<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/Arab9CqFKsDtMl9mxfniH8FaZmNTZ13GmZVFNJrK-copy-3861077044.jpg" alt="Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menembus posisi sepuluh besar peringkat BWF terbaru. (Dok. PBSI)" width="100%">
<figcaption>Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menembus posisi sepuluh besar peringkat BWF terbaru. (Dok. PBSI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Pembaruan peringkat untuk sektor ganda putra, putri, dan campuran pada pekan keempat telah diumumkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pada Selasa (21/1). Kali ini, kabar menggembirakan datang dari pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menembus posisi sepuluh besar peringkat BWF terbaru.</p> <p>Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani naik satu posisi ke urutan ke-10. Mereka telah mengikuti jejak Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang sudah berada di peringkat 10 besar.</p> <p>Namun perjuangan keduanya di Indonesian Master 2025 harus terhenti. Sabar/Reza&nbsp;menyerah dari Xie Hao Nan/Zheng Wei Han (Tiongkok) dengan rubber 21-15, 15-21, 16-21 di Istora Senayan, Selasa (21/1) sore.</p> <p>Di sisi lain, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih tetap berada di urutan keempat dunia di nomor ganda putra. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (ganda putri), serta Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran) juga menjadi wakil yang masuk dalam daftar elit tersebut.</p> <p>Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kemungkinan pada masa mendatang akan mengalami penurunan peringkat. Keduanya sudah dipastikan tidak akan berpasangan lagi sejak Malaysia Open 2025.</p> <p>Dejan telah mendapatkan promosi untuk bergabung dengan Pelatnas Cipayung. Dia kini akan berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti di nomor ganda campuran.</p> <p>Sementara Gloria tetap berstatus sebagai pebulu tangkis independen di bawah naungan PB Djarum. Dia diproyeksikan tetap berkarier dan bertandem dengan Rehan Naufal Kusharjanti yang telah dikembalikan oleh Pelatnas Cipayung ke PB Djarum.</p> <p>Di sisi lain, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi tidak mengalami perubahan posisi. Ana/Tiwi tetap bertahan di peringkat kedelapan dunia.</p> <p>Kembali bicara tentang Sabar/Reza. Mereka membawa cerita menarik sebagai pasangan yang menembus sepuluh besar dunia pada pekan keempat peringkat BWF terbaru.</p> <p>Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari Pelatnas PBSI sejak akhir 2021, Sabar/Reza terus menunjukkan potensi besar sebagai pemain independen. Mereka mampu bersaing dengan pemain-pemain top dunia dan konsisten mengharumkan nama Indonesia.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Berikut peringkat BWF terbaru pekan keempat, Selasa (21/1):</strong></p> <p><strong>Peringkat Ganda Putra</strong></p> <p>1. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)</p> <p>2. Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)</p> <p>3. Liang Wei Keng/Wang Chang (Tiongkok)</p> <p>4. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)</p> <p>5. Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)</p> <p>6. He Ji Ting/Ren Xiang Yu (Tiongkok)</p> <p>7. Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)▲1</p> <p>8. Kang Min-hyuj/Seo Seung-jae (Korea Selatan)▼1</p> <p>9. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)</p> <p>10. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia)▲1</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>16. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia)▲2</p> <p>25. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (Indonesia) ▼1</p> <p class="class-paragraph">28. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia)</p> <p>31. Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin (Indonesia) ▼1</p> <p>35. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (Indonesia)▲1</p> <p>42. Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia) ▲1</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015553327/chiara-marvella-handoyo-cemerlang-di-indonesia-masters-2025-langsung-lolos-babak-utama-pada-percobaan-perdana">Chiara Marvella Handoyo Cemerlang di Indonesia Masters 2025, Langsung Lolos Babak Utama pada Percobaan Perdana</a></strong></p> <p><strong>Peringkat Ganda Putri</strong></p> <p>1. Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan)</p> <p>2. Liu Sheng Shu/Tan Ning (Tiongkok)</p> <p>3. Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang)</p> <p>4. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Tiongkok)</p> <p>5. Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang)</p> <p>6. Li Yi Jing/Luo Xu Min (Tiongkok)</p> <p>7. Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)</p> <p>8. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (Indonesia)</p> <p>9. Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (India)</p> <p class="class-paragraph">10. Kim So-yeong/Kim Hee-yong (Korea Selatan)</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</p> <p>28. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia)</p> <p>30. Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum (Indonesia)</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015550391/juara-bertahan-indonesia-masters-2023-dan-2024-leo-rolly-carnandodaniel-marthin-siap-hadapi-tantangan-baru-di-indonesia-masters-2025">Juara Bertahan Indonesia Masters 2023 dan 2024 Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Siap Hadapi Tantangan Baru di Indonesia Masters 2025</a></strong></p> <p><strong>Peringkat Ganda Campuran</strong></p> <p>1. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok)</p> <p>2. Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok)</p> <p>3. Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia)</p> <p>4. Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia)</p> <p>5. Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)</p> <p>6. Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan)</p> <p>7. Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Taiwan) ▲2</p> <p>8. Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)▲4</p> <p>9. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia)▼1</p> <p class="class-paragraph">10. Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (Tiongkok) ▲1</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</p> <p>15. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) ▲1<br />20. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Indonesia) ▲1</p>

embaruan peringkat untuk sektor ganda putra, putri, dan campuran pada pekan keempat telah diumumkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF)

Meski Kalah di Indonesia Masters 2025 Sabar/Reza Tembus 10 Besar Peringkat BWF Terbaru, Duet Fajar/Rian dan Ana/Tiwi Masih Bertahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Screenshot-2082-3304669985.jpg" alt="Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim pembela Prabowo-Gibran menghadirkan delapan ahli dan enam saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Salah satu ahli yang dihadirkan yakni, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Eddy Hiariej, terdapat tujuh ahli lainnya yakni, Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi muhannad Asrun; pakar hukum, Abdul Khair Ramadhan; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar; pakar hukum tata negara, Margarito Kamis; Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul Khairi; pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Hasbi; dan Direktur Eksekutif Indo Baroemeter, Muhammad Qodari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, enam saksi yang dihadirkan yakni Gani Muhammad (Pj Wali Kota Bekasi); Andi Bataralifu (Pj Bupati Waji); Dr. Ahmad Doli kuria Tanjung (Ketua Komisi II DPR); Dr. Suprianto; H. Abdul Wahid; Ace Hasan sadili (Ketua DPD Golkar Jawa Barat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515004/pemudik-yang-langgar-ganjil-genap-tidak-akan-diputarbalik-tapi-langsung-dikirimi-surat-tilang">Pemudik yang Langgar Ganjil Genap Tidak Akan Diputarbalik, Tapi Langsung Dikirimi Surat Tilang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pembukaan sidang, anggota tim hukum nasional pasangan calon 01 Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW mempersoalkan status hukum Eddy Hiariej. Sebab, Eddy Hiariej merupakan tersangka KPK. Namun, setelah mengajukan gugatan praperadilan, jeratan hukum Eddy Hiariej dianggap tidak cukup bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mendapati informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga, sobat Eddy. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Eddy," kata BW dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua MK Suhartoyo lantas mempertanyakan maksud BW tersebut. "Apa relevansinya?," tanya Suhartoyo.