<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-tak-sepakat-pesona-caleg-mantan-koruptor-tingkatkan-elektabilitas_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz tak sepakat dengan pendapat sejumlah petinggi partai politik (parpol). Sejumlah petinggi parpol pernah menyebut calon legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi juga memiliki basis massa atau modal sosial dalam menghadapi pemilu legislatif (Pileg). Menurut Donal, tidak ada yang bisa memastikan seorang caleg eks koruptor terpilih karena tingginya tingkat elektabilitas. Sebab, tidak menutup kemungkinan adanya praktik jual beli suara antara caleg dan oknum penyelenggara pemilu. "Belum tentu juga mantan narapidana kasus korupsi itu juga terpilih murni karena masyarakat memilihnya. Bisa juga karena terjadinya jual beli suara di level penyelenggara pemilu," ujar Donal, Senin (25/2). Donal menjelaskan, praktik politik uang tidak hanya menargetkan masyarakat pemilih per individu. Menurutnya, praktik jual beli suara juga terjadi dalam jumlah besar yang melibatkan caleg dan oknum penyelenggara pemilu. "Sekarang vote buying itu juga ada secara grosiran, membeli suara di akhir tapi mainnya dengan penyelenggara pemilu. Itu terjadi di daerah," kata Donal. Oleh sebab itu, kata dia untuk mencegah politik uang terjadi, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Di sisi lain, sebut dia caleg mantan terpidana kasus korupsi tidak memiliki kesempatan untuk memanipulasi perolehan suara dengan menyuap penyelenggara pemilu. "Maka hasil di TPS itu harus dipastikan pada level selanjutnya, di level KPPS, kecamatan sampai provinsi, karena di situ rawan terjadi perubahan hasil dan itu dilakukan bersama oknum penyelenggara pemilu," tutur Donal. Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengakui adanya pertimbangan elektoral di internal partainya dalam pencalonan mantan terpidana kasus korupsi sebagai anggota legislatif. Pasalnya, kata Rachland, tak menutup kemungkinan caleg-caleg eks koruptor tersebut sangat diterima di masyarakat. "Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya bicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa menaikkan kursi partai," tukas Rachlan Selasa (19/2). Hal senada juga diungkapkan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Dia menuturkan bahwa caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi sebenarnya memiliki basis massa terkait pencalonannya. Dengan demikian, kata Eddy, tidak heran jika partai juga memberdayakan caleg eks koruptor untuk mendulang elektabilitas pada pemilu legislatif. "Bagaimanapun juga mereka itu kan punya basis, mereka punya massa, paling tidak punya modal sosial. Sehingga kalau mereka diberdayakan ya kenapa tidak," pungkas Eddy Rabu (20/2).

ICW Tak Sepakat Pesona Caleg Mantan Koruptor Tingkatkan Elektabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/caleg-mantan-koruptor-dapat-tanda-khusus-di-surat-suara_m_.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri), Said Abdullah Dahlawi." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri), Said Abdullah Dahlawi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan hukum Indonesia tidak melarang keikutsertaan mantan koruptor dalam pemilihan legislatif. Namun demikian, hal tersebut tidak lantas memuluskan jalan bagi mantan koruptor ini berkompetisi memperebutkan kursi di daerahnya masing-masing. Komisioner Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri), Said Abdullah Dahlawi menjelaskan bahwa, muncul wacana baru dari KPU pusat perihal desain surat suara yang akan menandai caleg (calon legislatif) yang memiliki riwayat korupsi. Dengan begitu, para pemilih bisa mengetahui langsung caleg yang berstatus mantan koruptor ini. Dahlawi melanjutkan, wacana tersebut dinilai cukup baik walaupun para caleg mantan koruptor tersebut sudah mengumumkan statusnya di media. Namun, hal tersebut tidak menjamin apakah masyarakat tahu siapa caleg ini. "Bawaslu juga tidak menginginkan mantan koruptor ikut, tapi kita harus tunduk pada Undang-Undang. Aturannya membolehkan," kata. Dahlawi di Batam, Rabu (19/9). Lebih jauh, wacana memberikan desain khusus bagi caleg koruptor ini, juga didukung oleh banyak kalangan. Sehingga penerapannya diharapkan bisa membawa perubahan buat masyarakat. Dalam prosesnya sendiri, wacana ini harus dilanjutkan menjadi keputusan bersama dalam Peraturan KPU. Sehingga memiliki keuatan hukum. "Ini berkaitan dengan etika sosial kita, dengan tanda khusus tersebut bisa lebih mudah mengenalnya," kata Dahlawi lagi. Di Kepri sendiri, caleg mantan koruptor diwakili oleh M Afrizal, bacaleg Kabupaten Lingga, Kepri. Hadirnya M Afrizal ini, juga sempat bergejolak perihal boleh tidaknya Aftizal ikut bersaing. Sempat ditolak, namun akhirnya tetap bisa ikut karena aturan undang-undang tidak melarang itu.

