<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/Galeri-Indonesia-Kaya-Dery-Ridwansah-2JPG-4074568342.jpg" alt="Penyanyi Tompi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Tompi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Dokter Tompi akhirnya menceritakan soal dirinya selalu dibujuk oleh petinggi dari beberapa partai politik (parpol) buat nyaleg dalam 2 kali pemilu berlangsung.&nbsp;</p> <p>Tompi tak menampik bahwa dirinya sempat tergiur untuk nyaleg dengan tujuan mau ikut berkontribusi pada negeri. Tompi pun melakukan komunikasi lebih lanjut dengan petinggi partai dari sejumlah partai politik yang sempat menawarkannya.</p> <p>"Saya pikir ada baiknya dengar saja dulu, jajaki, pikirkan, baru putuskan mau berlayar dengan kapal pilihan. Semua tawaran terdengar sungguh-sungguh. Hampir saya ketok palu maju. Namun last minute saya batalin," ujar Tompi dalam unggahannya di Instagram.</p> <p>Dokter Tompi yang juga seorang penyanyi mengungkapkan 6 alasan kenapa dirinya harus mundur pada menit-menit terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Mulai dari ketidaksiapan secara pribadi hingga sistem politik di Indonesia yang dianggap Tompi bermasalah.</p> <p>"Dilematis memang. Berharap perubahan nggak bisa hanya jadi penonton. Tapi kalau masuk, keseret arus. Kita semua percaya Indonesia ini hebat, besar, kuat, banyak orang baik, banyak orang pemikir. Tinggal perbanyak orang jujur kali ya," katanya.</p> <p>Berikut 6 alasan Tompi yang akhirnya memilih untuk membatalkan tawaran dari petinggi sejumlah partai politik untuk maju sebagai nyaleg.</p> <p>1. Saya belum selesai dengan diri sendiri secara finansial&mdash;- takut sekali ini menjadi celah godaaan untuk nggak konsisten jujur dan Amanah.</p> <p>2. Takut nggak sanggup bagi Waktu, konsisten antara pekerjaan sebagi dokter atau politisi.</p> <p>3.Melihat sistemnya saat itu, belum bisa dicerna akal sehat saya. Baru lihat dari luar, belum masuk ke dalam. (pendaanaan kampanye,gaji, dll).</p> <p>4. Nggak kebayang masuk diajak mikir, tapi harus nurut sama apapun kata partai. Untuk yang sering berurusan sama saya pasti paham, saya agak sulit kompromi dengan hal yang menurut saya keliru. Bahkan di perkumpulan dokter untuk urusan medis pun saya dianggap "sulit diatur"&mdash;- lha kalau ada yag ngaco masak dipertahankan? UBAH LAH! Maaf ya, no kompromi</p> <p>5. Alasan sepele lain: nggak mau jadi anggota/bawahan suatu kelompok yang diketuai oleh seseorang yang duduk disitu karena faktor &ldquo;orang lama atau keturunan&rdquo; yang tdk disupport oleh background knowledge yang bergizi .</p> <p>6. Nggak dapat restu ibu dan istri&nbsp;</p>

Dokter Tompi mengungkapkan 6 alasan mengapa ia menolak tawaran untuk menjadi caleg dari beberapa partai politik.

