<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/Aksi-Kawal-Pemilu-Berintegritas-Fedrik-Tarigan-1-3260364912.jpg" alt="Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Dalam aksinya mereka memprotes PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Nomor 11 Ta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Dalam aksinya mereka memprotes PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Nomor 11 Ta</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengungkapkan data calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidama yang masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. KPU menyebut ada 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota KPU Idham Holik menjelaskan, para caleg mantan terpidana yang masuk ke dalam DCS Pemilu 2024 sudah melewati masa jeda lima tahun setelah dinyatakan bebas murni. Ia memastikan, itu sesuai aturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka mantan terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022,&rdquo; kata Idham kepada wartawan, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Adapun 52 caleg DPR RI yang merupakan mantan terpidana di antaranya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Susno Duadji dari PKB Dapil Sumsel II Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">2. H. Huzrin Hood dari PKB Dapil Kepri Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">3. Ali Maskur Masduqi dari PKB Dapil Jateng VIII Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">4. Rino Lande dari PKB Dapil Jatim V Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">5. Abdul Halim dari PKB Dapil Bali Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">6. Yansen Akun Effendy dari PKB Dapil Kalbar II Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">7. Syaifur Rahman dari Partai Gerindra Dapil Jatim IV Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">8. H. Amry dari Partai Gerindra Dapil Sulsel II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">9. Asep Ajidin dari PDI Perjuangan Dapil Sumbar II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">10. H. Mochtar Mohamad dari PDI Perjuangan Dapil Jabar V Nomor Urut 3.</div> <div dir="auto">11. Rokhmin Dahuri dari PDI Perjuangan Dapil Jabar VIII Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">12. H. M. Al Amin N. Nasution dari PDI Perjuangan Dapil Jateng VII Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">13. H. Teuku Muhammad Nurlif dari Partai Golkar Dapil Aceh I Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">14. Syahrasaddin dari Partai Golkar Dapil Jambi Nomor Urut 6.</div> <div dir="auto">15. H. M. Syarif Hidayat dari Partai Golkar Dapil Sumsel I Nomor Urut 8.</div> <div dir="auto">16. Wendy Melfa dari Partai Golkar Dapil Lampung I Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">17. M. Iqbal Wibisono dari Partai Golkar Dapil Jateng I Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">18. Mashur dari Partai Golkar Dapil Kalbar II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">19. A. M. Nurdin Halid dari Partai Golkar Dapil Sulsel II Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">20. Haris Andi Surahman dari Partai Golkar Dapil Kalbar II Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">21. Bernard Sagrim dari Partai Golkar Dapil Papua Barat Daya Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">22. H. Abdillah dari Partai NasDem Dapil Sumut I Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">23. Budi Antoni Aljufri dari Partai NasDem Dapil Sumsel II Nomor Urut 9.</div> <div dir="auto">24. Eep Hidayat dari Partai NasDem Dapil Jabar IX Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">25. R. Dikdik Darmika dari Partai NasDem Dapil Jabar XI Nomor Urut 9.</div> <div dir="auto">26. Sani Ariyanto dari Partai NasDem Dapil Jateng VIII Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">27. Krisna Mukti dari Partai NasDem Dapil Jatim I Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">28. Sungkono Ari Saputro dari Partai Buruh Dapil Jatim I Nomor Urut 8.