<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tips-menarik-dari-icw-biar-caleg-gampang-pikat-hati-pemilih_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pileg 2019. ICW meminta para caleg tak pelit mengungkap rekam jejaknya kepada pemilih. Terutama data mendasar seperti pekerjaan, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman organisasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pileg 2019. ICW meminta para caleg tak pelit mengungkap rekam jejaknya kepada pemilih. Terutama data mendasar seperti pekerjaan, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman organisasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menegaskan, publik berhak mengetahui informasi mendasar terkait calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilih. Namun kenyataannya,&nbsp;tak sedikit caleg ogah&nbsp;mengungkapkan informasi mendasar seperti daftar riwayat hidupnya. "Jumlah caleg itu banyak dan di surat suara hanya akan ada nama. Ketika kita melihat nama kita, tidak akan mungkin tahu rekam jejaknya seperti apa. Setidaknya (pemilih) tahu latar belakang atau riwayat pekerjaannya seperti apa, organisasinya, pendidikannya dan sebagainya," kata Almas dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Selasa (12/3). Dia mengingatkan, informasi-informasi dasar sangat berguna bagi pemilih. Sebab, mereka akan menentukan pilihannya berdasar preferensi tertentu. Seperti gender, organisasi, riwayat pekerjaan, pendidikan, hingga pengalaman politiknya. "Dengan mengetahui informasi yang cukup itu pemilih akan semakin terbantu. Kalau formasi tidak tersedia dan pemilih hanya disuguhkan dengan nama, berdasarkan apa pemilih menentukan pilihannya?," papar Almas. "Enggak cukup juga menentukan pilihan dengan melihat spanduk-spanduk yang ada, gimana pemilih mau menentukan pilihan berdasarkan informasi yang sangat terbatas itu?" sambungnya. Almas berharap caleg tak perlu menutupi informasi-informasi mendasar yang sebenarnya berhak diketahui publik. Menurut dia, caleg merupakan calon pejabat publik yang harusnya siap diamati masyarakat. "Kan informasi dasar saja yang tidak mengganggu. Mereka kan calon pejabat publik yang seharusnya siap untuk dilihat dan bahkan dikuliti oleh publik,"&nbsp;jelas Almas. Dengan demikian, sebut Almas keterbukaan informasi bisa membuat pemilih semakin bijak dan rasional dalam menjatuhkan pilihan. "Karena jangan sampai seperti beli kucing dalam karung. Jangan sampai menyesal ketika sudah memilih ternyata si calegnya belum pernah memiliki track record yang baik," pungkasnya.

Tips Menarik dari ICW, Biar Caleg Gampang Pikat Hati Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/parpol-yang-tak-calonkan-eks-koruptor-perlu-diapresiasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan calon legislatif (caleg) eks narapidana korupsi. Langkah itu dianggap untuk menyelamatkan masyarakat supaya memilih wakilnya yang bersih pada Pemilu 2019 nanti. Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, sikap KPU soal caleg eks koruptor perlu diapresiasi. "Sayangnya KPU enggak jadi menandai (di surat suara) mantan napi koruptor menjadi caleg," kata Pangi lewat keterangannya, Jumat (22/2). Ke depannya, Pangi menyarankan KPU tak perlu lagi mengurus soal tersebut. KPU itu lebih baik fokus pada penyelenggaraan pemilu. Sebab, urusan mantan napi sudah pada wilayah hukum. Biarlah undang-undang yang menghambat mereka. "KPU fokus saja pada domain penyelenggara pemilu," imbuhnya. Dari hasil pengumuman KPU itu, kata Pangi, parpol yang tidak mengusung caleg eks koruptor perlu diapresiasi. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Parpol itu dianggap punya iktikad baik sebagai peserta pemilu yang bersih. "<a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/22/02/2019/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik" target="_blank">PSI</a> berupaya tidak menyajikan menu prasmanan mantan napi koruptor, pengkhianat rakyat kepada masyarakat," ucap&nbsp;direktur Eksekutif Voxpol Center and Research Consulting tersebut. Namun demikian, dia mengingkatkan pada parpol yang saat ini memang tidak mengusung caleg eks koruptor. Tidak ada jaminan caleg yang bukan mantan koruptor tetap konsisten untuk tidak korupsi. Sebab godaan begitu besar ketika sudah memiliki kekuasaan. "Parpol yang tidak ada caleg koruptornya kita apresiasi, namun apakah ada jaminan mereka tak bakal korupsi? Itu belum ada jaminan," ucap Pangi. Sebaliknya dengan eks koruptor yang ikut jadi caleg, mereka tetap memiliki potensi kembali "mencuri" uang rakyat dan menjadi pengkhianat.

