<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1805556063657339568" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014903959/5-shio-yang-kini-selalu-dibanjiri-keberuntungan-dan-uangnya-melimpah-setelah-setahun-terakhir-menderita-terus">5 Shio yang Kini Selalu Dibanjiri Keberuntungan dan Uangnya Melimpah setelah Setahun Terakhir Menderita Terus</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,&rdquo; kata Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi dalam keterangan resmi, Kamis (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK. Utamanya untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum dicabut izin usahanya, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54 persen) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat &ldquo;Tidak Sehat&rdquo;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus</div> <div dir="auto">BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Termasuk, kata Bambang, mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun demikian Pengurus dan Pemegang&nbsp;</div> <div dir="auto">Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Sumber Artha Waru Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Sumber Artha Waru Agung dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang memastikan, dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; jelas dia. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung yang berada di Kabupaten Sidoarjo

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Sidoarjo, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/holywings.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holywings dalam beberapa waktu terakhir tengah menjadi sorotan publik. Kasus terbaru yakni karena membuat promosi gratis 1 botol minuman keras untuk pemilik nama Muhammad dan Maria.  Menelisik ke belakang, bukan kali ini saja Holywings terlibat masalah. Pada September 2021 juga beberapa outletnya dirazia petugas karena melanggar PPKM. Saat itu, personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP juga menyidak Holywings Tavern, Kemang, Jakarta Selatan. Di sana petugas juga menemukan pelanggaran jam operasional dan protokol kesehatan.  Atas dasar itu, Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi berupa penutupan sementara selama 3x24 jam. Jika pelanggaran terulang kembali, maka sanksi lebih berat berupa pembekuan izin usaha akan dijatuhkan.  Sehari kemudian Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menggelar inspeksi dadakan (sidak) ke restoran dan bar Holywings Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu (5/9). Hasilnya, petugas menemukan adanya pelanggaran PPKM Level 3 terkait jam operasional.  Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa mengatakan, Holywings Epicentrum ini diduga melebihi batas waktu jam operasional yang ditentutakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di mana tempat tersebut masih beroperasi saat didatangi petugas sekitar pukul 23.00 WIB.  "Kita temukan pelanggaran Jam operasi ya sudah lewat dari ketentuan," kata Mukti kepada wartawan, Senin (6/9).  Atas pelanggaran ini, Holywings Epicentrum diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Jika resto tersebut kembali melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi lebih tegas.  Beberapa hari kemudian, Satpol PP DKI Jakarta menjatuhkan sanksi tegas kepada cafe dan bar Holywings Kemangn berupa pembekuan izin usaha. Hal ini karena tempat tersebut telah melakukan pelanggaran PPKM berulang kali. Holywings Kemang setidaknya sudah 3 kali melakukan pelanggaran. Pelanggaran pertama terjadi pada Februari 2021, kemudian Maret 2021, dan terakhir 4 September 2021.  Sanksi dijatuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut sanksi tegas berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha. Pembekuan izin usaha Holywings Kemang akan dilakukan selama PPKM berjalan, atau sampai dengan pandemi berakhir.  Sejak saat itu, Holywings tak terdengar lagi melakukan pelanggaran. Outlet-nya pun kembali ramai seiring aturan pembatasan akibat Covid-19 yang perlahan mulai dilonggorkan. Hingga akhirnya tersebar promo gratis miras untuk pemilik nama Muhammad dan Maria.  Polres Metro Jakarta Selatan kemudian menetapkan 6 orang pegawai Holywings sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Kami menetapkan 6 tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (24/6).  Keenam tersangka yakni SDR, 27, selaku creative director Holywings; NDP, 36, selaku head team promotion; DAD, 27, pembuat desain promo; EA, 22, tim admin media sosial; AAB,25, selaku socmed officer; dan AAM, 25, selaku admin tim promo yang meminta permintaan pembuatan promo.  Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa tangkapan layar unggahan promosi Holywings di media sosial, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit handphone dan 1 unit hardisk.  Promo ini dibuat dengan tujuan meramaikan outlet Holywings yang sepi. Promo tersebut dibuat atas pembahasan para bersama para tersangka. Mulai dari staf hingga disetujui oleh Direktur Kreatif.  "Prosesnya mereka saling berdiskusi, saling sampaikan dan sebagainya dan terakhir mengambil keputusan tadi Direktur Kreatif yang menyetujui atau tidak terhadap apa yang dihasilkan staf-staf di bawahnya," imbuh Budhi.  Sebelum penetapan tersangka ini, Holywings melalui akun resmi Instagramnya juga telah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. Mereka berdalih jika manajemen tidak mengetahui perihal promosi Muhammad dan Maria tersebut.  Holywings juga menyangkal jika berniat mengaitkan unsur agama dalam promosi produknya. Terkait kasus kali ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan sanksi lebih tegas kepada Holywings, yakni secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.  Pencabutan izin oleh DPMPTSP tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.  Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra dikutip dari “ppid.jakarta.god.id” di Jakarta, Senin, menyebutkan 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan dan membuat jera setiap pelanggaran.  ’’Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Benny.  Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata mengaku telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP dan Satpol PP dengan temuan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.  ’’Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi,” ujar Andhika. (*)