Caleg Mantan Koruptor Dapat Tanda Khusus di Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-kpk-supaya-mantan-koruptor-tak-terjun-ke-politik_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya maksimal meracik formula yang tepat untuk membuat jera para koruptor. Dengan begitu, ke depan, peluang mereka untuk bertarung di kancah politik dapat diminimalkan. Salah satu cara itu adalah menuntut terdakwa kasus korupsi dengan pidana tambahan pencabutan hak politik. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa upaya itu dilakukan bukan karena dendam atas putusan MA yang membolehkan eks napi koruptor bisa dipilih dalam pemilu berikutnya. "Jaksa penuntut (KPK) dan hakim dalam putusannya memiliki otoritas dalam memberikan harapan publik itu (pencabutan hak politik, Red). Tentu yang utama dalam menghukum itu bukan atas dasar dendam," ujarnya kepada Jawa Pos. Selama ini, jaksa KPK berkali-kali menuntut hakim agar mencabut hak politik terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ma-perbolehkan-eks-koruptor-nyaleg-jokowi-kami-tidak-bisa-intervensi" target="_blank">kasus korupsi</a> sebagai pidana tambahan. Mayoritas dikabulkan oleh hakim. Sebagian besar terdakwa itu merupakan legislator dan kepala daerah. Salah satunya adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dia divonis pidana tambahan yang berupa larangan menduduki jabatan publik selama lima tahun pasca menjalani pidana pokok. Pencabutan hak politik bersifat alternatif. Sebab, dalam KUHP, hukuman itu masuk kategori pidana tambahan yang sejajar dengan perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Bukan pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pencabutan hak politik itu pun dibatasi paling lama lima tahun. Setelah itu, mantan terpidana bisa <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/17/09/2018/diperbolehkan-ma-golkar-dan-hanura-tetap-usung-mantan-koruptor" target="_blank">menduduki jabatan publik</a> dengan dipilih langsung oleh rakyat. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, KPU harus segera merevisi PKPU pencalonan setelah turun putusan MA. Menurut dia, hanya tersisa waktu tiga hari untuk melakukan revisi. Sebab, pada 20 September nanti sudah harus dilakukan penetapan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/mantan-koruptor-boleh-nyaleg-m-taufik-kembalikan-nama-baik-saya" target="_blank">daftar calon tetap</a> (DCT) serentak di seluruh Indonesia. Terkait konsultasi dengan Komisi II DPR dalam melakukan revisi, menurut Abhan, itu hanya persoalan teknis. Dia menambahkan, dalam keadaan mendesak, KPU bisa mengirim surat kepada DPR tanpa bertemu secara langsung. Soal pemberian tanda bagi eks terpidana kasus korupsi pada surat suara, Abhan mengatakan bahwa pihaknya masih akan mengkajinya. Mungkin bisa dimasukkan ke PKPU. Namun, jangan sampai cara itu malah dinilai diskriminatif. Yang penting, riwayat hidup <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/17/09/2018/pan-coret-caleg-mantan-koruptor-gerindra-tetap-usung-m-taufik" target="_blank">caleg eks koruptor</a> dibuka kepada publik. Ditayangkan dalam website resmi KPU. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan masih menunggu salinan putusan MA. Jika putusan sudah turun, pihaknya bergerak cepat untuk merevisi PKPU. Dia menargetkan, dalam dua hari, yaitu Senin dan Selasa, revisi sudah rampung. Pihaknya juga akan mengirim surat kepada DPR. "Mudah-mudahan bisa dipahami DPR," tuturnya.

