<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/WhatsApp-Image-2025-09-03-at-131534-1670418044.jpeg" alt="Potret kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Gubernur Jakarta Pramono Anung mencabut kebijakan WFH seiring kondisi yang sudah mulai normal. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Potret kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Gubernur Jakarta Pramono Anung mencabut kebijakan WFH seiring kondisi yang sudah mulai normal. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivitas warga di Jakarta mulai normal kembali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah mencabut kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang sempat diinstruksikan kepada kepala dinas terkait di lingkungan Pemprov DKI.&nbsp; ''Saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait instruksi WFH untuk dicabut. Maksimum hari ini (3/9), kenapa? karena kondisi masyarakat sudah kembali normal. Seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal,'' terang Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/9). Tidak hanya itu, Pramono juga menyampaikan, kebijakan naik transportasi umum setiap Rabu juga tetap diwajibkan kepada seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta. ''Bahkan, hari ini, saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta tetap naik transportasi umum,'' jelasnya. Dengan kondisi yang sudah normal, Pramono juga tetap melaksanakan pelantikan 992 pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejumlah perangkat daerah untuk meningkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.&nbsp; Untuk memastikan kondisi Jakarta, Politikus PDI Perjuangan itu mengaku sengaja jalan kaki berdua dengan istrinya pada Rabu (3/9) pagi tanpa pengawalan. ''Saya memang sengaja untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan alhamdulilah, semuanya sudah berjalan dengan baik. Mereka juga memberikan pesan moral kepada saya pribadi, bilang pak gubernur yang kuat. Padahal, saya pasti kuat,'' katanya. Meski begitu, Pramono tetap mengajak semua masyarakat untuk tetap menggemakan Jaga Jakarta, karena Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, meski aktivitas di Jakarta sudah normal, Pramono menyatakan kebijakan Rp 1 untuk TJ dan MRT Jakarta tetap berlangsung hingga 7 September 2025.

Jakarta kembali normal  dan kebijakan WFH dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menandakan situasi ibu kota sudah mulai aman.

Kondisi Mulai Normal, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Cabut Instruksi WFH, Tarif Transjakarta dan MRT Jakarta tetap Rp 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/raja-ampat-964446483.jpg" alt="Cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI) menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.(Instagram:&nbsp;reza_erfit)" width="100%">
<figcaption>Cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI) menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.(Instagram:&nbsp;reza_erfit)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah menuai kecaman dari berbagai pihak. Pencabutan terhadap keempat IUP di Raja Ampat itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Merespons hal itu, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, mendukung respons Pemerintah terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat. Pencabutan itu resmi diumumkan, setelah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau lokasi pertambangan di Raja Ampat. "Kami mendukung kebijakan pencabutan IUP oleh Kementerian ESDM, karena hal ini merupakan langkah tegas dalam memastikan hanya investor yang patuh hukum dan memiliki komitmen keberlanjutan yang bisa beroperasi," kata Anggawira kepada wartawan, Selasa (10/6). Menurut dia, keputusan Pemerintah bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan kebijakan negara. Ia meyakini, pencabutan IUP di Raja Ampat itu membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan, selama ada komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. "Indonesia tengah menuju transisi ekonomi hijau. Tambang yang dikelola secara bertanggung jawab menjadi bagian dari rantai pasok global untuk energi bersih, seperti baterai kendaraan listrik. Ini mendukung komitmen iklim nasional kita," tegasnya. Selain itu, pencabutan terhadap empat IUP di Raja Ampat itu juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem investasi yang sehat. Karena pemerintah telah memberikan ketegasan terhadap pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. "Hal ini merupakan langkah tegas dalam memastikan hanya investor yang patuh hukum dan memiliki komitmen keberlanjutan yang bisa beroperasi," ucapnya. Anggawira mengatakan, pencabutan IUP itu telah sesuai dengan mandat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, PP No. 96 Tahun 2021, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya penertiban izin dan pemanfaatan lahan. "Ini bukan bentuk anti investasi, justru sebaliknya. Ini seleksi alam bagi investor yang serius, legal, dan berorientasi jangka panjang. Yang perlu dijaga adalah transparansi dalam evaluasi dan pelibatan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat," urainya. Lebih lanjut, ia meyakini pencabutan IUP bukan akhir dari pembangunan sektor pertambangan, melainkan awal dari penataan iklim investasi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. "Pencabutan IUP bukan akhir dari pembangunan industri tambang di Raja Ampat, tapi justru awal dari penataan ekosistem investasi," tegasnya. Sebelumnya, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (9/6) kemarin. "Atas petunjuk Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6). Prasetyo tidak membeberkan perusahaan apa saja yang dicabut itu. Namun, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. "Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya juga memberikan imbauan bahwa kita semua harus kritis harus waspada untuk mencari kebenaran kondisi obyektif di lapangan," pungkasnya.