</div> <div dir="auto">29. Rosalina Kase dari Partai Buruh Dapil NTT II Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">30. Iwan Krisnanto dari Partai Buruh Dapil Kalteng Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">31. H. A. Munir dari PKS Dapil Kalbar I Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">32. Sumiadi dari Partai Hanura Dapil Kep. Babel Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">33. H. Idham Cholid dari Partai Hanura Dapil Jateng VI Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">34. Muhamad Zainal Laili dari Partai Hanura Dapil Jatim IV Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">35. Sandi Suwardi Hasan dari Partai Hanura Dapil Jatim IV Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">36. Wa Ode Nurhayati dari Partai Hanura Dapil Sultra Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">37. Arnikeb Eben Tung Sely dari Partai Garuda Dapil NTT I Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">38. M. Rasyid Rajasa dari PAN Dapil Jabar I Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">39. Nurul Qomar dari PAN Dapil Jabar VIII Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">40. H. M. Mujiono dari PAN Dapil Jatim V Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">41. Rudy dari PAN Dapil Kalbar II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">42. Evy Susanti dari Partai Demokrat Dapil Jabar III Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">43. Lukas Uwuratuw dari Partai Demokrat Dapil Maluku Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">44. H. Thaib Armaiyn dari Partai Demokrat Dapil Malut Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">45. Agus Kamarwan dari PSI Dapil NTB II Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">46. Vicky Prasetyo dari Perindo Dapil Jabar VI Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">47. Muhajir dari Perindo Dapil Jateng VIII Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">48. Hendra Karianga dari Perindo Dapil Malut Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">49. Soleman Sikirit dari Perindo Dapil Papua Barat Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">50. M. Madini Farouq H dari PPP Dapil Jatim IV Nomor Urut 3.</div> <div dir="auto">51. Djainudin dari PPP Dapil NTT II Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">52. Irsyadul Fauzi dari Partai Ummat Dapil Sumbar I Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012890979/walkot-bima-dikabarkan-jadi-tersangka-ruang-kerjanya-digeledah-kpk">Walkot Bima Dikabarkan jadi Tersangka, Ruang Kerjanya Digeledah KPK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kemudian, 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana yakni:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Edi Agusdin dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 6.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">2. Patrice Rio Capella dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 10.</div> <div dir="auto">3. Cinde Laras Yulianto dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Urut 3.</div> <div dir="auto">4. Petrus Hilman dari Dapil Jambi, Nomor Urut 14.</div> <div dir="auto">5. Dody Rondonumu dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">6. Emir Moeis dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 8.</div> <div dir="auto">7. Rendi Susiswo Ismail dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 16.</div> <div dir="auto">8. Ismeth Abdullah dari Dapil Kepulauan Riau, Nomir Urut 8.</div> <div dir="auto">9. Samson Yasir Alkatiri dari Dapil Maluku, Nomor Urut 13.</div> <div dir="auto">10. Muhaimin Yahya Mutawalli dari Dapil NTB, Nomor Urut 12.</div> <div dir="auto">11. Abd. Waris Halid dari Dapil Sulawesi Selatan, Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">12. Andi Baso Ryadi Mappasulle dari Dapil Sululawesi Selatan, Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">13. Eva Susanti H Bande dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 9.</div> <div dir="auto">14. Rinaldi Damanik dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 18.</div> <div dir="auto">15. Sabam Parulian Parsaoran Manalu dari Dapil Sumatera Utara, Nomor Urut 19.</div> <div dir="auto">16. Irman Gusman dari Dapil Sumatera Barat, Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Mereka mantan terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022,” kata Idham

