<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Debat-pertama-Pilkada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-8-1158039745.jpg" alt="Tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, dan Pramono Anung-Rano Karno saling berjabat tangan usai mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahu" width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, dan Pramono Anung-Rano Karno saling berjabat tangan usai mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tiga pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Jakarta saling adu kuat dalam ide-ide mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Apalagi kemacetan lalu lintas di kota metropolitan ini sudah begitu parah. Umumnya berupaya mengatasi dengan cara mengendalikan macet itu sendiri.</p> <p>Ada banyak catatan dari debat perdana Pilgub Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Minggu (6/10) malam. Ketiga paslon itu kompak membawa caranya sendiri-sendiri untuk mengatasi masalah macet di Jakarta. Meski demikian, ketiga paslon itu memiliki kesamaan cara mengatasi masalah macet.</p> <p>Berikut adalah rangkuman masing-masing cara paslon di Pilgub Jakarta mengatasi macet.</p> <p><strong>1. Ridwan Kamil-Suswono</strong></p> <p>Ridwan Kamil berencana menggilirkan Work From Home (WFH) untuk mengatasi kemeracetan di Jakarta. Hal itu disampaikan dalam debat perdana Pilgub Jakarta.</p> <p>"Kita pergilirkan yang namanya WFH. Senin industri media, Selasa industri hukum," ujarnya di JIExpo Kemayoran, Minggu (6/10).</p> <p>Di sisi lain, selama lima tahun bila memimpin Jakarta, RK memastikan akan membangun pusat-pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah di Jakarta. "Sehingga orang di selatan tinggalnya di selatan tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemal di selatan," tandasnya.</p> <p>Tak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu berencana untuk terus meningkatkan transportasi umum di Jakarta. Salah satunya adalah dengan membuat transportasi sungai untuk mengatasi macet.</p> <p>"Kita mungkin coba akan berinisiasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta," ucapnya. "Kemudian perluasan flyover masih dibutuhkan," sambung RK.</p> <p><strong>2. Pramono Anung-Rano Karno</strong></p> <p>Pramono Anung mengakui Transjakarta tidak mampu mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta. Dia berjanji akan menggencarkan Transjabodetabek untuk mampu mengatasi kemacetan dari wilayah aglomerasi.<br /> <br />"Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakulan adalah TransJabodetabek untuk itu maka harus diatur dari ujungnya," kata Pramono.</p> <p class="class-paragraph">Pramono pun berjanji akan menggratiskan 15 golongan warga untuk naik MRT, LRT, dan Transjakarta. Termasuk juga dari wilayah aglomerasi.<br /> <br />"Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada," ucap Pramono.</p> <p>Dharma Pongrekun tak memberi solusi konkret mengatasi macet di Jakarta dengan menambah transportasi umum. Dia justru memprioritaskan manajemen transportasi yang sudah di Jakarta.</p> <p>&ldquo;Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen, tidak perlu dulu menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap track itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan,&rdquo; ucapnya.</p>

Tiga paslon gubernur-wakil gubernur Jakarta saling adu kuat dalam ide-ide mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Melihat Strategi 3 Paslon Gubernur-Wagub dalam Mengendalikan Kemacetan Jakarta, Pramono Akui Transjakarta Tak Mampu

<p></p> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengakui bahwa partainya akan membangun koalisi dengan Partai Golkar untuk menghadapi Pilkada Banten 2024.</p> <p>Rencananya, PDIP dan Partai Golkar akan mengusung pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Banten 2024.</p> <p>&ldquo;Betul, Insya Allah orang keduanya (bacawagub) dari PDI Perjuangan, Mbak Airin dari Golkar,&rdquo; kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).&nbsp;Said juga membenarkan bahwa sosok yang bakal mendampingi Airin adalah Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi.</p> <p>Dia menyatakan, pertarungan Pilkada Banten 2024 merupakan sebuah keniscayaan. Pasalnya, kali ini Partai Golkar memilih untuk keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan membangun kerja sama dengan PDIP.</p> <p>Pasangan Airin-Ade kemungkinan besar bakal melawan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pasangan itu diusung oleh Koalisi Banten Maju yang berisikan 10 partai. Yakni Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB, PAN, PPP, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.</p> <p>&ldquo;Kan itu sebuah keniscayaan. Di satu titik Golkar bisa bersama, di titik lain Golkar tidak bisa bersama, karena setiap kabupaten/kota, setiap provinsi, punya keunikan masing-masing,&rdquo; pungkas Said.</p>

PDIP akan berkolisi dengan Partai Golkar di Pilkada Banten. kedua partai akan mengusung pasangan Airin-Ade Sumardi.