Parpol yang Tak Calonkan Eks Koruptor Perlu Diapresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perludem-temukan-14-caleg-eks-terpidana-korupsi-begini-kata-kpu_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Temuan Perludem tentang 14 caleg eks terpidana korupsi mendapat respons dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nama-nama tersebut nantinya akan diumumkan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut. "Nanti kita akan umumkan ya, tapi tentu saja nanti akan ada tambahan lagi," ujar Komisoner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/2). Ilham menambahkan, di samping hasil dari Perludem, KPU juga menemukan tambahan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/07/02/2019/versi-perludem-ditemukan-14-caleg-eks-koruptor-tambahan" target="_blank">caleg yang mantan terpidana korupsi</a>. Jumlahnya lebih banyak dari temuan Perludem. Nama-nama itu akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. "Kalau Perludem ada 14 ya nanti kita akan bisa lebih. Nanti kita akan umumkan waktunya kapan, kita akan segera umumkan," kata pria asal Aceh itu. Menurut mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu, mengumumkan caleg mantan terpidana korupsi tidak bisa main-main. Hal itu membutuhkan kecocokan data. Jangan sampai orang yang tidak pernah menjadi mantan terpidana korupsi, malah diumumkan oleh KPU. "Kalau tidak hati-hati, berbahaya sekali. Bisa menjadi pencemaran nama baik," ungkapnya. KPU memang sengaja mengumumkan caleg mantan terpidana kasus korupsi. Agar, masyarakat mengetahuinya dan mendapat rujukan dalam memilih calon wakil rakyat yang duduk di legislatif. "Biarkan masyarakat mempertimbangkan data yang kami berikan tadi," pungkasnya. Sebelumnya Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggarini mengaku menemukan 14 caleg mantan terpidana kasus korupsi. Ke-14 itu ikut bertarung pada Pemilu 2019. Ke-14 caleg itu berlaga untuk DPRD provinsi, kabupaten/Kota. Sementara untuk DPR dan DPD belum ditemukan. Jika temuan Perludem ini digabung dengan data KPU, maka saat ini untuk sementara jumlah caleg eks terpidana korupsi mencapai 63 orang.

Perludem Temukan 14 Caleg Eks Terpidana Korupsi, Begini Kata KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/versi-perludem-ditemukan-14-caleg-eks-koruptor-tambahan_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya mendapatkan wakil rakyat yang bersih di Pemilu 2019 terus digencarkan. Langkahnya dengan mengumumkan para caleg yang merupakan eks koruptor atau mantan terpidana korupsi. Dari invetarisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ditemukan 14 caleg yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Mereka tersebar di sejumlah daerah itu tengah berkompetisi untuk mendapat di Pileg 2019. 14 caleg itu&nbsp;berbeda dengan data caleg eks korupsi yang sudah diumumkan KPU sebelumnya. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut, masih belum semua caleg mantan terpidana korupsi diumumkan oleh KPU. Untuk itu pihaknya melakukan penelusuran dan mengumpulkan putusan pengadilan. Dari sana didapatkan 14 caleg yang pernah duduk di kursi pesakitan sebagai terpidana korupsi. "Ternyata data yang kami kumpulkan ini, dari Perludem menemukan ada penambahkan 14 caleg mantan terpidana korupsi," ujar Titi di Kantor KPU, Kaarta, Kamis (7/2). 14 caleg eks terpidana korupsi itu terdiri atas caleg untuk DPRD provinsi dan kabuapten/kota. Sementara untuk DPR dan DPD belum ditemukan. "Satu caleg DPRD Provinsi, 10 caleg DPRD Kabupaten, dan tiga caleg DPRD Kota," katanya. Kata Titi, jika digabungkan data temuan KPU dengan Perludem, maka jumlah caleg eks terpidana korupsi 63 orang. "Dari 63 caleg itu, ada lima orang perempuan dan sisanya laki-laki semuanya," pungkasnya. Berikut ini 14 caleg mantan terpidana kasus korupsi yang ditemukan oleh Perludem. Partai Berkarya 1. Muhlis (DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, nomor urut 8, Dapil Sulsel 3) 2. Djekmon Amisi (DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, nomor urut 2, Dapil Kepulauan