<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024&ndash;2029 Selasa (1/10) pekan depan, proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih masih berlangsung. Teranyar, PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Sebelum Tia, sejumlah nama lain gagal dilantik meski memenangi kontestasi. Misalnya, lima caleg PKB yang mendadak diberhentikan DPP sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi. Sebelumnya, Tia ramai jadi perbincangan setelah mengkritik Lembaga Ketahanan Nasional yang mengundang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan penataran wawasan kebangsaan untuk caleg terpilih. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyatakan, pihaknya menemukan bukti untuk memecat Tia sebagai kader. Bukti yang diperoleh dari sidang internal mahkamah partai itu menemukan fakta pengalihan suara partai di Pileg 2024. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kata Ronny, sengketa internal itu diselesaikan melalui mahkamah partai. Terkait dengan sanksi, Ronny menyebut itu diatur dalam Pasal 31 UU Parpol. Yakni, mekanisme pemecatan anggota partai diatur dalam AD/ART. "DPP partai telah menyidangkan 135 kasus," kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin. Ronny menyampaikan, PDIP merekrut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam sidang mahkamah partai. Dari 135 kasus yang diperiksa, ada 11 permohonan yang dikabulkan. Salah satunya gugatan Bonnie Triyana terkait kasus Tia. Ronny menjelaskan, pada 13 Mei lalu, Bawaslu Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan di dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) terbukti bersalah dengan memindahkan suara yang menguntungkan Tia. Pada 14 Agustus, mahkamah partai menyidangkan kasus Tia. Hasilnya, Tia terbukti menggelembungkan suara serta melanggar kode etik dan disiplin partai. Selanjutnya, pada 30 Agustus, DPP PDIP mengirimkan surat hasil sidang tersebut ke KPU. Berikutnya, pada 3 September, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia. Hasilnya, Tia diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pemberhentian. Keputusan itu kemudian dikirim ke KPU pada 13 September. "(Pemberhentian Tia, Red) bukan karena apa yang dilakukan Saudari Tia kemarin dalam acara Lemhannas, kemudian partai memecat Saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar," jelasnya. Sementara itu, dua caleg terpilih DPR yang dicoret PKB, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, telah menempuh jalur hukum. Sebagaimana diketahui, Ghufron adalah asisten pribadi (aspri) Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, sedangkan Irsyad Yusuf adalah adik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Gugatan itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat. Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, meski kurang dari sepekan, pihaknya tetap akan memproses permintaan PAW. Sesuai Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, partai punya hak mengajukan penggantian. "Tidak membatasi waktu penggantian caleg terpilih," ujarnya. Namun, dia berharap prosesnya juga memperhatikan waktu. Mengingat, ada faktor administrasi penerbitan keputusan terkait pelantikan anggota DPR dan DPD. "Yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan," imbuhnya. Komisioner KPU August Mellaz menambahkan, sesuai ketentuan UU Pemilu, pihaknya hanya bekerja di ranah administrasi. Perihal hubungan partai dengan calon tersebut berada di luar kewenangan KPU. (far/tyo/wan/c19/bay)

PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi.

