<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/1-tewas-saat-motor-lepas-kendali-dan-masuk-jurang-ini-penyebabnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi korban meninggal akibat kecelakaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban meninggal akibat kecelakaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang Caleg DPRD Sragen dari partai Golkar, Sugimin, 52, ditemukan meninggal di Wonogiri, Selasa (16/4). Warga yang diketahui tinggal di Karangnongko RT 10 RW 03, Masaran, Sragen itu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/04/2019/seluruh-smp-di-solo-laksanakan-unbk/">ditemukan sekarat</a> di Jalan Kepodang Lingkungan Kampung Sukorejo Rt 04 /RW 10 Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, tepat di depan SMPN 1.  Saat ditemukan warga, Mobil Isuzu Panther Turbo, uang dan gawai milik korban hilang. Diduga, Sugimin merupakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/04/2019/seluruh-smp-di-solo-laksanakan-unbk/">korban tindak kejahatan. </a>  Berdasarkan informasi yang didapatkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/04/2019/seluruh-smp-di-solo-laksanakan-unbk/">JawaPos.com</a>, korban kali pertama ditemukan warga sekira pukul 00.30 WIB. Saat ditemukan, korban tergeletak di pinggir jalan. Warga yang melihat langsung berupaya membawanya ke rumah sakit dr Soediran Mangun Sumarso. Tetapi, nahas nyawa korban tidak tertolong.  "Berdasarkan keterangan para saksi saat ditemukan korban masih <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/04/2019/seluruh-smp-di-solo-laksanakan-unbk/">dalam kondisi hidup</a>, tapi saat perjalanan ke rumah sakit nyawanya tidak bisa diselamatkan," kata Kasatreskrim Polres Wonogiri, AKP Aditya Mulya.  Mantan Kapolsek Pasar Kliwon itu menambahkan, saat ditemukan korban masih mengenakan baju dengan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/04/2019/seluruh-smp-di-solo-laksanakan-unbk/"> logo partai Golkar</a>. Selain itu, saat dilakukan pengecekan ditemukan kartu tanda anggota (KTA) DPRD Sragen periode 2014-2019. Tetapi, Aditya menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban.  "Tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan," katanya. Meski begitu, Kasatreskrim menyampaikan, ada dugaan bahwa Sugimin merupakan korban tindak kejahatan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/04/2019/seluruh-smp-di-solo-laksanakan-unbk/">pencurian dengan pemberatan.</a> Hal ini diperkuat dengan raibnya sejumlah barang milik korban. Diantaranya, mobil, gawai dan juga sejumlah uang.

Caleg Golkar Sragen Ditemukan Meninggal di Wonogiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/garis-polisi.jpeg" alt="Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon legislatif (caleg) DPRD I Bangka Belitung dari Partai Golkar bernama Djunaidi H Thalib ditemukan tak bernyawa di kamar Hotel New Idola, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (9/4). Korban diduga meninggal dunia karena penyakit jantung.  Kapolsek Matraman, Kompol Warsito mengatakan jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas hotel saat hendak merapihkan kamar nomor 503. Djunaidi menginap dihotel tersebut sehari sebelum ditemukan tidak bernyawa.  "Jadi ketika petugas dari hotel mengecek ke ruangannya, korban sudah dalam posisi tersandar meninggal, tersandar di kursi. Sekira pukul 13.30 siang tadi. Yang meninggal ini anggota Dewan dari Provinsi Babel atas nama Djunaidi Thalib," kata Kompol Warsito saat dihubungi, Selasa (9/4).  Aparat kepolisian sudah meminta keterangan anak korban. Ternyata korban memiliki riwayat penyakit jantung. Tak hanya itu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski begitu, jasad korban telah dibawa guna diperiksa penyebab pasti kematiannya.  "Meninggalnya diduga karena penyakit jantung, jadi dari keluarganya menyampaikan bahwa bapaknya mempunyai riwayat penyakit jantung," pungkasnya.

