<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/IMG_20240718_212524_700_x_400_piksel-4001872265-1551669061.jpg" alt="Gubernur Sumbar Mahyeldi memantau pekerjaan Jalan Padangpanjang-Sicincin ruas Lembah Anai yang masih berlangsung. (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Mahyeldi memantau pekerjaan Jalan Padangpanjang-Sicincin ruas Lembah Anai yang masih berlangsung. (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan pemimpin yang memiliki ide besar agar ada lompatan tinggi untuk Ranah Minang ke depan. Selama ini pembangunan Sumbar dinilai jalan di tempat dan kalau jauh dibanding provinsi tetangga. Momentum Pilkada Serentak 2024, baik untuk Pilgub, Pilbup maupun Pilwako menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat memilih figur-figur yang menawarkan sesuatu yang baru, agar Sumbar bisa maju lebih cepat lagi. Menurut pengamat politik Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago, sejauh ini belum ada figur atau sosok yang dinilai mampu menawarkan hal baru yang secara personal kepada masyarakatnya. Figur-figur itu belum mampu menawarkan gagasan-gagasan yang lebih diterima akal sehat. "Kalau harapan orang Sumbar tentu ingin pemimpin yang memiliki terobosan baru agar daerah tersebut lebih berkembang dan majunya," ujar Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Rabu (7/8). Sejauh ini untuk Pilgub Sumbar baru satu pasangan yang sudah jelas mendekalrasikan diri, yaitu Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy. Mahyeldi merupakan calon petahana. Pasangan ini belum terlihat lawannya yang konkret. Jika pun ada, itu baru sosok Epyardi Asda yang kini menjabat Bupati Solok. Hingga kini Epyardi Asda belum mengumumkan dan mendeklarasikan siapa calon wakil yang mendampinginya. Meskipun Epy telah mengantongi tiket dari dua partai, yakni PAN dan Nasdem. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> Epyardi Asda baru saja rekomendasi dari Nasdem pada pekan lalu, Senin (29/7). Dengan adanya rekomendasi PAN dan Nasdem, sejatinya Epyardi Asda sudah bisa maju untuk mendaftar nantinya. Kedua parpol itu memiliki 16 kursi dari 65 total kursi di DPRD Sumbar. Akan tetapi, Arifki Chaniago menilai Epriyadi Asda memang terlihat kesulitan mencari wakil yang tepat. Pada satu sisi elektabilitas Epriyardi masih jauh dari Mahyeldi. "Tokoh yang layak mendampingi (Epy) belum juga terlihat hilalnya," sambungnya. Sosok Epyardi berasal dari Solok atau daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1. Tentunya sosok yang bisa mengimbangi Epyardi Asda adalah berasal dari Sumbar 2. Yaitu, orang yang memiliki ketokohan di wilayah, Kota Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Menurut dia, Orang Sumbar itu punya pilihan politik sendiri. Meskipun logistik politik menjadi bagian yang sering dimainkan para politisi, tetapi itu tidak berpengaruh. Dalam konteks pilkada, masyarakat Sumbar punya afiliasi sendiri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014917925/ahok-nyatakan-siap-maju-di-pilgub-jakarta-2024-tapi-belum-ada-partai-yang-meminang">Ahok Nyatakan Siap Maju di Pilgub Jakarta 2024, tapi Belum Ada Partai yang Meminang</a> Orang Sumbar punya penilaian tersendiri dalam memilih pemimpin. Yaitu, sosok yang dekat dengan agama dan santun. Lebih dari itu ketokokah, kepantasan dan ketangkasan.

Cagub yang muncul saat ini di Pilgub Sumbar belum ada yang menawarkan hal yang baru. Padahal provinsi itu butuh pemimpin dengan lompatan.