Layu sebelum Berkembang, Sejumlah Caleg DPR Di-PAW Padahal Belum Dilantik

<div id="m#msg-f:1798261294739053105" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IDRIS.jpg" alt="Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Ir. HM. Idris Laena, MH" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Ir. HM. Idris Laena, MH</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Provinsi Riau Idris Laena mengajukan sengketa hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa Hukum Idris Laena, Viktor Santoso Tandiasa menyebut, telah terjadi pelanggaran yang membuat kliennya mengalami pengurangan suara sebanyak 4.505 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014620777/kualitas-udara-jakarta-terburuk-ke-10-di-dunia-hari-ini">Kualitas Udara Jakarta Terburuk ke-10 di Dunia Hari Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Viktor, pengurangan suara terhadap kliennya terjadi di lima kabupaten. Ribuan suara itu hilang lantaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak paham mekanisme pencoblosan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengurangan suara tersebut karena adanya ketidakpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang di coblos, antara lambang partai/kolom partai dengan nama caleg yang juga dicoblos maka seharusnya suara tersebut masuk ke dalam suara calon,&rdquo; kata Viktor dalam permohonan sengketa hasil Pileg 2024, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun oleh KPPS dimasukan menjadi suara partai politik saat perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tindakan KPPS tersebut merugikan Idris Laena,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor menjelaskan, mekanisme pencoblosan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam beleid itu disebutkan, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Viktor menyebut terdapat beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota pertai politik. Hal ini dibuktikan dengan terdaftarnya nama Anggota KPPS di sistem informasi Politik (Sipol) berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor berharap dalam perkara Idirs Laena ini, MK dapat memeriksa pokok perkara ini secara serius dan cermat sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014620782/kkb-serang-gereja-dan-rampas-barang-jemaat-di-kabupaten-pegunungan-bintang-papua-pegunungan">KKB Serang Gereja dan Rampas Barang Jemaat di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk membuktikan pelanggaran atau kecurangan tersebut kami tim kuasa hukum Idris Laena sudah menyiapkan alat bukti yang akan membuktikan adanya pengalihan suara Idris laena ke Partai Politik oleh KPPS,&rdquo; urainya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Calon anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Provinsi Riau Idris Laena mengajukan sengketa

Klaim Kehilangan 4.505 Suara, Caleg Golkar Ajukan Gugatan ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/awiek-ppp-2-3561682164.jpg" alt="Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri acara konsolidasi" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri acara konsolidasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nasib kurang baik dialami sejumlah calon anggota legislatif. Meski berhasil mendulang banyak suara, mereka terancam gagal melenggang ke Senayan. Sebab, akumulasi perolehan suara partai gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Caleg PPP Achmad Baidowi, misalnya. Secara pribadi, dia sebenarnya bertengger di posisi kedua suara terbanyak di dapil Jatim XI yang meliputi empat kabupaten di Madura. Pria yang akrab disapa Awiek itu meraih 359.189 suara. Namun, secara nasional, perolehan suara PPP hanya 3,87 persen. Karena itu, suara dukungan terhadap dirinya terancam hangus. Nasib serupa dialami Grace Natalie. Wakil ketua Dewan Pembina PSI itu maju di dapil Jakarta II dan meraih 193.556 suara. Namun, perolehan suara PSI secara nasional hanya 2,81 persen. Nama lain ada di Partai Perindo. Yakni, TGB Muhammad Zainul Majdi. Sosok yang menjabat ketua harian nasional DPP Partai Perindo itu sejatinya meraih suara terbanyak di dapil Nusa Tenggara Barat II. Yakni, 182.024 suara. Namun, suara partainya hanya 1,29 persen. Meski demikian, tidak semuanya menyerah begitu saja. Awiek, misalnya, memastikan DPP PPP terus berjuang untuk bisa lolos ke Senayan. Partai berlambang Kakbah itu sedang bersiap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Berbagai data, barang bukti, dan saksi sedang dipersiapkan. &rdquo;Masih finalisasi dari tim hukum,&rdquo; terang Awiek yang menjabat ketua DPP PPP kemarin. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/83_ppp-1265187810.png" alt="GRAFIS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS</figcaption>
</figure> Awiek mengatakan, banyaknya suara yang didapat merupakan amanah masyarakat yang harus dipertahankan. &rdquo;Untuk itu, akan kami gugat ke MK. Karena bagi kami satu suara itu wajib dipertahankan, apalagi sampai ratusan ribu suara,&rdquo; tegasnya. Kapan gugatan diajukan? Awiek belum bisa memastikan. Yang jelas, partainya mempunyai waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan setelah hasil pemilu ditetapkan KPU. PPP sangat siap menghadapi pengujian PHPU di MK. Sebab, kata Awiek, pihaknya mempunyai data yang sangat lengkap. Semua bukti itu akan dilampirkan untuk menjadi bahan gugatan di MK. &rdquo;Kami ingin mengembalikan suara PPP yang hilang. Menurut hitungan kami, PPP seharusnya sudah bisa mencapai 4,04 persen,&rdquo; bebernya. Dia menegaskan, banyak suara PPP yang bergeser dan hilang. Jumlahnya sekitar 100 ribu sampai 150 ribu suara. Pihaknya berusaha membuktikan kejanggalan itu. Bahkan, timnya akan menjelaskan di mana saja pergeseran itu terjadi. Menurut dia, suara PPP banyak bergeser di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sebenarnya, partainya sudah menyampaikan masalah tersebut ke Bawaslu. Menurut dia, di daerah itu diterapkan sistem noken. Tim PPP menemukan bahwa noken seharusnya dari masyarakat adat, tetapi noken dilakukan KPU. Awiek menegaskan, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Karena kejanggalan itu, banyak suara PPP yang berpindah ke partai lain. Selain Papua, di Jawa Barat juga terjadi pergeseran dan penggelembungan suara dari partai lain yang merugikan PPP. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengisyaratkan tidak akan melakukan gugatan ke MK. Dia menilai proses pemilu sudah berjalan cukup baik. Dia juga menyadari selisih suara untuk memenuhi ambang batas 4 persen cukup jauh. &rdquo;Kalau kita santai aja. Legawa banget,&rdquo; kata Kaesang di Base Camp DPP PSI, Jakarta. Meski gagal di level pusat, Kaesang mengklaim di level daerah PSI naik signifikan. Bahkan mencapai 200 persen dibandingkan 2019. Untuk itu, pihaknya akan tetap berjuang dengan cara lain. Salah satunya di pilkada. Sebab, di sejumlah kota, kursi PSI cukup banyak. Misalnya, di DPRD Nusa Tenggara Timur 6 kursi, DPRD Jakarta 8 kursi, Solo dan Semarang 5 kursi, dan banyak daerah lainnya. Kaesang menambahkan, di level nasional, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menyusun strategi lima tahun ke depan. &rdquo;Supaya di 2029 kita juga bisa lebih baik dari pemilu kali ini,&rdquo; ungkapnya. (far/lum/c19/oni)

