<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/Aksi-Kawal-Pemilu-Berintegritas-Fedrik-Tarigan-1-3260364912.jpg" alt="Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Dalam aksinya mereka memprotes PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Nomor 11 Ta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Dalam aksinya mereka memprotes PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Nomor 11 Ta</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengungkapkan data calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidama yang masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. KPU menyebut ada 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota KPU Idham Holik menjelaskan, para caleg mantan terpidana yang masuk ke dalam DCS Pemilu 2024 sudah melewati masa jeda lima tahun setelah dinyatakan bebas murni. Ia memastikan, itu sesuai aturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka mantan terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022,&rdquo; kata Idham kepada wartawan, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Adapun 52 caleg DPR RI yang merupakan mantan terpidana di antaranya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Susno Duadji dari PKB Dapil Sumsel II Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">2. H. Huzrin Hood dari PKB Dapil Kepri Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">3. Ali Maskur Masduqi dari PKB Dapil Jateng VIII Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">4. Rino Lande dari PKB Dapil Jatim V Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">5. Abdul Halim dari PKB Dapil Bali Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">6. Yansen Akun Effendy dari PKB Dapil Kalbar II Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">7. Syaifur Rahman dari Partai Gerindra Dapil Jatim IV Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">8. H. Amry dari Partai Gerindra Dapil Sulsel II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">9. Asep Ajidin dari PDI Perjuangan Dapil Sumbar II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">10. H. Mochtar Mohamad dari PDI Perjuangan Dapil Jabar V Nomor Urut 3.</div> <div dir="auto">11. Rokhmin Dahuri dari PDI Perjuangan Dapil Jabar VIII Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">12. H. M. Al Amin N. Nasution dari PDI Perjuangan Dapil Jateng VII Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">13. H. Teuku Muhammad Nurlif dari Partai Golkar Dapil Aceh I Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">14. Syahrasaddin dari Partai Golkar Dapil Jambi Nomor Urut 6.</div> <div dir="auto">15. H. M. Syarif Hidayat dari Partai Golkar Dapil Sumsel I Nomor Urut 8.</div> <div dir="auto">16. Wendy Melfa dari Partai Golkar Dapil Lampung I Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">17. M. Iqbal Wibisono dari Partai Golkar Dapil Jateng I Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">18. Mashur dari Partai Golkar Dapil Kalbar II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">19. A. M. Nurdin Halid dari Partai Golkar Dapil Sulsel II Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">20. Haris Andi Surahman dari Partai Golkar Dapil Kalbar II Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">21. Bernard Sagrim dari Partai Golkar Dapil Papua Barat Daya Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">22. H. Abdillah dari Partai NasDem Dapil Sumut I Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">23. Budi Antoni Aljufri dari Partai NasDem Dapil Sumsel II Nomor Urut 9.</div> <div dir="auto">24. Eep Hidayat dari Partai NasDem Dapil Jabar IX Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">25. R. Dikdik Darmika dari Partai NasDem Dapil Jabar XI Nomor Urut 9.</div> <div dir="auto">26. Sani Ariyanto dari Partai NasDem Dapil Jateng VIII Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">27. Krisna Mukti dari Partai NasDem Dapil Jatim I Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">28. Sungkono Ari Saputro dari Partai Buruh Dapil Jatim I Nomor Urut 8.</div> <div dir="auto">29. Rosalina Kase dari Partai Buruh Dapil NTT II Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">30. Iwan Krisnanto dari Partai Buruh Dapil Kalteng Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">31. H. A. Munir dari PKS Dapil Kalbar I Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">32. Sumiadi dari Partai Hanura Dapil Kep. Babel Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">33. H. Idham Cholid dari Partai Hanura Dapil Jateng VI Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">34. Muhamad Zainal Laili dari Partai Hanura Dapil Jatim IV Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">35. Sandi Suwardi Hasan dari Partai Hanura Dapil Jatim IV Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">36. Wa Ode Nurhayati dari Partai Hanura Dapil Sultra Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">37. Arnikeb Eben Tung Sely dari Partai Garuda Dapil NTT I Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">38. M. Rasyid Rajasa dari PAN Dapil Jabar I Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">39. Nurul Qomar dari PAN Dapil Jabar VIII Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">40. H. M. Mujiono dari PAN Dapil Jatim V Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">41. Rudy dari PAN Dapil Kalbar II Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">42. Evy Susanti dari Partai Demokrat Dapil Jabar III Nomor Urut 5.</div> <div dir="auto">43. Lukas Uwuratuw dari Partai Demokrat Dapil Maluku Nomor Urut 4.</div> <div dir="auto">44. H. Thaib Armaiyn dari Partai Demokrat Dapil Malut Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">45. Agus Kamarwan dari PSI Dapil NTB II Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">46. Vicky Prasetyo dari Perindo Dapil Jabar VI Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">47. Muhajir dari Perindo Dapil Jateng VIII Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">48. Hendra Karianga dari Perindo Dapil Malut Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">49. Soleman Sikirit dari Perindo Dapil Papua Barat Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">50. M. Madini Farouq H dari PPP Dapil Jatim IV Nomor Urut 3.</div> <div dir="auto">51. Djainudin dari PPP Dapil NTT II Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">52. Irsyadul Fauzi dari Partai Ummat Dapil Sumbar I Nomor Urut 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012890979/walkot-bima-dikabarkan-jadi-tersangka-ruang-kerjanya-digeledah-kpk">Walkot Bima Dikabarkan jadi Tersangka, Ruang Kerjanya Digeledah KPK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kemudian, 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana yakni:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Edi Agusdin dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 6.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">2. Patrice Rio Capella dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 10.</div> <div dir="auto">3. Cinde Laras Yulianto dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Urut 3.</div> <div dir="auto">4. Petrus Hilman dari Dapil Jambi, Nomor Urut 14.</div> <div dir="auto">5. Dody Rondonumu dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">6. Emir Moeis dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 8.</div> <div dir="auto">7. Rendi Susiswo Ismail dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 16.</div> <div dir="auto">8. Ismeth Abdullah dari Dapil Kepulauan Riau, Nomir Urut 8.</div> <div dir="auto">9. Samson Yasir Alkatiri dari Dapil Maluku, Nomor Urut 13.</div> <div dir="auto">10. Muhaimin Yahya Mutawalli dari Dapil NTB, Nomor Urut 12.</div> <div dir="auto">11. Abd. Waris Halid dari Dapil Sulawesi Selatan, Nomor Urut 1.</div> <div dir="auto">12. Andi Baso Ryadi Mappasulle dari Dapil Sululawesi Selatan, Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">13. Eva Susanti H Bande dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 9.</div> <div dir="auto">14. Rinaldi Damanik dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 18.</div> <div dir="auto">15. Sabam Parulian Parsaoran Manalu dari Dapil Sumatera Utara, Nomor Urut 19.</div> <div dir="auto">16. Irman Gusman dari Dapil Sumatera Barat, Nomor Urut 7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Mereka mantan terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022,” kata Idham

