<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-182729-264957137.jpg" alt="Mantan ketua KPK Agus Rahardjo." width="100%">
<figcaption>Mantan ketua KPK Agus Rahardjo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dikabarkan gagal lolos ke Senanyan sebagai calon anggota (caleg) DPD RI. Agus ditumbangkan dari petahana Ahmad Nawardi yang mengalami pelonjakan suara di Madura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus Rahardjo merupakan caleg DPD RI untuk Jawa Timur. Dari 13 caleg DPD RI daru daerah pemilihan (dapul) Jatim, hanya empat caleg DPD RI yang melenggang ke Senayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus Rahardjo menyebut terdapat keanehan dari melonjaknya suara Ahmad Nawardi. Dihubungi JawaPos.com, Agus merasa aneh raihan suara yang diperoleh Ahmad Nawardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahu-tahu dari hasil rekap provinsi, tanggal 9 dan 10 Maret. Saudara Nawardi mendapatkan kenaikan suara yang luar biasa," kata Agus kepada JawaPos.com, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014431387/terus-meroket-harga-emas-antam-tembus-rekor-tertinggi-rp-1210000-per-gram-kalau-dijual-laku-segini">Terus Meroket! Harga Emas Antam Tembus Rekor Tertinggi Rp 1.210.000 Per Gram, kalau Dijual Laku Segini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus menjelaskan, saat data aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU RI masih bisa diakses pada 5 Maret 2024, pukul 13:01:08, dengan data yang sudah masuk 79,99 persen. Perolehan suara Agus Rahardjo mencapai 1,797.529 pemilih. Sementara, raihan suara Ahmad Nawardi&nbsp;1.569.469 pemilih, terdapat selisih 228.060 suara.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah itu kita tidak bisa meng akses data KPU," ungkap Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus merasa heran dengan melonjaknya suara Ahmad Nawardi pada 9 dan 10 Maret 2024. Sebab, Nawardi mendapatkan kenaikan suara yang luar biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari Kabupaten Sumenep dapat tambahan suara 339.602 suara, dari Kabupaten Sampang tambahan 533.796 suara, dari Kabupaten Pamekasan tambahan 343.930 suara, dan dari Kabupaten Bangkalan 497.372 suara," papar Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total dari Madura Raya, sdr Nawardi mendapatkan tambahan suara 1.714.700. Hal yang sangat tidak wajar," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyatakan, tambahan suara yang sangat besar kepada Ahmad Mawardi, menyebabkan dari rangking 5, menjadi rangking 1. Ia pun mengaku, sudah membuat laporan ke Bawaslu tengah terjadi kecurangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/014431368/tingkatkan-keamanan-whatsapp-bakal-sinkronkan-fitur-kunci-chat-di-seluruh-perangkat">Tingkatkan Keamanan, WhatsApp Bakal Sinkronkan Fitur Kunci Chat di Seluruh Perangkat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelumnya, tanggal 29 Februari 2024. Saya sudah melapor ke Bawaslu Jatim, ada kecurangan yang sedang berjalan. Tidak sinkronnya perpindahan dari form C menjadi form D, yang hanya menguntungkan beberapa orang. Namun kami tidak melihat adanya penindakan dari Bawaslu," cetus Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, empat sosok calon Anggota DPD RI dari Jatim yang lolos untuk periode 2024-2029 yakni sosok petahana dan nama baru. Terdapat dua inkumben yang kembali lolos, sedangkan dua lainnya adalah pendatang baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petahana Ahmad Nawardi menjadi calon DPD RI Jatim dengan suara tertinggi. Ia memeroleh dukungan sebanyak 3,28 juta suara.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raihan suara Ahmad Nawardi mengungguli perolehan Ketua DPD RI yang saat ini maju lagi sebagai caleg DPD RI dari Jatim, yakni La Nyalla Mattalitti yang meraih 3,13 juta suara. Sementara, pada posisi ketiga ada nama keponakan mantab Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yakni Lia Istifhama yang meraih suara 2,74.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Kondang Kusumaning Ayu meraih 2,54 juta suara yang berada di peringkat ke-4. Namun, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo harus gigit jari. Pasalnya, Agus hanya meraih 2,2 juta suara yang berada di peringkat ke-5.</div> </div> </div>

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dikabarkan gagal lolos ke Senanyan sebagai calon anggota (caleg) DPD RI.