Talaud 3) PKS 1. Muhammad Zen (DPRD Kabupaten OKU Timur, nomor urut 2, Dapil OKU Timur 1.) Partai Perindo 1. Ramadhan Umasangaji (DPRD Kota Parepare, nomor urut2, Dapil Parepare 1) PPP 1. Rommy Khrisna (DPRD Kota Lubuklinggau, nomor urut 2, Dapil Kota Lubuklinggau 3) 2. Emil Silfan (DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, nomor urut 4, Dapil Musi Banyuasin 4) PAN 1. Firdaus Orbini (DPRD Kota Pagar Alam, nomor urut 9, Dapil Pagar Alam 2) Partai Hanura 1. Bonar Zeitsel Ambarita (DPRD Kabupaten Simalungun, nomor urut 9, Dapil Simalungun 4) 2. Andi Wahyudi Etong (DPRD Kabupaten Pinrang, nomor urut 1, Dapil Pinrang 1). 3. H Darjis (DPRD Kabupaten Ogan Ilir, nomor urut 1, Dapil Ogan Ilir 4) PAN 1. Firdaus Orbini (DPRD Kota Pagar Alam, nomor urut 9, Dapil Kota Pagar Alam 2). Partai Hanura 1. Bonar Zeitsel Ambarita (DPRD Kabupaten Simalungun, nomor urut 9, Dapil Simalungum 4), 2. Andi Wahyudi Etong (DPRD Kabupaten Pinrang, nomor urut 1, Dapil Pinrang 1), 3. H. Darjis (DPRD Kabupaten Ogan Ilir, nomor urut 1, Dapil Ogan Ilir 4). Partai Demokrat 1. Rahmanuddin DH (DPRD Kabupaten Luwu Utara, nomor urut 7, Dapil Luwu Utara 1), 2. Polman (DPRD Kabupaten Simalungun, nomor urut 4, Dapil Simalungun 4), PKPI 1. Raja Zulhindra (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, nomor urut 10, Dapil Indragiri Hulu 1), 2. Yuridis (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, nomor urut 6, Dapil Indragiri Hulu 3).

Versi Perludem, Ditemukan 14 Caleg Eks Koruptor Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/coret-nama-caleg-koruptor-ini-kata-pengamat-soal-nasdem_m_.jpg" alt="Ilustrasi pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu 2019</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Politik Hendri B Satrio menilai partai-partai yang tidak mempunyai caleg eks napi koruptor merupakan citra yang baik bagi partai tersebut. Namun demikian, hal itu jangan sekadar dijadikan "gimmick" belaka. Hal ini bisa terlihat di Partai NasDem yang berkomitmen menjadikan partai yang bersih dari praktik korupsi. Hal itu terbukti dengan sikap tegas NasDem terhadap kader yang terjerat korupsi dan tidak mengusung caleg mantan napi koruptor. Menurutnya, partai yang bersih memang potensial menjadi partai besar di masa depan, terutama terkait elektabilitas. Namun hal itu berpulang pada caleg-caleg dan politisi di dalamnya. &ldquo;Bagus ketika KPU mengumumkan partai politik yang calegnya tidak ada napi koruptor, masyarakat akan lega, dan bisa menjadikan hal itu sebagai pilihan. Namun jangan berhenti di situ saja, partisipasinya nanti di legislatifnya bagaimana?&rdquo; ujarnya, Senin (4/2). Hendri menilai caleg-caleg dari partai itu harus berhasil memperbaiki DPR dengan menyelesaikan Undang-undang yang pro terhadap pemberantasan korupsi. &ldquo;Jadi bebas korupsi itu harus ada realnya, misalnya kalau ada pasal-pasal yang melemahkan KPK itu harus dihapus. Jadi masyarakat menunggu hal-hal yang kongkrit, jangan cuma kulitnya saja anti korupsi, tapi tindakannya juga,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adian mengatakan, permasalahan korupsi tidak akan bisa tuntas selama pembiayaan politik masih cukup tinggi. Dia berpendapat, politik tanpa mahar yang dilakukan oleh Partai NasDem bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi pemilu, menjadi salah satu langkah positif. "Itu salah satu langkah yang harus ditiru juga. Hanya persoalannya, meski tanpa mahar, kemudian ketika menjabat jangan sampai tergoda oleh korupsi, tergoda melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Itu persoalannya," katanya. Menurutnya, partai yang memberlakukan politik tanpa mahar itu justru memberikan beban tersendiri bagi para caleg. Pasalnya, tidak ada alasan bagi para caleg ketika terpilih, untuk "bermain-main" mencari peluang guna mengembalikan modal dan utang biaya berpolitik. "Rekrutmen harus didasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan dan kekuatan finansial," sarannya. Imparsialitas NasDem menjadi hal yang mengemuka belakangan ini. Partai pendukung Jokowi