KPU Beberkan 52 Caleg DPR RI dan 16 Caleg DPD RI Mantan Terpidana, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/warga-diminta-hati-hati-menentukan-pilihan-di-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat pemilih harus melihat rekam jejak caleg dan partai politik sebelum menentukan pilihan pada Pemilu 2019 mendatang. Sejumlah kalangan pun menyerukan agar pemilih berhati-hati menentukan pilihannya.<br /> <br /> Sebanyak 81 daftar caleg, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD mantan narapidana korupsi beserta partai politik pengusungnya yang telah diumumkan KPU dapat menjadi acuan dalam menilai rekam jejak.<br /> <br /> Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keterlibatan para caleg mantan narapidana korupsi tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya. Harusnya, kata dia, partai menjadi 'penjaga gerbang' untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi pemilu.<br /> <br /> "Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum. Nah, mestinya parpol sebagai penyaring betul-betul memastikan seleksi berbasi kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis," kata dia.<br /> <br /> Namun yang terjadi justru partai politik, selain NasDem dan PSI, malah mengusung caleg yang punya problem terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak membiarkan pemilih menghadapi risiko.<br /> <br /> Meski demikian, Titi tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana korupsi itu atau tidak. Menurut dia, dalam praktiknya ada beberapa mantan narapidana korupsi justru terpilih kembali.<br /> <br /> "Terhadap partai, ternyata memang tidak berhasil mengusung kader terbaiknya. Partai masih mencalonkan caleg yang memiliki potensi masalah dan memiliki risiko, bagaimanapun mereka pernah menjadi terpidana korupsi. Apalagi, jabatan yang mereka pilih berkaitan dengan uang negara," tuturnya.<br /> <br /> Titi pun mengapresiasi NasDem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi. Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum karena bisa membawa risiko bagi pemilih.<br /> <br /> "Jadi patut diapresiasi. Artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik," kata dia.<br /> <br /> Senada, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendukung sikap penyelenggara pemilu yang merilis partai politik yang masih menampung caleg eks koruptor. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara jelas partai yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan tidak.<br /> <br /> "Hal yang positif dari bentuk pelayanan infomasi bagi para pemilih. Jadi pemilih perlu banyak informasi sebelum memilih. Jadi dikeluarkannya daftar yang resmi maka semua pihak akan lebih lancar dan tanpa keraguan karena penyelenggara resmi membukanya," katanya.<br /> <br /> Hadar menambahkan, sebaiknya penyelenggara pemilu juga mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi di daerah. Alasannya, di beberapa daerah internet tidak mudah diakses karena keterbatasan jaringan.<br /> <br /> Intinya, lanjut dia, panitia pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih. Sehingga pemilih tidak gelap terhadap pilihan mereka.<br /> <br /> "Kita juga ingin memilih orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya," ucapnya.<br /> <br /> Sementara itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengatakan, integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritis dalam melihat rekam jejak mereka.<br /> <br /> Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan. Ia menyebut, berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, soal rekam jejak tak bisa dipandang enteng.<br /> <br /> “Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, juga berpotensi membuat masalah ketika sudah terpilih," paparnya<br /> <br /> Di sisi lain, partai politik harus semakin didorong untuk menampilkan calon legislatif yang betul-betul memiliki integritas yang baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak partai politik yang justru mencalonkan politisi yang memiliki rekam jejak buruk. Selain NasDem dan PSI, partai peserta Pemilu 209 masih mencalonkan orang-orang yang integritasnya meragukan karena pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Warga Diminta Hati-hati Menentukan Pilihan di Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-tak-sepakat-pesona-caleg-mantan-koruptor-tingkatkan-elektabilitas_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemilu 2019</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz tak sepakat dengan pendapat sejumlah petinggi partai politik (parpol). Sejumlah petinggi parpol pernah menyebut calon legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi juga memiliki basis massa atau modal sosial dalam menghadapi pemilu legislatif (Pileg).</p><br /> <p>Menurut Donal, tidak ada yang bisa memastikan seorang caleg eks koruptor terpilih karena tingginya tingkat elektabilitas. Sebab, tidak menutup kemungkinan adanya praktik jual beli suara antara caleg dan oknum penyelenggara pemilu.</p><br /> <p>"Belum tentu juga mantan narapidana kasus korupsi itu juga terpilih murni karena masyarakat memilihnya. Bisa juga karena terjadinya jual beli suara di level penyelenggara pemilu," ujar Donal, Senin (25/2).