Gagal Melenggang ke Senayan dari DPD Dapil Jatim, Eks Ketua KPK Sebut Ada Keanehan Pelonjakan Suara

&nbsp; JawaPos.com&nbsp; - S <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/18/sultan-ternate-1120072350.jpg" alt="Sultan Ternate, Hidayat Mudaffar Sjah masih memimpin perolehan suara terbanyak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk daerah pemilihan Maluku Utara (Malut)" width="100%">
<figcaption>Sultan Ternate, Hidayat Mudaffar Sjah masih memimpin perolehan suara terbanyak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk daerah pemilihan Maluku Utara (Malut)</figcaption>
</figure> dengan meraih 13.24 persen atau 39.355 suara. Komisioner KPU Malut, Reni S Banjar mengatakan, Sultan Ternate, Hidayat Mudaffar Sjah berdasarkan data real melalui laman resmi KPU yang diakses sementara meraih suara terbanyak mengungguli 16 calon anggota DPD-RI lainnya. Akan tetapi, dia mengakui secara resmi harus menunggu rekapitulasi secara berjenjang yang saat ini masih berlangsung di PPK, kemudian KPU kabupaten/kota hingga ke KPU Provinsi Malut. Menurut dia, data yang diakses tertanggal 17 Februari 2024 pukul 19.31 WIB itu, Malut memiliki 4.192 TPS dan baru tercatat 1.515 TPS yang masuk atau 36.14 persen. Selain Sultan Ternate Hidayat Mudaffar Sjah, untuk DPD-RI dapil Malut posisi kedua sementara diperoleh DR R Graal Taliawo mendapatkn 31.676 suara (10.66 persen), kemudian Hasby Yusuf 27.360 suara (9.21 persen). Sedangkan, petahana Namto Roba berada di posisi keempat dengan 25.856 suara (8.7 persen). Sementara itu, untuk tiga kursi DPR-RI dapil Provinsi Malut berdasarkan laman resmi KPU-RI yang masuk 30.32 persen, Partai Golkar masih meraih suara tertinggi dengan 33.832 suara (20.06 persen), disusul PDIP 32.031 suara (19 persen) dan posisi ketiga diraih Partai Nasdem 18.103 (10.74 persen). Sedangkan untuk hasil pemilihan presiden yang masuk 42.25 persen, sementara pasangan Prabowo-Gibran mendulang suara signifikan dengan 191.03 suara (60.16 persen) disusul pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 88.727 suara (27.94 persen) serta pasangan Ganjar &ndash; Mahfud meraih 37.805 suara (11.9 persen). Tim Sukses Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meyakini akan menang di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (Malut). Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Malut, DR Saiful Ahmad menyatakan, meskipun hasil resmi melalui laman KPU baru 42.25 persen, namun pihaknya yakin pasangan Prabowo &ndash; Gibran dapat memenangkan pemilu presiden 2024 di seluruh kabupaten/kota Provinsi Malut. Bahkan, kata Saiful, pihaknya sebelumnya menargetkan dapat memenangkan di basis seperti Halmahera Utara, Pulau Taliabu, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula, tetapi dari penghitungan sementara, tim nomor urut 2 sementara unggul dari pasangan calon lainnya.