Usung Airin-Ade Sumardi, PDIP Gandeng Golkar Koalisi di Pilkada Banten

<div id="m#msg-f:1804907477696937254" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/JKT-1-GOLKAR-REKOMENDASI-KOFIFAH-EMIL-FED-3JPG-677126183.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Golkar telah mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Wilayah-wilayah ini sudah melalui penggodokan sehingga sudah mengerecut kepada pasangan yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014877397/jokowi-resmi-lantik-3-wakil-menteri-sudaryono-thomas-djiwandono-dan-yuliot">Jokowi Resmi Lantik 3 Wakil Menteri: Sudaryono, Thomas Djiwandono, dan Yuliot</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai Golkar sampai saat ini telah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk pasangan calon. Kemudian pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur, maupun wakil gubernur," kata Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (18/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, Golkar telah mengeluarkan 21 surat keputusan. Pasangan yang telah dipastikan akan diusung selanjutnya memasuki tahapan pemenangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan, proses Pilkada 2024 akan berjalan cepat. Terlebih bagi pasangan yang sudah diusung, maka telah memiliki koalisi untuk pemenangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Golkar sendiri menetapkan target tinggi dalam Pilkada 2024 mendatang. Partai berlambang pohon beringin ini menargetkan setidaknya bisa memenangkan 60 persen pertarungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan dengan mengacu, dengan melihat evaluasi pilpres dan pileg lalu, partai Golkar itu Insya Allah atas bantuan dari rekan-rekan wartawan juga, kita akan memenuhi target kita yaitu 60 persen," kata Lodewijk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Target tersebut didanggap realistis melihat dari perolehan tahun 2020.&nbsp; Pada saat itu, Golkar menargetkan 60 persen kemenangan dan berhasil memperoleh 61,11 persen kemenangan di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 10 paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah mendapat surat keputusan dari Golkar yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Sumatera Utara</div> <div dir="auto">Bobby Nasution dan Surya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Bengkulu</div> <div dir="auto">Rohidin Mersyah dan Meriani</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Riau</div> <div dir="auto">Syamsuar dan Rahmawati</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Kalimantan Selatan&nbsp;</div> <div dir="auto">Raudhatul Jannah dan Akhmad Rozanie Himawan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Kalimantan Barat</div> <div dir="auto">Sutarmidji dan Ria Norsan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Kalimantan Utara&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainal Paliwang dan Ingkong Ala</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Papua Pegunungan</div> <div dir="auto">Jhon Tabo dan Ones Pahabol&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Papua Barat Daya</div> <div dir="auto">Lamberthus Jitmau dan Samsudin Anggiluli</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. Jawa Timur&nbsp;</div> <div dir="auto">Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. Kalimantan Timur</div> <div dir="auto">&nbsp;Rudy Mas'ud dan Zeno Aji</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Wilayah-wilayah ini sudah melalui penggodokan sehingga sudah mengerecut kepada pasangan yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Golkar Putuskan Dukung 10 Pasangan Cagub-Cawagub, Berikut Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/KPU-Gelar-Uji-Publik-Rancangan-PKPU-Terkait-Pilkada-Serentak-Dery-Ridwasah-2JPG-3385620345.jpg" alt="Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi rekannya Betty Epsilon Idroos (kiri) dan Idham Holik (kanan) menyampaikan paparan saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi rekannya Betty Epsilon Idroos (kiri) dan Idham Holik (kanan) menyampaikan paparan saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait usia calon gubernur dan wakil gubernur akan diakomodasi dalam Pilkada 2024. Meskipun putusan tersebut memicu kontroversi di publik.</p> <p>Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, putusan judicial review MA bersifat final dan mengikat. Untuk itu, KPU sebagai pelaksana harus mengikuti putusan hukum.</p> <p>Belajar dari pengalaman pilpres lalu, keputusan KPU melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 yang juga menjadi polemik diapresiasi oleh MK dalam putusannya dalam PHPU pilpres. &rdquo;Sebagai langkah menjamin hak politik warga negara, khususnya hak dipilih, dan telah melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu luber jurdil.&rdquo;</p> <p>Terkait teknis pada proses revisi PKPU pencalonan, Idham mengaku sedang melakukan kajian atas petikan putusan MA tersebut. &rdquo;KPU akan berkomunikasi dengan pembentuk UU (DPR dan pemerintah) menyampaikan putusan MA tersebut,&rdquo; imbuhnya. Idham optimistis masih ada cukup waktu. Sebab, berdasar Lampiran I PKPU 2/2024, pendaftaran dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.</p> <p>Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, DPR segera membahas putusan MA bersama KPU. &rdquo;Putusan MA kan bersifat final dan mengikat. Untuk itu perlu diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan KPU mengenai pencalonan kepala daerah sebelum diterapkan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini sepakat bahwa putusan MA harus dihormati dan ditindaklanjuti. Namun, Titi mendesak agar implementasinya tidak bisa pada 2024. &rdquo;Karena kenapa? Karena ada asas retroaktif. Hukum itu tidak boleh berlaku surut,&rdquo; ujarnya di acara Dewan Pers kemarin.</p> <p>Pasalnya, saat ini tahapan pencalonan sudah berproses. Pasangan calon yang maju sudah menyerahkan syarat dukungan sesuai ketentuan lama. Jika di tengah-tengah ada persyaratan berbeda, itu jadi masalah hukum. &rdquo;Kalau diberlakukan soal penetapan calon terpilih sesuai putusan MA, bisa jadi pilkada kita tidak akan berkepastian hukum,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara itu, PKS terus mematangkan strategi menghadapi Pilkada 2024. Partai Islam tersebut meminta para calon legislatif terpilih, untuk ikut membantu pemenangan calon di pilkada di daerah itu. <strong>(far/lum/syn/c9/bay)</strong></p>