</p><br /> <p>Donal menjelaskan, praktik politik uang tidak hanya menargetkan masyarakat pemilih per individu. Menurutnya, praktik jual beli suara juga terjadi dalam jumlah besar yang melibatkan caleg dan oknum penyelenggara pemilu.</p><br /> <p>"Sekarang vote buying itu juga ada secara grosiran, membeli suara di akhir tapi mainnya dengan penyelenggara pemilu. Itu terjadi di daerah," kata Donal.</p><br /> <p>Oleh sebab itu, kata dia untuk mencegah politik uang terjadi, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.</p><br /> <p>Di sisi lain, sebut dia caleg mantan terpidana kasus korupsi tidak memiliki kesempatan untuk memanipulasi perolehan suara dengan menyuap penyelenggara pemilu.</p><br /> <p>"Maka hasil di TPS itu harus dipastikan pada level selanjutnya, di level KPPS, kecamatan sampai provinsi, karena di situ rawan terjadi perubahan hasil dan itu dilakukan bersama oknum penyelenggara pemilu," tutur Donal.</p><br /> <p>Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengakui adanya pertimbangan elektoral di internal partainya dalam pencalonan mantan terpidana kasus korupsi sebagai anggota legislatif.</p><br /> <p>Pasalnya, kata Rachland, tak menutup kemungkinan caleg-caleg eks koruptor tersebut sangat diterima di masyarakat. "Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya bicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa menaikkan kursi partai," tukas Rachlan Selasa (19/2).</p><br /> <p>Hal senada juga diungkapkan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Dia menuturkan bahwa caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi sebenarnya memiliki basis massa terkait pencalonannya.</p><br /> <p>Dengan demikian, kata Eddy, tidak heran jika partai juga memberdayakan caleg eks koruptor untuk mendulang elektabilitas pada pemilu legislatif.</p><br /> <p>"Bagaimanapun juga mereka itu kan punya basis, mereka punya massa, paling tidak punya modal sosial. Sehingga kalau mereka diberdayakan ya kenapa tidak," pungkas Eddy Rabu (20/2).</p>

ICW Tak Sepakat Pesona Caleg Mantan Koruptor Tingkatkan Elektabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/parpol-yang-tak-calonkan-eks-koruptor-perlu-diapresiasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan calon legislatif (caleg) eks narapidana korupsi. Langkah itu dianggap untuk menyelamatkan masyarakat supaya memilih wakilnya yang bersih pada Pemilu 2019 nanti.</p><br /> <p>Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, sikap KPU soal caleg eks koruptor perlu diapresiasi. "Sayangnya KPU enggak jadi menandai (di surat suara) mantan napi koruptor menjadi caleg," kata Pangi lewat keterangannya, Jumat (22/2).</p><br /> <p>Ke depannya, Pangi menyarankan KPU tak perlu lagi mengurus soal tersebut. KPU itu lebih baik fokus pada penyelenggaraan pemilu. Sebab, urusan mantan napi sudah pada wilayah hukum. Biarlah undang-undang yang menghambat mereka. "KPU fokus saja pada domain penyelenggara pemilu," imbuhnya.</p><br /> <p>Dari hasil pengumuman KPU itu, kata Pangi, parpol yang tidak mengusung caleg eks koruptor perlu diapresiasi. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Parpol itu dianggap punya iktikad baik sebagai peserta pemilu yang bersih.</p><br /> <p>"<a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/22/02/2019/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik" target="_blank">PSI</a> berupaya tidak menyajikan menu prasmanan mantan napi koruptor, pengkhianat rakyat kepada masyarakat," ucap&nbsp;direktur Eksekutif Voxpol Center and Research Consulting tersebut.</p><br /> <p>Namun demikian, dia mengingkatkan pada parpol yang saat ini memang tidak mengusung caleg eks koruptor. Tidak ada jaminan caleg yang bukan mantan koruptor tetap konsisten untuk tidak korupsi. Sebab godaan begitu besar ketika sudah memiliki kekuasaan.</p><br /> <p>"Parpol yang tidak ada caleg koruptornya kita apresiasi, namun apakah ada jaminan mereka tak bakal korupsi? Itu belum ada jaminan," ucap Pangi.</p><br /> <p>Sebaliknya dengan eks koruptor yang ikut jadi caleg, mereka tetap memiliki potensi kembali "mencuri" uang rakyat dan menjadi pengkhianat.</p>