Sultan Ternate, Hidayat Mudaffar Sjah masih memimpin perolehan suara terbanyak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk daerah pemilihan Malut

Sultan Ternante Puncaki Perolehan Suara Caleg DPD Dapil Malut

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2806_19814_Paslon-Sulut.jpg" alt="Olly Dondokambey dan Maya Rumantir yang akan bertarung di Pilkada Sulut." width="100%">
<figcaption>Olly Dondokambey dan Maya Rumantir yang akan bertarung di Pilkada Sulut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Maya Rumatir&nbsp;unggul sementara dalam penghitungan suara melalui real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan data yang ditampilkan di website&nbsp;pemilu2024.kpu.go.id, hingga Kamis malam, (15/2) perolehan suara Maya Rumantir mencapai 81.980. Progres suara DPD RI yang masuk ke versi real count masih sekitar 48,25 persen dari 8.240 tempat pemungutan suara (TPS). Suara yang masuk untuk Maya Rumantir terbanyak dari pemilih di Kota Manado, yakni sebanyak 17.412 serta dari Kabupaten Minahasa sebanyak 13.539 suara. Posisi kedua Stevanus Liow, petahana, dengan total sementara 54.737 suara. Wilayah dengan suara terbanyak bagi Liow dari Kabupaten Minahasa sebanyak 10.329 dan Minahasa Selatan sebanyak 10.131. Perolehan suara terbanyak berikut adalah Cherish Harrieta sebanyak 54.049, Adriana Dondokambey sebanyak 50.954 suara dan Djafar Alkatiri sebanyak 50.443 suara. Pengamat sosial politik dari IAKN Manado Denny Pinontoan mengatakan bahwa peluang sejumlah petahana DPD RI pada Pemilu 2024 masih sangat tinggi karena mereka memang sudah tersosialisasi sejak lama. Maya Rumantir, Stevanus Liow, Cherish Harrieta, dan Djafar Alkatiri sampai sekarang masih anggota DPD RI dari&nbsp;Dapil&nbsp;Sulut sesuai dengan hasil Pemilu 2019. "Peluang kembali lolos sangat besar. Namun, ada calon lain seperti Adriana Dondokambey yang bisa lolos ke DPD karena dapat dukungan dari pemilih PDI Perjuangan," tandasnya.

Berdasarkan data yang ditampilkan di website resmi KPU, hingga Kamis malam, (15/2) perolehan suara Maya Rumantir mencapai 81.980 suara.

Mantan Pacar Tommy Soeharto Unggul Sementara di Dapil Sulawesi Utara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Screenshot_2024-02-14-14-02-03-195_comgoogleandroidgm-edit-417581177.jpg" alt="Surat suara menampilkan foto Komeng (dua dari Kanan) yang bergaya nyeleneh di surat suara" width="100%">
<figcaption>Surat suara menampilkan foto Komeng (dua dari Kanan) yang bergaya nyeleneh di surat suara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Alfiansyah Bustami Komeng atau yang karib disapa Komeng mengungkap kisah dibalik foto nyeleneh-nya yang digunakan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto wajah Komeng yang menuai gelak tawa tersebut ia gunakan sebagai profil foto Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Soal foto waktu itu KPU (Komisi Pemilihan Umum) minta foto buat kertas suara, KPU sih menyarankan pakai pakaian ciri khas masing-masing atau pakaian adat katanya, tapi saya kasih foto yang itu, orang KPU nya ketawa,&rdquo; kata Komeng.&nbsp; Tidak hanya pose fotonya yang unik dan jenaka, masyarakat juga terkejut saat melihat penampilannya di surat suara. Pasalnya, komedian kelahiran 25 Agustus 1970 tersebut tak pernah nampak berkampanye baik secara langsung maupun melalui baliho. Kehadiran Komeng di Pilpres 2024 viral di media sosial dan menjadi sorotan. &ldquo;Terus saya bilang &lsquo;boleh enggak ya?&rsquo; &lsquo;boleh&rsquo; ya sudah berarti kalau enggak melanggar saya kasih yang itu (foto), cuma mau (tampil) beda saja, saya suka yang tidak pasaran, mulai dari gaya hingga konsep melawak,&rdquo; Komeng menambahkan.&nbsp; Lebih lanjut, Mantan Pembawa Acara program televisi &ldquo;Spontan&rdquo; itu pun mengaku serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman Tanah Air. &ldquo;Saya bisa mencontoh dari negara Korea Selatan, dengan seni budayanya dia bisa mengalahkan negara-negara lain, lewat seni budaya, drakor (drama Korea), K-pop, dan kulinernya juga, bahkan pemasukan ke APBN negaranya hampir 12 digit,&rdquo; imbuhnya. Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) itu pun berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan tentram dan damai.