Pengamat Nilai Sosok Cagub di Sumbar Belum Ada Tawarkan Yang Baru, Baik Petahana Maupun sang Penantang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilgub Sumbar 2024 berpotensi diikuti oleh dua pasangan calon. Epyardi Asda mendapat surat rekomendasi dari Partai Nasdem. Dengan dukungan itu, Bupati Solok tersebut bakal head to head dengan pasangan calon petahana Mahyeldi Anshrullah-Vasco Ruseimy. Dengan dukungan dari Nasdem, maka jumlah kursi pengusung untuk Epyardi Asda menuju Pilgub Sumbar sudah 16 kursi dari 65 total kursi di DPRD Sumbar. Ke-16 kursi itu merupakan dari PAN dan Nasdem. Dukungan untuk Epyardi Asda diserahkan langsung oleh didampingi Ketua DPP Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Jakarta, pada Senin (29/7). Pada hari yang sama Epyardi Asda pun diterima oleh Ketum DPP Nasdem Surya Paloh. "Alhamdulillah saya sudah mendapat dukungan resmi dari Nasdem. Ini semakin memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon nantinya," ujar Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com, Senin (29/7). Dalam pencalonan ini, Epy yang dikenal sebagai kapten kapal itu mengaku sedang mempersiapkan mencari bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendampinginya. Sebelumnya beredar rumor bahwa Epyardi Asda bakal berpasangan dengan Audy Joinaldy, Wakil Gubernur Sumbar saat ini. Apalagi Audy Joinaldy baru saja resmi menjadi kader Golkar pada Sabtu (27/7) lalu. "Kami memang sudah berkomunikasi dengan Audy. Saya mengajak beliau untuk bersama membangun Sumbar untuk lebih baik lagi," sambung pria yang tiga periode menjadi anggota DPR itu. Hanya saja keputusan Audy bakal maju atau tidak di Pilgub Sumbar masih dalam proses. Sebab, Audy yang selama ini berpasangan dengan Mahyeldi memimpin Sumbar. Sedangkan Mahyeldi untuk Pilgub Sumbar sudah resmi berpasangan dengan Vasco Ruseimy, politikus Partai Gerindra. Jika nanti Epyardi Asda resmi berpasangan dengan Audy, maka pasangan itu diusung oleh tiga parpol. Yaitu, PAN, Nasdem, dan Golkar. Jumlah kursi pengusung mencapai 26 kursi. Yang terdiri atas PAN (8), Nasdem (9), dan Golkar (9). "Kita tunggu dan lihat perkembangan. Semoga ini terjadi dan Pilgub Sumbar head to head," ungkap Epy penuh keyakinan. Untuk diketahui, pasangan calon petahana Pilgub Sumbar Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy diusung oleh dua partai, yakni PKS dan Gerindra. Masing-masing parpol memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar periode 2024-2029. Tidak tertutup kemungkinan pasangan ini mendapat dukungan tambahan dari parpol lain.&nbsp;

Pilgub Sumbar 2024 berpotensi diikuti oleh dua pasangan calon. Epyardi Asda mendapat surat rekomendasi dari Partai Nasdem.

Dapat Dukungan Nasdem, Epyardi Asda Siap Hadapi Petahana di Pilgub Sumbar 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sudah selesai. Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar. "Saya sudah komunikasi dengan ketua umum PAN dan jajaran PAN di Sumbar dan menyatakan mengusung saya untuk Pilgub Sumbar 2024," ungkap Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com dari Jakarta pada Selasa (26/3). Epy--begitu Epyardi Asda disapa mengatakan, keinginannya untuk maju di pentas Pilgub Sumbar karena prihatin dengan kondisi provinsi tersebut yang semakin terpuruk selama 15 tahun terakhir. Sumbar semakin tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Padahal Sumbar merupakan gudang orang-orang pintar. Sejatinya pembangunan di Sumbar bisa lebih cepat dan maju dibanding provinsi tetangga.&nbsp; Salah satu bentuk stagnasi pembangunan di Sumbar adalah proyek tol Padang-Pekanbaru. Proyek yang digarap era dua gubernur terakhir tidak kunjung rampung. Sejak mulai dibangun pada 1 Februari 2018, progres jalan tol tersebut belum mengembirakan. Alih-alih dioperasikan, pembangunan saja hanya baru beberapa persen. Bupati yang juga mantan kapten kapal itu menyinggung banyak infrastruktur lain di Sumbar yang kondisinya memprihatinkan, seperti jalan provinsi. "Jalan-jalan yang rusak tak terperbaiki. Kalau pemda tidak mampu kan bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Caranya dengan lobi-lobi agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya. Contoh lain kondisi infrastruktur Sumbar dalam mitigas bencana. Sebagaimana diketahui banyak wilayah di Sumbar rawan terhadap longsor. Potensi kerawanan itu harus dimitigasi agar tidak membuat masyarakat semakin cemas, perekenomian tetap berputar. Contohnya di Sitinjau Lauik, sebuah kawasan perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang yang selama ini sangat rawan dengan longsor. Sitinjau Lauik merupakan akses satu-satunya bagi warga Kota Padang untuk ke Solok. Begitu sebaliknya. Jika di kawasan itu ada longsor, maka perekonomian daerah jadi terganggu. Mobilitas masyarakat tidak lancar. Menurut dia, pembangunan di Sumbar harus dilakukan dengan cara tegas dan lugas. Tidak cukup dengan 'omon-omon', pencerahan, ceramah, dan senyum-senyum saja. "Harus ada ikhtiar lebih keras dan menjemput peluang-peluang anggaran dari pusat. Kalau menunggu saja kapan Sumbar ini akan bangkit," tandasnya. Untuk diketahui, Epyardi Asda merupakan bupati Solok periode 2020-2025. Sebelumnya dia pernah menjadi anggota DPR RI beberapa periode dari PPP.&nbsp;Dia menegaskan bahwa Sumbar butuh perubahan. Butuh gebrakan lebih besar lagi untuk lebih maju. Butuh figur-figur baru yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pilgub Sumbar.

