<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/august-mellaz-1948644300.jpg" alt="Anggota KPU RI August Mellaz usai rapat final koordinasi penyelenggaraan debat kelima Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa." width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI August Mellaz usai rapat final koordinasi penyelenggaraan debat kelima Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengkaji surat pengunduran diri calon anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 5 di Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur II bernama Ratu Ngadu Bonu Wulla. Adapun surat pengunduran diri itu disampaikan saksi dari Partai NasDem kepada anggota KPU RI August Mellaz yang sedang memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024&nbsp;panel B di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, (12/3). "Ketika di forum disampaikan surat, tentu surat itu ditujukan kepada Ketua KPU (Hasyim Asy'ari), tentu akan kami kaji, tetapi tidak dalam rangka mengubah posisi pleno rekap 'kan, di situ," ujar Mellaz saat ditemui awak media di Kantor KPU, Jakarta, Selasa. Menurut Mellaz, surat pengunduran diri itu tak ada kaitannya dengan proses rekapitulasi nasional saat ini. Tugas dari rekapitulasi nasional hanya untuk membacakan formulir hasil rekapitulasi provinsi. "Kami menghitung itu semua. Jadi, tidak ada kaitannya dengan ada surat pengunduran diri atau tidak," jelasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima surat pengunduran diri calon anggota DPR RI dari Partai NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla. Surat pengunduran diri itu disampaikan saksi dari Partai NasDem kepada anggota KPU RI August Mellaz yang sedang memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024&nbsp;panel B. "Baik, terima kasih untuk saksi dari Partai NasDem. Tentu suratnya kami terima. Nanti kami akan pelajari sendiri," kata Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/3). Mellaz lantas menekankan bahwa pihaknya tidak akan menyampaikan substansi dari surat pengunduran diri tersebut dalam forum rekapitulasi. Sementara itu, saksi dari Partai NasDem menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut merupakan surat dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai NasDem&nbsp;kepada KPU dan juga nanti ditembuskan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT II," ujar saksi tersebut. Saksi dari Partai NasDem menjelaskan alasan pengunduran diri Ratu Ngadu Bonu Wulla adalah sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. "Alasan pengunduran diri sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan di atas meterai. Dan untuk itu karena suratnya ke KPU RI, saya tidak berhak untuk membacakan, dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian, perlu kami sampaikan dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai NasDem nomor urut 5 Dapil NTT II menyatakan mengundurkan diri," katanya. Berdasarkan rekapitulasi yang disahkan KPU RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla yang merupakan legislator DPR RI periode 2019 - 2024 meraih 76.331 suara. Anggota Komisi IX DPR RI tersebut memperoleh suara terbanyak ketimbang enam calon lainnya dari Partai NasDem di Dapil NTT II. Sementara itu, di posisi kedua ditempati caleg nomor urut 1, yakni mantan Gubernur NTT periode 2018 - 2023 Victor Bungtilu Laiskodat yang mendapatkan 65.359 suara. Secara keseluruhan yang memilih Partai NasDem dan calegnya mendapatkan 207.732 suara, meliputi 10.831 orang yang memilih partainya saja. Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, serta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden&nbsp; RI diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar&nbsp;pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3. Pemilu anggota legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Surat pengunduran diri itu disampaikan saksi dari Partai NasDem kepada anggota KPU RI August Mellaz yang sedang memimpin Rapat Pleno