Caleg PPP Achmad Baidowi secara pribadi sebenarnya bertengger di posisi kedua suara terbanyak di dapil Jatim XI yang meliputi 4 kabupaten.

Perjuangan Pemilu 2024 Belum Berakhir, PPP Gugat ke MK, PSI Legawa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi9-3823560331.jpg" alt="Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara sudah selesai dilaksanakan. Sesuai jumlah kursi, ada 30 Calon Anggota DPR RI terpilih yang akan duduk di Senayan, mewakili 3 daerah pemilihan (dapil) di Sumatera Utara. Dari 30 Anggota DPR terpilih, 19 nama di antaranya adalah caleg incumbent atau petahana. Sebagian petahana berhasil meningkatkan perolehan suaranya jika dibandingkan dengan raihan suara di pemilu 2019.&nbsp; Namun, tidak semua caleg petahana berhasil meningkatkan suaranya, bahkan ada juga yang turun dan tak terpipilh. Dari 19 caleg petahana yang terpilih kembali, hanya ada 10 caleg yang suaranya bertambah. Dari 10 nama itu, masing-masing 3 nama dari Golkar dan NasDem, 2 dari PDIP, 1 Demokrat, dan 1 dari Gerindra.&nbsp; Kenaikan suara tertinggi diraih Lamhot Sinaga dari Dapil Sumut II. Politisi Golkar tersebut berhasil mendongkrak suaranya hingga 197,7 persen. Lamhot berhasil mengumpulkan 158.973 suara di Pemilu 2024. Sebelumnya, di pemilu 2019 dia hanya meraih 53.398 suara. &nbsp; Berikut peningkatan suara Caleg Petahana DPR RI dari Sumut berdasarkan persentase: 1. Lamhot Sinaga (Golkar), Dapil Sumut II, meningkat 197,7 persen. Dari 53.398 suara (Pemilu 2019) menjadi 158.973 suara (Pemilu 2024).&nbsp; 2. Hinca IP Pandjaitan XIII (Demokrat), Sumut III, meningkat 172,7 persen. Dari 27.277 suara (Pemilu 2019) menjadi&nbsp; 74.375 suara (Pemilu 2024).&nbsp; 3. Rudi Hartono Bangun (NasDem), Sumut III, meningkat 125,7 persen. Dari 45.814 suara (Pemilu 2019) menjadi 103.387 suara (Pemilu 2024).&nbsp; 4. Martin Manurung (NasDem), Sumut II, meningkat 83 persen. Dari 63.755 suara (Pemilu 2019) menjadi 116.649 (Pemilu 2024).&nbsp; 5. Sofyan Tan (PDIP), Sumut I, meningkat 76,2 persen. Dari 158.495 suara (Pemilu 2019), menjadi 279.334 (Pemilu 2024).&nbsp; 6. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Golkar), Sumut III, meningkat 69,3 persen. Dari 83.771 (Pemilu 2019), menjadi 141.846 (Pemilu 2024).&nbsp; 7. Meutya Hafid (Golkar), Sumut I, meningkat 68,7 persen. Dari 87.139 (Pemilu 2019) menjadi 147.004 (Pemilu 2024).&nbsp; 8. Bob Andika Mamana Sitepu (PDIP), Sumut III, meningkat 66,3 persen. Dari 56.891 (Pemilu 2019), menjadi 94.621 (Pemilu 2024). 9. Prananda Surya Paloh (NasDem), Sumut I, meningkat 7,7 persen. Dari 95.676 (Pemilu 2019) menjadi 103.019 (Pemilu 2024). 10. M Husni (Gerindra), Sumut I, meningkat 7,5 persen. Dari 57.330 (Pemilu 2019) menjadi 61.622 (Pemilu 2024).