Perjalanan Holywings serta Deretan Kontroversi yang Mengiringinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ANIES-SIDAK_1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalukan inspeksi mendadak pelaksanaan PPKM darurat, di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7). Instagram @aniesbaswedan/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalukan inspeksi mendadak pelaksanaan PPKM darurat, di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7). Instagram @aniesbaswedan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan mencabut izin usaha perusahaan jika manajemen memecat karyawan yang melaporkan pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.  ”Nanti kami beri sanksi perusahaannya. Tinggal milih saja perusahaan mau pecat karyawannya atau malah kita cabut izin usahanya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/7) malam.  Namun demikian, Riza mengatakan Pempov DKI telah mengantisipasi hal tersebut dengan merahasiakan identitas pelapor sebagai jaminan keamanan. ”Identitasnya kami rahasiakan, kami jamin kerahasiaan pelapor itu,” ucap Ahmad Riza Patria.  Riza menegaskan hanya sektor usaha esensial dan kritikal, serta unsur pemerintahan yang diperbolehkan untuk beroperasi selama masa PPKM darurat. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi sejak beberapa hari ini. ”Jadi yang paling baik bagi kita sekarang, mari kita sukseskan program PPKM darurat, patuhi, taati semua ketentuan yang ada. Semua warga kita minta berada di rumah, karena rumah adalah tempat terbaik. Kemudian laksanakan prokes secara disiplin dan bertanggung jawab,” ujar Riza.  Riza juga mengimbau para pemilik dan pelaku usaha tidak sembunyi-sembunyi, serta untuk mematuhi aturan PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali sejak 3–20 Juli.  Pemerintah telah menetapkan PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli untuk kawasan di Jawa dan Bali, demi menekan penyebaran Covid-19. Semua sektor usaha diminta meniadakan kegiatan di kantor atau diharuskan bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) 100 persen. Kecuali sektor esensial (50 persen WFO) dan kritikal (100 persen WFO) serta unsur pemerintahan dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan ketat.  Yang termasuk sektor esensial yakni komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor. Kemudian untuk sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik &amp; air), dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.  Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sanksi pada para pelanggar PPKM darurat, mulai dari penutupan tiga hari, sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha.