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BW meminta agar Eddy Hiariej tidak dihadirkan sebagai ahli. Mengingat status hukumnya sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Relevansinya adalah sesorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam tindak pidana korupsi kalau untuk menghormati mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli," tegas BW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BW yang merupakan mantan pimpinan KPK itu akan mengajukan keberatan atas keahlian sekaligus status hukum Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan dan nanti majelis akan mempertimbang. Karena ini penting sekali," cetus BW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar itu, Suhartoyo memastikan akan mempertimbangkan keberatan dari BW tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kami pertimbangan dan kami catat pak," pungkas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Tim pembela Prabowo-Gibran menghadirkan delapan ahli. Salah satunya Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Eddy Hiariej Bela Prabowo-Gibran di MK, BW Persoalkan Status Hukum Tersangka di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Kuasa-Hukum-Timnas-Amin-Bambang-Widjojanto-Dery-Ridwansah-1JPG-1986421420.jpg" alt="Kuasa Hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto pada sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto pada sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota tim hukum nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto mempersoalkan ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Sebab, KPU RI menghadirkan ahli Marsudi Wahyu Kisworo yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Telkom.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Majelis, mohon izin majelis, dari pemohon, ada satu hal. Dalam catatan kami, ahli ini adalah juga Komisaris Independen PT Telkom, apakah betul begitu? Kalau iya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli disini dan dalam catatan kami, beliau juga 2019 pernah jadi ahli juga ya majelis, jadi mohon izin," kat BW dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pernyataan BW, Ketua MK Suhartoyo mengonfirmasi langsung kepada Marsudi. Dalam kesempatan itu, Marsudi memastikan dirinya kini tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen PT Telkom.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014511064/panen-dukungan-pimpin-golkar-lagi-airlangga-dinilai-berhasil-sukseskan-raihan-pileg-2024">Panen Dukungan Pimpin Golkar Lagi, Airlangga Dinilai Berhasil Sukseskan Raihan Pileg 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terimakasih yang mulia. Jadi saya selesai sebagai komsiaris Telkom tahun 2021 dan sekarang saya tidak menjadi komisaris Telkom lagi," jawab Marsudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ya, jadi tidak perlu izin bapak ya," timpal Suhatoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BW pun kembali menanyakan, terkait status akademisi Marsudi yang mengajar sebagai dosen di Universitas Prasetya Mulya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu lagi, apakah masih mengajar di Prasetya Mulya?," tanya BW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengajar sebagau dosen part time di Prasetya Mulya," jawab Marsudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, BW menanyakan apakah Marsudi membawa surat rekomendasi untuk menjadi ahli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada izin dari Prasetya Mulya atau surat rekomendasi semacam itu," tanya BW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak karena saya dosen part time di sana," ujar Marsudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BW lantas menyerehkan kepada majelis hakim konstitusi untuk memberikan catatan terhadap status ahli yang dihadirkan KPU RI.</div>

Bambang Widjojanto mempersoalkan ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam sidang sengketa pilpres 2024.

BW Persoalkan Ahli yang Dihadirkan KPU jadi Komisaris Independen di PT Telkom

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW menilai langkah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang meminta maaf dan mengaku khilaf dalam penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Henri Alfiandi berpotensi melanggar kode etik. Sebab, tak selayaknya Pimpinan KPK meminta maaf atas pengurusan perkara hukum yang tengah ditangani lembaga antirasuah.</p> <p>"Berpijak pada beberapa alasan, Pimpinan KPK harus dinyatakan melakukan kesalahan fatal dan pelanggaran berat atas etik dan perilaku, sehingga kehilangan kepantasan untuk menjadi Pimpinan KPK dan sangat layak diminta untuk mengundurkan diri atau diberhentikan," kata BW kepada JawaPos.com, Minggu (30/7).</p> <p>BW menyebut, permintaan pengunduran diri itu bukan tanpa dasar. Ia menegaskan, tak seharusnya Pimpinan KPK meminta maaf atas penetapan tersangka korupsi.