Tidak semua caleg petahana berhasil meningkatkan suaranya, bahkan ada juga yang turun dan tak terpipilh dan gagal masuk Senayan

Inilah 10 Caleg Petahana DPR RI di Sumut yang Sukses Mendongkrak Kenaikan Suaranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pulang-umrah-ridwan-kamil-langsung-ngebut-kerja_m_121001.jpeg" alt="Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama istri, Atalia Praratya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama istri, Atalia Praratya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya dikabarkan lolos menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029. Hal ini setelah perolehan suara tingkat kabupaten dan kota untuk DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat I telah selesai direkap. Dapil Jabar I ini meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Atalia yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar itu meraih suara tertinggi mencapai 234.065 suara. Atalia yang terbilang caleg baru, tak hanya mengalahkan beberapa caleg dari partai lain. Namun, anggota DPR RI petahana yang sama-sama di Partai Gokar yakni, Nurul Arifin. Ketua DPP Partai Golkar itu hanya meraih 63.203 suara. Kuota DPR RI dapil Jabar I terdapat tujuh kursi yang akan diisi oleh nama-nama beken. Selain Atalia dan Nurul Arifin, penyanyi ternama Melly Goeslaw yang merupakan caleg Partai Gerindra juga berpeluang melenggang ke Senayan. Pelantun lagu Menghitung Hari itu terbilang tinggi mendapat dukungan dari masyarakat dapul Jabar I. Melly Goeslaw meraih 75.369 suara. Berikut daftar 7 Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat I berdasarkan hasil pleno KPU Kota Bandung dan Cimahi yakni: - Atalia Praratya caleg Partai Golkar: 234.065 - Ledia Hanifa caleg PKS: 131.455 - Melly Goeslaw caleg Partai Gerindra: 75.365 - Nurul Arifin caleg Partai Golkar: 63.203 - Junico Siahaan caleg PDIP: 56.516 - Habib Syarief Muhammad caleg PKB: 51.801 - H. Fathi caleg Partai Demokrat: 39.04