Pecat Pelapor Pelanggaran PPKM, Pemprov Cabut Izin Usaha Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jadi-pabrik-narkoba-diskotek-mg-club-ditutup-permanen_m_175939.jpeg" alt="Diskotek MG Club Internasional disegel Satpol PP DKI." width="100%">
<figcaption>Diskotek MG Club Internasional disegel Satpol PP DKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak sampai satu minggu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta akhirnya mencabut izin usaha Diskotek MG Club Internasional. Hal ini lantaran tempat hiburan malam itu berkamuflase menjadi pabrik pembuatan narkoba cair jenis baru. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati mengatakan pihaknya tidak akan memberi ampun kepada diksotek MG Club. Apalagi Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sudah memberikan instruksi untuk menutup secara permanen tempat hiburan yang berada di Jakarta Barat itu. "Apa yang menyebabkan kami langsung mencabut izin dari MG? Itu karena diskotek MG sudah menjadi pabrik narkoba, kami tidak akan memberikan ampun lagi," kata Tinia, Tinia tidak pernah menduga bahwa ada kegiatan yang di luar izin usaha yang diberikan Disparbud DKI. Dengan adanya pelanggaran itu, lanjut dia, tidak akan berkompromi dengan cara mencabut surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata. "Langsung dicabut," tutur Tinia. Untuk mengontrol penyalahgunaan izin tempat usaha hiburan malam, pihak Disparbud DKI akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Seperti pemeriksaan izin, kegiatan yang akan dilakukan, kapan tempat itu dibuka atau ditutup, serta beberapa administrasinya. Tinia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan berbagai kritikan yang ada. Menurutnya kritikan yang dilontarkan untuk dirinya merupakan bagian dari sebuah evaluasi. "Baik untuk saya ataupun pihak terkait. Kemudian dalam rangka kembali memperketat keamanan dan aturan, Dinas Pariwisata akan terus berkoornidasi dengan beberapa SKPD seperti perdagangan, industri, satpol PP, hingga aparat keamanan," pungkasnya.