Caleg Golkar Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Hotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-dengan-jokowi-15-caleg-golkar-aceh-dukung-prabowo-sandi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pilpres 2019</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon legislatif dari partai Golkar menyatakan gabung Go Prabu dan akan memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Provinsi Aceh. "Insya Allah bulan januari ini ada sekitar 15 caleg partai golkar yang akan bergabung dengan Go Prabu. Menyusul caleg yg lain bulan februari dan maret 2019," ujar Muhammad Taufik Kordinator Daerah Go Prabu Aceh, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (5/1). Menurut Taufik, ini kado awal tahun buat Golkar, khususnya kado indah buat Partai Golkar di Aceh. Sehingga harus di jaga dan menangkan bersama bersama ujar Caleg Golkar Aceh timur tersebut. "Provinsi Aceh ini adalah tanah para ulama, wajar dan harus rakyat Aceh ikuti imbauan ulama soal capres cawapres. Prabowo sandi adalah pilihan ulama. Kami sebagai rakyat akan berjuang total memenangkan Prabowo-Sandi," katanya. "Apalagi rakyat juga tahu banyak janji politik Jokowi yang tidak dilaksanakan plus masyarakat yang makin susah era Jokowi ini," tambahnya. Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aceh timur tersebut berharap Partai Golkar perlu mendukung penuh langkahnya. Karena ini demi kemenangan Golkar dan Prabowo sandi di provinsi Aceh. Sekadar informasi, Go Prabu adalah perkumpulan para caleg Partai Golkar yang setia dan mendukung dan memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

Kecewa dengan Jokowi, 15 Caleg Golkar Aceh Dukung Prabowo-Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/caleg-golkar-kpk-juga-tak-perlu-dapat-gaji-kalau-tak-capai-target_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Partai Golkar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Partai Golkar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan supaya DPR tidak mendapat gaji. ini akibat dinilai malas dalam menyelesaikan undang-undang (UU). Menanggapi hal tersebut, pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengaku setuju dengan adanya usulan tersebut. Namun ide itu juga berlaku ke semuanya lembaga-lembaga. Jangan hanya DPR saja. &lrm;"Aku setuju saja kalau ada usulan itu&lrm;. Tapi ide seperti itu harus dibikin standar, mulai dari presiden dan semua pejabat negara, sampai ke bupati kalau tidak mencapai terget," ujar Salang dalam diskusi di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (8/12). "Artinya pendapatan itu disesuaikan dengan produktivitas. Saya kira itu ide yang baik. Tapi ini dibikin standar untuk semuanya ke lembaga negara," tambahnya. Calon legislatif DPR Partai Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini menambahkan, pimpinan KPK kalau perlu juga tidak mendapatkan gaji &lrm;apabila target perkara yang sampai saat ini mangkrak tidak juga diselesaikan. Sehingga itu menjadi adil bagi semua pihak. "Termasuk KPK juga. Jadi kalau perkara sekian yang ditangani tidak tercapai ya tidak terima gaji. Jadi bikin kayak gitu," katanya. &lrm;Dengan demikian tidak mendapat gaji ini akan menjadikan semua lembaga rajin atau produktif dalam menyelesaikan target.&lrm; Bukan hanya dibebankan kepada DPR saja. "Kalau bikin gitu jadi ini menjadi menarik. Sehingga siapapun orang yang siap menjadi pejabat negara punya alat ukur yang jelas dalam menentukan capaian-capaian dalam setiap pekerjaan," ungkapnya. &lrm;Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyinggung soal integritas anggota DPR dalam menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU). Menurut dia, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji. Sementara data dari Formappi dari 24 RUU yang semestinya dibahas di DPR pada masa sidang I tahun 2018/2019 hanya 16 yang masuk tahap pembahasan. Kemudian hanya tiga yang berhasil disahkan menjadi UU.