Lolos ke Senayan, Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mendadak Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/nama-ibas-disebut-di-tipikor-ini-reaksi-demokrat_m_154289.jpeg" alt="Edie Baskoro Yudhoyono alias Ibas" width="100%">
<figcaption>Edie Baskoro Yudhoyono alias Ibas</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono), menjadi peraih suara tertinggi sementara se-Indonesia dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Berdasarkan data real count KPU untuk Pileg DPR per Kamis (22/2) pukul 23.00 WIB, putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu memperoleh 249.345 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka ini juga mengalahkan jumlah keseluruhan perolehan suara wilayah di semua dapil Pileg seluruh Indonesia. Ibas merupakan caleg dari dapil Jawa Timur VII yang meliputi wilayah Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raihan suara yang didapat kader Partai Demokrat dari Sirekap KPU berdasarkan 81,06 persen data yang masuk. Perolehan suara Ibas diprediksi masih bisa bertambah seiring dengan rekapitulasi yang masih dilakukan oleh KPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng merupakan caleg DPD RI dapil Jawa Barat yang meraih suara tertinggi. Berdasarkan real count per Kamis (22/2) pukul 23.01 WIB, Komeng meraih 2.058.928 atau 19,97 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski terkesan diam-diam mengikuti Pemilu 2024, nyatanya langkah Komeng maju sebaga caleg DPD RI sukses memperoleh dukungan dari masyarakat dengan perolehan suara yang cukup tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Screenshot_2024-02-14-14-02-03-195_comgoogleandroidgm-edit-417581177.jpg" alt="Surat suara menampilkan foto Komeng (dua dari Kanan) yang bergaya nyeleneh di surat suara" width="100%">
<figcaption>Surat suara menampilkan foto Komeng (dua dari Kanan) yang bergaya nyeleneh di surat suara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi dirinya yang kini jadi sorotan masyarakat dan netizen, Komeng kemudian berkesempatan untuk berbagi cerita dalam sebuah podcast khusus bersama Deddy Corbuzier di kanal YouTube pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diakui Deddy Corbuzier, ia sangat terkesan dengan strategi yang digunakan Komeng untuk mendapatkan suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbeda dengan calon legislatif lain yang aktif melakukan kampanye, Deddy menilai bahwa Komeng menggunakan pendekatan yang cerdas dan strategis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah diteliti-teliti dengan badan intelijen, Anda ini satu-satunya orang yang mengubah teori dan teknik pencoblosan. Aneh. Kalau gue ngomongnya gini, dia kerja gak pakai otot tapi otak," tanya Deddy Corbuzier dalam podcast Close The Door dikutip JawaPos.com, Rabu (21/2)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komeng merespons dengan menyatakan bahwa dia bekerja secara diam-diam tetapi berhasil meraih dukungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan Deddy Corbuzier membandingkan Komeng dengan artis lain yang juga mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, seperti Aldi Taher.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ajarin kita, ini banyak pejabat-pejabat mau gila gegara kampanye Semua habis, ente berbeda,&rdquo; ujar Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komeng menjawab dengan candaan bahwa uangnya juga habis, tetapi tidak digunakan untuk kampanye. Dia menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan kedua putranya yang baru saja masuk perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga uangnya habis pak, karena pas anak-anak pada masuk kuliah," pungkas Komeng.</div> &nbsp;

Raihan suara yang didapat kader Partai Demokrat dari Sirekap KPU berdasarkan 81,06 persen data yang masuk, Ibas masih paling tinggi.

Suara Ibas Masih Paling Tinggi untuk Pileg DPR, Komeng Caleg DPD RI Paling Terdepan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/WhatsApp-Image-2023-10-25-at-234624-3230568563.jpg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara resmi melepas sebanyak 20 unit mobil ambulans ke Sumatera Barat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara resmi melepas sebanyak 20 unit mobil ambulans ke Sumatera Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara resmi melepas sebanyak 20 unit mobil ambulans ke Sumatera Barat. Mobil ambulans tersebut merupakan sumbangan dari Arisal Aziz, Caleg DPR RI dari PAN Dapil 2 Sumatera Barat. &rdquo;Alhamdulillah. Ini niat yang baik dan mulia, 20 ambulans diberikan untuk masyarakat khususnya dapil Sumbar 2,&rdquo; ujar Zulhas. Lebih lanjut Zulhas yang juga Mendag tersebut mengaku senang dengan Arisal yang konsisten menjalankan garis perjuangan partai yakni Bantu Rakyat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013099452/bima-arya-sebut-pan-berpaling-dari-cawapres-erick-thohir-ke-gibran">Bima Arya sebut PAN Berpaling dari Cawapres Erick Thohir ke Gibran</a> &rdquo;Luar biasa, belum jadi anggota DPR sudah banyak berbuat, apalagi jika sudah jadi anggota DPR,&rdquo; tambah Zulhas. Lebih lanjut Zulhas mendoakan, semoga Allah SWT memberkahi dan meridhoi perjuangan Arisal agar bisa berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat. Sementara itu, Arisal Aziz mengaku sangat bersyukur bisa berbagi dan membantu orang banyak di Kampung halaman. &rdquo;Pada sore ini (25/10), memberikan ambulans gratis. Ambulans tersebut adalah bukti nyata partai PAN dengan slogan Bantu Rakyat sebanyak 20 unit mobil ambulans gratis kita berikan ke Sumbar 2,&rdquo; terang Arisal Aziz.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melepas sebanyak 20 unit mobil ambulans sumbangan dari Arisal Aziz, Caleg DPR RI dari PAN Dapil 2 Sumbar