Parpol yang Tak Calonkan Eks Koruptor Perlu Diapresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-umumkan-tambahan-eks-caleg-koruptor-begini-kata-kpk_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan&nbsp;tambahan caleg eks narapidana korupsi. KPK menilai langkah KPU bisa memberi informasi kepada masyarakat sebelum memilih caleg di bilik suara pada waktu pencoblosan.</p><br /> <p>"Kami menyambut positif, karena KPK ketika ditanya KPU sempat menyatakan bahwa untuk mewujudkan proses pemilu integritas agar masyarakat punya amunisi yang lebih, informasi yang lebih untuk menyaring dan memilih calon," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).</p><br /> <p>Menurutnya, apa yang dilakukan KPU itu salah satu bentuk mewujudkan pemilih integritas. Dia juga meminta kepada masyarakat berhati-hati dalam memilih anggota DPR, DPRD, atau DPD.</p><br /> <p>"Yang paling penting adalah imbauan membangun kesadaran kita semua, termasuk kita yang ada di sini sebagai pemilih, ya masyarakat sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih," jelasnya.</p><br /> <p>"Karena orang yang akan wakili kita di DPR, DPRD, DPD kalau hanya memilih berdasar uang yang diberikan, maka artinya pemilih juga kontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia lebih baik ke depan," tambahnya.</p><br /> <p>Oleh karena itu, mantan aktivis ICW meminta masyarakat perlu hati-hati memilih, dan pilihlah&nbsp;caleg yang punya rekam jejak dan tidak terkait korupsi.</p><br /> <p>Sebelumnya, KPU menyampaikan ada 32 nama baru caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Sebab, beberapa waktlu lalu baru ada 49 daftar caleg yang diumumkan, sehingga total terdapat 81 caleg, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD yang mantan napi koruptor.</p>

KPU Umumkan Tambahan Eks Caleg Koruptor, Begini Kata KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/parpol-didesak-cabut-dukungan-pada-caleg-mantan-napi-korupsi_m_.jpg" alt="Pengamat Hukum Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Emerson Yuntho</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan napi korupsi. Hasilnya, ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD. Adapun, 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan.</p><br /> <p>Mantan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai pencalonan mantan koruptor bukti integritas terhadap pemberantasan&nbsp;korupsi&nbsp;hanya di mulut saja. Dia menyarankan ada satu jalan kepada partai untuk membuktikan integritas antikorupsi.</p><br /> <p>Menurut pria yang akrab disapa Econ ini, partai bisa saja menarik dukungan secara politik kepada caleg yang kadung terdaftar dalam daftar calon tetap (DCT). Kendati sudah tak bisa ditarik, menurutnya partai bisa mendeklarasikan tidak mendukung calon legislatif itu.</p><br /> <p>"Paling tidak dideklarasikan orang ini dicabut, dicopot sebagai caleg pencalonannya. Bisa secara halus diminta mengundurkan diri atau dipecat aja," kata Econ, di Jakarta, Sabtu (2/2).</p><br /> <p>Dia menyayangkan masih ada partai meloloskan para mantan koruptor. Padahal, peraturan KPU melarang caleg koruptor telah dibatalkan bahkan partai juga sudah menandatangani pakta integritas bersama Badan Pengawas Pemilu. Pakta integritas tersebut langsung ditandatangani oleh ketua umum partai.</p><br /> <p>"Pakta integritas dilanggar oleh mereka sendiri," imbuh pengamat hukum tersebut.</p><br /> <p>Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, menyebut masalah ini berasal dari DPR. Di mana undang-undang pemilu dibuat di Senayan. Dia menduga ada kepentingan partai dibaliknya.</p><br /> <p>Karenanya pembatalan PKPU oleh Mahkamah Agung tak serta merta menjadi pangkal masalah. Karena MA memiliki ruang sempit untuk memutuskan berdasarkan UU yang ada.</p><br /> <p>Bivitri menilai cara yang tersisa untuk caleg eks koruptor ini dengan mempublikasikan ke publik, seperti di tempat pemungutan suara. Agar masyarakat tahu dan tidak memilih caleg tersebut.</p><br /> <p>"Jalan keluarnya publikasikan supaya enggak pilih mantan koruptor," pungkasnya.</p>

Parpol Didesak Cabut Dukungan pada Caleg mantan Napi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengamat-hukum-parpol-tak-pantas-daftarkan-caleg-mantan-napi-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Caleg Mantan Napi Korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Caleg Mantan Napi Korupsi</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com&nbsp;- Pengamat hukum&nbsp;Bivitri Susanti&nbsp;menyatakan tidak pantas partai politik mendaftarkan calon anggota legislatif mantan&nbsp;narapidana korupsi. Meski tidak melanggar undang-undang, langkah ini dinilai ada keterkaitan dengan etika.</p><br /> <p>"Menteri tidak boleh kalau dia dipenjara 5 tahun lebih. Sama juga dengan ASN (aparatur sipil negara). Nah, ini kan tidak logis, apakah anggota&nbsp;DPR&nbsp;lebih rendah daripada ASN, menteri, dan presiden?" ujar Bivitri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).