Pemerintah cabut IUP di Raja Ampat, HIPMI dukung pencabutan untuk iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah Resmi Cabut 4 IUP Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Hipmi Yakin Mampu Hadirkan Iklim Investasi yang Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/IMG_1521-1813668243.jpg" alt="Area tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Minggu (1/6), usai insiden longsor. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Area tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Minggu (1/6), usai insiden longsor. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peristiwa memilukan terjadi pada Jumat (30/5) kemarin. Tambang rakyat yang mencari batu alam di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat (Jabar), terekam kamera mengalami longsor menimbun belasan orang yang berada di bawahnya. Tebing setinggi puluhan meter amblas ke bawah. Area tambang yang harusnya jadi sumber penghidupan warga sekitar itu, berubah jadi 'kuburan massal' yang menimbun belasan jasad manusia. Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan yang dibantu warga sekitar sudah mengevakuasi 19 korban meninggal dunia dalam peristiwa longsor di kawasan tambang Gunung Kuda hingga Minggu (1/6). Berdasarkan data, total korban tewas yang sudah dievakuasi menjadi 19 orang. Mayoritas korban adalah buruh atau kuli yang terlibat dalam aktivitas penambangan di kawasan Gunung Kuda. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi juga sudah meninjau lokasi tersebut. Saat meninjau lokasi longsor di lokasi penambangan Gunung Kuda Cirebon, Dedi Mulyadi langsung dihadang sejumlah awak media. Salah satu wartawan menanyakan cara pencegahan yang dilakukan mantan Bupati Purwakarta itu. "Sejak saya pimpin, saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan," ungkapnya dikutip dari Radar Bogor (Grup Jawa Pos). Dedi menuturkan, pihaknya meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. "Kita sudah menutup ratusan tambang ilegal dan Polda Jabar sudah mempidana beberapa tambang ilegal," tegasnya seraya menambahkan bahwa moratorium juga dilakukan, sehingga tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Dedi juga meminta kepada pihak Perhutani untuk mencabut Kerja Sama Operasional (KSO) pertambangan. Bukan hanya di Cirebon, tetapi di seluruh Jawa Barat.&nbsp; "Saya meminta Perhutani mencabut seluruh kerja sama penambangan," tegasnya.&nbsp;Selanjutnya, Dedi menekankan agar lahan-lahan tersebut dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Longsor di tambang Gunung Kuda Cirebon menewaskan 19 orang, Gubernur Jabar minta moratorium tambang.

Buntut Longsor Tambang Galian C di Gunung Kuda Cirebon, Dedi Mulyadi Minta Perhutani Cabut Seluruh Kerja Sama Pertambangan di Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) resmi mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad). Priguna diduga melakukan rudapaksa terhadap keluarga pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pencabutan STR dan SIP dilakukan setelah Priguna ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ketua KKI Arianti Anaya menjelaskan bahwa pencabutan izin ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait di tingkat kabupaten/kota. &ldquo;Kami sudah mencabut STR-nya dan berkoordinasi untuk mencabut semua SIP-nya. Tanpa STR, SIP otomatis gugur,&rdquo; ujar Arianti dalam konferensi pers, Kamis (17/4). Priguna diduga melakukan rudapaksa dengan modus menyuntikkan obat bius kepada keluarga pasien. Selain kasus di Bandung, KKI juga menangani laporan serupa di Garut dan Malang.&nbsp;Di Garut, pelecehan diiduga dilakukan oleh seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi saat melakukan pemeriksaan USG. Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai pelanggaran etik profesi. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), ternyata ditemukan adanya unsur pidana. &ldquo;Hasil investigasi menunjukkan adanya tindak pidana, sehingga kami melaporkan ke pihak berwajib. STR dokter yang bersangkutan juga telah kami nonaktifkan sementara waktu,&rdquo; kata Arianti. Sementara itu, KKI juga buka suara terkait laporan terbaru di Malang, di mana seorang pasien mengaku dilecehkan oleh AY, oknum dokter di salah satu RS swasta di Kota Malang. Proses investigasi tengah berlangsung, dan belum ada keputusan mengenai penangguhan atau pencabutan STR dokter tersebut. "Intinya, kami tentu akan memproses semua laporan sesuai SOP, termasuk kasus di Malang," kata Arianti.&nbsp; Dia menegaskan bahwa tenaga medis bukan sosok yang kebal hukum. Bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga medis yang bekerja. KKI juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan pelanggaran oleh tenaga medis. Arianti menjelaskan bahwa pengaduan bisa diajukan langsung oleh pasien atau keluarganya. Setelah aduan diterima, MDP akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. &ldquo;Kami ingin memastikan perlindungan bagi pasien sekaligus menjaga integritas profesi kesehatan,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &nbsp;