KPU Beberkan 52 Caleg DPR RI dan 16 Caleg DPD RI Mantan Terpidana, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-dorong-parpol-minta-calegnya-tidak-rahasiakan-identitas-pribadi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p>JawaPos.com - Setidaknya sebanyak 2.049&lrm; caleg belum membuka identitas pribadinya. Sehingga KPU juga kesulitan mengetahui rekam jejak dari si caleg. Untuk itu, Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra berharap partai politik peserta pemilu juga ikut mendorong supaya para calegnya ikut membuka identitas pribadinya.</p><br /> <p>"Saya mendorong parpol untuk mendorong caleg membuat profil pribadinya," ujar Ilham saat dikonfirmasi, Sabtu (9/2).</p><br /> <p>Ilham mempertanyakan apakah memang partai politik tidak mendorong calegnya untuk mengungkapkan identitas pribadinya. Pasalnya keterbukaan informasi ini supaya masyarakat tahu rekam jejak caleg yang bakal dipilih.</p><br /> <p>"Semua seragam tidak mau dibuka data pribadinya. Jadi apakah itu kemudian keinginan parpol atau dibebaskan," tanya Ilham.</p><br /> <p>Sebelumnya, &lrm;Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan masih ada sekitar 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Itu juga termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan&lrm;a.</p><br /> <p>Namun demikian, memang caleg berhak merahasiakan identitas pribadinya. Sehingga KPU dalam hal ini tidak memaksa caleg untuk mengisi data pribadinya. Karena Ilham menduga, caleg juga memiliki privasi. Sehingga tidak mengisi data diri.</p><br /> <p>KPU tidak memiliki niat apa-apa dalam mengumumkan masih banyak caleg yang tidak &lrm;mencantumkan identitas pribadinya. Karena KPU sifatnya hanya menyampaikan informasi kepada publik.</p><br /> <p>Adapun &lrm;beberapa informasi caleg yang dibutuhkan publik seperti:</p><br /> <p>1. Jenis kelamin<br />2. Usia<br />3. Riwayat pendidikan<br />4. Riwayat organisasi<br />5. Riwayat pekerjaan<br />6. Status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana)<br />7. Motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)<br />8. Target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) </p>