Pilkada Serentak 2024, Bupati Solok Epyardi Asda Maju di Pilgub Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201203-WA0134.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi kembali mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kepadanya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (10/12). Ini merupakan kedua kalinya Mulyadi tidak memenuhi panggilan polisi.  "Tidak datang dia," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi, Jumat (11/12).  Selain itu, Mulyadi juga tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Di sisi lain, penyidik tetap melakukan pemberkasan terhadap kasus Mulyadi untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/12/2020/cagub-sumbar-mulyadi-jadi-tersangka-di-bareskrim-polri/">Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka di Bareskrim Polri</a>  "Penyidik tetap akan mengirim berkas perkara ke jaksa. Selanjutnya menerbitkan surat perintah membawa dan penangkapan," jelas Andi.  Sebelumnya, Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada serentak 2020. Dia diduga telah melakukan kampanye di luar jadwal.  "Ya betul Dittipidum Bareskrim menetapkan calon Gubernur Sumbar Mulyadi sebagai tersangka," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).  Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menambahkan, penetapan tersangka kepada Mulyadi setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menemukan ada unsur pidana yang dilakukan oleh Mulyadi.  "Rencana (Mulyadi) dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020," sambung Awi.  Awi pun membenarkan jika kasus Mulyadi terkait kampanye di luar jadwal. "Terkait tindak pidama pemilihan yaitu kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6/2020," jelasnya.

Tanpa Alasan, Cagub Sumbar Mulyadi 2 Kali Mangkir Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Argo-yuwono-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bareskrim/">Bareskrim</a> Polri menetapkan calon gubernur Sumatera Barat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/cagub-sumbar/">Cagub Sumbar</a>) Mulyadi sebagai tersangka. Mulyadi diduga melakukan kampanye di luar jadwal.  "Ya betul Dittipidum Bareskrim menetapkan calon Gubernur Sumbar <a href="https://www.jawapos.com/tag/mulyadi/">Mulyadi</a> sebagai tersangka," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).  Sementara itu, Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono menambahkan, penetapan tersangka Mulyadi setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menemukan ada unsur pidana yang dilakukan oleh Mulyadi.  "Rencana (Mulyadi) dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020," sambung Awi.  Awi pun membenarkam Mulyadi terseret dalam kasus kampanye di luar jadwal. "Terkait tindak pidama pemilihan yaitu kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6/2020," jelasnya.  Sebelumnya, paslon <a href="https://www.jawapos.com/tag/mulyadi-ali-mukhni/">Mulyadi-Ali Mukhni</a> dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampanye di luar jadwal. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kemudian menyepakati perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk proses penyelidikan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/09/2020/mulyadi-ali-mukhni-kembalikan-sk-rekomendasi-ini-respons-pdip/">Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK Rekomendasi, Ini Respons PDIP</a></li> </ul> Mulyadi-Ali Mukhni merupakan paslon gubernur Sumbar nomor urut 1 yang diusung Partai Demokrat-PAN. Di Pilgub Sumbar terdapat empat paslon gubernur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q45z07z0Cc0