Cara KPK Supaya Bekas Koruptor Tidak Terjun ke Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperbolehkan-ma-golkar-dan-hanura-tetap-usung-mantan-koruptor_m_.jpg" alt="Plt ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng (kanan)" width="100%">
<figcaption>Plt ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jika Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas mencoret calegnya yang mantan koruptor, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Golkar dan Hanura. Dua parpol tersebut memanfaatkan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk meloloskan kandidatnya di Pemilu 2019. "Kalau Mahkamah Konstitusi atau <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ma-perbolehkan-eks-koruptor-nyaleg-jokowi-kami-tidak-bisa-intervensi" target="_blank">Mahkamah Agung</a> berkata bahwa ini boleh, kami lakukan. Kalau berkata ini tidak boleh, tidak kami lakukan," kata Rizal Mallarangeng, pelaksana tugas ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, kemarin. Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi itu menyatakan, putusan hukum adalah produk yang harus ditaati. Apa pun putusan hukum tersebut, menurut Rizal, tentu menjadi landasan yang patut untuk dihormati siapa pun tanpa kecuali. "Jadi, apa pun (putusan, Red) kalau sudah diatur hukum, harus begini harus begitu, mungkin hati kita (menolak, Red) duh kok begini, kok begitu, tapi sebagai sebuah institusi, kami ikut," ujarnya. Pernyataan Rizal itu senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Sabtu (15/9). Ketika menutup pembekalan bacaleg, Airlangga menyatakan bahwa pihaknya mengacu pada putusan MA soal bacaleg eks koruptor. "Kami selalu mengikuti putusan hukum yang berlaku. Jadi, kami mengikuti dan menghormati apa yang sudah diputuskan," tutur dia. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai putusan MA sebagai produk hukum yang harus ditaati. Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menuturkan, bukan hanya KPU, semua pihak juga harus patuh dan melaksanakan putusan hukum. "Suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus hormat," ujarnya saat dihubungi via telepon. Menurut Pasek, Partai Hanura sejak awal memahami semangat KPU dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih. Namun, KPU menghadapi problem yuridis karena kekuatan aturan pembatasan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/mantan-koruptor-boleh-nyaleg-m-taufik-kembalikan-nama-baik-saya" target="_blank">caleg</a> hanya di level PKPU. "Artinya kan sulit. Kalau di level undang-undang tentu tidak masalah," kata anggota DPD asal Bali itu. Menurut Pasek, pasca <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/17/09/2018/pan-coret-caleg-mantan-koruptor-gerindra-tetap-usung-m-taufik" target="_blank">putusan MA</a>, sejatinya ada seleksi lain. Rakyat nanti menjadi penentu. Dalam hal ini, Pasek meminta KPU memikirkan ulang ide yang berencana memberi tanda khusus pada caleg berlatar belakang mantan koruptor. "Prinsipnya, semua caleg harus diperlakukan setara. Nah, (diberi tanda, Red) itu diskriminatif. Bisa jadi positif, bisa jadi kebalikan. Itu malah menarik orang melihat dan fokus (memilih) di situ," tuturnya.

Diperbolehkan MA, Golkar dan Hanura Tetap Usung Mantan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-coret-caleg-mantan-koruptor-gerindra-tetap-usung-m-taufik_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan pihak komit untuk mengusung caleg yang bersih." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan pihak komit untuk mengusung caleg yang bersih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) tidak serta merta diikuti oleh partai politik. Beberapa parpol mulai menarik nama calegnya di daftar calon sementara (DCS). Langkah itu dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra. Hanya saja Partai Gerindra memberikan perlakukan khusus kepada M Taufik. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tetap diusung sebagai caleg. "Meski sudah ada kepastian hukum, PAN tetap konsisten tidak mencalonkan (mantan) napi tipikor (tindak pidana korupsi, Red)," kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno di Jakarta, kemarin. Eddy mencatat, di PAN ada satu bacaleg DPRD provinsi dan tiga bacaleg DPRD kabupaten/kota yang merupakan mantan koruptor. Mereka masih ingin maju sebagai caleg. Eddy menambahkan, penarikan caleg mantan koruptor akan diputuskan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). "Kami sudah berkomunikasi untuk dilakukan evaluasi terhadap pencalegan mereka," terang dia. Langkah yang sama akan dilakukan oleh Partai Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan instruksi kepada DPD dan DPC. "Kami sudah minta untuk ditarik," kata dia seusai rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) di kantor KPU, Minggu (16/9). Namun, ada perlakuan khusus bagi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/mantan-koruptor-boleh-nyaleg-m-taufik-kembalikan-nama-baik-saya" target="_blank">M Taufik</a>. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu tidak diganti. Sebab, Taufik menjadi pemohon judicial review di MA. Riza mengatakan, pihaknya menghormati upaya hukum yang ditempuh Taufik. "Setiap warga negara mempunyai hak membela diri," tutur dia. Yang pasti, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, pihaknya berkomitmen kuat dalam mendukung <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ma-perbolehkan-eks-koruptor-nyaleg-jokowi-kami-tidak-bisa-intervensi" target="_blank">pemberantasan korupsi</a>. Jauh-jauh hari DPP Partai Gerindra juga sudah mengimbau seluruh DPD dan DPC agar tidak mencalonkan eks napi korupsi. "Di DPR kan tidak ada yang mantan koruptor," tutur dia.&nbsp;

PAN Coret Caleg Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Usung M Taufik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-koruptor-boleh-nyaleg-m-taufik-kembalikan-nama-baik-saya_m_.jpg" alt="MA perbolehkan mantan koruptor maju jadi caleg" width="100%">
<figcaption>MA perbolehkan mantan koruptor maju jadi caleg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada lagi keraguan bagi para mantan terpidana korupsi untuk maju di Pemilu 2019 sebagai calon legislatif (caleg). Mahkamah Agung (MA) telah memperbolehkan mereka untuk mengikuti kontestasi di pemilihan legislatif (pileg). Muhammad Taufik, bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, memang menunggu-nunggu putusan tersebut. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu bersyukur atas putusan tersebut. Langkahnya menjadi caleg kembali terbuka. Menurut Taufik, putusan MA yang telah mengakhiri beda pendapat antara KPU dan Bawaslu adalah hal yang tepat. Sebab, UU Pemilu tak melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. "Alhamdulillah (semakin lancar, Red), amin. Udah benar, paling benar itu keputusan MA," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (15/9). Pria 61 tahun itu pernah terjerat kasus korupsi ketika menjabat ketua KPU DKI Jakarta. Dia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dianggap merugikan uang negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Setelah adanya putusan MA itu, tak banyak yang akan dilakukan Taufik. Hingga kini, dia masih menunggu langkah dari KPU. Menurut Taufik, KPU harus menjalankan seluruh aturan yang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ma-perbolehkan-eks-koruptor-nyaleg-jokowi-kami-tidak-bisa-intervensi" target="_blank">telah diputuskan MA</a>. Sebelumnya, Taufik juga melaporkan KPU DKI Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Polda Metro Jaya, serta Bawaslu DKI Jakarta karena mencoret namanya dalam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/supaya-pemilih-tahu-kpu-akan-tandai-mantan-koruptor-yang-jadi-caleg" target="_blank">daftar bacaleg</a>. "Saya menunggu KPU melakukan tindakan atau langkah lebih lanjut atas putusan MA. KPU harus mengembalikan nama baik saya dong," ujar Taufik. Rasa gembira juga ditunjukkan caleg DPRD Cilegon Jhoni Hasibuan dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief dari Partai Amanat Nasional (PAN). Saat dihubungi Radar Banten (Jawa Pos Group), Jhoni berharap KPU segera membatalkan status TMS (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/09/2018/bkn-minta-pns-koruptor-langsung-dipecat" target="_blank">tidak memenui syarat</a>) yang sempat disematkan kepada dirinya. "Intinya, tidak mencari siapa yang benar atau salah, tapi sama-sama menjunjung tinggi undang-undang dan Pancasila," papar Jhoni. Sementara itu, Bahri mengatakan sudah memprediksi putusan MA itu. Sebab, kata Bahri, dalam UU Pemilu sudah sangat jelas bahwa mantan terpidana <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/09/2018/panggil-para-sekda-mendagri-bakal-beberkan-sebaran-2357-pns-koruptor" target="_blank">kasus korupsi</a> bisa maju di pileg. "Saya tidak akan memaksakan kalau undang-undang melarang, tapi kan undang-undang membolehkan, kenapa enggak?" ujar Bahri. Bagi Bahri, yang menentukan seseorang layak menjadi anggota DPRD atau bukan adalah masyarakat. "Belum tentu juga saya masuk ke dewan karena masih harus melalui ujian publik."

