<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/9BA9FBA4-3350-449E-98F5-95ABC2FAD462-2307359399.jpeg" alt="Ilustrasi Vietnam yang berencana membuka bursa kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Vietnam yang berencana membuka bursa kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Vietnam terus mempercepat pembentukan kerangka hukum untuk aset digital. Salah satu langkah penting terjadi pada Kamis (17/4) saat Menteri Keuangan Vietnam Nguyen Van Thang menerima kunjungan CEO Bybit, Ben Zhou, di kantor kementerian. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peluang kerja sama dalam membangun bursa aset digital pertama di Vietnam. Pertemuan itu menandai langkah maju dalam membangun regulasi resmi untuk aset kripto di negara yang pertumbuhan pasarnya tergolong pesat. Melalui situs resmi Kementerian Keuangan Vietnam, Zhou menyampaikan niatnya untuk berinvestasi dan menjajaki kerja sama jangka panjang. Dalam kesempatan tersebut, Zhou juga menyinggung insiden keamanan terbaru yang menimpa platformnya, yaitu peretasan senilai USD 1,5 miliar (Rp 24,6 triliun). Meski demikian, Zhou menegaskan bahwa seluruh dana pengguna telah diganti secara penuh. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan berkat komitmen Bybit terhadap transparansi dan likuiditas platform. Ia menambahkan bahwa semua aset pengguna dijamin 1:1. Sementara itu, Menteri Thang menyambut baik niat Bybit untuk mendukung pembangunan ekosistem kripto yang sehat di Vietnam. Ia menekankan pentingnya dukungan pelatihan, pengembangan sistem pengendalian risiko, hingga penyusunan prosedur operasional dan kerangka hukum. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi inisiatif Bybit yang menawarkan dukungan dalam pelatihan dan pembangunan sistem. Ini adalah isu penting yang perlu perhatian serius,&rdquo; ujar Menteri Thang. Selain bertemu dengan Kementerian Keuangan, Zhou juga mengadakan pertemuan tertutup dengan CEO SSI Securities Corporation, Nguyen Duy Hung. SSI adalah salah satu perusahaan sekuritas tertua di Vietnam dan baru-baru ini meluncurkan SSI Digital Ventures dengan modal awal USD 200 juta (Rp 3,28 triliun), yang rencananya bisa bertambah menjadi USD 500 juta untuk mendukung startup blockchain. &ldquo;Generasi berbeda, perjalanan berbeda. Tapi malam ini kami duduk bersama, berbagi cerita tentang masa depan finansial &mdash; tempat tradisi dan inovasi bertemu untuk menciptakan nilai jangka panjang,&rdquo; ujar Nguyen Duy Hung. Pemerintah Vietnam saat ini memang sedang berlomba membangun kerangka hukum aset digital. Sejak Januari 2025, Perdana Menteri telah memerintahkan klasifikasi aset digital dan mengusulkan uji coba bursa kripto di Ho Chi Minh City dan Da Nang. Targetnya adalah menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan bebas dari praktik ilegal. Langkah lain yang menarik adalah penunjukan One Mount Group oleh Sekjen To Lam untuk membangun jaringan blockchain Layer 1 &ldquo;Make in Vietnam&rdquo; dengan investasi hingga USD 500 juta (Rp 8,2 triliun). Menurut laporan Chainalysis, Vietnam kini menempati posisi ke-5 dunia dalam indeks adopsi kripto global 2024. Negara ini memiliki lebih dari 17 juta pemegang aset kripto, dan nilai arus masuk dana blockchain telah menembus USD 105 miliar (Rp 1.722 triliun) antara 2023 hingga 2024. Pertemuan antara Bybit, pemerintah Vietnam, dan sektor swasta menjadi sinyal bahwa regulasi kripto di Vietnam tengah menuju titik terang, dan kerja sama internasional bisa mempercepat transformasi itu. &nbsp;

Bybit tawarkan kerja sama ke Kementerian Keuangan Vietnam untuk bangun bursa kripto nasional dan kembangkan regulasi aset digital.