"KPU sih menyarankan pakai pakaian ciri khas masing-masing atau pakaian adat katanya, tapi saya kasih foto yang itu, orang KPU nya ketawa,”

Komeng Ungkap Alasan Pasang Foto Lucu di Kertas Suara DPD RI Dapil Jawa Barat, Orang KPU-nya Ketawa Ngakak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/FotoJet-86-3238859617.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) RI,&nbsp; mengagendakan sidang aduan dari calon anggota DPD RI, Irman Gusman, tentang dugaan pelanggaran kode etik berat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam surat panggilan DKPP RI kepada advokat yang menjadi kuasa hukum&nbsp; Irman ,&nbsp; Nomor:128/PS.DKPP/SET-04/I/2024, disebutkan sidang akan dilakuka pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB. Agenda&nbsp; sidang adalajh mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait/Saksi. Juru Bicara Irman Gusman Center (IGC) Izwaryani mengatakan, pihaknya akan menyampaikan soal penolakan KPU RI terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sehingga mereka mengadukan KPU RI dengan dugaan melakukan pelanggaran kode etik berat.&nbsp; Dijelaskannya,&nbsp; kuasa hukum Irman Gusman melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Komisioner KPU atas sumpah janji, disertai beberapa asas dalam kode etik penyelenggara pemilu, seperti asas mandiri, adil, kepastian hukum, professional, akuntabel dan beberapa asas lainnya.&nbsp; Sanksi atas tindakan pelanggaran sumpah janji ini adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf b UU Pemilu 7/2017.&nbsp; Menurut Izwaryani, langkah ini ditempuh Irman Gusman tidak semata karena kepentingan dia dalam Pemilu DPD RI saja. Tapi langkah Irman ini &nbsp; untuk membongkar dan menghentikan praktik zalim atau kesewenang-wenangan yang telah dilakukan berkali-kali oleh KPU. &ldquo;Jadi goal dari pengaduan perkara ini adalah membersihkan pemilu kita dari praktik-praktik kotor yang mencemari integritas pemilu kita tahun 2024,&rdquo; kata dia. Dalam perkara pencoretan nama Irman Gusman dari DCT Pemilu DPD 2024,&nbsp; KPU yang tidak mau menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan itu meminta KPU memasukan lagi nama Irman Gusman dalam DCT. Irman Gusman juga telah mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Irman memohon agar Presiden meminta KPU menjalankan putusan PTUN Jakarta. Irman menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa dalam sengketa pemilu, keputusan PTUN bersifat final dan mengikat. Selain itu, pihak Bawaslu juga telah mengingatkan KPU agar menjalankan putusan PTUN Jakarta tersebut.

DKPP mengagendakan sidang aduan dari calon anggota DPD, Irman Gusman, tentang dugaan pelanggaran kode etik berat KPU yang mencoret namanya.