2 Kali Pemilu, Tompi Selalu Ditawari Jadi Caleg Oleh Petinggi Parpol, Ditolak dengan 6 Alasan Ini

<div id="m#msg-f:1827195287790836493" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/MK-Putasan-Sengketa-Pilkada-Dery-Ridwansah-2JPG-1591092073.jpg" alt="Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827195287790836493-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait larangan pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih untuk maju kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). MK menilai, caleg terpilih boleh mundur jika memiliki alasan yang jelas dan tidak maju dalam pemilihan lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 176/PUU-XXII/2024. Gugatan itu diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum&nbsp; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &lsquo;mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum&rsquo;,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut, pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri itu dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015791664/baru-disahkan-kelompok-mahasiswa-besok-gugat-uu-tni-ke-mk">Baru disahkan, Kelompok Mahasiswa Besok Gugat UU TNI ke MK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangan hukumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan bahwa meskipun pengunduran diri merupakan hak calon terpilih, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika seorang calon terpilih berhasil meraih suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat rakyat yang harus dihormati. Suara rakyat yang diberikan dalam pemilu merupakan perwujudan demokrasi dan tidak boleh diabaikan,&rdquo; ujar Saldi Isra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum," urai Saldi Isra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hakim konsitusi Arsul Sani mengatakan bahwa batasan dalam pengunduran diri calon terpilih diperlukan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa pengunduran diri calon terpilih harus memiliki alasan yang jelas dan konstitusional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua isu utama yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan ini adalah pengunduran diri karena pencalonan sebagai kepala daerah dan pengunduran diri terkait kepentingan tugas negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menyatakan bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, calon tersebut telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu legislatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, pengunduran diri dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menjalankan tugas negara, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya yang bukan merupakan jabatan hasil pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika calon terpilih mendapat penugasan untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap I Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &lsquo;mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum&rsquo;, sebagaimana termuat dalam amar Putusan a quo,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

MK mengabulkan sebagian gugatan terkait larangan pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih untuk maju kontestasi Pilkada.

MK Larang Caleg DPR dan DPRD Terpilih Mundur untuk Ikut Pilkada

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/IMG-20240921-WA0075-4124349392.jpg" alt="Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, pembatalan Tia Rahmania sebagai Anggota DPR terpilih periode 2024-2024 merupakan keputusan Mahkamah Partai. Ia meminta publik tidak mengaitkan pemecatan terhadap calon anggota (caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten I itu dengan persoalan lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita mempunyai Mahkamah Partai yang bisa memutuskan secara internal berkaitan dengan apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Puan menegaskan, tidak ada kaitan antara pergantian Tia sebagai anggota DPR terpilih dengan insiden kritik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat acara&nbsp;Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih yang diselenggarakan KPU RI dan Lemhanas, pada Sabtu (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015131323/pesantren-kediri-nilai-risma-gus-hans-bisa-jembatani-aspirasi-santri">Pesantren Kediri Nilai Risma-Gus Hans Bisa Jembatani Aspirasi Santri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nggak ada hubungannya, karena memang acara yang di Lemhanas itu kan dilaksanakan sesudah surat itu (keputusan Mahkamah Partai, Red) yang kemudian dilayangkan kepada KPU. Jadi nggak ada hubungannya," tegas Puan.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPR RI itu meminta agar tidak ada pihak yang menyalahartikan pemberhentian Tia Rahmania dari PDIP. Sebab keputusan mahkamah partai terkait putusan gugatan sengketa Pileg dan masalah kode etik di internal PDIP.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa kritik terhadap KPK yang disampaikan oleh Tia sebagai mantan kader PDIP tidak bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan partai politik kepada lembaga antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015131319/bintang-persebaya-surabaya-bruno-moreira-tak-gentar-hadapi-dewa-united-target-3-poin-di-hadapan-ribuan-bonek">Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira Tak Gentar Hadapi Dewa United, Target 3 Poin di Hadapan Ribuan Bonek</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini jangan kemudian ada salah pengertian bahwa sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungannya," jelas Puan.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan, pemecatan terhadap calon anggota legislatif (caleg) terpilih daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 Tia Rahmania dan caleg PDIP Dapil Jawa Tengah V Rahmat Handoyo tidak berkaitan dengan kritik terhadap Pimpinan KPK Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin menjelaskan, pemecatan tersebut terjadi karena adanya sengketa internal yang berhubungan dengan pergeseran suara pada Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya itu masalah biasa dalam proses internal partai. Tidak ada, kan yang saya lihat di media malah di belok-belokan seolah-olah karena dia kritis terhadap pertanyaan KPK, tidak ada kaitan itu. Jadi harus diluruskan ya," ujar Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015131302/ditjen-pajak-pastikan-ipl-rumah-susun-dan-apartemen-kena-ppn-11-persen-bukan-aturan-baru">Ditjen Pajak Pastikan IPL Rumah Susun dan Apartemen Kena PPN 11 Persen Bukan Aturan Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin mengutarakan, kasus itu telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai setelah ditemukan bukti bahwa Tia Rahmania dan Handoyo melakukan pelanggaran dengan memindahkan suara, yang merugikan kader lain dalam proses pemilihan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berujar, persoalan sengketa internal partai terjadi tidak hanya di level DPR RI, melainkan ada juga di level DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, kasus itu bukan mereka dua saja. Itu ada juga di di DPR RI, kemudian (DPRD) Kabupaten Kota, itu namanya sengketa internal partai. Jadi kan itu sengketa pileg kemarin, pemilihan legislatif 2024 itu,&rdquo; pungkas Komarudin.&nbsp;</div>

