<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/46_ikut_2-1747690134.jpg" alt="SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu (berjilbab oranye) saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7." width="100%">
<figcaption>SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu (berjilbab oranye) saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7.</figcaption>
</figure> Yuni Sri Rahayu berkampanye dari pintu ke pintu atau secara tandem. Dia fokus mengedukasi pemilih bahwa diskriminasi PRT masih terjadi, juga tentang RUU PPRT yang belum juga disahkan. MASRIA PANE, Jakarta --- BEBERAPA waktu belakangan, kesibukan Yuni Sri Rahayu bertambah. Selain mengurus rumah tempat bekerja, dia harus memperkenalkan dirinya kepada pemilih di daerah pemilihan (dapil)-nya. Yuni maju di dapil DKI Jakarta 7 yang meliputi wilayah Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setia Budi, dan Pesanggrahan. Dia harus bersaing dengan 172 caleg lain, termasuk petahana dari parpol-parpol besar, untuk berebut sepuluh kursi di dapilnya. Pencalonan Yuni tidak terlepas dari dorongan teman-temannya di Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Dia bergabung sejak 2014 lalu dan kini menjadi pengurus di organisasi itu. &rdquo;Saya disuruh maju untuk perwakilan kawan-kawan,&rdquo; ujar Yuni kepada Jawa Pos Selasa (6/2) lalu. Dialah satu-satunya caleg dengan latar belakang PRT dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Yuni pun awalnya juga menolak saat awal didorong nyaleg oleh teman-temannya. Sebab, dia yakin pencalonan itu butuh biaya besar. Apalagi untuk dirinya yang bekerja sebagai PRT. Levelnya DPRD Provinsi DKI Jakarta pula. Namun, setelah benar-benar maju, Yuni baru menyadari bahwa pikirannya salah. Di Partai Buruh, Yuni tidak pernah dimintai dana untuk pencalonan. &rdquo;Dana saya yang keluar itu hanya untuk APK (alat peraga kampanye). Untuk kampanye, ada juga yang tandem sama (calon, Red) anggota DPR,&rdquo; jelas perempuan kelahiran Tegal, Jawa Tengah, tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/26_naik_1-3815343702.jpg" alt="SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7." width="100%">
<figcaption>SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7.</figcaption>
</figure> Bila dihitung, sejak awal tes narkotika sebagai syarat awal pendaftaran hingga saat ini, Yuni mengaku keluar uang tidak sampai Rp 2 juta. Dia tidak memasang baliho besar-besar atau spanduk untuk mengampanyekan dirinya sendirian karena biayanya amat mahal. Sebagai gantinya, Yuni menerapkan kampanye terbuka dengan menyapa pemilih dari pintu ke pintu. Itu dilakukannya di luar jam kerja atau saat dia libur. Warga Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut bekerja sebagai PRT model pocokan atau paro waktu. Maksudnya, tidak menetap di satu majikan, tapi bekerja di sejumlah rumah tangga secara bergantian. Saat kampanye, Yuni juga hanya memberikan atribut berupa poster, stiker, gantungan kunci, dan kalender kepada warga yang dia temui. &rdquo;Saya menyebut diri sendiri caleg nggak punya modal, caleg duafa, karena memang nggak punya uang kayak yang lain. (Tidak) bisa berkampanye yang bisa kasih minyak atau kasih apa pun,&rdquo; ucap perempuan kelahiran 14 Juni 1982 itu. Selama bertemu masyarakat, tidak jarang Yuni mengalami penolakan. Namun, dia menyikapi setiap respons positif dan negatif dengan bijak. &rdquo;Kalau misalnya ditanyain dapat apa, mana kaus, mana minyak, ya kami bilang kami nggak punya kaus. Kami sosialisasi seadanya. Kami menghindari politik uang atau melebihi dari yang diaturkan,&rdquo; ungkapnya. Dalam kampanyenya, Yuni fokus mengedukasi pemilih bahwa diskriminasi PRT masih terjadi di Indonesia. Juga ada RUU PPRT yang hingga saat ini belum juga disahkan. Menurut Yuni, dirinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk menyuarakan dua hal tersebut. Bila tidak bisa menemui pemilih secara langsung, Yuni bersama serikatnya gencar berkampanye lewat media sosial. Itu pun sebenarnya tak mudah bagi Yuni. Tidak jarang muncul komentar yang menyudutkan atau bahkan meremehkan. &rdquo;Jujur saja, awalnya sampai kena mental. Tapi, karena dorongan teman-teman PRT, dan aku juga mikir kalau nggak semua paham, nggak semua tahu aku. Makanya maju terus,&rdquo; katanya. Kini ibu empat anak itu pasrah dengan hasil akhirnya. &rdquo;Menang atau nggak, saya nggak terlalu ambil pusing. Saya juga masih kerja. Walaupun nggak menang, saya juga nggak stres mikirin dana yang habis berapa. Karena saya, jujur saja, mimpi jadi caleg juga nggak,&rdquo; imbuhnya. Yuni hanya berharap ada caleg terpilih yang mau memperjuangkan isu diskriminasi PRT serta perlindungan sosial untuk anak dan perempuan. &rdquo;Seandainya saya nggak menang, (semoga) isu yang saya mau sampaikan ada yang memperjuangkan, kalau terpilih alhamdulillah. Terpilih atau nggak, saya tetap aktif advokasi, khususnya pekerja rumah tangga,&rdquo; jelasnya. (*/c9/byu)

Yuni Sri Rahayu berkampanye dari pintu ke pintu atau secara tandem. Dia fokus mengedukasi pemilih bahwa diskriminasi PRT masih terjadi.