</p><br /> <p>Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu menambahkan, peraturan yang berlaku menerangkan caleg mantan koruptor dapat maju jika memberitahu latar belakangnya kepada masyarakat. Namun, saat ini, pada kenyataannya tidak ada yang melakukan hal tersebut.</p><br /> <p>"Tapi kalau kita lihat undang-undang pemilihan umum kalau calon legislatif boleh saja jadi caleg ketika keluar dari penjara asal mereka mengumumkan, tapi kalau jadi presiden murni peraturannya tidak boleh," ucap Bivitri.</p><br /> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan partai politik.</p><br /> <p>Namun, bagi Bivitri, langkah itu tidak tepat lantaran tidak adanya yang menerangkan secara gamblang peraturan bagi mantan napi korupsi.</p><br /> <p>"Masalahnya undang-undang itu tidak lahir seperti kitab suci, nah itu selalu ada kepentingan," tuturnya.</p><br /> <p>Oleh karena itu, kata dia ada cara yang tersisa mengenai caleg eks koruptor ini, yaitu dengan mempublikasikan ke publik, seperti di tempat pemungutan suara. Agar masyarakat tahu dan tidak memilih caleg tersebut.</p><br /> <p>"Jalan keluarnya publikasikan supaya enggak pilih mantan koruptor," tukasnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Pemilu 2019 diikuti 49 mantan napi korupsi. Sebanyak 40 orang di antaranya adalah caleg&nbsp;DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sembilan lainnya adalah caleg DPD.<br />&nbsp;<br />Dari data yang dikeluarkan KPU, hanya empat partai politik yang bebas dari caleg koruptor, yakni NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Golkar dan Gerindra menjadi partai politik paling banyak membolehkan eks napi korupsi&nbsp;nyaleg. Golkar punya delapan caleg, sedangkan Gerindra enam caleg eks koruptor.<br />&nbsp;<br />Bahkan, menurut KPU masih membuka peluang angka itu bertambah. Sejauh ini KPU masih mendata kembali jumlah caleg eks napi koruptor ke KPU di daerah-daerah.</p><br /> <p></p><br /> <p><br /><br /></p>

Pengamat Hukum: Parpol Tak Pantas Daftarkan Caleg Mantan Napi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-umumkan-caleg-mantan-koruptor-begini-komentar-mahfud-md_m_.jpg" alt="Mahfud MD saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Mahfud MD saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama Calon Legislatif (Caleg) mantan narapidana korupsi. Hal ini dianggap penting sebagai informasi kepada rakyat selaku pemegang hak pilih.</p><br /> <p>"Saya sendiri setuju diumumkan sejelas jelasnya ke masyarakat bahwa ada caleg mantan koruptor, agar masyarakat tahu," ujar Mahfud di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (1/2).</p><br /> <p>Mahfud lantas mengenang ketika dia masih menjadi Ketua MK. Kala itu mantan koruptor harus menunggu 5 tahun baru dibolehkan mengikuti kembali kontestasi politik. Namun, hal itu tidak berlaku saat ini, sehingga wajar jika Caleg mantan narapidana korupsi diumumkan ke publik.</p><br /> <p>"Dan harus menceritakan kepada masyarakat tentang jati dirinya melalu media massa. Karena dia dihukum ke kasus ini dan dia bertobat tidak boleh menyembunyikan identitas diri waktu saya ketua MK," jelasnya.</p><br /> <p>"Tapi Undang-undang sekarang kan tidak ada perintah seperti itu, tapi tidak ada larangan dan saya dukung itu bagus," sambungnya.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) itu pun setuju jika nama-nama Caleg mantan koruptor di tempel di setiap TPS. Sehingga rakyat bisa terbantu dalam memilih calon wakilnya di parlemen.</p><br /> <p>"Boleh juga bagus agar nama-nama itu ditempelkan di TPS ini mantan koruptor silahkan kalau mau pilih. Kalau enggak yasudah bagus lah, agar jelas rakyat memilih wakilnya," pungkas Mahfud.</p><br /> <p>Diketahui, KPU secara resmi mengumumkan daftar nama Calon Anggota Legislatif (Caleg) pemilu 2019. Dari daftar yang diumumkannya, ada 40 orang caleg mantan koruptor di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, serta 9 Caleg DPD.</p>