Pembatalan Tia Rahmania sebagai Anggota DPR terpilih periode 2024-2024 merupakan keputusan Mahkamah Partai.

Puan Tegaskan Pemecatan Caleg DPR Terpilih Tia Rahmania Sesuai Keputusan Mahkamah Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6610_23991_Polisi-Jawapos-foto.jpg" alt="Ilustrasi polisi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah melayangkan surat klarifikasi ke Polda Banten terkait pencarian daftar pencarian orang (DPO) terhadap mantan caleg PDIP 2024, Mochamad Solihin bin Tumpang Sugian, 37. Sebab, aparat kepolisian mengaku kesulitan menangkap pelaku akibat minimnya informasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait kasus MS dan SKD, di mana keduanya menjadi DPO Polda Banten, Kompolnas telah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Banten untuk mendapatkan informasi penanganan kasus dan proses pencarian DPO. Kita tunggu hasil klarifikasinya ya," kata Anggota Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Kamis (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Poengky menyatakan, pihaknya mengimbau kepada setiap pihak untuk melaporkan ke kepolisian jika melihat sosok DPO dimaksud. Ia menekankan, Polri seharusnya tidak ragu menjerat pasal Obstruction of Justice (OOJ) terhadap mereka yang membantu pelarian DPO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015033362/risma-gus-hans-resmi-menjadi-lawan-khofifah-dan-luluk-di-pilgub-jawa-timur">Risma-Gus Hans Resmi Menjadi Lawan Khofifah dan Luluk di Pilgub Jawa Timur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi semua pihak diharapkan kooperatif untuk memberitahukan kepada polisi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja melindungi mereka, karena jika melindungi para DPO dapat disangkakan menghalang-halangi keadilan atau obstruction of justice," tegas Poengky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengimbau, kepada para individu yang berstatus DPO dapat bersikap kooperatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para DPO diharapkan menyerahkan diri secara sukarela, sehingga proses hukum pada mereka dapat segera dilakukan. Untuk Polda Banten diharapkan segera dapat menangkap para DPO agar segera ada kepastian hukum," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/komunitas/015033344/besok-b2w-libatkan-100-pesepeda-gaungkan-deklarasi-kebahagiaan-pesepeda-se-indonesia">Besok, B2W Libatkan 100 Pesepeda Gaungkan Deklarasi Kebahagiaan Pesepeda se-Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Panit 3 Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten, Ipda Bambang Hermanto menuturkan pihaknya hingga saat ini masih melakukan perburuan terhadap tersangka Solichin. Bambang mengaku mendapatkan kesulitan dalam menangkap pelaku akibat minimnya informasi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dapat kami jelaskan, sampai saat ini kami masih belum dapat menemukan tersangka tersebut. Kendala kami akses ke tersangka off semua," ujar Bambang, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015033319/wika-beton-kantongi-kontrak-baru-rp-37-triliun-hingga-juli-2024">WIKA Beton Kantongi Kontrak Baru Rp 3,7 Triliun hingga Juli 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Polda Banten menerbitkan status DPO terhadap mantan Caleg PDIP 2024, Mochamad Solihin setelah terlibat dugaan kasus pemalsuan surat tanah yang dilaporkan oleh Kusnadi selaku ahli waris Suinah ke Ditreskrimum Polda Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam Fachrudin selaku kuasa hukum dari ahli waris Suinah sekaligus pihak pelapor mengatakan kasus pemalsuan itu terjadi pada 2018 terkait jual beli sebidang tanah yang terjadi. Ia mengungkapkan, adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan DPO pada kasus tersebut.</div>