Jadi Pabrik Narkoba, Diskotek MG Club Ditutup Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69033_88229_Jokowi-2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepak terjang perusahaan yang mengemplang pajak segera berakhir. Presiden Joko Widodo menegaskan, siap mencabut izin perusahaan yang tidak patuh membayar pajak. Tak terkecuali perusahaan di sektor minyak dan gas (migas), batu bara, sawit, dan perhutanan yang merupakan bisnis primadona di Kaltim dan Kaltara. Menurut presiden, semua negara berebut arus uang dan investasi. Caranya, menyederhanakan perizinan dan menurunkan rate pajak. Sebetulnya, sambung dia, Indonesia memiliki uang yang sangat banyak. Jumlahnya sekitar Rp 11 ribu triliun. Namun, uang tersebut disimpan di luar negeri.&nbsp; &ldquo;Uang kita sebenarnya banyak. Tapi, APBN kita dalam setahun hanya Rp 2 ribu triliun. Sementara kita punya Rp 11 ribuan triliun. Ngapain kita harus menarik uang negara lain, sementara negara kita punya uang sendiri,&rdquo; kata Jokowi di depan 3.392 pelaku usaha di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan Utara, kemarin (5/12).&nbsp; Presiden secara khusus datang ke Kota Minyak untuk menyosialisasikan program pengampunan pajak kepada wajib pajak di Kalimantan. Dia meminta wajib pajak tidak menyia-nyiakan program tersebut, mengingat nilai tebusan yang diberikan terbilang rendah. Pada periode kedua yang berakhir bulan ini, tarif tebusan hanya 3 persen.&nbsp; &ldquo;Ini hanya soal mau atau tidak mau. Sehingga kita merasa nyaman punya uang,&rdquo; tuturnya. Berkaca pada hasil pengampunan pajak periode pertama (Juli-September), presiden memiliki catatan khusus.&nbsp; Kalimantan yang notabene lumbung sumber daya alam (SDA) justru penerimaan pajaknya masih rendah. Kepatuhan pajak pelaku usaha di Kalimantan kalah dengan Pulau Jawa dan Sumatera. &nbsp; Hingga kemarin, wajib pajak peserta tax amnesty di Kalimantan baru 23 ribu. Dengan jumlah peserta wajib SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) mencapai 1,3 juta. Dari angka itu, persentasenya hanya 1,8 persen. Sementara di periode yang sama, jumlah wajib pajak peserta tax amnesty di Sumatera mencapai 85 ribu. Dengan jumlah peserta wajib SPT 3,9 juta. Persentasenya 2,1 persen.&nbsp; Di Pulau Jawa, jumlah wajib pajak peserta tax amnesty sebesar 153 juta dengan jumlah peserta SPT 2,1 juta. Persentasenya 7,1 persen. Apabila di-breakdown lagi berdasarkan hasil di masing-masing provinsi di Kalimantan, Kaltim dan Kaltara kalah telak dari Kalbar. Di Kalbar, peserta wajib pajak yang ikut tax amnesty 8.400 dengan nilai tebusan Rp 486 miliar.&nbsp; Sementara Kaltim di peringkat kedua, jumlah wajib pajak peserta tax amnesty 7.500. Namun nilai tebusannya yang terbesar, yaitu Rp 833 miliar. Di Kaltara, baru seribu peserta dengan nilai tebusan Rp 182 miliar. &ldquo;Masih sangat kecil. Masih banyak uang yang ada di luar. Pengusaha harus percaya pada pemerintah,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Perolehan pajak di Kalimantan, khususnya di Kaltim, sebut Jokowi tidak boleh dibiarkan. Karena, pada 2018 mendatang ada keterbukaan informasi antarnegara.&nbsp; Siapa pun yang menyimpan uang di Swiss dan Singapura akan diketahui. Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi wajib pajak melaporkan pajaknya kepada negara secara benar. &ldquo;Kalau dilihat angka-angkanya tadi masih rendah sekali. Pastinya masih ada potensi yang besar. Karena itulah kenapa kita memutar terus. Karena kalau sudah lewat 31 Maret 2017 (akhir periode tax amnesty), maka tiada maaf&rdquo; ucapnya.&nbsp; Presiden optimistis, perolehan hasil tax amnesty di Kalimantan bakal menggembirakan. Jika tidak, maka sudah ada sanksi yang disiapkan. &ldquo;Pencabutan izin. Itu memungkinkan. Nanti Menteri Keuangan (Sri Mulyani) ketemu dengan Menteri ESDM (Ignasius Jonan),&rdquo; kata Jokowi didampingi Sri Mulyani dan Sekkab Pramono Anung.&nbsp; Mengenai dasar pencabutan izin, Sri Mulyani menuturkan, &nbsp;pemerintah cukup berdasarkan pada ketaatan hukum. &ldquo;Kita lihat semua review-nya,&rdquo; tuturnya. Dari sisi pajak, tinggal berpatokan ketidakpatuhan dan kepatuhan pembayaran pajak.&nbsp; &ldquo;Kalau tidak patuh. Ya kita lihat berbagai implikasi mereka. Kalau mereka ikut tax amnesty, maka mereka bisa mengoreksi segala kesalahan pajaknya. Sekarang pun bisa dicabut izinnya. Nah, kita lihat dulu sembilan bulan ini selama tax amnesty. Apakah ikut untuk mengoreksi,&rdquo; kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.&nbsp;(riz/*/aji/rom/k15/fab/JPG)

Tak Ikut Tax Amnesty, Jokowi Bakal Cabut Izin Usaha

cabut izin usaha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cabut izin usaha

Berita Terkini

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Sidoarjo, Begini Alasannya

Perjalanan Holywings serta Deretan Kontroversi yang Mengiringinya

Pecat Pelapor Pelanggaran PPKM, Pemprov Cabut Izin Usaha Perusahaan

Jadi Pabrik Narkoba, Diskotek MG Club Ditutup Permanen

Tak Ikut Tax Amnesty, Jokowi Bakal Cabut Izin Usaha

Download Aplikasi JawaPos.com