ini sempat dituding punya kepentingan tertentu dengan kadernya yang duduk sebagai Jaksa Agung. Terhadap hal ini,Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menegaskan jika partainya sangat berkomitmen dengan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Komitmen itu sudah ditunjukan DPP Partai Nasdem terhadap beberapa kasus korupsi yang menjerat kader ataupun pengurus partai. Jika ada kader atau pengurus yang terlibat korupsi dan ditetapkan jadi tersangka. "Kita kasih dua pilihan. Pilihannya mengundurkan diri atau dipecat," tegas Tobas, biasa ia disapa. Sebagai contoh, anggota DPRD Malang dari Fraksi NasDem, Mohammad Fadli dipecat dari keanggotaan partai menyusul telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD-P tahun 2015. Kemudian, Bupati Malang Rendra Kresna mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Jatim NasDem. Dia mundur karena masalah hukumnya di KPK. Teranyar, Bupati Mesuji, Khamami, sudah mengundurkan diri dari partai. Khamami ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus suap proyek infrastruktur. Dua pilihan ini, dijelaskan Tobas, berlaku untuk siapapun yang ada di partai Nasdem. Itu artinya, Nasdem tidak tebang pilih untuk urusan penegakan kasus korupsi. "Selama ini jika ada kader yang kena kasus korupsi, Nasdem tidak akan membela. Korupsi jadi tanggungjawab pribadi. Kita tidak akan intervensi apalagi melakukan pembelaan." Tobas juga menampik tudingan kader Nasdem yang bermasalah hukum aman dari kasus hukum karena di back up Kejaksaan. "Tudingan itu tidak didasari fakta. Nasdem tidak melakukan intervensi kasus apapun termasuk kasus korupsi." Selama proses pencalegan, tercatat NasDem telah mencoret nama 16 mantan koruptor yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg). Tak hanya itu, bahkan dua Caleg yang diloloskan Bawaslu, dicoret dan dibatalkan pencalegannya oleh NasDem.

Coret Nama Caleg Koruptor, Ini Kata Pengamat Soal NasDem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudahlah-jangan-banyak-gimmick_m_.jpg" alt="Ilustrasi surat suara. KPU mengumumkan para caleg eks napi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi surat suara. KPU mengumumkan para caleg eks napi korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU tidak memiliki landasan hukum untuk memublikasikan nama-nama caleg mantan koruptor. Apakah itu mengumumkan melalui media massa atau media apa pun. Semua sosok caleg eks napi koruptor sudah menjalani hukuman masing-masing. Termasuk saya. Jadi, ini hanya bentuk pencitraan untuk menutupi ketidakcakapan penyelenggara pemilu dalam men&Acirc;&shy;jalankan tugas. KPU hanya mencari sensasi. Ini kegenitan semata. Sebenarnya masih banyak pekerjaan substansial terkait kepemiluan yang mesti diselesaikan dengan sempurna. Namun, KPU malah mengalihkan ke masalah lain. Yakni, mengumumkan caleg mantan napi. Alhamdulillah, pada 2014 saya terpilih sebagai anggota DPRD DKI. Padahal, menjelang Pemilu 2014, isu ini juga diembuskan. Toh, saya akhirnya tetap terpilih. Karena itu, kenapa mesti diumumkan? Apa landasan hukumnya? Bagi saya tidak ada. Karena itu, saya anggap penyelenggara pemilu berjalan tanpa landasan hukum yang jelas. KPU adalah pelaksana undang-undang. Jadi, jalankan saja apa perintah aturan main yang sudah ada. Sudahlah, tak perlu banyak ber-gimmick. Penyelenggara pemilu harus fokus menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT). Saya menilai, persoalan data pemilih tersebut masih karut-marut. Hingga kini, saya masih mempersoalkan validitasnya. Tidak perlu ambil sampel jauh-jauh. Hari ini saya baca, di Jawa Timur masih proses perbaikan sampling DPT. Ini kan masalah krusial. Akurasi pemilih itu merupakan mahkotanya pemilu. Di Jakarta juga masih ada persoalan yang belum tuntas. Yakni, masalah orang gila atau <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/31/01/2019/49-caleg-eks-koruptor-bertarung-untuk-dpd-dprd-provinsi-dan-kabkota" target="_blank">gangguan disabilitas mental</a> yang boleh memilih. Ini kan aneh. Masak orang gila bisa menggunakan hak suaranya. Saya