Caleg PAN Sumbar Berikan 20 Unit Ambulans Gratis, Pelepasan Dipimpin Ketum Zulkifli Hasan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/WhatsApp-Image-2023-09-19-at-0849121-80560384.jpg" alt="Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan." width="100%">
<figcaption>Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PKS Jatim melakukan konsolidasi. Ratusan caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jatim melakukan konsolidasi. Sekitar 207 caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jatim dikumpulkan dalam kegiatan workshop terpadu pemenangan PKS berbasis dapil di Surabaya. Dalam kegiatan itu tak hanya caleg, sebanyak 104 fungsionaris DPD PKS se-Jatim, kordapil pusat, dan kordapil provinsi, juga&nbsp; turut hadir. Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan memberikan instruksi kepada para caleg yang hadir agar punya totalitas dan bekerja keras untuk memenangkan PKS. &rdquo;Saya minta semua unsur PKS menjalankan instruksi DPP totalitas dan kerja keras memenangkan PKS,&rdquo; tegas Irwan. Menurut dia, sisa waktu 149 hari menjelang pemungutan suara harus dioptimalkan. &rdquo;Insya Allah cukup untuk mengoptimalkan ikhtiar yang terencana, efektif dan efisien. Workshop ini, akan membantu,&rdquo; kata Irwan caleg dari dapil Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi itu. Selain itu, Irwan meminta agar semua unsur PKS, baik anggota, simpatisan, pengurus dan caleg terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan banyak unsur masyarakat. Target raihan kursi PKS sebesar 15 persen, tidak mudah. &rdquo;Harus dikejar dengan kerja keras. Kursi DPR RI kita dari 2 jadi 13 kursi, DPRD Provinsi Jatim dari 4 menjadi 18, dan kursi DPRD kabupaten/kota dari 104 menjadi 299. Ini luar biasa, tapi insya Allah bisa diraih,&rdquo; tutur Irwan. Irwan kemudian mengingatkan bahwa perolehan kursi PKS itu akan berbanding lurus dengan pelayanan untuk rakyat. &rdquo;Semakin banyak kursi PKS, semakin optimal pelayanan kita kepada rakyat,&rdquo; tutur Irwan, alumnus Universitas Airlangga ini. Hal itu, kata dia, sejalan dengan visi PKS, menjadi partai Islam rahmatal lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan NKRI.

Ratusan caleg DPR RI dan DPRD Provinsi PKS Jatim lakukan konsolidasi dan workshop terpadu pemenangan PKS berbasis dapil di Surabaya

PKS Jawa Timur Konsolidasi Pemenangan Berbasis Dapil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Konferensi-Pers-Mensos-Terkait-Pengeledahan-KPK-Dery-Ridwansah-6-1855492201.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosok Tri Rismaharini seolah tak bisa lepas dari suroboyoan dan ndagel (humoris) ala Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya perempuan pertama itu memberikan jawaban yang mengocok perut ketika ditanya soal nyaleg DPR RI. Ditemui di kawasan Gubeng, Surabaya, ibu dari Fuad Bernardi itu mengatakan, dirinya tak akan nyaleg atau mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI pada 2024. Risma mengaku, menjadi Menteri Sosial sudah cukup melelahkan. &rdquo;Pegel rek dadi menteri iki (capek jadi menteri ini),&rdquo; ujar Risma kepada awak media. Alumnus ITS itu menyatakan, dirinya juga lupa menaruh ijazah pendidikan terakhirnya. Dia tak punya waktu untuk mencari ijazahnya tersebut. &rdquo;Aku tak fokus kerja dulu. Kerjaanku super banyak. Mengurusi pemberdayaan ini-itu, semua menteri bekerja,&rdquo; jelas Risma.