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, M Taufik: Kembalikan Nama Baik Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/supaya-pemilih-tahu-kpu-akan-tandai-mantan-koruptor-yang-jadi-caleg_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU akan memberi tanda para caleg yang dari mantan koruptor di Pemilu 2019 nanti." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU akan memberi tanda para caleg yang dari mantan koruptor di Pemilu 2019 nanti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa lagi melarang mantan koruptor untuk maju menjadi caleg di Pemilu 2019. Putusan Mahkamah Agung (MA) membuat para mantan koruptor tetap memiliki hak menjadi calon wakil rakyat untuk bersuara di parlemen. Meski demikian, penyelenggara pemilu tetap berupaya menekan para caleg yang tidak berintegritas maju di pemilu. Salah satu upayanya dengan cara akan membuat tanda khusus bagi caleg yang merupakan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/09/2018/maruf-amin-bicara-soal-khilafah-di-hadapan-caleg-nasdem" target="_blank">mantan koruptor</a>. Langkah itu supaya pemilih mengetahui siapa saja caleg bekas koruptor. "Semangat yang kami jadikan dasar dalam PKPU itu mencari instrumen yang bisa memastikan publik mengetahui keberadaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/03/09/2018/lawan-bawaslu-kpu-tetap-larang-caleg-mantan-koruptor" target="_blank">caleg</a> tersebut (eks napi koruptor, Red)," kata Komisioner KPU Viryan Azis kemarin (15/9). Hanya, KPU tidak mau buru-buru merealisasikan wacana itu. Sebab, sebagaimana mekanisme yang ada, prosedur pengambilan kebijakan melalui sejumlah rangkaian. Mulai rapat pleno komisioner, rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah, hingga uji publik. Mengingat waktu penetapan daftar caleg tetap (DCT) dijadwalkan pada 20 September, mantan KPU Pontianak itu memastikan keputusan akan diambil secepatnya. "Kami perlu berhati-hati dan cermat dalam melakukan penyesuaian di PKPU sehingga tidak menghasilkan permasalahan baru," terang dia. Viryan mengatakan, KPU menunggu salinan putusan MA yang memperbolehkan mantan koruptor bisa dipilih dalam pemilu legislatif (pileg) tahun depan. Bila salinan sudah di tangan, KPU segera mempelajarinya. Khususnya terkait apakah putusan MA itu hanya untuk <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/09/2018/panggil-para-sekda-mendagri-bakal-beberkan-sebaran-2357-pns-koruptor" target="_blank">caleg eks koruptor</a> yang menggugat ke Bawaslu atau termasuk memulihkan nama-nama yang sudah diganti. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, meski aturannya sudah dibatalkan MA, dirinya berharap partai politik (parpol) memiliki komitmen untuk menarik calegnya yang berstatus eks koruptor. Apalagi, janji tersebut sudah disampaikan partai saat menandatangani pakta integritas. "Secara legal diperbolehkan MA. Tapi, secara etis, partai di internal mereka berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan," ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan MA memang sangat mengecewakan. Meski demikian, dia berharap ikhtiar untuk mewujudkan caleg berintegritas tidak berhenti. Selain menagih partai memenuhi komitmen pakta integritas, penyelenggara masih bisa melakukan akselerasi. Salah satunya dengan menandai atau membuka riwayat hidup <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/09/2018/bkn-minta-pns-koruptor-langsung-dipecat" target="_blank">caleg eks koruptor</a>. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan informasi dan caleg koruptor diharapkan tidak lagi terpilih. "Bahkan sampai pengumuman di TPS-TPS di mana ada caleg yang merupakan mantan napi koruptor," kata dia. Titi menilai, penyelenggara tidak perlu ragu untuk memberikan perhatian khusus terhadap caleg eks koruptor. Perempuan asal Palembang itu berharap semangat yang diwacanakan KPU bisa diakomodasi dalam peraturan undang-undang. Dengan demikian, dari aspek hukum, dasar yang dijadikan pijakan bisa lebih kuat.