bertanya kepada KPU, bagaimana menilai orang gangguan disabilitas mental itu untuk memilih. Jika ada, tolong ajari kami agar bisa mengajak mereka memilih Partai Gerindra. Artinya, ini kelemahan KPU yang ingin ditutupi dengan isu-isu seksi. Selanjutnya, saya akan meminta kepastian pendistribusian surat suara, undangan pemilih (C6), dan formulir. Saya ingin dan memastikan semua itu bisa diterima dengan baik dari Aceh hingga pedalaman Papua. Ini masalah serius. Namun, jika memang rencana mengumumkan mantan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/30/01/2019/kpk-jangan-pilih-mantan-koruptor" target="_blank">napi eks koruptor</a> sudah bulat, silakan saja lakukan. Itu kan hak sebagai penyelenggara pemilu. Namun ingat, KPU sudah salah di awal, sejak melarang mantan eks koruptor ikut nyaleg. Buktinya, saya memenangi gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) telah mencabut ketentuan tersebut. Artinya, sebagai penyelenggara pemilu, harus hati-hati mengeluarkan kebijakan. Agar tak salah langkah. Saya sampaikan, fokus saja melaksanakan aturan main sesuai undang-undang. Sukseskan hari coblosan 17 April 2019. Jika tidak ada kecurangan, Prabowo-Sandi akan menang. Makanya, saya minta KPU wajib melindungi hak konstitusional warga untuk memilih. DPT harus sempurna.&nbsp; Catatan: Taufik adalah mantan anggota KPU DKI Jakarta yang pernah terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pada Pemilu 2004. Dia divonis 18 bulan penjara karena dianggap merugikan negara sebesar Rp 488 juta. Saat ini Taufik menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta. *)&nbsp;Caleg DPRD Jakarta dari Partai Gerindra&nbsp;

Sudahlah, Jangan Banyak Gimmick

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/49-caleg-eks-koruptor-bertarung-untuk-dpd-dprd-provinsi-dan-kabkota_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman caleg yang pernah menjadi terpidana tidak hanya dilakukan KPU melalui rilis di media massa. Nama-nama para mantan terpidana tersebut juga akan di-upload dalam website KPU. Bahkan, KPU berencana membuat pemberitahuan dalam bentuk lain saat hari H pemungutan suara pada 17 April mendatang. Dalam publikasi kemarin, KPU urung mengumumkan seluruh mantan terpidana. KPU hanya mengumumkan identitas para mantan napi koruptor yang bertarung lagi pada Pileg 2019. Data yang dimiliki KPU sedikit berbeda dengan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasar data KPU, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/01/2019/hasil-lelang-aset-koruptor-tanah-mantan-presiden-pks-laku-rp-1-m" target="_blank">mantan koruptor</a> yang maju pada Pemilu 2019 mencapai 49 orang. Namun, menurut data ICW, jumlah mereka 46 orang. Pada data KPU, mantan koruptor di Partai Berkarya ada empat orang. Sementara itu, di website ICW hanya tiga orang. Sebaliknya, website ICW mencantumkan enam nama mantan koruptor yang diusung Partai Hanura. Sementara itu, dalam data KPU, hanya ada lima orang. Jumlah totalnya tetap sama. Pemilu DPRD provinsi diikuti 16 <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/30/01/2019/kpk-jangan-pilih-mantan-koruptor" target="_blank">mantan koruptor</a>, sedangkan pemilu DPRD kabupaten/kota diikuti 24 eks koruptor. Para caleg DPRD itu bersebar di 12 parpol. Yakni, Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI. ''Yang tidak ada caleg mantan terpidana korupsi adalah PKB, Partai Nasdem, PPP, dan PSI,'' terang Ketua KPU Arief Budiman di KPU tadi malam. Selain itu, tidak ada parpol yang mendaftarkan mantan koruptor pada level DPR. Untuk caleg DPD, ada sembilan mantan koruptor yang namanya masuk daftar calon tetap (DCT). Berbeda dengan data ICW yang hanya mencantumkan enam eks koruptor. Sembilan caleg DPD itu bersebar di Aceh, Sumut, Babel, Sumsel, Kalteng, Sulut, dan Sultra. Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, publikasi caleg eks koruptor tidak hanya dilakukan melalui rilis di media massa. ''Kami tetap akan mengumumkan hasil dari verifikasi kami via website,'' ujarnya. Selain itu, pihaknya akan menyosialisasikan itu kepada jajaran KPU di daerah. Dalam pengumuman di website, hanya akan ada beberapa informasi utama. Yakni, nama, partai pengusung, serta daerah pemilihan. Juga akan diupayakan untuk mencantumkan perkara yang pernah menjerat mereka. Hal pribadi terkait caleg tidak akan dipublikasikan. ''Prinsipnya, kami menyosialisasikan kepada masyarakat, ini lho calon-calon (legislatif) mantan napi koruptor ada dalam list calon kami,'' lanjut komisioner dengan ciri khas kepala plontos itu. Setelah nama-nama tersebut dipublikasikan, masyarakat dipersilakan menilai sendiri apakah akan memilih mereka atau tidak. Dengan diumumkannya para caleg mantan koruptor, KPU menyatakan urung memublikasikan kandidat yang pernah menjadi terpidana kasus lainnya. ''Kami akan coba klarifikasi lagi apakah masih ada partai-partai yang mencalonkan mereka,'' tuturnya. Sebab, beberapa partai sudah menarik caleg yang pernah menjadi mantan terpidana nonkorupsi. Dia berjanji bakal memublikasikan juga caleg mantan napi kasus nonkorupsi bila datanya dinyatakan valid. Baik dari sisi jumlah maupun identitas. Mereka akan diperlakukan sama dengan eks koruptor. Tidak akan ditandai, namun hanya dipublikasikan agar masyarakat tahu latar belakang calon wakil mereka di legislatif. Ilham menjelaskan, KPU memiliki dasar untuk memublikasikan nama para mantan koruptor dan eks napi lainnya. Yakni, pasal 182 dan 240 UU 7/2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut, tertera persyaratan pencalonan bagi para mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun. Syaratnya ialah mengumumkan status mereka sebagai mantan terpidana kepada publik. Bila statusnya tidak dipublikasikan, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat. ''Kami berinisiatif (ikut memublikasikan) agar masyarakat mengetahui calon-calonnya,'' tutur mantan wakil ketua komisi independen pemilihan Aceh itu.&nbsp;

49 Caleg Eks Koruptor Bertarung untuk DPD, DPRD Provinsi, dan Kab/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ingin-49-caleg-eks-koruptor-ditempel-di-baliho_m_.jpg" alt="Kertas Suara. Petugas TPS dan Saksi saat memperhatikan kertas suara yang digunankan dalam pemilihan legislatif." width="100%">
<figcaption>Kertas Suara. Petugas TPS dan Saksi saat memperhatikan kertas suara yang digunankan dalam pemilihan legislatif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh langkah Komisi Pemilihan Umum&nbsp;(KPU) mengumumkan&nbsp;caleg mantan narapidana kasus korupsi (koruptor). Bahkan, lembaga Antirasuah ini mendorong agar daftar caleg eks koruptor itu dipajang di baliho yang ada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai para dapil caleg tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pengumuman caleg eks narapidana korupsi merupakan salah satu langkah baik guna memberikan penerangan pada masyarakat. Tujuanya agar publik tidak memilih para calon legislator yang pernah terlibat korupsi. "Misal si A, dia Eks koruptor dari dapil mana, ya di TPS-nya ditempelin, nanti disebutkan disitu dengan tanda kurung mantan terpidana kasus korupsi," ucap Alex pada awak media, Kamis (31/1). Alex juga menerangkan, pengumuman caleg eks koruptor juga sebenarnya bukan ingin mempermalukan para caleg tersebut, melainkan menampilkan rekam jejak sesuai fakta sebenarnya. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mendukung penuh langkah KPU terhadap hal tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan akan ikut memuat pengumuman nama-nama caleg eks koruptor di kanal resmi KPK. "Bagus dong, artinya apa supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi," tukasnya. Sebelumnya, KPK telah menyarankan KPU agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019. Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 November 2018 lalu untuk berdiskusi soal mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019 tersebut. Setelah diperbarui, ternyata ada 49 caleg yang terdiri dari 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan 9 caleg DPD yang berstatus mantan terpidana korupsi dari berbagai partai politik.