KPU memastikan bahwa putusan MA terkait usia calon gubernur dan wakil gubernur akan diakomodasi dalam Pilkada 2024.

KPU Tetap Laksanakan Putusan MA, Aturan Batas Usia Cagub-Cawagub Berlaku di Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidang-MK-dery-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dua permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Sumatera Barat. Kedua perhomonan gugatan itu dilayangkan oleh pasangan calon Gubernur Sumatera Barat dan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat, yakni Nasrul Abit-Indra Catri dan Mulyadi-Ali Mukhni.<br /> <br /> Perhomonan PHPU itu dilayangkan oleh kedua pasangan cagub dan cawagub Sumbar pada Rabu (23/12). Dalam permohonannya Nasrul Abit-Indra Catri didampingi oleh Vino Octavia sebagai tim kuasa hukum.<br /> <br /> Dalam permohonannya menyatakan, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yakni Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 mulai dari tahap pendaftaran, penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon. Serta kegiatan kampanye sampai dengan pelaporan dana kampanye.<br /> <br /> "Sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dan melibatkan Termohon yang sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 4," kata Vino dalam keterangannya, Jumat (25/12).<br /> <br /> Selain itu, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 disebut telah memobilisasi Pejabat dan ASN Pemerintah Kota Padang. Diantaranya Kepala Satpol PP Kota Padang dengan mengunakan barang berupa rumah yang disewa oleh Kepala Satpol PP Kota Padang.<br /> <br /> Selanjutnya oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah dijadikan Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 di Jalan Ahmad Yani No. IB Kota Padang selama kegiatan kampanye dilakukan," sebagaimana tertuang dalam permohonan.<br /> <br /> Pemohon mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 yang diumumkan pada Minggu, 20 Desember 2020.<br /> <br /> Sementara itu, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni hanya melampirkan bukti permohonan dalam laman mkri.id. Mulyadi-Ali Mukhni juga mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.<br /> <br /> Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono menyampaikan pihaknya telah menerima 135 permohonan PHPU Pilkada 2020 hingga Jumat (25/12). Gugatan hasil Pilkada 2020 ini paling banyak terkait pemilihan Bupati sebanyak 114 gugatan.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/11/2020/pilkada-serentak-2020-calon-yang-berani-sikat-koruptor-lebih-diminati/">Pilkada Serentak 2020, Calon yang Berani Sikat Koruptor Lebih Diminati</a><br /> <br /> "7 PHPU Gubernur, 14 PHPU Wali Kota dan 113 PHPU Bupati," ujar Fajar.<br /> <br /> Fajar menyebut, pihaknya masih menerima permohonan PHPU hingga 6 Januari 2020. Setelahnya, MK memberikan waktu para pemohon untuk memperbaiki permohonannya.<br /> <br /> "Terakhir sesuai jadwal sampai 6 Januari, sesudahnya mekanisme perbaikan permohonan," pungkas Fajar.<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Fda1fEmJnKc