Caleg Golkar: KPK Juga Tak Perlu Dapat Gaji Kalau Tak Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/airlangga-para-caleg-bisa-bilang-presiden-jokowi-partainya-golkar_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Kalimantan Barat digadang menjadi basis kemenangan Partai Golkar dan pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kalbar merupakan salah satu provinsi yang diandalkan menjadi lumbung suara terbesar dalam Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat Pengukuhan Bappilu Kalbar dan Pelepasan Caleg se-Kalbar, Sabtu (17/11). Menurut dia, setelah Jawa Barat Golkar menargetkan Kalbar bisa juara satu. &ldquo;Yang ada di Kalimantan Barat, kita harus jadi nomor 1,&rdquo; kata Airlangga. Dia mengingatkan, kampanye pilpres dan pileg harus dilakukan bersamaan dan secara maksimal. Sebab, secara nasional, Golkar menargetkan mendapatkan 110 kursi atau 18 persen. "Dari jumlah tersebut Provinsi Kalbar DPR RI nya akan naik 300 persen dari 1 orang menjadi 3 orang,&rdquo; kata dia. Dia menegaskan, akan mempersiapkan kampanye untuk pileg para calon yang diusung. Pola masyarakat untuk masuk ke dalam bilik suara sudah disimulasi dengan 5 kertas suara 1 orang. Kalau melihat dan mencari nama itu membutuhkan waktu lebih dari 3 menit. Sehingga tentu akan menyulitkan. "Untuk itu, masyarakat yang ingin praktis, kita bisa bilang Presiden Jokowi Partainya Golkar. Sehingga dengan demikian, suara Partai Golkar bisa meningkat,&rdquo; katanya. Dia kembali menjelaskan, jumlah suara yang mencoblos nama maupun yang mencoblos partai akan sama-sama mendukung untuk mendapat kenaikan suara Golkar di Kalimantan Barat. Dalam pelantikan Bappilu, Partai Golkar menargetkan 110 kursi atau 18 persen dan target ini akan dibagi dalam beberapa provinsi. Khusus di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk Pemilu mendatang, diharapkan bisa mendapatkan 3 kursi dari provinsi Kalimantan Barat menjadi anggota DPR di senayan. Sedangkan wilayah provinsi menjadi 13 Kursi. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Ria Norsan mengatakan, menjadi seorang caleg juga harus punya kemampuan dan punya jaringan. Dia mengingatkan Caleg harus berinteraksi langsung dengan masyarakat. "Karena itu penting. Buktikan dulu baru menang. Harus dengan santun, yakni menggunakan politik yang santun, sehingga masyarakat menjadi simpatik dengan kita," tambahnya.

Airlangga: Para Kader Bisa Bilang Presiden Jokowi Partainya Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kader-golkar-yang-dukung-prabowo-sandi-cuma-dua-orang-caleg-cadangan_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Golkar yang juga juru bicara pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar yang juga juru bicara pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemunculan Go Prabu (Golkar Prabowo - Uno) yang dideklarasikan sejumlah caleg partai berlambang beringin itu langsung menuai reaksi dari para elite parpolnya. Salah satunya Ace Hasan Syadzily. Ketua DPP Partai Golkar yang juga juru bicara pasangan Jokowi-Ma'ruf itu menegaskan, hanya ada dua calon anggota legislatifnya yang mendukung Prabowo-Sandi. "Katanya banyak orang. Tapi setelah dicek, ternyata itu cuma dua caleg. Pertama adalah Cupli Risman caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 10. Jadi bukan caleg utama dia masuk cadangan. Kedua Fadli Alimin caleg DPR nomor urut 7 dapil Jawa Timur," ujar Ace di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (25/9). Ace juga mengaku tidak tahu detail alasan sejumlah kader Partai Golkar yang menolak mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, menurutnya sikap yang mereka lakukan bukanlah keputusan partai. Sebab Golkar sudah tegas mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. &lrm;"Kami juga heran, tiba-tiba ada caleg Golkar yang berbeda sikap politik. Jadi oleh karena itu sama sekali tidak mewakili Golkar. Anggap saja tidak ada," tegasnya. Diketahui, &lrm;Golkar sudah secara sah mendukung Jokowi lewat rapimnas dan munaslub 2017. Bahkan dukungan ke Jokowi sudah disetujui oleh DPD I, DPD II dan DPP Partai Golkar.&nbsp; Lebih lanjut Ace juga mengaku akan segera memanggil dua kadernya tersebut yang 'membelot' menolak mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. "Golkar akan memanggil yang bersangkutan dua orang itu. Nanti majelis etik partai yang menyelesaikan&lrm;," pungkasnya. Sebelumnya sejumlah caleg Partai Golkar membentuk Go Prabu dengan mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Crowne, Setiabudi, Jakarta pada Senin (24/9).