</p> <p>"Pernyataan Pimpinan KPK Johanis Tanak bahwa OTT dan penetapan tersangka Kepala Basarnas dengan menyatakan adanya kekhilafan dan kelupaan dengan menuding kesalahan ada pada tim penyelidik adalah keliru, naif, konyol, absurd dan tidak memiliki landasan argumentasi yang kuat. Begitupun ketika kasus OTT itu dinyatakan, diserahkan pada TNI bukan KPK yang menangani," cetus BW.</p> <p>Menurut BW, KPK seharusnya bisa menangani perkara hukum yang menjerat Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Sebab, Henri menjabat sebagai Kabasarnas yang merupakan lembaga negara di bawah tanggung jawab langsung Presiden. Henri bukan duduk pada jabatan militer, melainkan jabatan sipil.</p> <p>"Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan dengan tegas bahwa KPK mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tipikor yang melibatkan, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara," tegas BW.</p> <p>Hal lain yang juga diperhatikan dan dipertimbangkan, lanjut BW, tindakan Johanis Tanak dapat dinilai melanggar prinsip akuntabilitas. Serta mengindikasikan terbatasnya kompetensi, sehingga dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan tercela dan dimintai pertanggungjawaban, karena telah melempar kesalahan pada bawahan.</p> <p>"Tindakan Johanis Tanak, salah satu Pimpinan KPK harus dinyatakan sebagai tindakan dari seluruh Pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial sesuai Pasal 21 ayat (4) UU KPK. Pimpinan KPK harus mencabut kembali pernyataannya dan memeriksa kembali kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas Henri Alfiandi sebagai tersangka oleh KPK," tukas BW.</p> <p>Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku khilaf telah menetapkan dua Anggota TNI sebagai tersangka. Kedua Anggota TNI yang ditetapkan tersangka tersebut yakni Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC).</p> <p>Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka kedua Anggota TNI tersebut hasil gelar perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.</p> <p>"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya, manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," ucap Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/7).</p> <p>Berdasarkan aturan hukum peradilan, jika ada Anggota TNI yang terjerat kasus, maka peradilan militer yang menangani. Hal itu diatur dalam aturan hukum peradilan militer. Oleh karenanya, KPK meminta maaf karena telah menetapkan Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka</p> <p>"Di sini ada kekeliruan dari tim kami ada kekhilafan. Oleh karena itu, tadi kami sampaikan atas kekhilafan ini kami mohon dimaafkan," tegas Johanis.</p> <p>Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas RI Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Henri menyandang status tersangka setelah KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7).</p> <p>KPK menduga, Henry Alfiandi menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021-2023.</p> <p>Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</p> <p>Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. </p>

BW menyebut, permintaan pengunduran diri itu bukan tanpa dasar. Ia menegaskan, tak seharusnya Pimpinan KPK meminta maaf penetapan tersangka

Bambang Widjojanto Desak Pimpinan KPK yang Salahkan Penyelidiknya Usut Suap Kabasarnas Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/JKT-1-PENILAIAN-PERFORMA-KPK-FED-5-1785529289.jpg" alt="Novel Baswedan mantan penyidik KPK menyampaikan pandangannya pada FGD Penelitian ACA Assessment 2023 di Jakarta, Senin (5/6/2023). Diskusi ini meninjau dampak perubahan dari kehadiran UU Nomor 19/2019, penilaian performa KPK juga bertepatan dengan momentu" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan mantan penyidik KPK menyampaikan pandangannya pada FGD Penelitian ACA Assessment 2023 di Jakarta, Senin (5/6/2023). Diskusi ini meninjau dampak perubahan dari kehadiran UU Nomor 19/2019, penilaian performa KPK juga bertepatan dengan momentu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah diguncang isu rekening gendut yang melibatkan&nbsp;mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK yakni Tri Suhartanto. Hal ini diutarakan oleh dua eks pegawai KPK, Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto alias BW.</p> <p>KPK sendiri melalui juru bicara Ali Fikri sudah membantah hal tersebut.&nbsp;"Itu tidak benar bila ada kaitan selama bertugas di KPK," kata Ali, belum lama ini.