2 Pasang Cagub-Cawagub Gugat Hasil Pilgub Sumatera Barat ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ini-alasan-golkar-akhirnya-merapat-ke-ganjar-gus-yasin_m_180641.jpeg" alt="Ketua Badan Pemenangan Pemilu I DPP Golkar, Nusron Wahid (tengah) saat menggelar konferensi pers di Panti Marhein, Semarang" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pemenangan Pemilu I DPP Golkar, Nusron Wahid (tengah) saat menggelar konferensi pers di Panti Marhein, Semarang</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Golkar dipastikan tidak termasuk dalam jajaran partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen. Meski hanya sebagai penonton pada penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018, partai berlambang pohon beringin itu siap untuk mendukung pasangan petahana itu.&nbsp;</p><br /> <p>Ketua Badan Pemenangan Pemilu I DPP Golkar, Nusron Wahid mengatakan, dengan posisi partainya sebagai pendukung pasangan Ganjar- Gus Yasin, tak lantas menyurutkan semangat kadernya untuk bekerja maksimal di Pilgub Jateng.</p><br /> <p>"Tak masalah hanya jadi pendukung. Karena yang dibutuhkan di Pilkada adalah sosok figur yang didukung. Kita pastikan kader kita solid dan bergerak masif untuk memenangkan Pak Ganjar dan Gus Yasin (Taj Yasin Maimoen)," kata Nusron saat melakukan konferensi pers di Panti Marhein, Semarang, Rabu (10/1).</p><br /> <p>Meski mengakui adanya beberapa kekurangan pada Ganjar selama masa kepemimpinan, pihaknya menilai dukungan yang diberikan kepada paslon itu dikarenakan keberadaan Gubernur Jawa Tengah itu sendiri sebagai figur berpengalaman dan teruji.</p><br /> <p>"Dibanding Pak Sudirman masih mencoba berpolitik yang kita tidak tahu seperti apa hasilnya," terangnya.&nbsp;</p><br /> <p>Untuk merealisasikan dukungannya, Nusron bahkan menyerahkan langsung surat perintah dari DPP Golkar kepada Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto.</p><br /> <p>Ia berjanji akan secara optimal menggerakan mesin partainya demi memenangkan pasangan Ganjar- Gus Yasin.</p><br /> <p>Menurutnya, dengan 206 anggota DPRD setingkat kabupaten, 10 anggota DPRD Provinsi Jateng, 11 anggota DPR RI ditambah kekuatan tambahan dari masing-masing tiga bupati dan wakil bupati yang dimiliki Golkar, pihaknya mampu memberikan andil besar dalam pemenangan Ganjar-Gus Yasin.&nbsp;&nbsp;</p><br /> <p>"Ini jadi modal politik yang bagus untuk mempengaruhi masyarakt agar kembali atau tetap memilih Pak Ganjar," tandasnya.</p>