Supaya Pemilih Tahu, KPU Akan Tandai Mantan Koruptor yang Jadi Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribut-soal-caleg-eks-koruptor-kpu-yakin-menang-tarung-di-ma_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman mengaku pihaknya optimis dalam menghadapi gugatan di MA. Ia yakin betul akan memenangkan perkara itu. Dia percaya bahwa aturan mantan napi koruptor dilarang nyaleg adalah sah." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman mengaku pihaknya optimis dalam menghadapi gugatan di MA. Ia yakin betul akan memenangkan perkara itu. Dia percaya bahwa aturan mantan napi koruptor dilarang nyaleg adalah sah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbedaan pandangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyikapi mantan napi kasus korupsi menjadi Calon Legislatif (Caleg), terus menuai sorotoan publik. Bahkan, kasus ini pun hingga dibawa ke meja Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan Judicial Review (JR). Menanggapi itu, Ketua KPU Arief Budiman mengaku pihaknya optimis dalam menghadapi gugatan di MA. Ia yakin betul akan memenangkan perkara itu. Dia percaya bahwa aturan mantan napi koruptor dilarang nyaleg adalah sah. "Pokoknya KPU sudah melakukan semuanya, Insyallah (yakin 100 persen menang gugatan di MA)," ujar Arief di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barata,&nbsp; Selasa (4/9). Lebih lanjut, Arief juga memastikan, proses tahapan pemilu tidak akan terganggu dengan adanya judicial review di MA. Karena setiap proses pelaksaan pesta demokrasi telah memiliki pedoman dalam setiap tahapan. "Sebenarnya tidak (ganggu tahapan pemilu), karena tiap tahapan sudah mengatur aktivitas di masing-masing tahapan. Jadi apapun putusannya, kapapun keluarnya, tentu kita masuk di tahapan itu. Kecuali putusan MA itu memerintahkan secara eksplisit KPU harus lakukan apa," jelasnya. Di sisi lain Arief setuju berproses di MA adalah jalan keluar terbaik menyelesaikan perbedaan ini. KPU juga menegaskan, akan tunduk pada apapun putusan MA. "Saya pikir untuk persoalan seperti ini jalan keluarnya adalah putusan Mahkamah Agung terkait judicial review itu. Saya berharap semua menghormatinya. Apakah PKPU dinyatakan sesuai dengan UU dan tidak sesuai," imbuh Arief. "Tapi kalau dinyatakan tidak sesuai, ya KPU akan ikuti apa yang diatur dalam UU. Namun kalau sesuai UU, maka apa yang dilakukan KPU sekarang itu yang kita ikuti," pungkasnya.

Ribut Soal Caleg eks Koruptor, KPU Yakin Menang 'Tarung' di MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lawan-bawaslu-kpu-tetap-larang-caleg-mantan-koruptor_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman meminta seluruh KPU daerah untuk menunda mengeksekusi putusan Bawaslu dan panwaslu setempat yang mengakomodasi eks koruptor jadi caleg." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman meminta seluruh KPU daerah untuk menunda mengeksekusi putusan Bawaslu dan panwaslu setempat yang mengakomodasi eks koruptor jadi caleg.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski panwaslu dan Bawaslu telah mengabulkan gugatan yang diajukan eks koruptor, namun putusan itu hampir pasti tidak dijalani Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan lembaga yang dipimpin Arief Budiman itu membuat surat edaran (SE) yang ditujukan ke KPU daerah untuk menunda mengeksekusi putusan Bawaslu ataupun panwaslu setempat. Surat tertanggal 31 Agustus itu meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap berpedoman pada regulasi teknis yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018. Khususnya dalam menyikapi putusan Bawaslu setempat terkait mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan, dua PKPU tersebut mengatur larangan bagi partai politik untuk mencalonkan eks terpidana kasus korupsi dalam pemilu. Baik pemilu DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. "Sampai saat ini masih berlaku," ujarnya. Arief menjelaskan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dua PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Berdasar penjelasan itu, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota diminta menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota," lanjutnya. Setidaknya, penundaan tersebut berlaku sampai putusan MA keluar. Sementara itu, jumlah eks koruptor yang sengketanya dikabulkan Bawaslu semakin bertambah. Saat dikonfirmasi, Komisioner <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/08/2018/sangketa-pilkada-berlanjut-dkpp-beri-surat-ke-kpud" target="_blank">KPU</a> Wahyu Setiawan membenarkan hal tersebut. "Jumlahnya sekarang 11," tuturnya ketika dikonfirmasi tadi