"Terkait kasus MS dan SKD, di mana keduanya menjadi DPO Polda Banten, Kompolnas telah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Banten,"

Kompolnas Surati Polda Banten Soal Pencarian DPO Eks Caleg PDIP 2024 yang Belum Juga Tertangkap

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/20240719_161055-991178153.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 14.201 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Dari jumlah tersebut,&nbsp;lembaga antirasuah&nbsp;masih menunggu 5.681 caleg yang belum melaporkan harta kekayaannya.<br /><br />"Jadi masih ada sekitar 5.681 calon terpilih yang belum melaporkan LHKPN. Untuk itu KPK mendorong para caleg ini agar segera melaporkan LHKPN-nya sebelum batas waktu 21 hari sebelum pelantikan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika&nbsp;Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (20/7).<br /><br />Tessa menjelaskan, berdasarkan data KPK, pada 18 Juli 2024 tercatat sebanyak 14.201 caleg telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN ke komisi antirasuah.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014879588/dilantik-jadi-wamen-kpk-imbau-sudaryono-dan-thomas-djiwandono-serahkan-lhkpn">Dilantik jadi Wamen, KPK Imbau Sudaryono dan Thomas Djiwandono Serahkan LHKPN</a></strong><br /><br />Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.<br /><br />"Ya, benar (terancam tidak akan dilantik)," kata&nbsp;Idham saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/7).<br /><br />Aturan itu tertuang pada Pasal 52 Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 6 Tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih.<br /><br />Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 ihwal pelaporan LHKPN dalam rangka persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji.<br /><br />Caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.<br /><br />Apabila caleg terpilih tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan maka mereka dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota.<br /><br />Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian calon terpilih.</p> <p><br />Berikut isi Pasal 52 PKPU Nomor: 6 Tahun 2024:<br /><br />(1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.<br /><br />(2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 21 (dua puluh satu ) hari sebelum pelantikan.<br /><br />(3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.<br /><br /></p>

Tessa menjelaskan, berdasarkan data KPK, pada 18 Juli 2024 tercatat sebanyak 14.201 caleg telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN

5.681 Caleg Terpilih Belum Melaporkan Harta Kekayaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bengkalis-jadi-pintu-masuk-baru-penyelundupan-narkoba_m_.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (caleg DPRK) Aceh Tamiang berinisial S, dibawa dari Aceh ke Bareskrim Polri pada Senin (27/5). Dia akan menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana narkoba seberat 70 kg jenis sabu-sabu.</p> <p>Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarko) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan, tim penyidik dan tersangka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (27/5) sore.</p> <p>&rdquo;Tersangka diberangkatkan dari Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan jalur darat menuju Bandara Kualanamu Medan selama 3 jam, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai <em>Lion Air Group</em> tujuan Bandara Soekarno Hatta,&rdquo; terang Mukti Juharsa seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dia menjelaskan, tersangka S, merupakan buron masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti sabu-sabu seberat 70 kg. Kasus itu diungkap pada 11 Maret.</p> <p>Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, pengungkapan sabu-sabu seberat 70 kg terjadi di Lampung Selatan.</p> <p>&rdquo;Penangkapan operasi gabungan Bareskrim dan Polda Lampung,&rdquo; ujar Mukti Juharsa.</p> <p>Mukti mengatakan, keterangan lebih lanjut terkait penangkapan tersangka S akan disampaikan dalam rilis yang dilaksanakan di Bandara-Soetta&nbsp;pada Senin (27/5) sore ini. Tersangka S ditangkap penyidik dari Tim Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polres Aceh Tamiang.</p> <p>Penangkapan S berdasar kegiatan analisis dan <em>profiling</em> yang dilakukan kepolisian telah memetakan tempat persembunyian tersangka usai melarikan diri selama tiga pekan. Keberadaan tersangka terpantau pada Sabtu (25/5) pukul 15.40 WIB di salah satu toko di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang.</p> <p>Saat penangkapan, tersangka sedang berbelanja memilih pakaian. Tim Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kapolres Aceh Tamiang sebelum melakukan penangkapan.</p> <p>Mukti membenarkan bahwa tersangka S merupakan caleg terpilih DPR nomor 1 di Kota Aceh Tamiang. Setelah penangkapan, penyidik menyiapkan administrasi penyidikan dan memberikan pemberitahuan penangkapan untuk pihak keluarga. Melakukan pengembangan asal narkoba sabu-sabu 70 kg ke jaringan di atasnya.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kemudian, memeriksa tersangka S terkait jaringannya dan melanjutkan penyidikan LP/A-31/III /2024/SPKT tanggal 11 Maret 2024,&rdquo; papar Mukti Juharsa.</p>

caleg DPRK Aceh Tamiang dibawa dari Aceh ke Bareskrim Polri pada Senin (27/5), diperiksa intensif terkait kasus sabu-sabu 70 kg

Caleg DPRK Aceh Tamiang Dibawa ke Bareskrim Terkait 70 Kg Sabu-Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/1000028626-1488464240.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bareskrim Polri menangkap Caleg DPRK Aceh Tamiang Dapil II, Sofyan. Dia diketahui berstatus buronan kasus penyalahgunaan narkotika.</p> <p>"Benar, yang bersangkutan berinisial S caleg terpilih DPR nomor 1 di Kota Aceh Tamiang," kata Dirtipidnarkoba Brigjen Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Senin (27/5).</p> <p>Tim Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menangkap Sofyan di kawasan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu (25/5). Dia sudah cukup lama kabur dari kejaran petugas.</p> <p>"Berdasarkan giat analisa dan profilling telah dipetakan tempat-tempat persembunyian dimana tersangka DPO melarikan diri (wilayah Aceh Tamiang - Medan) selama 3 minggu," imbuhnya.</p> <p>Mukti menyampaikan, Sofyan ditangkap saat berbelanja pakaian. Tim di lapangan langsung melakukan penangkapan setelah dipastikan Sofyan adalah target buruannya.</p> <p>"Target berpindah ke toko IF Distro dan terpantau sedang memilih-milih pakaian, tim bergerak masuk ke toko dan melakukan penangkapan terhadap tersangka DPO," pungkasnya.</p>

Bareskrim Polri menangkap Caleg DPRK Aceh Tamiang Dapil II, Sofyan. Dia diketahui berstatus buronan kasus penyalahgunaan narkotika.