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya dikabarkan lolos menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Atalia Praratya, Melly Goeslaw Hingga Nico Siahaan Dikabarkan Lolos Melengang ke Senayan dari Dapil Jabar I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/IMG_20230703_190323-1269605469.jpg" alt="Anang Hermansyah./Instagram @ananghijau" width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah./Instagram @ananghijau</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan suami istri yaitu Anang Hermansyah dan Krisdayanti diketahui sama-sama nyaleg dalam pemilu legislatif 2024. Keduanya nyaleg di dapil berbeda namun keduanya memiliki kesamaan nasib yaitu sama-sama gagal dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Anang Hermansyah nyaleg di Dapil Jawa Barat V dari PDI Perjuangan. Suami Ashanty itu gagal terpilih menjadi anggota DPR RI setelah perolehan suaranya kalah dari caleg separtai, Adian Napitupulu. Awalnya PDI Perjuangan menargetkan dua kursi di Dapil Jawa Barat V meliputi Kabupaten Bogor. Namun ternyata partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri hanya mendapat jatah 1 kursi. Sedangkan Anang mendapat jumlah suara perolehan nomor 2 terbanyak setelah Adian Napitupulu. Selaian itu, mantan istri Anang Hermansyah yaitu Krisdayanti juga dipastikan gagal dilantik kembali sebagai anggota DPR RI. Perempuan yang akrab disapa KD mengumpulkan jumlah suara sebanyak 70.082 di Dapil Jawa Timur V. Angka tersebut belum mampu mengantarkan Krisdayanti dilantik kembali menjadi anggota DPR RI karena perolehan suaranya kalah dari caleg dari internal partai. KD kalah atas Ahmad Basarah dan Andreas Eddy Susetyo. PDI Perjuangan sebenarnya berhasil mendapatkan jatah 2 kursi di Jawa Timur V. Berhubung perolehan jumlah suaranya kalah atas Ahmad Basarah dan Andreas Eddy Susetyo, Krisdayanti yang kini masih berkantor di Senayan dengan sangat terpaksa harus angkat kaki dalam beberapa bulan ke depan. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> &nbsp;

Setelah menjadi anggota DPR RI dari dapil PAN. Anang Hermansyah kini nyaleg di Dapil Jawa Barat V dari PDI Perjuangan, namun gagal.

Anang Hermansyah dan Krisdayanti Sama-sama Gagal Jadi Anggota DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/WhatsApp-Image-2024-03-05-at-194926-3455905406.jpeg" alt="Terdapat lima nama caleg yang bakal terpilih dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Terdapat lima nama caleg yang bakal terpilih dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kalimantan Selatan akan memulai rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat provinsi pada Rabu (6/3) besok. Menjelang pleno tersebut, perolehan suara calon legislatif&nbsp;DPR RI yang bakal terpilih sudah terlihat jelas dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2. Terdapat lima nama caleg yang bakal terpilih dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2. Kelima nama caleg yang bakal bakal terpilih dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 mendapatkan perolehan suara cukup signifikan. Caleg pertama dari Partai Amanat Nasional (PAN) Endang Agustina menempati perolehan suara terbanyak yakni 278.007 suara. Posisinya dibayang-bayangi oleh politisi Paftai Golkar, Hasnuryadi Sulaiman M.AB dengan perolehan 167.627 suara. Di posisi ketiga caleg Partai Gerindra Hj. Mariana S.Ag, M.M dengan perolehan 134.747 suara. Kemudian ada nama H. Rahmat Trianto dari Partai Nasdem dengan perolehan 127.564 suara. Mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) Tanah Bumbu itu memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal itu mengingat selama berkarir di kemiliteran, banyak sumbangsihnya di masyarakat. Tak pelak jika namanya masih dikenang masyarakat Sementara di posisi ke lima&nbsp;caleg jadi Sudian Noor dari PAN dengan perolehan 92.669 suara. Data tersebut berdasarkan jumlah suara dari 6.092 TPS (100 persen) serta rekapitulasi suara(Model D. Hasil Kecamatan-DPR) dari 55 kecamatan dan rekapitulasi suara (Model D. Hasil Kabko-DPR) dari 5 Kabupaten/Kota. Sementara sejak Senin (4/3), sudah ada delapan kabupaten/kota yang merampungkan pleno dan mengirim lampiran tipe D hasil Pemilu 2024 ke KPU Kalsel. &ldquo;Yang sudah pleno adalah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tapin, Barito Kuala, dan Banjarbaru,&rdquo; kata Anggota KPU Kalsel, Fahmi Failasopa. Kelima daerah di atas diminta merampungkan pleno sesuai jadwal, yakni maksimal pada Selasa (5/3/2024) hari ini. Fahmi menyebut, persoalan atau keberatan saksi parpol terkait hasil pleno di tingkat kabupaten/kota masih bisa dibahas di provinsi. &ldquo;Kalau yang direkapitulasi di KPU Provinsi itu ada empat; Pilpres, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Kalau konteksnya DPR, atau DPRD Provinsi di pleno Provinsi bisa disampaikan apa yang menjadi keberatan saksi partai, sepanjang ada datanya bisa disampaikan,&rdquo; tuturnya.