</p> <p>Mengomentari hal tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menduga bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Tri Suhartanto oleh BW merupakan aksi cari panggung dalam membela terpidana Mardani H Maming yang tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan vonis dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalsel.</p> <p>Eks Ketua DPD PDIP Kalsel ini sendiri diketahui telah divonis 10 tahun penjara pada Jumat 10 Februari 2023.</p> <p>&ldquo;Karena Bambang Widjojanto merupakan bagian dari Mardani H Maming yang merupakan koruptor, jangan coba memberikan informasi yang belum terbukti kebenarannya hanya untuk kepentingan proses hukum di Mahkamah Agung,&rdquo; tegas dia dalam keterangan tertulis yang diterima.</p> <p>Untuk diketahui, Tri Suhartanto saat menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Penyidik di KPK&nbsp;ikut menangani kasus korupsi Mardani H Maming yang merupakan Bupati Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan periode 2010-2018. Tri Suhartanto sendiri bergabung dengan lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan, pada akhir 2018 hingga Februari 2023.</p> <p>Fernando juga meminta agar BW dan mantan Penyidik Senior KPK yakni Novel Baswedan tidak memanfaatkan mengenai adanya temuan Dewan Pengawas atau Dewas KPK tentang adanya pungli yang mencapai Rp 4 miliar di lapas KPK untuk terus menyerang KPK.</p> <p>&ldquo;Jangan manfaatkan temuan Dewan Pengawas atau Dewas KPK tentang adanya pungli yang mencapai Rp 4 miliar di lapas KPK untuk terus menyerang KPK,&rdquo; pungkas dia.</p> <p>Senada, Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) Muhamad Suparjo membantah pernyataan Novel Baswedan dan BW terkait transaksi Rp 300 miliar di rekening Tri Suhartanto.</p> <p>&ldquo;Pernyataan Novel itu tidaklah benar.&nbsp;Seharusnya dia jelaskan juga pokok perkara yang sebenarnya seperti apa agar tidak terus menerus berkesan menggiring opini buruk tentang internal KPK. Kita harus runut dari bawah awal mula perkaranya agar tidak terjadi fitnah seperti yang Novel Baswedan sampaikan di podcastnya bersama Bambang Widjojanto (BW),&rdquo; ungkap Suparjo.</p> <p>Suparjo menjelaskan, Tri Suhartanto merupakan penyidik yang menangani kasus korupsi Mardani Maming. Bahkan, kata dia, saat Tri Suhartanto menangani perkara Maming, terjadi unjuk rasa di KPK agar penyidik yang menangani perkara tersebut dipecat dari KPK.</p> <p>&ldquo;Pernyataan Novel itu tidaklah benar, seharusnya dia jelaskan juga pokok perkara yang sebenarnya seperti apa agar tidak terus menerus berkesan menggiring opini buruk tentang internal KPK,&rdquo; beber dia.</p> <p>Selanjutnya, Suparjo membantah pernyataan Novel bahwa penyidik yakni Tri Suhartanto yang dimaksud tidak diperiksa dan lalu mengundurkan diri begitu saja dari KPK.</p> <p>"Pernyataan Novel itu lagi-lagi tidak benar. Faktanya penyidik tersebut telah diperiksa oleh Dewas KPK, namun tidak ditemukan pelanggaran, dan ia mengajukan permohonan kembali ke Polri. Jadi KPK bukan membiarkan begitu saja, tapi semua sesuai prosedur,&rdquo; ungkap Suparjo.</p> <p>Dalam proses pemeriksaan di internal KPK tidak ditemukan adanya pelanggaran oleh Tri Suhartanto. Suparjo menekankan, bahwa apa yang disampaikan Novel dan BW tidak benar.</p> <p>"Jadi jelas tidak benar apa yang dimaksudkan oleh Novel terkait transaksi mantan penyidik KPK sebesar Rp300 Milyar itu. Karena tidak ditemukan pelanggaran oleh Dewas KPK setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang dimaksud,&rdquo; papar dia.</p> <p>Sementara itu, saat dikonfirmasi mantan pimpinan KPK yakni Bambang Widjojanto atau BW sendiri mengaku tidak mengetahui soal kasasi yang diajukan oleh Mardani H Maming. BW mengatakan dirinya sudah bukan pengacara dari mantan Ketua Umum BPP HIPMI tersebut.</p> <p>"Saya tidak tahu karena bukan <em>lawyer</em>-nya," ujar BW.</p> <p>ebelumnya diberitakan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>) Novel Baswedan mengungkapkan terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 miliar, yang diduga dilakukan pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>. Nilai transaksi miliaran rupiah itu diduga berdasarkan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada penegak hukum.