Mensos Tri Rismaharini beri jawaban yang mengocok perut ketika ditanya soal nyaleg DPR RI. Risma bialng jadi menteri cukup melelahkan

Ditanya Nyaleg DPR RI, Risma Bikin Geleng Kepala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-21.42.21.jpg" alt="Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kurang dua bulan lagi, kontestasi pemilu memasuki tahap pendaftaran caleg atau Daftar Caleg Sementara (DCS). DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim tak melepaskan injak gasnya.  Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig mengatakan, spektrum komposisi bakal caleg sementara lebih luas. Ada empat orang gus dan dua orang purnawirawan jenderal yang merapat sebagai bakal caleg DPR dari PAN. Mereka berangkat dari daerah pemilihan wilayah Jatim.  Siapakah empat orang gus yang sudah bergabung ke PAN?  ”Ada bakal caleg Gus Syaiful Nuri (Alumni Ponpes Sidogiri), Gus Qodir Hafid Aminuddin (Ponpes Syekh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan), Gus Afif Zamroni (anak Kiai Asep Saifuddin Chalim, Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto) dan Gus Sakti (Pondok Peta Tulungagung),” jelas Sadig.  Sementara itu, dua orang purnawirawan jenderal itu yakni Brigjen TNI (Purn) Sukron Hambali dari dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Serta Mayjen TNI (Purn) Warsono yang akan berangkat dari Dapil Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek dan Pacitan.  Selain menggaet gus dari pondok-pondok pesantren, PAN juga menjadi pelabuhan dari crazy rich. Salah satunya crazy rich Surabaya, Tom Liwafa. Tom Liwafa bakal berangkat dari dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo).  ”Mudah-mudahan dengan bergabungnya 4 gus, 2 purnawirawan jenderal, dan 1 influencer muda itu bisa membuka ruang para tokoh bangsa atau milenial yang masih ragu agar mau berjuang di jalur politik bersama PAN,” jelas Sadig.  Anggota DPR itu menegaskan, PAN ingin membuka diri kepada siapapun dan golongan dari manapun. Namun, PAN tak melupakan dari rahim mana dilahirkan. ”Dari Muhammadiyah,” tambah Sadig.  Menurut dia, PAN bakal berusaha menjadi seperti logonya, matahari. Yang menyinari semua pihak. Tidak hanya satu golongan atau pihak tertentu.

DPW PAN Jatim Sebut Empat Gus dan Influencer Merapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220716_161400-01.jpg" alt="Penyanyi Iyeth Bustami (kanan). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Iyeth Bustami (kanan). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyanyi melayu Iyeth Bustami mengaku tidak kapok untuk terjun kembali ke dunia politik. Bahkan rencananya pada Pemilu 2024, Iyeth maju sebagai calon anggota legislatif tingkat DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  ”Siap maju pantang mundur, sudah dua kali kalah. Caleg dari Dapil Riau, PKB. Saya tidak ada kapok (terjun ke dunia politik),” kata Iyeth Bustami seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, pedangdut Iyeth Bustami yang berpasangan dengan Kaderismanto terjun dalam Pilkada Bengkalis 2020 dan kalah. Iyeth menilai perkembangan politik saat ini dengan dulu atau saat berlaga di Pilkada Bengkalis 2022 hampir sama.  ”Masyarakatnya masih sama. Masyarakat sekarang enggak mau dibuat janji-janji. Kita janji-janji tahu-tahu tidak terpenuhi. Itu sudah berpuluh-puluh tahun terjadi seperti itu, dari dulu,” papar Iyeth.  Dia mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk berlaga di Pemilu Legislatif 2024. Strategi tersebut, menurut dia, dengan tidak terlalu banyak mengumbar janji kepada konstituen.  Bahkan, lanjut Iyeth, dia akan lebih banyak menghibur konstituennya dengan bakatnya sebagai penyanyi. ”Sesuai kapasitas saya sebagai seniman, saya akan lebih banyak nyanyi, karena yang sudah-sudah seperti itu, ketika saya datang ke sana, suruh nyanyi. Banyak ngomong suruh setop. Nyanyi saja Kak Iyeth,” ucap Iyeth.  Dia juga menyatakan akan bersikap lebih legowo dengan hasil Pemilu Legislatif 2024. ”Kalau mereka mau pilih saya, itu alhamdulillah, kalau enggak mau, itu berarti bukan rezeki saya. Karena kadang-kadang saya sudah siapkan konsep begini, begitu. Tahu-tahu masyarakatnya minta Kak Iyeth nyanyi saja,” kata Iyeth.