Konsil Kesehatan Indonesia cabut izin Priguna Anugerah Pratama, dokter anestesi tersangka rudapaksa, tegaskan pentingnya perlindungan pasien

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/G54UlGDtqdiQwaGPfRUBVaF8vP9QQohX5Vun2EvQ-3147380576.jpg" alt="Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza)." width="100%">
<figcaption>Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan RI menegaskan akan mencabut Surat Izin Praktik (SIP) Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasiennya di Garut. Hal itu akan dilakukan jika Syafril terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan etik dan disiplin profesi. "Kementerian Kesehatan juga akan merekomendasikan kepada dinas kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktik atau SIP pelaku,&rdquo; ujar Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, Rabu (16/4). Ia juga memastikan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi oleh Syafril, maka Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) akan memberikan sanksi tegas. Termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan.&nbsp; Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat Kementerian Kesehatan terhadap dugaan kasus pelecehan seksual oleh tenaga kesehatan yang sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Pemeriksaan kini tengah dilakukan secara menyeluruh oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dengan berkoordinasi bersama organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Widyawati menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut dan mengecam keras tindakan yang mencederai profesi kedokteran.&nbsp;&ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar,&rdquo; tegasnya. Kemenkes juga memastikan bahwa seluruh proses penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan, ketat, dan berkeadilan.&nbsp;&ldquo;Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia,&rdquo; pungkas Widyawati.&nbsp; Sebelumnya, kasus pelecehan ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tindakan tidak pantas seorang dokter pria terhadap pasien perempuan saat melakukan pemeriksaan USG. Dalam video tersebut, dokter terlihat menyentuh bagian tubuh sensitif pasien tanpa kehadiran perawat atau pendamping medis. hal itu memicu dugaan kuat terjadinya pelecehan terhadap pasien. Setelah viral di media sosial dan menuai kemarahan warganet serta desakan anggota DPR, pihak kepolisian bergerak cepat. Meski awalnya belum ada laporan resmi dari korban, investigasi tetap dilakukan, termasuk mencari lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi. Dengan telah ditangkapnya Syafril, publik kini menanti proses hukum berjalan secara terbuka dan transparan. Pihak Kementerian Kesehatan sebelumnya juga telah mengusulkan pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dokter tersebut ke KKI sambil menunggu hasil investigasi lengkap. &nbsp;

Kemenkes akan cabut SIP dokter kandungan yang diduga lecehkan pasien di Garut jika terbukti bersalah, publik dorong proses hukum transparan.

