<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (13/7). PSU yang dijadwalkan pada Sabtu (13/7) itu besok merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Irman Gusman. Irman Gusman merupakan calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024 dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPD Nomor urut 7 dalam pemilu 2024 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat. Namun, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2024 tanggal 3 November 2023 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan Putusan SPPU PTUN Jakarta No.600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 19 Desember 2023. Namun, MK mengabulkan permohonan yang dilayangkan Irman merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang sebelumnya terjerat di KPK. Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Adapun, Irman Gusman merupakan putra Minangkabau yang lahir pada 11 Februari 1962. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI sejak 2009 hingga diberhentikan pada 2016 setelah tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Irman Gusman memulai karier politiknya sejak 1999 dengan menjadi anggota MPR RI Fraksi Urusan Daerah Sumatera Barat. Pada pemilihan umum 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPD RI, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dengan perolehan suara tertinggi sebesar 348.195 suara. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Laode Ida mendampingi Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI pada periode pertama. Selanjutnya, pada Pemilu 2009 Irman Gusman kembali duduk untuk periode kedua DPD RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 293.070 suara. Ia terpilih menjadi Ketua. Bahkan, pada Pemilu 2014, Irman kembali terpilih untuk periode ketiga DPD-RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 407.443. Ia juga kembali terpilih sebagai Ketua. Pada 5 Oktober 2016, Irman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Hal itu menyusul penangkapannya dalam operasi tangkap tangan KPK pada 17 September 2016 atas dugaan korupsi terkait pengurusan kuota gula impor. Irman menjadi anggota DPD pertama yang terjaring OTT KPK. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Februari 2017, majelis hakim memvonis Irman dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Hukuman Irman dikurangi berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) menjadi 3 tahun penjara. Kini, Irman Gusman mencoba peruntungan lagi setelah memenangkan gugatan di MK. Irman Gusman kembali manu sebagai caleg Anggota DPD RI dapil Sumbar.

Mantan terpidana kasus korupsi, Irman Gusman, mengadu peruntungan sebagai senator dari dapil Sumbar lewat pemungutan suara ulang DPD RI.

Pernah Jabat Ketua DPD hingga Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Irman Gusman Ikut Kontestasi Senator di PSU DPD RI Dapil Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/MK-CALEG-DPD-FOTO-CANTIK-FED-6.jpg" alt="Evi Apita Maya, Caleg DPD di MK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos )" width="100%">
<figcaption>Evi Apita Maya, Caleg DPD di MK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos )</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya, meyakini hampir semua calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019 ingin tampil lebih cantik atau ganteng. Bahkan sejumlah caleg tampil tidak seperti hari-hari biasanya.  "Semua diedit. Ada yang pake baju sasak, itu kan demi memberikan tampilan yang bagus. Termasuk beliau (Farouk) sendiri juga (fotonya) diedit kok, jangan bohong lah," kata Evi dalam pembelaannya di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (18/7).  Menurut Evi, dirinya tidak ingin menjelek-jelekkan rekan caleg dapil di NTB lainnya. Dia menilai, dari 27 calon yang ada, semuanya menampilkan foto terbaik versi masing-masing.  Evi berpendapat, setiap calon pemimpin yang ingin menampilkan identitasnya di depan umum, pastinya ingin dikenal. Maka dari itu, Evi menilai wajar jika mereka menampilkan foto terbaik.  "Ya, termasuk saya yang tampil ingin ikut kontestasi, wajar dong saya. Masa saya foto bangun tidur. Wajar. Perlulah saya dandan sedikit," jelas Evi.  Kehadiran Evi di sidang PHPU yang digelar di MK itu sekaligus menunjukkan bahwa tindakannya memoles wajah untuk kepentingan pileg bukanlah pelanggaran. "Tuduhan itu saya sangkal dengan kehadiran saya di sini. Jadi, daripada ribut, dan untuk membuktikan secara langsung, secara subjektif orangnya datang. Dan masyarakat bisa menilai, terutama hakim bisa menilai," kata Evi sebelum memasuki ruang sidang panel III.  Calon anggota DPD NTB nomor urut 26 itu juga mengaku heran dengan gugatan Pemohon yakni calon anggota DPD NTB Farouk Muhammad karena mempersoalkan editan pasfoto dirinya di surat suara dan alat peraga kampanye. Menurutnya, foto dirinya tidaklah berlebihan dan bermaksud menipu masyarakat.  "Saya nggak tahu batasan berlebihan itu seperti apa. Yang jelas namanya kita ingin tampil, ingin memberikan foto terbaik, kita punya persiapan matang," ucap Evi.  "Padahal ukuran cantik itu subjektif," sambungnya.  Informasi saja, calon anggota DPD RI petahana dari dapil NTB Farouk Muhammad mempersoalkan calon DPD peraih suara terbanyak Evi Apita Maya. Farouk menduga Evi menggunakan foto rekayasa di luar batas kewajaran sehingga tampak cantik dan menarik.  Dalam dalil permohonan, Farouk menyebut foto rekayasa hingga mengubah identitas termasuk pelanggaran administrasi. Farouk juga mempersoalkan Evi Apita Maya secara sengaja memajang foto diri dengan logo DPD RI pada spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye, padahal belum pernah menjabat sebagai anggota DPD sebelumnya.  Atas perbuatannya itu, Evi Apita Maya disebut secara nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB, sehingga memperoleh suara terbanyak.