PRT Jadi Caleg Pemilu 2024, Yuni Sri Rahayu Kampanye di Luar Jam Kerja dan Hari Libur, Modal Tak Sampai Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/temani-caleg-kampanye-ahok-hubungan-saya-baik-dengan-pdip_m_.jpg" alt="Ahok temani mantan stafnya kampenye di Meruya, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Ahok temani mantan stafnya kampenye di Meruya, Jakarta Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Setelah kebebasannya dari Rutan Mako Brimob, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlihat tertutup dengan media. Namun hari ini demi mantan&nbsp;stafnya, Ima&nbsp;Mahdiah, Ahok berani keluar. Dalam kunjungannya ke kawasan Meruya, Jakarta Barat Ahok diketahui membantu mengenalkan figur Ima ke warga setempat. Bahkan ia sempat menegaskan kembali pilihan politiknya ke depan. "Saya memang dari dulu hubungan baik dengan PDI-Perjuangan kebetulan ini dukung Ima," tutur Ahok di kawasan Meruya, Jakarta Barat, Rabu (30/1). Satu keinginan Ahok, hanya ingin melihat mantan stafnya itu dapat memberikan sesuatu yang berguna kepada masyarakat Jakarta. Tentunya dengan menjadi salah satu anggota Dewan. "Saya ingin dia jadi anggota DPRD DKI Jakarta itu saja," ungkap Ahok. Sementara itu, Ima Mahdiah pun menyatakan kedatangan Ahok hanya memberikan motivasi untuknya. Bahkan Ahok memakai kaos kampanye Ima yang bertuliskan PDI-Perjuangan tanpa diminta. "Semangat lagi saja, kasih motivasi. Itu pakai kaos saya, kan PDI-Perjuangan keinginan bapak sendiri masa kita paksa," jelas Ima saat dikonfirmasi. "Ya kaget juga sih, memang sebenarnya sudah janji mau datang ke posko, tapi kami nggak tahu hari ini. Tim relawan saya juga kaget Pak Ahok datang sekitar jam 10.00 WIB," pungkas Ima.

Temani Caleg Kampanye, Ahok: Hubungan Saya Baik dengan PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dicopot-anies-mantan-wali-kota-jakbar-banting-setir-nyaleg-dprd-dki_m_230234.jpg" alt="Mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi." width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi turut meramaikan pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Dia mencalonkan diri sebagai caleg untuk maju ke kursi DPRD DKI Jakarta melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Darussalam membenarkan hal tersebut. Anas yang belum lama ini dicopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari jabatannya banting setir menjadi wakil rakyat. &ldquo;Iya benar (daftar caleg). Dilepas langsung (status PNS-nya),&rdquo; ujar Darussalam saat dihubungi, Senin (23/7). Menurutnya, Anas telah melepas status pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan DKI Jakarta setelah dipensiunkan pada awal Juli lalu. Padahal, pria berusia 59 tahun itu baru memasuki masa pensiunnya tahun depan. Darussalam mengatakan, Wali Kota yang diangkat pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu telah lama berelasi dengan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas. &ldquo;Pak Anas itu kan sudah lama kita berkomunikasi, (dengan) ketua DPW itu. Nah ketika dia sudah selesai di PNS-nya, ya akhirnya kita saling menawarkan lah,&rdquo; terangnya. Sebagai informasi, Anas Effendi lahir di Jakarta pada 59 tahun yang lalu. Dia menjadi Wali Kota Jakarta Barat yang menjabat sejak 11 Maret 2014. Setelah empat tahun menjabat, dirinya dicopot oleh Anies Baswedan bersamaan dengan tiga wali kota lainnya, yakni Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Jakarta Timur Bambang Musyawardana, serta Jakarta Pusat Mangara Pardede. Seperti Anas, tiga wali kota lainnya tidak mendapat tugas baru setelah dilakukan pencopotan. Sebagian dari mereka dipensiunkan tidak pada waktunya. Merasa keberatan, keempatnya melaporkan hal tersebut kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan hingga kini pemeriksaan masih berjalan. Sebelumnya, Anas Effendi pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan sejak 25 November 2011 hingga 14 Februari 2013, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan sejak 6 November 2008 hingga 25 November 2011, dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan sejak 28 Desember 2006 hingga 6 November 2008.

Dicopot Anies, Mantan Wali Kota Jakbar Banting Setir ‘Nyaleg’ DPRD DKI

caleg dprd dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg dprd dki

Berita Terkini

PRT Jadi Caleg Pemilu 2024, Yuni Sri Rahayu Kampanye di Luar Jam Kerja dan Hari Libur, Modal Tak Sampai Rp 2 Juta

Temani Caleg Kampanye, Ahok: Hubungan Saya Baik dengan PDIP

Dicopot Anies, Mantan Wali Kota Jakbar Banting Setir ‘Nyaleg’ DPRD DKI

Download Aplikasi JawaPos.com