</p> <div dir="auto">"Laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a> di penindakan dan itu nilai transaksinya Rp 300 miliar, dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir Rp 1 triliun bahkan," kata Novel dalam kanal Youtube miliknya berjudul 'Deretan Kasus Menjerat Pimpinan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>' dikutip Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel secara lantang menyebut transakai mencurigakan itu diduga dilakukan <span class="il">Tri</span> <span class="il">Suhartanto</span>, mantan Kasatgas Penyidikan yang telah dikembalikan ke Polri pada 1 Februari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011718414/masterpiece-blitar-umkm-kampung-yang-menembus-pasar-internasional">Masterpiece Blitar, UMKM Kampung yang Menembus Pasar Internasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan mengundurkan diri. Kok bisa mengundurkan diri terus dibiarkan. Apakah pimpinan dan Dewan Pengawas <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a> tidak ingin tahu kebenarannya? Dan bila benar, apakah ada orang lain di internal yang terlibat? Atau memang mereka sudah tahu tapi tidak ingin diketahui orang?," ucap Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, temuan PPATK itu tidak berjalan optimal. Novel menduga, <span class="il">Tri</span> <span class="il">Suhartanto</span> tidak bermain sendir dalam memuluskan aksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meyakini atau menduga kuat, dia ini enggak bekerja sendiri. Ada level-level struktural, bisa jadi yaa. Tapi itu harus diperiksa. Ketika enggak diperiksa bagaimana bisa dipastikan, masa iya sih level penyidik berani sampai (menerima transaksi) sebesar itu?," ujar Novel.</div> <p>&nbsp;</p>

KPK tengah diguncang isu rekening gendut yang melibatkan mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK yakni Tri Suhartanto.

Soal Tuduhan Rekening Gendut Eks Penyidik KPK, Novel dan BW Diminta Tidak Terus Serang Internal KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BW-RIdwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW mengaku, mendapat informasi terdapat tiga pimpinan KPK mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan ekspose terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. BW menduga, terdapat intervensi dari pimpinan KPK untuk menyatakan adanya kerugian negara dalam pengusutan dugaan korupsi Formula E.<br /> <br /> Padahal pengusutan kasus Formula E, masih dalam penyelidikan. Menurut BW, audit BPK hanya bisa dilakukan jika suatu perkara sudah naik ke tahap penyidikan.<br /> <br /> "Ada informasi berupa berita tentang perkembangan Kasus Formula E. Informasi itu menyatakan, ada tiga Pimpinan KPK mendatangi BPK dan melakukan ekspose kepada anggota BPK mengenai kasus tersebut. Tujuannya adalah meminta BPK melakukan audit kerugian negara," kata BW dalam keterangannya, Senin (16/1).<br /> <br /> Dosen pascasarjana Universitas Djuanda (Unida) ini mengutarakan, permintaan audit BPK hanya bisa dilakukan jika kasus dugaan korupsi sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara, kasus pengusutan Formula E masih dalam penyelidikan. "KPK sudah sengaja menarik BPK untuk melakukan tindakan melawan hukum," cetus BW.<br /> <br /> BW menilai, terdapat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pimpinan KPK. Sebab, tradisi tersebut tidak pernah dilakukan selama KPK bediri. "Tahapan kasus Formula E baru dalam tahap penyelidikan tapi kemudian dilakukan Ekspose kepada Lembaga lain adalah merupakan hal yang tidak lazim dalam tradisi KPK," tegas BW.<br /> <br /> Menurut BW, jika dilakukan pada tahap peneyeldikan maka dapat menjadi indikasi, pimpinan KPK berupaya melakukan tekanan untuk memengaruhi BPK. Serta dengan sengaja menarik BPK untuk terlibat dalam kasus Formula E.<br /> <br /> "Hal ini sangat membahyakan proses penegakan hukum. Seluruh fakta tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK telah melanggar sumpahnyanya dan sekaligus melanggar asas proporsionalitas, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," ungkap BW.<br /> <br /> Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya telah menegaskan, pihaknya bekerja sesuai aturan dalam menyelidiki terkait laporan dugaan korupsi Formula E. Hal ini merespons adanya tudingan pengusutan dugaan korupsi Formula E yang dinilai dipaksakan.<br /> <br /> "Saya ingiin jelaskan saja terkait dengan penyelidikan suatu perkara, itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas tugas pokok pelaksaan KPK, sebagaimana diamanatkan undang-undang," tegas Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).<br /> <br /> Firli mengklaim, setiap penanganan perkara KPK selalu menjunjung tinggi azas HAM. Dia pun menegaskan, lembaga antirasuah bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku.<br /> <br /> "Kita tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur UU KPK sendiri atau hukum acara, karena disebutkan di dalam Pasal 38 UU 19/2019 di situ adalah segeala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU," pungkas Firli.