malam. Lima putusan terbaru berasal dari Panwaslu Kota Palopo, Bawaslu DKI Jakarta, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Di sisi lain, ada enam daerah yang pengawasnya masih memproses sengketa yang diajukan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/29/08/2018/kpu-jatim-tetapkan-dpt-untuk-pemillu-2019" target="_blank">eks koruptor</a>. Masing-masing Provinsi Jateng, Kabupaten Blora, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lingga, Provinsi Gorontalo, dan Kota Cilegon. Dengan edaran tersebut, 11 caleg dan calon senator yang putusannya telanjur dikabulkan dipastikan tetap berstatus tidak memenuhi syarat. Kecuali jika MA memutuskan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU dan putusannya keluar sebelum DCT. Sebab, jika <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/08/2018/heboh-deklarasi-2019gantipresiden-kpu-itu-di-luar-regulasi" target="_blank">DCT</a> sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi.&nbsp;

'Lawan' Bawaslu, KPU Tetap Larang Caleg Mantan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oso-jangankan-napi-yang-karakternya-jelek-saja-saya-tolak-jadi-caleg_m_216471.jpeg" alt="Ketua DPD yang juga Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sejak awal menegaskan, pihaknya akan menghormati semua aturan yang ada, namun partainya akan meneolak caleg-caleg bermasalah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD yang juga Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sejak awal menegaskan, pihaknya akan menghormati semua aturan yang ada, namun partainya akan meneolak caleg-caleg bermasalah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik aturan soal larangan mantan narapidana korupsi&nbsp;menjadi calon anggota legislatif (caleg) membuat presiden dan wakil presiden berbeda pendapat. Menanggapi itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku akan bertanya dan menyaring dua pendapat dari kedua tokoh tersebut terlebih dahulu. "Ini nanti saya mau tanya sama Pak Jokowi dan Pak JK dulu supaya saya bisa menjawab dengan pas. Khawatirnya nanti saya seolah-olah mengadu domba mereka berdua," kata OSO di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/5). OSO yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura itu juga mengaku, secara pribadi dirinya belum bisa memberikan jawaban terhadap persoalan larangan bekas narapidana koruptor menjadi caleg. "Nanti karena ada perbedaan pendapat dua tokoh nasional, sebaiknya saya harus menyaring dari dua ini untuk bisa memberi jawaban yang pas," ujarnya. Namun, OSO menengaskan, partainya sudah jelas tidak akan mengakomodasi caleg-caleg bermasalah. Jangankan narapidana, sosok yang berkarakter jelek saja tidak akan diusung menjadi caleg. "Kalau Hanura sejak awal sudah yang jelas jangankan narapidana, yang karakternya jelek saja saya tolak jadi caleg," ungkap Oso. Hanya saja, politikus yang dua kali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini menegaskan Partai Hanura tetap mematuhi undang-undang. Diketahui, Jokowi dan JK tidak satu suara soal peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan narapidana koruptor jadi caleg. Jokowi mengatakan konstitusi menjamin seseorang mendapat hak memilih dan dipilih dalam pemilihan. JK menyerankan, daripada melarang mantan koruptor ikut pileg, KPU disarankan membuat aturan yang memungkinkan caleg mantan koruptor diberi tanda khusus. Sedangkan JK setuju dengan aturan KPU. Menurut JK syarat jadi caleg intinya adalah berkelakuan baik. Sementara itu, Jokowi menyerahkan aturan soal mantan terpidana kasus korupsi dilarang maju jadi calon anggota legislatif (Caleg) kepada KPU. Kader PDIP itu menilai majunya seorang mantan koruptor jadi caleg adalah hak. "Ya itu kan konstitusi, memberikan hak, tapi silakan KPU ditelaah," kata Jokowi di kampus Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5). Jokowi mengatakan setiap orang mempunyai hak berpolitik. "Itu hak ya. Kalau saya hak ya," ucapnya. Sebelumnya, KPU akan mengatur pelarangan tersebut dalam peraturan KPU atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg. KPU mengusulkan larangan ini masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun usulan ini tak disetujui Komisi II DPR yang tetap ingin eks napi kasus korupsi tak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. "Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017," bunyi kesimpulan rapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/5) lalu.&nbsp;

OSO: Jangankan Napi, yang Karakternya Jelek Saja Saya Tolak Jadi Caleg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg mantan koruptor

Berita Terkini