Menjelang pleno, perolehan suara calon legislatif DPR RI yang bakal terpilih sudah terlihat jelas dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan.

Lima Caleg Dari Dapil Kalsel 2 yang Berpotensi Masuk DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Surat suara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhitungan suara untuk calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 masih berlangsung di tingkat KPU. Rekapitulasi suara pileg sempat diwarnai dengan kontroversi karena masalah aplikasi sirekap. Meski demikian, ada indikator lain untuk melihat caleg-caleg yang berpotensi duduk di legilatif. Khususnya untuk tingkat DPR RI. Di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri memperebutkan tujuh kursi. Di aplikasi X merilis tujuh caleg DKI II yang berpotensi duduk di Senayan. Komposisinya, dari PDIP (2), PKS (1 kursi), Gerindra (1), PAN (1),Golkar (1), dan PKB (1). Menariknya dari akun X yang dikutip pada Senin (4/3) itu, nama-nama yang berpotensi lolos DPR RI berlatar yang sangat beragam. Semuanya nyaris nama-nama beken. Mulai dari politikus senior dan artis. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) dari PKS, Himmatul Aliyah (Gerindra), Once Mekel (PDIP), Prasetyo Edi Marsudi (PDIP), Uya Kuya (PAN), Abraham Sridjaja (Golkar), dan Ida Fauziyah (PKB). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/c1-maret-42619498.jpeg" alt="Prediksi caleg yang lolos ke DPR RI dari dapil DKI 2." width="100%">
<figcaption>Prediksi caleg yang lolos ke DPR RI dari dapil DKI 2.</figcaption>
</figure> Akun X itu menyatakan bahwa nama-nama itu dihitung dari perhitungan C1, "Pertarungan caleg di Dapil DKI Jakarta II cukup menarik, di tengah polemik Sirekap yg bermasalah, tak terdengar pemberitaan perhitungan C1 Hasil". Akun tersebut mengklaim bahwa perhitungan C1 sangat valid. "Hasil yg paling valid &amp; utama, karena Si Rekap adalah Alat Bantu." Sementara itu, jika berdasarkan laman Pemilu 2024 KPU versi Sabtu (2/3) pukul 16.00, progres rekapitulasi suara baru mencapai 60,07 persen atau 5.913 dari 9.844 tempat pemungutan suara (TPS). Menurut versi tersebut, suara tertinggi berdasarkan partai politik (parpol) diraih oleh PKS sebanyak 183.498 suara, diikuti PDIP (166.214), Gerindra (136.993), Golkar (105.610), PAN (93.222), dan PKB (78.714). Adapun perolehan suara para caleg tersbut sebagaimana yang tertulis di laman Pemilu 2024 KPU untuk Nur Wahid dari PKS: 86.540; Himmatul Aliyah (Gerindra): 35.670; Once Mekel (PDIP): 25.193; Prasetyo Edi Marsudi (PDIP): 13.907; Uya Kuya (PAN): 42.307; Abraham Sridjaja (Golkar): 28.302; dan Ida Fauziyah (PKB): 28.290.

Ada indikator lain untuk melihat caleg-caleg yang berpotensi duduk di legilatif. Khususnya untuk tingkat DPR RI. Di dapil DKI 2 ada 7 kursi.

Hasil Hitungan C1: Menteri, HNW, Once Mekel, Uya Kuya, hingga Ketua DPRD DKI Berpotensi Lolos ke DPR RI