Kemenkes Pastikan Cabut Surat Izin Praktik Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasiennya di Garut Bila Terbukti Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/by-Kantor-Kepresidenan-Korea-Selatan-1-3996213052.jpg" alt="Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Kantor Kepresidenan Korea Selatan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Kantor Kepresidenan Korea Selatan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol resmi mencabut status darurat militer pada hari Rabu (4/12), kurang dari 24 jam setelah dia mengumumkan status tersebut.&nbsp; Yoon Suk Yeol mengumumkan sekitar enam jam waktu setempat untuk menanggapi resolusi bulat Majelis Nasional untuk mencabut status tersebut. Ia mengumumkan keputusan tersebut sekitar pukul 4.20 pagi, sekitar tiga setengah jam setelah Majelis mengesahkan mosi (keputusan hasil rapat) tersebut. &ldquo;Tadi malam, saya mengumumkan darurat darurat militer dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan bangsa.&nbsp; Sebagai tanggapan, terhadap kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi-fungsi penting negara, dan merusak tatanan konstitusional demokrasi liberal.&nbsp; Namun, menyusul permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer beberapa waktu yang lalu,&nbsp;Saya telah menarik pasukan militer yang dikerahkan, untuk operasi darurat militer,&rdquo; jelas Yoon Suk Yeol dalam pidatonya, sebagaimana dilansir dari The Korea Times. Namun, Yoon Suk Yeol tetap mendesak Majelis untuk segera menghentikan tindakan-tindakan sembrono. Di antaranya pemakzulan presiden yang berulang-ulang, manipulasi legislatif, dan gangguan anggaran yang melumpuhkan fungsi-fungsi negara. Dia mengacu pada langkah berulang-ulang Majelis yang dipimpin oposisi untuk memakzulkan para pejabat pemerintah.&nbsp; Serta mendorong pemotongan anggaran untuk fungsi-fungsi penting negara, yang disebut sebagai 'kekuatan antinegara' ketika dia mengumumkan darurat militer. Sekitar 30 menit setelah pidato Yoon, rapat Kabinet diadakan dan menyetujui pencabutan darurat militer, beserta prosedur untuk mencabut darurat militer sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada Selasa malam, Yoon Suk Yeol mengejutkan seluruh negeri dengan mengumumkan darurat militer di Korea Selatan. Sang presiden beralasan perlunya untuk membasmi kekuatan antinegara, sebagai pembenaran untuk memberlakukan darurat militer. Setelah deklarasi tersebut, anggota parlemen dari partai-partai yang berkuasa dan oposisi, mengadakan sidang paripurna darurat di Majelis pada Rabu dini hari. Dalam rapat tersebut, suara bulat meloloskan mosi yang menuntut pencabutan darurat militer, dengan 190 anggota yang hadir memberikan suara setuju. &nbsp;

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12), kurang dari 24 jam setelah dia mengumumkannya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Cabut Status Darurat Militer Usai Terima Tuntutan Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/GedungPutihXinhua-3012406014.jpg" alt="Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat." width="100%">
<figcaption>Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gedung Putih mengatakan bahwa mereka merasa lega dengan keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol untuk menarik kembali upayanya yang singkat dalam menerapkan darurat militer di negara tersebut. &ldquo;Kami merasa lega Presiden Yoon telah mengubah arah deklarasi darurat militernya yang mengkhawatirkan dan menghormati keputusan Majelis Nasional ROK (Republik Korea; singkatan resmi Korsel) untuk mengakhiri hukum militer itu,&rdquo; kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat kepada Anadolu yang dilaporkan pada Rabu. Juru bicara yang memberikan komentar ini dengan syarat anonim tersebut mengatakan bahwa demokrasi adalah dasar dari aliansi AS-ROK dan AS akan terus memantau situasi tersebut. Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo pada Rabu pagi, menyetujui resolusi untuk mencabut darurat militer setelah Yoon menarik kembali keputusannya untuk menerapkannya. Dengan keputusan itu, darurat militer secara efektif dicabut dari negara tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi. &ldquo;Darurat militer akan dicabut segera setelah menerima permintaan Majelis Nasional (Parlemen) melalui pertemuan Dewan Negara (Kabinet),&rdquo; kata Yoon dalam pidato nasional keduanya, beberapa jam setelah mengumumkan darurat militer untuk menyelamatkan negara dari kekuatan anti-negara. Yoon telah menerapkan darurat militer yang mulai berlaku pada Selasa malam untuk pertama kalinya dalam 45 tahun. Namun, 190 anggota parlemen dari total 300 anggota, menentang langkahnya, yang membuat Yoon wajib mematuhi keputusan tersebut. Setelah deklarasi darurat militer, semua kegiatan politik dilarang, termasuk kegiatan parlemen, dewan daerah, partai politik, asosiasi politik, serta unjuk rasa dan demonstrasi. Orang-orang merayakan setelah Yoon mengatakan dia akan mematuhi keputusan parlemen. Presiden juga mengatakan bahwa tentara telah menarik diri dari parlemen. (*)

Gedung Putih mengatakan bahwa mereka merasa lega dengan keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol untuk menarik status darurat militer

Gedung Putih Lega Korsel Cabut Status Darurat Militer

Cabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Cabut

Berita Terkini