BW Sebut 3 Pimpinan KPK Datangi BPK untuk Intervensi Kasus Formula E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kuasa-hukum-Mardani-H-Maming-Bambang-Widjojanto-dan-Denny-Indrayana-Prapradilan-Maming-Miftahul-Hayat-6.jpg" alt="Kuasa hukum Mardani H Maming, Bambang Widjojanto (kiri) dan Denny Indrayana (kanan) saat mengikuti sidang praperadilan terkait penetapan tersangka Mardani H Maming, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (12/6/2022)." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Mardani H Maming, Bambang Widjojanto (kiri) dan Denny Indrayana (kanan) saat mengikuti sidang praperadilan terkait penetapan tersangka Mardani H Maming, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (12/6/2022).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kuasa hukum Mardani Maming, Bambang Widjojanto memutuskan mundur dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini ia lakukan untuk bisa fokus dalam mengadvokasi tersangka kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang melibatkan kliennya, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Ya betul (mengundurkan diri dari TGUPP)," tulis Bambang yang akrab dipanggil BW saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta pada Rabu (20/7).<br /> <br /> "Saya sebaiknya tidak aktif dan mundur, agar lebih fokus di praperadilan dan meminimalkan potensi konflik kepentingan. Pada acara sebelum pembacaan permohonan praperadilan kemarin sudah saya kemukakan pada beberapa kolega dan media," sambung BW, sapaannya.<br /> <br /> Sebelumnya, BW mengaku cuti sebagai anggota TGUPP ketika diminta menjadi kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi Mardani Maming.<br /> <br /> Eks pimpinan KPK itu memandang kasus yang menjerat Maming merupakan perkara besar. Selain itu, ia juga diminta langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengadvokasi Maming.<br /> <br /> "Jadi saya cuti kalau saya hadapi kasus besar seperti ini. Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dipertukarkan dan dipertaruhkan di situ," kata Bambang kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/7) lalu.<br /> <br /> Saat ini, BW bersama Denny Indrayana dan sejumlah advokat lainnya tengah menjadi kuasa hukum Mardani Maming di sidang praperadilan menghadapi KPK.<br /> <br /> Diketahui, Bambang Widjojanto selama ini bekerja membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai anggota TGUPP. Masa jabatannya akan habis berbarengan dengan Anies yang juga akan berakhir pada Oktober mendatang.<br /> <br /> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sebelumnya meminta Hakim Sidang Praperadilan yang diajukan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming untuk mencoret nama Bambang Widjojanto (BW) sebagai kuasa hukum Maming dalam sidang praperadilan.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh tim hukum KPK dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban KPK atas gugatan praperadilan Maming di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu siang (20/7).<br /> <br /> Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim KPK telah membeberkan alasannya agar Hakim mencoret nama BW sebagai kuasa hukum praperadilan Maming.<br /> <br /> "Memerintahkan demi hukum kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Kuasa Hukum Pemohon atas nama Dr. Bambang Widjojanto dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022 yang telah didaftarkan/diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Ali mengutip poin keempat dalam eksepsi KPK yang dibacakan di PN Jakarta Selatan.

