<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IHSG-Di-Tutup-Menguat_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Ilustrasi seorang karyawan memantau pergerakan harga saham di salah satu Sekuritaa di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang karyawan memantau pergerakan harga saham di salah satu Sekuritaa di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat surplus transaksi berjalan 2022 mencapai USD 13,2 miliar atau satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2021, surplus transaksi berjalan tercatat sebesar USD 3,5 miliar atau 0,3 persen dari PDB.  "Kinerja ini terutama didukung peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Senin (20/2).  Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit USD 8,9 miliar seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan perkembangan tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan tahun 2022 kembali membukukan surplus sebesar USD 4 miliar, setelah pada tahun sebelumnya mencatat surplus USD 13,5 miliar.  "Perkembangan NPI secara keseluruhan tahun 2022 mencatat surplus didorong oleh kinerja ekspor yang makin kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal," ujarnya.  Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2022 secara keseluruhan mencatat surplus USD 54,46 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD 35,42 miliar.  Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022 tetap kuat yakni sebesar USD 137,2 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.  BI terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

NPI 2022 Turun Dipicu Defisit Transaksi Modal dan Finansial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cadangan-devisa-ri-naik-ke-usd-1233-miliar-februari-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I-2020 tercatat defisit USD 3,9 miliar atau 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai USD 8,1 miliar atau 2,8 persen dari PDB.  Berdasarkan keterangan resmi dari laman Bank Indonesia (BI), defisit ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan juga disertai dengan penurunan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.  "Perbaikan surplus neraca perdagangan barang disebabkan oleh penurunan impor seiring dengan permintaan domestik yang melambat, sehingga mengurangi dampak penurunan ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia," demikian tulis keterangan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Rabu (20/5).  Adapun, untuk defisit neraca jasa mengalami perbaikan, hal itu dipengaruhi oleh penurunan defisit jasa transportasi akibat menurunnya impor barang, di tengah sedang menurunnya jasa travel yang biasanya surplus akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.  Di samping itu, perbaikan defisit neraca pendapatan primer sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik, turut mendorong penurunan defisit transaksi berjalan.  Kemudian, transaksi modal dan finansial pada triwulan I-2020 turut menurun signifikan, di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Transaksi modal dan finansial defisit sebesar USD 2,9 miliar, terutama dipengaruhi oleh defisit investasi portofolio, setelah pada triwulan sebelumnya surplus sebesar USD 12,6 miliar.  Adanya defisit pada investasi portofolio ini dipicu oleh besarnya aliran modal keluar (cash out flow) akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi Covid-19. Dengan perkembangan tersebut, NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) di triwulan I-2020 defisit sebesar USD 8,5 miliar dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2020 sebesar USD 121 miliar.  "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional," terang keterangan itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2a7xhHeonEc  https://www.youtube.com/watch?v=M3FsqdNeOEo  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs

CAD Triwulan I-2020 Turun Menjadi 1,4 % Dari PDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-2-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Juli 2019, neraca perdagangan RI kembali mencetak defisit sebesar USD 63,5 juta. Sehingga secara kumulatif, Januari-Juli 2019, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/08/2019/sejak-januari-perdagangan-ri-tekor-usd-189-miliar-ini-kata-archandra/">defisit neraca perdagangan RI mencapai USD 1,89 miliar</a>.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor RI kumulatif Januari-Juli 2019 mencapai USD 95,79 miliar. Sementara impornya mencapai USD 97,68 miliar.  Dalam rapat paripurna bersama DPR RI, Selasa (27/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk mendorong kinerja ekspor. Salah satunya, memperbanyak kerja sama bilateral untuk memperluas negara tujuan ekspor yang punya pasar potensial.  Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan perdagangan yang difokuskan pada penyempurnaan fasilitas di kawasan-kawasan khusus. Dengan sistem logistik yang lebih baik, diharapkan biaya produksi bisa turun.  Ia menyatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif untuk fasilitasi perdagangan yang efektif dan terarah guna meningkatkan daya saing produk manufaktur dalam negeri di pasar global.  "Di samping kebijakan tersebut, pendampingan kepada pelaku ekspor juga akan diberikan dalam rangka peningkatan daya saing dan menghilangkan kendala dalam ekspor, termasuk melalui promosi dan proses negosiasi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mendukung proses hilirisasi serta terbangunnya rantai industri hulu dan hilir dalam rangka menjaga pasokan bahan baku dan menekan impor. Menurutnya, perbaikan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) tidak hanya ditempuh melalui perbaikan neraca perdagangan barang, tetapi juga melalui penguatan neraca perdagangan jasa.  Untuk meningkatkan ekspor jasa nasional, Sri Mulyani mengatakan akan mempercepat pengembangan <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/22/08/2019/pupr-gelontorkan-rp-11-triliun-untuk-empat-kawasan-wisata-prioritas/">empat destinasi wisata super prioritas</a>. Yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika. Ia mengatakan, upaya tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, sekaligus mendorong perekonomian daerah wisata serta menambah devisa negara.  "Transformasi industrilisasi, iklim investasi, dan ekspor juga telah diupayakan oleh pemerintah melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait untuk melihat sektor-sektor apa saja yang akan menjadi fokus ekspor Indonesia sebagai strategi mengurangi defisit transaksi berjalan. Industri yang menjadi pertimbangan adalah sektor manufaktur dan kelapa sawit," jelasnya.  Di sisi lain, kebijakan impor akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, khususnya bahan baku dan barang modal untuk ekspor. Kebijakan ini juga akan disertai dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan dan peningkatan output produksi serta kelancaran distribusi barang-barang domestik.  "Untuk mengurangi impor migas, pemerintah akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mempercepat pemberlakuan program B30," pungkasnya.

Sri Mulyani Beberkan Langkah-langkah Pemerintah Perbaiki CAD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CAD

Berita Terkini

NPI 2022 Turun Dipicu Defisit Transaksi Modal dan Finansial

CAD Triwulan I-2020 Turun Menjadi 1,4 % Dari PDB

Sri Mulyani Beberkan Langkah-langkah Pemerintah Perbaiki CAD

Download Aplikasi JawaPos.com