Kader Golkar yang Dukung Prabowo-Sandi Cuma Dua Orang Caleg Cadangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/calegnya-dukung-prabowo-sandi-golkar-kita-anggap-angin-lalu-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Prabowo-Sandiga Uno" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Prabowo-Sandiga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar akhirnya angkat suara mengenai keputusan sejumlah calegnya yang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandi. Diketahui mereka menamakannya sebagai Go Prabu atau kependekan dari Golkar Prabowo Uno. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly mengaku telah mengidentifikasi beberapa nama yang terlihat dalam video yang beredar di media sosial tersebut. Dia bilang, hanya dua caleg yang benar-benar terdaftar di Golkar. "Hanya ada dua calegnya, satu saudara Zufri Isman, dia adalah caleg DPRD DKI, itu pun caleg cadangan dan dia nomor 10. kedua adalah Fadli Alimin, dia adalah caleg DPR RI Jatim 5 kalau enggan salah dan nomor 7," kata Ace di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9). Atas dasar itu, Ace menegaskan, kedua caleg tersebut dinilai tak dapat merepresentasikan suara partai Golkar yang telah mendukung Jokowi-Ma'ruf. Dia pun menganggap dukungan itu sebagai 'angin lalu' saja. "Saya katakan ini anggap angin lalu saja. Kenapa? karena tidak mencerminkan sama sekali sikap resmi partai, sikap resmi partai memutuskan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden 2019 berdasarkan hasil munaslub tahun 2017 yang didukung oleh semua Ketua DPD kabupaten kota se-Indonesia dan DPD provinsi, dan dewan pembina dewan kehormatan maupun dewan pakar," ungkapnya. Di sisi lain, Ace menambahkan, pihaknya akan memanggil kedua caleg tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Begitu pula sanksi yang akan diberikan oleh partai Golkar. "Nanti majelis etik akan memanggil mereka dan dimintai klarifikasi," pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah caleg partai Golkar mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandi. Mereka yang bergabung dalam forum itu menyebutnya Go Prabu atau kependekan dari Golkar Prabowo Uno. Padahal sejak awal, partai berlambang beringin itu sudah mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. "Kami deklarasi GO Prabu karna kondisi partai golkar yang sama sekali tidak diuntungkan dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf," ujar Kordinator Nasional Forum Caleg Partai Golkar pendukung Prabowo-Sandi, Cupli Risman di hotel Crown Plaza Jakarta. Cupli menjelaskan, figur Prabowo Subianto lebih pas untuk didukung karena secara idiologis dan kultural mempunyai hubungan yang kuat dan dekat dengan partai Golkar. Bahkan, Cupli yang merupakan mantan Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengatakan, melorotnya suara partai Golkar hingga menjadi partai papan tengah itu karena imbas dukungan pada Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. "Kita tentu tidak ingin suara Golkar terus merosot. Karena itu kami percaya bahwa sudah saatnya Go Prabu dimunculkan," ujar caleg Golkar DPRD DKI Jakarta itu.