Ini Alasan Golkar Akhirnya Merapat ke Ganjar-Gus Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/penunjukan-ida-fauziah-memanaskan-pilgub-jateng-ini-alasannya_m_180519.jpeg" alt="Deklarasi Sudirman Said dan Ida Fauziah" width="100%">
<figcaption>Deklarasi Sudirman Said dan Ida Fauziah</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mendeklarasikan pengusungan Ida Fauziah sebagai pendamping Sudirman Said pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018.</p><br /> <p>Masuknya Ida sebagai pendamping Sudirman Said membuat jalannya pilgub Jateng semakin panas. Pasalnya selain dari kalangan santri, Ida juga diprediksi mampu mendongkrak suara pemilih dari segmen perempuan.&nbsp;</p><br /> <p>Pemasangan keduanya dinilai bakal menghadirkan pertarungan seru bagi duet Ganjar-Gus Yasin.&nbsp;Hal itu diungkapkan oleh Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip M. Yulianto kepada <em>JawaPos.com</em>, Rabu (10/1).</p><br /> <p>Menurutnya, kans Sudirman-Ida sama besarnya dengan yang dimiliki Ganjar-Gus Yasin dalam memenangi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Yulianto melihat akseptabilitas kedua wakil masih menjadi faktor yang menentukan.&nbsp;</p><br /> <p>"Kalau saya lihat dari idealita pasangan Ganjar, Gus Yasin ini kan belum dikenal luas di Jateng. Penerimaannya di kalangan NU (Nahdlatul Ulama)&nbsp;belum setinggi dari kalangan PKB (Ida Fauziah). Karena PPP itu sendiri partai warisan orde baru, sedangkan PKB itu anak kandung NU," kata dia menganalisa.</p><br /> <p>Selain akseptabilitas, Yulianto pun menyebutkan bahwa kemenangan kedua paslon itu bakal dipengaruhi bagaimana PPP dan PKB dalam meraih massa dukungan dari kalangan Nahdliyin. "Banyaknya dukungan tergantung kinerja partai," sambungnya.&nbsp;</p><br /> <p>Adapun sejumlah kelebihan Ida Fauziah yang disebutkan Yulianto. Selain dinilai menjadi pelengkap Sudirman Said untuk meningkatkan akseptabilitas dari kalangan santri, menurutnya, Ketua Fraksi PKB itu juga berpotensi mampu meraih suara pemilih segmen perempuan.&nbsp;</p><br /> <p>Ida yang diketahui memiliki pengalaman menjabat sebagai Ketua Fatayat NU atau organisasi perempuan bagian dari NU, diprediksi dapat memperluas bentangan sosial di kalangan perempuan. "Saya kira untuk menang telak bagi satu pasangan calon susah ditentukan," tandasnya.&nbsp;</p>

Penunjukan Ida Fauziah Memanaskan Pilgub Jateng, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71403_90668_aset.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com</strong> - Seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta telah memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Ketua Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi, Mustolih Siradj menilai laporan yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap persyarakat Pilgub DKI. Karena belum bisa dibuktikan kebenaran harta mereka.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Transparasi cagub dan cawagub kalau kita lihat itu hanya seremonial saja. Hanya menjalankan kewajiban saja,&quot; ujar Mustolih dalam acara diskusi bertajuk Menakar Laporan Kekayaan Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (16/12).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, Mustolih menyarankan kepada pemerintah agar ada lembaga yang bisa menguji kebenaran LHKPN itu. Sehingga harta yang dilaporkan para pejabat negara bisa dibuktikan secara benar.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Secara substansi tidak ada lembaga yang menguji kebenaran LHKPN. Misalnya ada kekayaan, benar gak segitu,&quot; katanya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sebelumnya, KPU Provinsi DKI Jakarta merilis harta kekayaan dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Berdasarkan situs kpujakarta.go.id laporan harta kekayaan itu berasal dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan surat tersebut bernomor B-9472/10-12/11/2016 tertanggal 16 November, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Berikut ini adalah harta total kekayaan calon gubernur DKI Jakarta.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">1. Agus Harimurti Yudhoyono: Rp 15.291.805.024 dan USD 511.322<br /><br /> 2. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Rp 25.655.887.496 dan USD 7.228<br /><br /> 3. Anies Baswedan: Rp 7.307.042.605 dan USD 8.893</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;"><br /><br /> Sedangkan harta kekayaan untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">1. Sylviana Murni: Rp 8.369.075.364 dan USD 0<br /><br /> 2. Djarot Saiful Hidayat: Rp 6.295.603.364 dan USD 0<br /><br /> 3. Sandiaga Salahudin Uno: Rp 3.856.763.292.656 dan USD 10.347.381</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dari data tersebut, setidaknya calon gubernur yang memiliki harta terbanyak adalah Ahok. Sedangkan Sandiaga Uno memiliki harta terbanyak untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta.<strong>(cr2/JPG)</strong></p>

Harta Kekayaan Cagub-Cawagub Belum Teruji Kebenarannya

cagub-cawagub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cagub-cawagub

Berita Terkini