Membela Diri, Evi Apita: Semua Orang Ingin Tampilan yang Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oso-dicoret-dari-dct-dpr-bakal-panggil-kpu_m_.jpg" alt="Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga merupakan Ketua DPD RI mengaku tidak akan tunduk pada perintah KPU." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga merupakan Ketua DPD RI mengaku tidak akan tunduk pada perintah KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap tidak bergeming adanya putusan Bawaslu yang memerintahkan agar memasukan nama Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap (DCT) calon Anggota DPD&lrm; RI di Pemilu 2019. Kondisi itu pun menuai polemik di Senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria meminta&lrm; kepada KPU untuk mematuhi hukum dalam membuat keputusan atau Peraturan Komisi Pemiluhan Umum (PKPU). Otomatis dengan begitu, legalitas hasil pemilu 2019 bisa dipertanggungjawabkan. "Harusnya, dalam membuat kebijakan KPU mengacu pada putusan yang terakhir, yakni Mahakamah Agung (MA) dan PTUN," ujar Riza saat dikonfirmasi, Rabu (23/1).&lrm; Lebih lanjut, &lrm;Riza juga menuturkan, dalam putusan pengadilan PTUN, KPU kembali diperintahkan untuk mencabut DCT anggota DPD dan memasukkan nama OSO kedalam DCT baru periode 2019-2024. "Jadi karena sudah final oleh MA dan PTUN. Harusnya KPU melaksanakan putusan pengadilan," katanya. Oleh sebab itu, Riza mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil KPU. Karena dia tidak ingin masalah OSO ini menjadi berlarut-larut dan memengaruhi hasil pemilu 2019. "Nanti kami akan carikan formula penyelesaiannya. Kenapa KPU bersikeras. Nanti pada waktunya, akan kami panggil," pungkas Ketua DPP Gerindra ini. Sikap KPU ini diketahui tak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap perkara pencalonan OSO. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan nama ketua DPD itu ke dalam DCT, namun bila terpilih dan kembali menjadi anggota DPD, makan OSO harus segera mengundurkan diri. Diketahui, perkara ini bermula ketika gugatan pihak OSO terhadap KPU RI ke PTUN Jakarta dikabulkan Majelis Hakim PTUN. PTUN memerintahkan KPU menerbitkan DCT baru dengan nama OSO di dalamnya. Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Putusan itu mengharuskan KPU mencabut penetapan DCT sebelumnya karena tak punya landasan hukum. Namun, KPU tetap memutuskan untuk tetap tak memasukan nama OSO ke DCT Anggota DPD Pemilu 2019.&lrm;

OSO Dicoret Dari DCT, DPR Bakal Panggil KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mk-geram-disebut-goblok-oleh-oso_m_232097.jpg" alt="Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) atas pernyataannya yang dinilai merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan lembaga dan hakim pengawal konstitusi tersebut." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) atas pernyataannya yang dinilai merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan lembaga dan hakim pengawal konstitusi tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) geram disebut goblok oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO). Pernyataan tersebut keluar dari mulut OSO dalam sebuah program talk show yang mengangkat tema larangan calon anggota legislatif (caleg) DPD dari partai politik (parpol). Atas pernyataan OSO tersebut, Sekjen MK Guntur Hamzah menyatakan telah melayangkan pernyataan tertulis kepada Ketua Umum Partai Hanura tersebut. "Surat keberatan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 30 Juli. Langkah ini kami ambil setelah mendengar rekaman secara utuh," kata Guntur di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (31/7). Menurut Guntur, para hakim konstitusi telah mendengarkan rekaman program itu secara utuh. MK berkesimpulan penyataan OSO dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat, wibawa MK dan para hakim MK.  "Suratnya telah kami layangkan kepada Pak OSO dan sudah diterima oleh beliau," ucap Guntur. Kendati demikian, Guntur belum bisa memastikan apa langkah yang akan diambil oleh lembaga pengawal konstitusi tersebut. Sebab, MK masih menunggu respons dari OSO atas surat protes yang dilayangakan MK. "Kami tidak bisa menilai langsung secara tegas. Kami hanya menyampaikan ini masuk kategori perendahan MK dan hakim MK. Jadi, tidak perlu kami sampaikan secara vulgar. Tapi kami harapkan OSO segera merespons surat keberatan," jelas Guntur. Sebelumnya, OSO menyebut MK goblok terkait putusan yang melarang pengurus parpol menjadi caleg DPD. OSO sendiri saat ini menjabat Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Ketua DPD RI. MK mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang (judicial review) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada 23 Juli lalu. Putusan MK dengan Nomor: 30/PUU/XVI/2018 itu merupakan permohonan dari pemohon yaitu Muhammad Hafidz. MK dalam putusannya menegaskan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus parpol. Putusan MK tersebut berdampak pada larangan pencalonan anggota DPD dari unsur pengurus parpol. Jadi, DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. Pengurus parpol dalam putusan MK ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi parpol yang bersangkutan.

MK Geram Disebut Goblok Oleh OSO

caleg dpd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg dpd

Berita Terkini

Pernah Jabat Ketua DPD hingga Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Irman Gusman Ikut Kontestasi Senator di PSU DPD RI Dapil Sumbar

Membela Diri, Evi Apita: Semua Orang Ingin Tampilan yang Bagus

OSO Dicoret Dari DCT, DPR Bakal Panggil KPU

MK Geram Disebut Goblok Oleh OSO

Download Aplikasi JawaPos.com