Polri Tangkap Caleg DPRK Aceh yang Sempat jadi Buronan Kasus Narkoba

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1798627933519025497" data-legacy-message-id="18f60293747f1559"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":vk" class="ii gt"> <div id=":vj" class="a3s aiL "> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220922_194305.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyindir caleg partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang tidak total mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Ia menyebut banyak yang tak memasang foto Prabowo-Gibran dalam baliho-balihonya. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan sebagai laporan kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Halal Bihalal Kamis (9/5) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon maaf ya, ini tidak bermaksud lain. Hanya caleg-caleg dari partai Gerindra yang pasang spanduk baliho, atribut, stiker mencantumkan foto Prabowo-Gibran," ujar pria yang akrab disapa Ariza itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan itu, alasan caleg-caleg dari partai lain yang tak mencantumkan foto Prabowo-Gibran di balihonya adalah karena ingin menang sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena mereka mohon maaf, mementingkan kepentingan partainya, mementingkan kepentingan dirinya agar jadi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mereka tahu di basis ini ada pemilih 01, di basis ini ada pemilih 03, sehingga mereka gak mau pasang 02," sambung Ariza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014636670/eko-patrio-beberkan-kondisi-terkini-parto-pasca-operasi-batu-ginjal">Eko Patrio Beberkan Kondisi Terkini Parto Pasca-operasi Batu Ginjal </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengaku mengapresiasi militansi yang dilakukan para caleg Gerindra karena tetap memasang Prabowo-Gibran di baliho-balihonua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara kita semua di semua basis pasang Prabowo-Gibran. Inilah perjuangan yang luar biasa," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":vl">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Hanya caleg-caleg dari partai Gerindra yang pasang spanduk baliho, atribut, stiker mencantumkan foto Prabowo-Gibran

Ariza Sindir Banyak Caleg Partai Koalisi yang Tak Pasang Prabowo-Gibran di Balihonya: Mementingkan Kepentingan Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/JKT_PERSIAPAN-INDONESIA-ELECTION-VISIT-PROGRAM_MIFTAHUL-HAYAT-07-900020165.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari meluruskan informasi yang beredar, terkait apakah calon anggota legislatif (caleh) terpilih di Pemilu 2024 perlu mengundurkan diri atau tidak, jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2024. Menurutnya, mereka yang harus mundur adalah yang saat ini telah berstatus sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi simulasinya, Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan tidak nyaleg Pemilu 2024 maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki (jika mau jadi calon kepala daerah),&rdquo; kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menjelaskan, yang harus mudur jika hendak menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2024, yakni mereka yang saat ini berstatus Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan menjadi calon anggota legislatif Pemilu 2024 tapi tidak terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014633947/keras-4-zodiak-ini-dikenal-memiliki-mental-baja-ada-vigo-hingga-aries-yang-segera-bangkit-jika-terpuruk">Keras! 4 Zodiak Ini Dikenal Memiliki Mental Baja, Ada Vigo hingga Aries yang Segera Bangkit Jika Terpuruk</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(Meski tidak terpilih di Pileg 2024) maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki,&rdquo; ucap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menambahkan, bagi mereka Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2024 terpilih, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan yang sekarang diduduki jika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, calon anggota legislatif terpilih 2024 dan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2024, tidak wajib mundur. Karena memang belum ada jabatan yang diemban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?,&rdquo; tegas Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim mengutarakan, tidak ada aturan tentang pelantikan anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota 2024 dilakukan serentak. Sehingga, seorang calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024, bisa mengikuti kontestasi terlebih dulu, dan jika kalah maka statusnya sebagai anggota legislatif terpilih masih berlaku dan dilantik usai masa Pilkada 2024 berakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada larangan dilantik belakangan jika setelah kalah dalam Pilkada," pungkas Hasyim.</div>

Hasyim Asy’ari meluruskan informasi yang beredar, terkait apakah caleg terpilih di Pemilu 2024 perlu unru diri atau tidak jika maju Pilkada.

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ini-kabar-gembira-bagi-calon-kepala-daerah-yang-keok-di-pilkada-2018_m_142080.jpeg" alt="Logo KPU" width="100%">
<figcaption>Logo KPU</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap calon legislatif (caleg) terpilih baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dilantik.</p> <p>Ia mengatakan, KPU Manokwari juga sudah menyurati sekretariat dewan (Setwan) DPRD Manokwari terkait akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Hal itu menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui. (*)</p>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap calon legislatif (caleg) terpilih baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#caleg

Berita Terkini