Iyeth Bustami Tak Kapok Terjun ke Dunia Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_REKAPITULASI-SURAT-SUARA-LUAR-NEGRI_MIFTAHULHAYAT-6-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekapitulasi tingkat provinsi hasil Pemilu 2019 di wilayah Jawa Timur (Jatim) telah selesai. Distribusi kursi untuk DPR dari wilayah tersebut memang akan ditetapkan setelah rekapitulasi tingkat nasional selesai. Meski begitu, nama-nama penghuni Senayan dari 11 daerah pemilihan (dapil) di Jatim sudah bisa diketahui.  Berdasar penghitungan manual hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Jatim, tercatat ada sembilan parpol yang berebut 87 kursi DPR dari 11 dapil di provinsi ini. PDIP dan PKB menjadi parpol peraih kursi terbanyak. PDIP meraih 20 kursi dan PKB memperoleh 19 kursi.  Namun, ada fenomena menarik yang mewarnai hasil perolehan suara pemilu untuk DPR di Jatim. Mayoritas caleg pengumpul suara jumbo berasal dari dapil Jatim XI alias Madura. Seluruh caleg terpilih dari Pulau Garam itu mengumpulkan lebih dari 120 ribu suara. Berbeda dengan 10 dapil lainnya, tidak banyak caleg terpilih yang bisa meraih lebih dari 100 ribu suara.  Tengok saja perolehan suara caleg Partai Gerindra R Imron Amin. Dia meraup 242.437 suara. Atau, caleg PPP Ahmad Baidowi yang mendapat 227.170 suara. Dari total jatah delapan kursi, hanya dua caleg yang perolehannya kurang dari 150 ribu suara.  Meski perolehan suara para caleg terpilih di wilayah Madura jumbo, sebarannya ternyata tidak merata. Rata-rata perolehan suara para kandidat terpilih itu terpusat di satu kabupaten/kota. Misalnya, caleg PKB H Syafiuddin yang mendapat lebih dari 134 ribu di antara 142.303 suara di Bangkalan. Perolehan di tiga wilayah Madura lainnya rata-rata tidak sampai 4.000 suara per kabupaten.  Begitu juga perolehan suara R Imron Amin yang paling tinggi. Sebarannya ada di wilayah Bangkalan, mencapai 234 ribu suara. Di tiga wilayah lain (Sampang, Pemekasan, dan Sumenep), perolehannya sangat kecil. Bahkan di Sampang hanya memperoleh 455 suara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PEMILU (Kokooh Praba/JawaPos.com)  Fenomena unik di dapil Madura itu juga diakui Direktur SCG Research and Consulting Didik Prasetiyono. Selain suara jumbo para caleg, perolehan kursi parpol juga merata. Delapan kursi diisi delapan partai berbeda. ''Perolehan suara caleg jauh di atas perolehan suara partai,'' katanya.  Persaingan antarcaleg dalam satu partai di dapil Madura juga menarik. Misalnya, perebutan kursi DPR di Partai Nasdem. Caleg terpilih Willy Aditya yang memperoleh 190.814 suara hanya unggul tipis atas caleg koleganya, Farid Al Fauzi, yang mendapat 188.385 suara.  Kompetisi perebutan kursi DPR di dapil Jatim juga menghasilkan fenomena baru. Banyak caleg potensial yang berpindah parpol gagal duduk di kursi DPR. Ambil contoh mantan Bupati Bojonegoro Suyoto (pindah dari PAN ke Nasdem), Fandi Utomo (dari Demokrat ke PKB), serta beberapa nama lain.  ''Hal ini cukup wajar. Sebab, butuh waktu membangun kembali basis maupun infrastruktur setelah seorang caleg pindah partai,'' ujar founder The Republic Institute Sufyanto.  Di sisi lain, figur tokoh masih menjadi modal kuat bagi pemilih di beberapa daerah untuk menentukan pilihannya. Misalnya, yang terlihat dari lolosnya caleg-caleg populer seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan mantan Jubir KPK Johan Budi. ''Namun, ini tak berlaku bagi caleg-caleg dengan background artis,'' jelasnya.  Sementara itu, meski rekapitulasi tingkat provinsi telah tuntas, KPU Jatim belum menyimpulkan perolehan kursi DPR antarparpol maupun caleg terpilih. ''Sebab, penentuannya bakal dilakukan KPU setelah rekapitulasi nasional,'' terang Ketua KPU Jatim Choirul Anam.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