KPK Ingin 49 Caleg Eks Koruptor Ditempel di Baliho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-jangan-pilih-mantan-koruptor_m_.jpg" alt="Petugas memperlihatkan proses percetakan surat suara. KPK menyerukan publik untuk tidak memilih caleg koruptor." width="100%">
<figcaption>Petugas memperlihatkan proses percetakan surat suara. KPK menyerukan publik untuk tidak memilih caleg koruptor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan langkah berani. Hari ini mereka akan mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang pernah mendekam di penjara. Baik karena kasus korupsi maupun perkara lainnya. Sedianya publikasi itu dilakukan kemarin (29/1). Namun, agenda tersebut batal lantaran hingga tadi malam Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait laporan kuasa hukum calon anggota DPD Oesman Sapta Odang yang gagal masuk daftar calon tetap (DCT). Arief menjelaskan, publikasi itu merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Dalam UU tersebut, caleg yang pernah dipidana dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara diberi persyaratan tambahan. Mereka wajib mengumumkan status mereka sebagai mantan terpidana kepada publik. "KPU menegaskan (aturan, Red) itu sebetulnya," ucapnya. Di awal mencuatnya kasus caleg eks koruptor pada Agustus 2018, KPU didorong untuk mengumumkan status para caleg itu di surat suara. Atau setidaknya di setiap TPS sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Namun, KPU menolak usul tersebut dan menyatakan bahwa yang paling mungkin adalah memajang identitas mereka di laman KPU. Yang jelas, lanjut Arief, hal itu semata-mata bertujuan mengakomodasi kepentingan publik. Menurut dia, publik berhak tahu latar belakang para caleg, termasuk yang pernah dipidana. "Ini bagian dari keterbukaan informasi, jadi tidak masalah," lanjut mantan komisioner KPU Jatim tersebut. Secara keseluruhan, jumlah mantan terpidana yang wajib publikasi diperkirakan lebih dari 200 orang. Dari jumlah itu, ada 46 caleg mantan koruptor. Terdiri atas 40 caleg dan 6 calon anggota DPD. Untuk caleg, Golkar menjadi juaranya dengan delapan eks koruptor. Disusul Gerindra dengan enam bekas koruptor. KPU sempat mencantumkan larangan bagi eks koruptor untuk nyaleg atau menjadi calon anggota DPD di peraturan KPU. Namun, sejumlah eks koruptor menggugat PKPU itu di Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, pasal larangan tersebut dianulir MA sehingga para mantan koruptor bisa masuk DCT. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus mengapresiasi langkah KPU yang memilih mengumumkan caleg eks koruptor itu. "Saya kira bagus kalau KPU akhirnya merealisasikan niat tersebut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK kemarin. Dalam pileg yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres, sambung Febri, KPK menilai masyarakat memang harus diberi tahu bagaimana track record calon wakil mereka di parlemen. "Agar pemilih benar-benar tahu latar belakang calon yang akan mereka pilih," imbuhnya. Dengan demikian, caleg yang pernah berurusan dengan korupsi tidak terpilih lagi menjadi wakil rakyat. Apalagi, korupsi yang melibatkan orang-orang di parlemen tidak sedikit. Febri menyampaikan, instansinya sudah berkali-kali menindak pimpinan maupun anggota DPR. Pun demikian pimpinan dan anggota DPRD. "Jangan sampai kemudian di tahun 2019 terpilih lagi orang-orang yang pernah melakukan korupsi," tutur dia. Dukungan senada disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Dia mengatakan, pada prinsipnya KPU tidak boleh melarang orang memilih kandidat hanya karena mereka mantan terpidana kasus kejahatan. Namun, pengumuman itu bisa menjadi referensi efektif bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. Kebijakan publikasi semacam itu tidak ada pada periode-periode pemilu sebelumnya. Karena itu, pihaknya juga setuju bila KPU memermanenkan pengumuman tersebut dengan memajangnya di website KPU. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses kapan pun. Khusus untuk caleg eks koruptor, Adnan mengingatkan bahwa mereka sudah terbukti melanggar sumpah jabatan. Juga melanggar janji kampanye sendiri. "Berarti sebenarnya secara moral dan etik mereka sudah semestinya tidak menjadi pejabat publik," tegasnya. Adnan menambahkan, secara alamiah, setiap kekuasaan itu cenderung korup. Mudah disalahgunakan. Karena itu, sudah seharusnya kekuasaan diserahkan kepada orang-orang yang secara etik dan moral terlegitimasi untuk memegangnya. Bukan kepada mereka yang pernah mengkhianati sumpah dan janji sebagai pejabat publik. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mendukung upaya KPU. "Kalau diumumkan ya berarti itu kan janji KPU juga bahwa akan memberi tanda (pada caleg napi koruptor, Red)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin. Lebih lanjut JK menuturkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dengan pemberian tanda mantan koruptor untuk caleg, tentu calon pemilih bisa diberi pandangan saat mencoblos. "Jadi, dalam pemilu kan semua memilih yang terbaik. Karena terpidana tentu ada catatannya. Tinggal masyarakat memilih atau tidak," ujarnya. Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo juga mendukung langkah KPU mengumumkan para caleg berstatus mantan napi. Firman mengaku sejak awal mendorong KPU melalui PKPU-nya untuk mengumumkan caleg mantan napi kepada publik. Namun, ketika itu KPU tetap mengatur larangan yang akhirnya dibatalkan Bawaslu. ''Nggak masalah (diumumkan), itu demi mengedepankan transparansi,'' kata anggota Komisi II DPR tersebut. Namun, Firman meminta KPU tidak setengah-setengah. Firman mendorong KPU mengumumkan semua caleg yang berstatus mantan napi, tidak hanya dari kasus korupsi. ''Semua harus diumumkan, baik yang mantan napi kejahatan seksual, narkoba, maupun korupsi,'' tegasnya. Terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut positif keputusan KPU untuk mengumumkan caleg mantan napi. Bukan hanya caleg koruptor, Muzani mendukung jika pengumuman KPU juga dilakukan terhadap caleg mantan napi dengan latar belakang lain. "Tidak apa-apa, bagus. Sebenarnya kan dari CV bisa ditelusuri," katanya kepada wartawan. Meski demikian, tutur Muzani, KPU juga harus memberikan jaminan. Kendati caleg bekas napi itu diumumkan, hak mereka untuk memilih maupun dipilih pada 17 April nanti tidak hilang. "Setiap orang setara di mata hukum. Jangan ada perlakuan istimewa, berbeda, dan diskriminatif," tutur wakil ketua MPR tersebut.&nbsp;

KPK: Jangan Pilih Mantan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/parpol-ngotot-calonkan-eks-koruptor-ini-3-alasan-utamanya_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Titi menyebut pendanaan menjadi salah satu alasan parpol, ngotot mencalonkan seorang eks koruptor di Pileg 2019." width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Titi menyebut pendanaan menjadi salah satu alasan parpol, ngotot mencalonkan seorang eks koruptor di Pileg 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019, terus menuai perdebatan dari berbagai pihak. Merujuk data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sudah ada 38 nama caleg mantan napi korupsi yang mencuat dan diusung dari 12 partai. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini membeberkan tiga alasan mengapa parpol masih tetap mencalonkan mantan napi korupsi. Menurutnya, 38 mantan napi korupsi yang dicalonkan merupakan bagian dari orang kuat di dalam partainya. Bahkan, kata Titi, terlibat dalam menentukan recruitment di parpol tersebut. "Mereka orang kuat distruktur partai. Mereka ikut menentukan rekrutmen yang ada di partai politik," imbuhnya saat ditemui di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (25/9). Tak hanya itu, sebut Titi, faktor popularitas yang melekat dalam diri mantan napi korupsi tersebut menjadi pertimbangan lain. Kendati berstatus mantan koruptor, mereka bisa memberikan dampak elektoral bagi parpol. "Ambang batas parlemennya naik, pemilunya serentak, partai politiknya tambah banyak. Figur populer ini selalu bisa mengkontruksi opini publik dengan mendekatkan playing victim atau mereka adalah korban. Korban hirarki politik. Bahkan narasi-narasi Tuhan saja maha pemaaf, kenapa manusia tidak?, terus digaungkan," sebutnya. Kemudian, Titi juga mengatakan adanya sumber daya pendanaan yang dimiliki orang-orang tersebut. Mereka berkontribusi bagi kerja untuk memenangkan hati masyarakat. "Mereka punya sumber daya ntuk parpol, khususnya sumber daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang bisa bermanfaat bagi elektoral," tuturnya. Untuk itu, Titi menilai pada 38 mantan napi korupsi yang tetap akan dicalonkan karena kuat pada struktural partai. Ditambah lagi populer dan punya sumber daya jejaring luas. "Jadi tiga alasan ini bertemu dengan pendekatan pragmatif partai. Karena kan partai ingin menang. Jadi partai ingin menang lalu ada partai ada tiga alasan itu bertemulah simbiosis mutualisme diantara para mantan napi korupsi dengan partai politik," tutupnya.

Parpol Ngotot Calonkan Eks Koruptor, Ini 3 Alasan Utamanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg koruptor

Berita Terkini