Calegnya Dukung Prabowo-Sandi, Golkar: Kita Anggap Angin Lalu Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-daftarkan-eks-napi-koruptor-jadi-caleg-dpr-ri_m_229303.jpg" alt="ILUSTRASI: Peraturan KPU yang melarang napi eks koruptor nyaleg ramai-ramai digugat ke MA. Sedikitnya ada lima orang menggugat peraturan itu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Peraturan KPU yang melarang napi eks koruptor nyaleg ramai-ramai digugat ke MA. Sedikitnya ada lima orang menggugat peraturan itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Harian Partai Golkar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/07/2018/558-caleg-perempuan-ramaikan-pileg-dprd-jateng-2019" target="_blank">Jawa Tengah</a>, Iqbal Wibisono membenarkan dirinya didaftarkan oleh partainya sebagai bakal <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/07/2018/kpu-tidak-ada-bacaleg-mantan-napi-di-jateng" target="_blank">calon legislatif</a> DPR RI. Namun, pendaftarannya tak berjalan mulus lantaran dirinya pernah terganjal kasus korupsi. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, ada tiga kasus yang membuat eks narapidana dilarang nyaleg. Salah satunya adalah kasus korupsi. Iqbal diketahui pernah divonis satu tahun penjara karena dinyatakan terlibat korupsi dana bansos Jateng untuk Kabupaten Wonosobo tahun 2008. Vonis itu memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga namanya terancam dicoret dari daftar bacaleg. "PKPU sungguh sangat tidak adil terhadap mantan napi. Padahal saya sudah menjalani pemasyarakatan secara baik, masa' saya harus dihukum kembali dengan PKPU?" ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/7). Ia merasa dengan adanya PKPU tersebut, hak politiknya sudah dilanggar. Iqbal menganggap peraturan ini bertentangan dengan UU Pemilu. "Hak politik seorang warga negara itu bisa dihapus atau hilang itu kalau ada UU yg mengaturnya dan karena Putusan Pengadilan," tambahnya. Untuk diketahui, saat ini peraturan KPU yang melarang napi eks koruptor nyaleg ramai-ramai digugat ke MA. Sedikitnya ada lima orang menggugat peraturan itu. Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily sendiri telah membenarkan bahwa pihaknya mendaftarkan Iqbal ke KPU untuk menjadi caleg pada Pileg 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 6. Selain itu, diketahui ada pula nama Ketua DPD I Golkar Aceh, TM Nurlif, yang juga pernah terjerat kasus serupa. Ace mengungkapkan bila pihak partai sulit untuk tidak menyertakan kedua nama ini dari daftar bakal caleg. Salah satunya alasannya adalah Iqbal maupun Nurlif merupakan ketua DPD I Partai Golkar di daerah masing-masing. Menurutnya, meski keduanya merupakan mantan napi korupsi, Golkar tetap mempersilakan Iqbal dan Nurlif mendaftar lantaran dinilai memiliki hak selama PKPU masih dalam uji materi di Mahkamah Agung (MA). Ace menyebut hasil rapat pimpinan DPR dengan KPU menyatakan napi eks koruptor bisa mendaftar sebagai bacaleg selama MA belum mengeluarkan keputusan atas uji materi PKPU.

Golkar Daftarkan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bacaleg-perempuan-golkar-jatim-capai-425-persen_m_228384.jpg" alt="Pengurus DPD Golkar Jatim mendaftarkan bacaleg ke KPU Jatim, Selasa (17/7)." width="100%">
<figcaption>Pengurus DPD Golkar Jatim mendaftarkan bacaleg ke KPU Jatim, Selasa (17/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Parati Golkar Jawa Timur (Jatim) resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Total ada 120 bacaleg yang didaftarkan. Golkar sengaja memilih mendaftar pada hari terakhir lantaran masih menunggu penyempurnaan beberapa berkas pendaftaran. "Sebenarnya kami sudah siap mendaftar beberapa waktu yang lalu. Tapi untuk memaksimalkan potensi yang ada dan menghindari kekurangan, sehingga kami mengambil opsi di hari terakhir," kata Sekretaris DPD Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak usai pendaftaran di Kantor KPU Jatim, Selasa (17/7). Anggota DPRD Jatim itu menambahkan, seluruh persyaratan pendaftaran sudah rampung. Termasuk syarat 30 persen kuota perempuan. Bahkan secara keseluruhan dari 14 daerah pemilihan (dapil), jumlah bacaleg perempuan mencapai 42,5 persen. "Jadi ini sudah melebihi dari amanat undang-undang. Bahkan di Kediri mencapai 66 persen," imbuh Sahat. Dari jumlah bacaleg perempuan, sebagian berasal dari kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Masuknya kader Muslimat NU sebagai bentuk komitmen sebagai partai pengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2018. Khofifah sendiri merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU. "Unsur Muslimat juga ada tersebar dibeberapa dapil. Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pengusung Bu Khofifah dan Mas Emil," ungkap Sahat. Sebagai partai pengusung, Sahat berharap kemenangan Khofifah-Emil ini bisa memberikan efek elektoral yang positif bagi perolehan suara Golkar di Pileg 2019. Sebab selama ini hubungan Golkar dengan Muslimat NU cukup baik. "Terima kasih kalau Bu Khofifah, nanti memberikan efek positif bagi Partai. Istilahnya Khofifah Effect, ya," tukas Sahat. Sementaraa saat pendaftaran, Sahat didampingi beberapa pengurus DPD Golkar Jatim. Di antaranya Fredy Purnomo, Kodrat Sunyoto, Harun Al Rasyid, dan jajaran pengurus lainnya. Mereka diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Eko Sasmito dan Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto.

Bacaleg Perempuan Golkar Jatim Capai 42,5 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg golkar

Berita Terkini