkan Agustiani kepada Wahyu. Harapannya, Wahyu bisa membantu lobi tersebut di KPU. ”WSE (Wahyu Setiawan) menyanggupi membantu dengan membalas, ’Siap, mainkan!’,” ungkap Lili di Gedung Merah Putih KPK tadi malam.<br /> <br /> Wahyu meminta Rp 900 juta sebagai dana operasional. Pemberian dilakukan dua kali. Pertama, sekitar pertengahan Desember. Salah satu sumber dana yang belum teridentifikasi oleh KPK hingga sekarang memberikan uang Rp 400 juta kepada Wahyu melalui tiga orang, yakni Agustiani, Saeful, dan seorang advokat bernama Doni. Lalu, Rp 200 juta di antaranya diberikan Agustiani kepada Wahyu di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.<br /> <br /> Pemberian kedua dilakukan akhir Desember secara berantai. Harun memberikan Rp 850 juta kepada Saeful melalui seorang staf DPP PDIP. Saeful memberikan Rp 150 juta kepada Doni. Sisa Rp 700 juta itu kemudian dibagi Saeful ke Agustiani Rp 450 juta dan sisanya Rp 250 juta untuk operasional. Sebesar Rp 400 juta di antara uang yang dibawa Agustiani itu rencananya diberikan kepada Wahyu sebagai ”pelicin” penentuan PAW Harun.<br /> <br /> Meski demikian, KPU tetap menolak permohonan Harun dan diputuskan di pleno pada Selasa (7/1). Tapi, sebagian uang sudah dikantongi Wahyu. Dia pun menghubungi advokat Doni dan mengupayakan PAW tersebut. Dia juga meminta uang yang masih dipegang Agustiani pada Rabu (8/1). Belum sampai uang itu, Wahyu sudah dicokok KPK di Bandara Soekarno-Hatta.<br /> <br /> Dalam OTT sejak Rabu siang itu, KPK menangkap delapan orang. Wahyu dan asistennya, Agustiani, Doni, Saeful dan sopirnya, serta dua keluarga Wahyu di Banyumas. Total uang yang diamankan KPK sebesar Rp 400 juta dari tangan Agustiani dalam bentuk dolar Singapura.<br /> <br /> Dilihat dari jumlahnya, sementara yang diterima Wahyu dan dibawa Agustiani ”hanya” Rp 800 juta. ”Soal jumlah, kalau yang kita lihat di data ini sekitar Rp 900 juta. Tapi, ada permintaan penawaran turun dan itu dibagi beberapa step,” jelas Lili. Untuk sementara, KPK menduga bahwa sumber dana berasal dari pihak swasta.<br /> <br /> Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yakni, Wahyu dan Agustiana sebagai penerima. Kemudian, Harun dan Saeful sebagai pemberi. Hingga tadi malam Harun belum ditangkap. ”Kami meminta HAR (Harun) menyerahkan diri dan pihak lain bersikap kooperatif,” ujar Lili.<br /> <br /> Pihak lain yang dimaksud adalah pihak dari DPP PDIP. Lili tidak menyatakan secara gamblang akan memanggil tokoh tertentu. Misalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ’’Soal memanggil pihak-pihak terkait, misalnya Pak Hasto, itu kembali ke (bagian) penyidikan. Bukan hanya Pak Hasto,’’ ujarnya.<br /> <br /> Sejak awal, PDIP menginginkan Harun menjadi calon terpilih pengganti Nazarudin. Namun, itu mustahil dilakukan karena dia bukan pemilik suara terbanyak kedua di dapil Sumsel I. Perolehan suaranya hanya 5.878 dan menempati urutan keenam di dapil tersebut.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Ketua KPU Arief Budiman. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)<br /> <br /> Wahyu diyakini tahu betul aturan tersebut. Benar saja. Ketika PDIP bersurat kembali bermodal fatwa MA, KPU mengabaikannya karena tidak sesuai dengan UU. Dalam rapat pleno 7 Januari lalu, keputusannya adalah menolak surat PDIP. ’’Semua bersepakat keputusannya adalah ini (menolak) karena undang-undangnya mengatakan begini (caleg dengan suara terbanyak berikut),’’ jelas Ketua KPU Arief Budiman.<br /> <br /> Dengan penetapan Wahyu sebagai tersangka, KPU segera memberi tahu sejumlah pihak terkait. Mulai presiden, DPR, hingga DKPP. Untuk saat ini, Wahyu masih berstatus komisioner KPU. ’’Kalau sudah menjadi terdakwa, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara,’’ lanjut Arief.<br /> <br /> Bila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru dilakukan tindakan konkret. Kalau bersalah, Wahyu akan diberhentikan. Bila tidak bersalah, dia akan direhabilitasi.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/hasto-istimewa-750x355.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  BERI KETERANGAN PERS: Hasto Kritiyanto di lokasi rakernas dan HUT PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Pusat. (HUMAS PDIP)<br /> <br /> Secara terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal OTT terhadap Wahyu dan kader PDIP. Menurut dia, partainya sangat tegas dan tidak kenal kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi karena termasuk kejahatan kemanusiaan. Pihaknya akan memberikan sanksi berat bagi yang melanggar. ’’Kami juga terus melakukan edukasi,’’ katanya di sela-sela meninjau lokasi Rakernas dan HUT Ke-47 PDIP di Jakarta International Expo (JIExpo) kemarin (9/1).<br /> <br /> Soal Saeful yang merupakan staf di sekretariat DPP PDIP, Hasto mengungkapkan, seluruh staf memang berada di bawah tanggung jawab Sekjen. Sebagai kader, kata Hasto, Saeful seharusnya bertindak sesuai dengan garis-garis kebijakan dan ideologi partai. Termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.<br /> <br /> Mengenai PAW anggota DPR, Hasto menyatakan bahwa aturan PAW sangat ketat. Partai dan KPU tidak punya ruang gerak untuk bermain-main. Semua proses harus berpijak pada hukum.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, partainya pernah digugat karena persoalan PAW. Dibutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikannya. ’’Makanya partai harus hati-hati melakukan PAW,’’ tegasnya.

Wahyu Setiawan Minta Ongkos PAW Rp 900 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg pdip

Berita Terkini