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/caleg-PSI-Tangerang-720585324.jpg" alt="Pengurus DPP PSI Glorio Ritonga mendoronga kaum muda untuk berani mengambil alih kepemimpinan politik." width="100%">
<figcaption>Pengurus DPP PSI Glorio Ritonga mendoronga kaum muda untuk berani mengambil alih kepemimpinan politik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemunculan anak muda pada konstestasi politik di pileg tahun 2024 ini menjadi harapan baru dan warna baru bagsa ke depan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa tidak sedikit kaum muda yang melek dan berpartisipasi aktof dalam politik dan mau melayani masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Glorio Tuaraja Immanuel Ritonga, ketika menyikapi mulai bertambahnya legislator dari kalangan anak muda.&nbsp; Glorio yang juga caleg DPRD Kota Tangerang Selata Dapil 5 Pondok Aren itu menjelaskan, masyarakat butuh aksi dan bukti yang konkret bukan hanya sekedar kata-kata manis saat masa kampanye saja. Oleh karena itu anak muda menjadi ujung tombak tindakan nyata tersebut.&nbsp; &ldquo;Anak muda seharusnya bisa lebih banyak terjun ke masyarakat dan menjadi pendengar masyarakat yang baik&rdquo; ujar Glorio. Sebab, lanjut Glorio, peran anak muda ditengah masyarakat kususnya masyarakat Pondok Aren harus menjadi harapan dan jawaban atas masukan, keluhan, aspirasi dan kesulitan masyarakat selama ini.&nbsp; Ia juga memastikan, bahwa Sebagai anggota dewan nantiya dia akan membuka rumah aspirasi yang akan digunakan sebagai sarana masyarakat untuk meminta bantuan, menyampaikan aspirasi dan sebagai tempat untuk menjalin silaturhami dengan masyarakat.&nbsp; "Kita harus sunggung-sungguh dalam membantu masyarakat. Hadir dalam setiap kebutuhan masyarakat, ikut serta dalam agenda masyarakat dan juga ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang warga selenggarakan," imbuhnya. Bagi Glorio, harapan ibu-ibu yang didengarkannya secara langsung menjadi semangat dan keyakinan bahwa anak muda harus bisa menjadi akses dan juga pelayan untuk masyarakat. Dan ini menjadi komitmen Glorio untuk masyarakat. "Sudah saatnya poliik dipimpin kaum muda yang berani dan memiliki nyali untuk bertindak yang benar dan menolak yang salah," pungkasnya.

"Sudah saatnya poliik dipimpin kaum muda yang berani dan memiliki nyali untuk bertindak yang benar dan menolak yang salah," pungkasnya.

Glorio: Saatnya Kaum Muda Bernyali Hadir di Kancah Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/dapil1-2634810617.jpg" alt="Perolehan suara Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Perolehan suara Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Persaingan di Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo) dalam Pemilu 2024 semakin memanas, yang sering dijuluki sebagai dapil neraka. Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin, 19 Februari 2024 pukul 12.00, menunjukkan persaingan yang sangat ketat di antara calon legislatif untuk merebut suara pemilih menuju DPR RI Senayan, Jakarta. Dapil ini menarik perhatian karena sering dianggap sebagai dapil yang sulit, bukan tanpa alasan. Persaingan ketat antara petahana dan tokoh terkenal, termasuk artis dan politisi senior, menjadi ciri khasnya. Dikutip Dari Radar Sidoarjo (JawaPos Grup) Selasa (20/2), di tengah sorotan publik, nama-nama terkenal mendominasi hasil perolehan suara. Caleg Gerindra Bambang Haryo Soekartono mendapatkan suara tertinggi dengan jumlah 74.156. Sementara caleg Golkar Adies Kadir mendapat suara sebanyak 46.367. Salah satu yang menarik perhatian adalah Ahmad Dhani, pentolan Band Dewa 19, atau Dhani Ahmad Prasetyo. Hasil real count sementara dari KPU RI menunjukkan bahwa perolehan suara politisi Gerindra ini bahkan masuk dalam tiga besar dengan 40.667 suara. Namun, Dhani Ahmad Prasetyo bukanlah satu-satunya tokoh terkenal yang ikut dalam pertarungan politik ini. Caleg PDIP Puti Guntur Soekarno, PKB Arzeti Bilbina Setyawan, dan beberapa politisi senior atau petahana juga berpartisipasi dalam memperebutkan 10 kursi DPR RI lewat Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo. Dengan demikian, terjadi persaingan yang sangat sengit di antara calon legislatif untuk mendapatkan kursi di Senayan. Para pemilih dengan antusias menantikan hasil akhir dari Pemilu 2024 di Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo, yang akan menunjukkan siapa yang berhasil memenangkan kepercayaan rakyat dalam proses demokrasi ini.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Ahmad Dhani, pentolan Band Dewa 19, atau Dhani Ahmad Prasetyo yang juga berpeluang lolos.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg dpr ri

Berita Terkini