Bybit Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Vietnam, Siap Bangun Bursa Aset Kripto Pertama

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/images-72-1-895167219.jpeg" alt="Ilustrasi: Hacker mengeksploitasi celah keamanan. (CCOE)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hacker mengeksploitasi celah keamanan. (CCOE)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lazarus Group, kelompok peretas yang didukung oleh pemerintah Korea Utara, dilaporkan telah mentransfer 400 ETH (setara USD 750.000 atau sekitar Rp 12,1 miliar) ke Tornado Cash, sebuah mixer kripto berbasis Ethereum. Pergerakan dana ini diyakini sebagai bagian dari upaya pencucian uang setelah peretasan besar terhadap Bybit, yang kehilangan lebih dari USD 1,5 miliar (sekitar Rp 24 triliun) dalam aset digital pada 21 Februari 2025. Dilansir dari Bitcoin.com, temuan ini diungkap oleh Certik, perusahaan keamanan blockchain, yang melacak transfer tersebut hingga ke dompet yang terkait dengan Lazarus Group. Serangan terhadap Bybit disebut sebagai peretasan kripto terbesar dalam sejarah, bahkan melampaui kasus Poly Network pada 2021 yang kehilangan USD 610 juta. Menurut laporan, Lazarus Group menggunakan strategi konversi lintas jaringan untuk mencuci hasil kejahatan mereka. Setelah berhasil membobol Bybit, langkah para peretas: <ol> <li>Mengonversi aset yang dicuri ke Ethereum melalui bursa terdesentralisasi (DEX).</li> <li>Menggunakan Tornado Cash untuk menyamarkan jejak transaksi, membuat dana sulit dilacak oleh pihak berwenang.</li> <li>Melakukan pembelian aset kripto baru, termasuk 437,6 miliar token PEPE senilai USD 3,1 juta (Rp 50 miliar) pada 11 Maret 2025.</li> </ol> Tornado Cash sendiri merupakan platform mixer berbasis Ethereum yang disanksi oleh Departemen Keuangan AS pada 2022 karena sering digunakan untuk mencuci uang dari aktivitas ilegal, termasuk yang dilakukan oleh Lazarus Group. <h3>Bybit Diretas Lewat Serangan Social Engineering</h3> Menurut analisis Elliptic dan Chainalysis, peretasan Bybit dilakukan menggunakan taktik social engineering yang menargetkan sistem dompet aman Safe Wallet milik bursa. Dengan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem multi-signature cold wallet, para peretas berhasil menguras dana dari platform berbasis Dubai ini. Selain mencuri aset digital, Lazarus Group juga dikenal menggunakan malware canggih dan kampanye phishing, termasuk panggilan Zoom palsu untuk menipu pengembang kripto. Menurut data dari Arkham Intelligence, Lazarus Group saat ini masih memegang sekitar USD 1,18 miliar dalam bentuk aset digital, dengan sebagian besar portofolionya dalam Bitcoin. Kejahatan ini menyoroti celah keamanan besar dalam industri kripto, yang terus menjadi sasaran empuk bagi peretas. Lebih jauh lagi, otoritas AS mencurigai bahwa dana hasil peretasan ini digunakan oleh Korea Utara untuk membiayai program senjata mereka, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Saat ini, meskipun pengadilan federal AS telah mencabut sebagian sanksi terhadap Tornado Cash pada November 2024, status hukum platform ini masih menjadi perdebatan. Para peneliti blockchain memperingatkan bahwa selama platform seperti Tornado Cash tetap beroperasi, kelompok seperti Lazarus akan terus memanfaatkannya untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. <h3>&nbsp;</h3>

Lazarus Group pindahkan 400 ETH (Rp 12,1 miliar) ke Tornado Cash, diduga hasil peretasan Bybit senilai Rp 24 triliun.

Setelah Meretas Bybit Senilai Rp 24 Triliun, Lazarus Group asal Korea Utara Mulai Mencuci Uang

Bybit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bybit

Berita Terkini

Bybit Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Vietnam, Siap Bangun Bursa Aset Kripto Pertama

Setelah Meretas Bybit Senilai Rp 24 Triliun, Lazarus Group asal Korea Utara Mulai Mencuci Uang

Download Aplikasi JawaPos.com