KPU Dorong Parpol Minta Calegnya Tidak Rahasiakan Identitas Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-2049-caleg-pilih-rahasiakan-identitas-pribadinya_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra menyayangkan masih ada ribuan caleg yang menyembunyikan data pribadinya." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra menyayangkan masih ada ribuan caleg yang menyembunyikan data pribadinya.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih banyak calon anggota legislatif (Caleg) yang enggan membuka indentitas pribadinya ke publik.&nbsp;Tercatat masih ada sekitar&nbsp;2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya.</p><br /> <p>"KPU mencatat mereka tidak membuka profil atau data pribadinya. Termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan&lrm;a," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/2).</p><br /> <p>Namun demikian, memang si caleg berhak merahasiakan identitas pribadinya. Sehingga KPU dalam hal ini tidak memaksa caleg untuk mengisi data pribadinya. Karena Ilham menduga, caleg juga memiliki privasi. Sehingga dia memilih untuk tidak mengisi data diri.</p><br /> <p>"&lrm;Karena saat ini dijamin UU bahwa merea juga punya hak untuk tidak dipublish. Jadi bukan keinginan KPU untuk membuka info ini," katanya.</p><br /> <p>Ilham juga menjelaskan, KPU tidak memiliki niat apa-apa dalam mengumumkan data pribadi caleg, karena masih banyak caleg yang tidak &lrm;mencantumkan identitas pribadinya. Karena KPU sifatnya hanya menyampaikan informasi kepada publik.</p><br /> <p>"Biar masyarakat yang menilai caleg yang menutup aksesnya apakah layak untuk dipilih atau tidak," pungkasnya.</p><br /> <p><strong>Adapun &lrm;beberapa informasi caleg yang dibutuhkan publik seperti:</strong></p><br /> <p>1. Jenis kelamin</p><br /> <p>2. Usia</p><br /> <p>3. Riwayat pendidikan</p><br /> <p>4. Riwayat organisasi</p><br /> <p>5. Riwayat pekerjaan</p><br /> <p>6. Status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana)</p><br /> <p>7. Motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)</p><br /> <p>8. Target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)&nbsp;</p><br /> <p></p>

KPU: 2.049 Caleg Pilih Rahasiakan Identitas Pribadinya

caleg eks napi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg eks napi

Berita Terkini

KPU Beberkan 52 Caleg DPR RI dan 16 Caleg DPD RI Mantan Terpidana, Ini Daftarnya

KPU Dorong Parpol Minta Calegnya Tidak Rahasiakan Identitas Pribadi

KPU: 2.049 Caleg Pilih Rahasiakan Identitas Pribadinya

Download Aplikasi JawaPos.com