Madura Antarkan Caleg Bersuara Jumbo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-pengacara-oso-yusril-tak-permasalahkan-dicoret-kpu-dari-dct_m_.jpg" alt="Yusril Ihza Mahendra saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Yusril Ihza Mahendra saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan advokat dilarang menjalankan profesinya. Ini karena namanya sudah tercantum dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPR RI. Hal itu dinyatakan Yusril menanggapi Komisioner KPU Hasyim Asy&rsquo;ari dalam sidang Bawaslu yang memeriksa pelanggaran administrasi Pemilu atas laporan Oesman Sapta Odang (OSO). Meskipun tidak hadir dalam sidang itu, Yusril tercantum sebagai pengacara yang mendampingi OSO. KPU menurut Yusril telah salah memahami makna Pasal 240 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g yang menyebutkan bahwa syarat untuk Bakal Calon Anggota DPR antara lain: bersedia untuk tidak berpraktik sebagai advokat yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 240 ayat (2) huruf g menyebutkan bahwa kesediaan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan. Surat pernyataan kesediaan itu berlaku juga bagi syarat bersedia bekerja penuh penuh waktu. "Nah yang dimaksud dengan frasa ini dikemukakan dalam penjelasan yang mengatakan: bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat menggangu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR. Kesediaan seperti itu jelaslah baru berlaku apabila caleg tersebut nantinya terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR," ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (29/12). Menurut Yusril, kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR. Menurut Yusril, hal ini teranglah bermakna bahwa seorang advokat yang menjadi caleg tidak boleh berpraktik sebagai advokat apabila nanti terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR. "Kalau baru sekedar bakal calon dan bahkan calon, konflik kepentingan seperti itu tidak akan ada," ungkapnya. Konflik kepentingan akan ada jika seseorang caleg menjadi prajurit TNI, PNS, pejabat negara atau pimpinan BUMN/BUMD. Karena itulah, menurut Pasal 240 ayat (1) dan (2) wajib mundur dan pengunduran dirinya effektif jika namanya sudah masuk dalam DCT. Ketentuan seperti itu tidak berlaku bagi advokat, akuntan publik dan notaris yang penghasilannya tidak bersumber dari APBN atau APBD. Apalagi frasa penutup dari Pasal 240 ayat (1) huruf l itu menyatakan advokat yang bersedia tidak akan berpraktik itu haruslah: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur praktik advokat itu adalah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 20 ayat (3) undang-undang ini mengatakan: advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa implementasi norma Pasal 240 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah advokat tidak boleh menjalankan tugas profesi advokat jika ia telah dilantik dan selama ia menjadi pejabat negara. "Bakal calon termasuk pula calon anggota DPR yang namanya sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) bukanlah pejabat negara," ungkapnya. Karena itu Advokat yang menjadi caleg, bahkan seandainya sudah terpilih sebagai anggota DPR, namun belum dilantik, maka tidak ada larangan apapun baginya untuk tetap menjalankan tugas profesi advokat. Yusril menyatakan keheranannya dengan ulah KPU yang menyerang dirinya dalam sidang Bawaslu yang memeriksa laporan OSO