Besok, DKPP Sidangkan Aduan Pelanggaran Berat oleh KPU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670116199978.jpg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi di Semarang, Jawa Tengah (3/12). Foto : Humas PGRI" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi di Semarang, Jawa Tengah (3/12). Foto : Humas PGRI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan netralitas jajarannya dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 dengan tidak memasuki ranah politik praktis. "Kami jaga netralitas dong," kata Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi, di sela Halal Bihalal PGRI Jawa Tengah, di Semarang, Minggu, (7/5). Diakuinya, cukup banyak anggota PGRI yang berkeinginan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik kabupaten/kota maupun provinsi dan DPR RI. Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berangkat dari perwakilan daerah, bukan partai politik juga ada, lanjut dia, tetapi memang tidak sebanyak yang maju dari DPRD maupun DPR RI. "Kalau DPR, DPRD, cukup banyak, dan mereka diberi kesempatan izin cuti, kalau nanti sudah terpilih tidak lagi di PGRI. Tapi, 'spirit' perjuangan harus mereka bawa," kata Unifah menegaskan. Berkaitan dengan DPD RI, Unifah mendukung hasil Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jateng yang mengamanatkan Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD RI mewakili provinsi tersebut. "Karena kami tidak masuk ke ranah politik praktis, tetapi kami ingin berjuang juga di tataran 'policy', dan itu penting," katanya. Ia juga mengungkapkan rasa kebanggaan organisasi karena ada figur yang bisa merepresentasikan kepentingan guru di tataran kebijakan pemerintah, yakni lewat jalur senator atau DPD. "Maka itu, kami punya Pak Muhdi yang diputuskan secara organisasi mewakili aspirasi teman-teman, tapi di jalur nonpartai," jelas Unifah. Sementara itu, Ketua PGRI Jateng Muhdi mengatakan bahwa PGRI selama ini selalu konsisten dengan terus berkhidmat pada pendidikan, guru, dan kepentingan masyarakat sehingga akan selalu didukung. "Kalau calon pasti banyak. PGRI, sebut saja saya yang sekarang ditugasi berangkat bukan karena kepentingan pribadi. Saya berangkat karena kepentingan bersama. Jadi, ditanggung bersama oleh temen-temen," katanya. Mengenai waktu pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD RI, Muhdi sejauh ini belum memastikan, tetapi jika pada saatnya nanti pasti akan mendaftar. "Dan bagi saya misalkan sekarang dicalonkan, insya Allah pada waktunya akan mendaftar. Bismilah, menjalankan komitmen temen-temen agar mempunyai forum atau ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan cita-cita PGRI," katanya.

cukup banyak anggota PGRI yang berkeinginan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik kabupaten/kota.

Banyak Anggota PGRI yang Maju Jadi Caleg DPD, DPR maupun DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menang-lawan-kpu-tapi-oso-wajib-mundur-dari-hanura-jika-terpilih-lagi_m_.jpg" alt="Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) wajib mundur dari posisinya jika terpilih jadi Anggota DPD." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) wajib mundur dari posisinya jika terpilih jadi Anggota DPD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang gugatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.&nbsp;Dalam sidang tersebut, Politikus yang disapa OSO itu sukses memenangkan sengketa tersebut. KPU pun diwajibkan memasukkan nama OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Menyatakan terlapor (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu," ujar Ketua Majelis Sidang, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/1). Abhan mengatakan, dalam putusan tersebut, KPU diwajibkan melakukan perbaikan terhadap DCT terbaru dengan memasukan nama OSO sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Barat. &lrm;"Memerintahkan terlapor untuk menertibkan keputusan baru tentang penetapan DCT Anggota DPD, dan mencantumkan kembali di DCT," katanya. &lrm;Abhan melanjutkan, apabila OSO terpilih menjadi Anggota DPD periode 2019-2024. Maka OSO diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura, atau mundur dari kepengurusan partai. "Sebagai calon terpilih pada Pemilu, maka mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," ungkapnya. Namun apabila OSO terpilih menjadi Anggota DPD tapi tidak mengundurkan diri Ketua Umum Partai Hanura atau kepengurusan partai. Maka KPU bisa mencoret OSO sebagai Anggota DPD terpilih. &lrm;"Memerintahkan kepada terlapor untuk tidak menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik, paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah," pungkasnya. Adapun gutatan OSO ke Bawaslu ini karena KPU melakukan pelanggaran tidak masukan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) caleg anggota DPD RI dari Kalimantan Barat (Kalbar). Padahal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan KPU memasukan nama OSO.

Menang Lawan KPU, Tapi OSO Wajib Mundur dari Hanura Jika Terpilih Lagi

caleg dpd ri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg dpd ri

Berita Terkini