KPU Umumkan Caleg Mantan Koruptor, Begini Komentar Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-masih-ada-caleg-eks-koruptor_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ternyata caleg mantan terpidana kasus korupsi jumlahnya bukan ada 49 orang. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat aduan lagi&lrm; adanya eks koruptor yang mencalonkan menjadi caleg.</p><br /> <p>Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan ketika nama 49 itu dirilis. Maka ada beberapa daerah di KPU Kabupaten/Kota yang memberitahukan masih adanya caleg mantan terpidana korupsi.</p><br /> <p>"Jadi ada KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengatakan masih ada. Jadi berpotensi bertambah," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/2).</p><br /> <p>&lrm;Ilham mengaku sudah mendapatkan informasi dari koleganya Ketua KPU Arief Budiman, untuk menunggu lagi selama satu pekan. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan kembali eks narapidana kasus korupsi.</p><br /> <p>"Ya sudah ita tunggu untuk seminggu ini," katanya.</p><br /> <p>KPU menginginkan semua caleg mantan terpidana korupsi diumumkan semua. Sehingga tidak ada yang terlewat oleh KPU. &lrm;Hal ini juga penting untuk menginformasikan ke publik.</p><br /> <p>"Kita tunggu datanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, nanti disebut perlakuannya berbeda," ungkapnya.</p><br /> <p>Setelah rampung semua data-data mantan narapidana kasus korupsi. Maka lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini bakal mengumumkan kembali ke publik.</p><br /> <p>"Nanti ita akan cek dengan datanya. Jadi akan kita umumkan lagi," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ada 12 partai politik yang memiliki caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Sementara sisanya empat partai, yakni PKB, Nasdem, PPP dan PSI tidak memiliki caleg eks koruptor.</p><br /> <p>Adapun total ada 49 caleg yang bertatus mantan terpidana kasus korupsi. Seperti DPRD Provinsi sebanyak 16 caleg, DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 24 caleg, dan DPD sebanyak sembilan caleg, dan caleg untuk DPR jumlahnya tidak ada.</p><br /> <p></p>

KPU: Masih Ada Caleg Eks Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/49-eks-koruptor-nyaleg-kpk-minta-kpu-sosialisasikan-hingga-ke-dapil_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait diumumkannya 49 nama calon legislatif mantan napi korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, dengan diumumkan itu, maka masyarakat semakin&nbsp;dewasa dalam berdemokrasi, khususnya dalam mengikuti pemilihan umum di 2019 ini.</p><br /> <p>Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tak mau berspekulasi apakah masyarakat masih cenderung permisif terhadap aktor politik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi.&nbsp;Dia hanya meyakini calon pemilih bisa menentukan calon pemimpinnya dengan baik.</p><br /> <p>"Saya tak mau&nbsp;<em>underestimate</em>&nbsp;terhadap masyarakat pemilih, karena masyarakat termasuk kita terus mengalami proses pembelajaran dalam demokrasi. Percaya masyarakat memilih preferensi pengetahuan atau hati nurani atau indikator lain yang dimiliki," ungkapnya pada awak media, Jumat (1/2).</p><br /> <p>Dia pun mengaku mengapresiasi langkah KPU tersebut. Mantan aktivis ICW ini berharap, selain mengumumkan melalui situs resmi KPU, media massa hingga media sosial, KPU juga bisa memperkuat sosialisasi caleg eks koruptor tersebut ke masyarakat daerah.</p><br /> <p>"Tantangannya adalah nama-nama caleg tersebut tidak hanya berada di daerah pemilihan Jakarta, jadi dapilnya tersebar di sejumlah daerah. Nah, apakah misal, ya, KPU bersama KPU di daerah akan meneruskan nama-nama tersebut ke dapil-dapilnya," jelasnya.Dengan demikian, kata dia masyarakat daerah bisa benar-benar menentukan calon yang mereka pilih secara bijak.</p><br /> <p>Selain itu, Febri juga mengingatkan bahwa potensi korupsi politik merupakan hal yang mengkhawatirkan. Hal ini berkaca pada banyaknya aktor politik, khususnya anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi.</p><br /> <p>"Berbagai bentuk upaya harus kita lakukan termasuk meminimalisasi orang-orang yang sudah terbukti melakukan korupsi sebelumnya untuk dipilih kembali," tuturnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, langkah KPU mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p><br /> <p>Dari data yang dihimpun KPU, ada 49 nama caleg eks koruptor yang terdiri dari 40 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).</p><br /> <p>Dari 40 caleg DPRD yang eks napi korupsi itu, sebanyak 16 orang merupakan caleg untuk DPRD provinsi, dan 24 caleg untuk DPRD kabupaten/kota.</p><br /> <p>Daftar nama caleg yang berstatus eks koruptor ini juga akan diumumkan KPU pada situs resminya dalam waktu dekat. Tak hanya nama dan dapil caleg, kasus korupsi yang pernah menjerat caleg tersebut juga akan dicantumkan.</p><br /> <p></p>

49 Eks Koruptor Nyaleg, KPK Minta KPU Sosialisasikan Hingga ke Dapil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg eks napi korupsi

Berita Terkini