tentang pelanggaran administrasi Pemilu, tanpa dia sendiri hadir dalam sidang itu. Menurut Yusril banyak caleg yang berasal dari kalangan advokat yang sampai saat ini tetap menjalankan profesinya tanpa pernah dipersoalkan KPU. Dia menengarai KPU nampaknya khawatir berhadapan dengan dirinya, karena berkali-kali KPU kalah di persidangan. "KPU tampak mencari jalan agar tidak berhadapan dengan saya dalam sidang Bawaslu maupun pengadilan. Padahal menurutnya, sidang pengadilan itu adalah forum resmi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan," ungkapnya. Yusril menambahkan bahwa bagi dirinya tidak masalah jika namanya akan dicoret KPU dari DCT karena terus menjalankan profesinya sebagai advokat. Hal itu karena supaya dirinya lebih memilih tetap menjadi advokat daripada menjadi caleg. Sehingga Yusril bisa membela partainya, PBB, dan membela setiap orang yang diperlakukan KPU dengan sewenang-wenang. Toh dirinya sudah pernah menjadi anggota MPR, DPR dan beberapa kali menjadi menteri. "Saya tidak silau dengan jabatan. Silahkan saja kalau KPU mau diskualifikasi saya dari caleg, dan mendiskualifikasi semua advokat yang menjadi caleg sekarang ini sambil tetap menjalankan profesi advokatnya," pungkasnya. Sebelumnya, &lrm;Komisioner KPU, Hasyim Asyari mempertanyakan kenapa Yusril Ihza Mahendra masih menjadi kuasa hukum Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO. Padahal Yusril adalah calon anggota legislatif (Caleg) DPR di Partai Bulan Bintang (PBB) dari Dapil Jakarta III, yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. &lrm;"KPU ingin mengingatkan Bawaslu bahwa UU Pemilu menentukan bahwa caleg DPR harus bersedia tidak berpraktik sebagai pengacara ketika mendaftar sebagai caleg," ujar Hasyim dalam sidang perkara OSO di Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/12). Hasyim menambahkan, pihaknya memiliki surat penyataan dari Yusril yang bersedia tidak berpraktik menjadi kuasa hukum. Sehingga dia mempertanyakan kenapa Yusril sampai saat ini masih menjadi kuasa hukum OSO. "Ada surat penyataanya kesediaan untuk tidak berpraktik saat sudah menjadi bacaleg. Jadi cale&lrm;g pun sudah tidak boleh berpraktik," katanya. Hasyim mengaku kenapa hal ini barus disinggung saat ini. Alasannya karena sidang yang dilakukan Bawaslu kepada KPU dengan termohon &lrm;adalah Yusril Ihza Mahedra sebagai kuasa hukum OSO. "Ini jadi soal momentum. Makanya yang kami angkat sekarang," ungkapnya. Oleh sebab itu sebanarnya Yusril tidak memenuhi syarat menjadi kuasa hukum OSO. Karena dia telah menjadi caleg DPR dari PBB&lrm;. Dengan demikian KPU menunggu sikap dari Bawaslu terkait Yusril yang masih menjadi kuasa hukum OSO ini. "Jadi kita menunggu Bawaslu sebagai temuan, dan lalu sikap Bawaslu ini bagaimana," pungkasnya. &lrm;Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 240 ayat 2 huruf g, melarang seorang advokat berpraktik jika ingin menjadi caleg. Karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai caleg. Demikian juga dalam surat pernyataan bagi bakal calon anggota DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan saat pendaftaran. Di dalamnya menyebutkan poin serupa.&lrm; Bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerkaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara.

Jadi Pengacara OSO, Yusril Tak Permasalahkan Dicoret KPU dari DCT

caleg dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg dpr

Berita Terkini