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka di Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkapan-sabu-terbesar-polda-sumbar-begini-modusnya_m_217699.jpeg" alt="Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memperlihatkan makanan barang bukti narkoba. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memperlihatkan makanan barang bukti narkoba. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPW PKB Sumbar Febby Dt Bangso mendoakan pasangan calon (paslon) Irjen Fakhrizal-Genius Umar mendapat restu dari Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ketua umum DPP PKB, dalam menghadapi Pilgub Sumbar 2020.  Febby Dt Bangso mengatakan, sebelumnya Irjen Fakhrizal-Genius Umar telah mendaftar ke koalisi Poros Baru. Koalisi tersebut terdiri atas PKB, Golkar, dan Nasdem. Selain Fakhrizal-Genius Umar terdapat sejumlah nama lainnya. Namun yang sudah mendapat jawaban dari DPP parpol baru Golkar yang memutuskan mengusung Fakhrizal-Genius Umar.  Menurut Febby keputusan Golkar patut diapresiasi. Sebab, nama Fakhrizal-Genius Umar termasuk yang mendapat respons positif dari publik Sumbar, termasuk juga calon yang lainnya. "Semua kandidat yang mendaftar di Poros Baru dan yang tidak mendaftar, kita survei. Hasilnya sudah kami sampaikan ke DPP PKB. Tinggal desk Pilkada memutuskan siapa yang akan dicalonkan," kata Febby kepada JawaPos.com, Sabtu (22/8).  Febby mendoakan Fakhrizal-Genius Umar mendapat restu dari Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum Nasdem Surya Paloh. Pasalnya, di samping rekomendasi dari parpol di tingkat daerah atau wilayah, sang calon juga melakukan komunikasi langsung ke tingkat DPP. "Kita doakan pak Fakhrizal mendapat restu dari DPP," imbuh Febby.  Fakhrizal merupakan jenderal bintang dua polisi yang kini bertugas di Mabes Polri. Sebelumnya dia adalah kapolda Sumbar. Begitu juga dengan Genius Umar kini dia adalah wali kota Pariaman. Pasangan tersebut telah resmi diusung Partai Golkar untuk menghadapi Pilgub Sumbar 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/08/2020/gagal-jalur-independen-jenderal-bintang-2-ini-lantas-diusung-golkar/">Gagal Jalur Independen, Jenderal Bintang 2 Ini Lantas Diusung Golkar</a>  Sebelumnya Genius Umar mengatakan dirinya bersama Fakhrizal tengah menjalin komunikasi dari sejumlah parpol untuk melengkapkan "tiketnya" di Pilgub Sumbar. Sejumlah parpol yang dikomunikasikan adalah Nasdem, PKB, dan PDIP. "Semoga dalam waktu dekat ketiga parpol itu memberikan keputusannya dan mendukung kami di Pilgub Sumbar," ujar Genius Umar kepada JawaPos.com, Jumat (21/8).  Terpisah, Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya telah membangun komunikasi dengan parpol lainnya dan sudah menyerahkan daftar para calon dengan berbagai saran dan masukan. Saran dan masukan tersebut berasal dari DPD PDIP Sumbar ke DPP PDIP.  "Saat ini kami hanya tinggal menunggu keluarnya keputusan DPP Partai (PDIP, red)," ujar Alex kepada JawaPos.com, Sabtu (22/8).  Adapun calon yang direkomendasikan ke DPP PDIP sebanyak 10 orang. Mereka adalah Alex Indra Lukman, Ketua PKB Sumbar Febby Dt Bangso, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi, dan Ketua DPW PAN Sumbar Ali Mukhni.  Kemudian terdapat nama Ketua DPW PSI Sumbar Faldo Maldini, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sekjen DPD RI Reydonnizar Moenek, Bupati Agam Indra Catri, dan Bupati Solok Gusmal. Terakhir, mantan bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue. Dari nama-nama tersebut tidak terdapat nama Fakhirizal maupun Genius Umar.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=waDRjERXPHY

PKB Sumbar Doakan Jenderal Bintang Dua Dapat Restu Cak Imin dan Paloh

Cagub Sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Cagub Sumbar