Fokus Bela Mardani Maming, BW Mundur dari Tim Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengomentari pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang mengklaim mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. Pria yang akrab disapa BW ini menyebut, pernyataan Karyoto tersebut dinilai menyesatkan.<br /> <br /> "Klaim sepihak KPK yang menyatakan mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku potensial absurd, berbahaya dan menyesatkan," kata BW dalam keterangannya, Rabu (25/8).<br /> <br /> BW menyampaikan, KPK diduga telah secara sengaja memberitahukan sang buronan, untuk segera menyingkir dan menghindar karena penegak hukum sudah mengetahui keberadaannya. Padahal, seharusnya KPK bisa berkordinasi dengan penegak hukum dimana keberadaan Harun Masiku.<br /> <br /> "Alasan adanya pandemi bisa jadi hanya mengada-ada dan bluffing. Karena Harun Al Rasyid, Penyelidik KPK yang di TWK kan oleh Pimpinan KPK sudah bicara lebih dari satu bulan lalu soal keberadaan Harun Masiku dimana kala itu, KPK justru bungkam. Tapi tetiba, sekarang menceracau tahu keberadaan Harun," papar BW.<br /> <br /> Dia khawatir KPK seolah ingin meyakinkan publik bahwa lembaganya masih terus bekerja dan berupaya tengah memburu buronan yang tak berhasil ditangkapnya. Jika hal ini tidak benar, tindakan tersebut menyesatkan dan memanipulasi fakta penegakan hukum yang sebenarnya.<br /> <br /> "Hal tersebut adalah obstruction of justice, karena seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi itu tidak sungguh-sungguh atau bahkan mengaburkan dan menghalangi proses penegakan hukum yang sebenarnya," cetus BW.<br /> <br /> Sebelumnya Deputi Penindakan KPK Karyoto menegaskan, pihaknya terus memburu tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, Karyoto mengaku sangat bernafsu untuk meringkus Harun Masiku.<br /> <br /> "Saya sangat nafsu sekali ingin menangkap kalau diperintah. Waktu itu pak ketua sudah memerintahkan kauberangkat, tapi kesempatannya belum ada," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/8).<br /> <br /> Karyoto pun mengklaim, pihaknya terlebih dahulu mengetahui keberadaan Harun Masiku sebelum Kasatgas KPK nonaktif Harun Al Rasyid membukanya ke publik. Dia menyebut, informasi yang diterima Karyoto sama seperti dengan Harun Al Rasyid.<br /> <br /> "Kalau masalah DPO kalau kita menyebutkan di mana-mana nggak efektif. Memang kemarin sebenarnya sudah masuk, sebelum Harun Al Rasyid teriak-teriak saya tahu tempatnya saya tahu tempatnya, hampir sama informasi Harun Al Rasyid dan kami, hanya saja karena tempatnya bukan di dalam, kita mau ke sana juga bingung," ujar Karyoto.<br /> <br /> Oleh karena itu, Karyoto membantah anggapan publik terkait KPK yang enggan menangkap mantan Caleg PDIP Harun Masiku. Dia menegaskan, KPK akan meringkus jika mengetahui secara pasti keberadaan Harun Masiku.<br /> <br /> "Selama yang bersangkutan ada dan bisa dipastikan A1 keberadaannya saya siap berangkat," tegas Karyoto.

KPK Umbar Keberadaan Harun Masiku, BW: Berbahaya dan Menyesatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Kuasa-hukum-DPP-Partai-Demokrat-Bambang-Widjojanto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers disela mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pel" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers disela mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pel</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Bambang Widjojanto (BW) mengatakan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY). Putusan sama menyebutkan, penyelenggaraan KLB Sibolangit abal-abal sudah dikualifikasi melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah.<br /> <br /> Mencermati pemberitaan di media massa, BW dan Tim Pembela Demokrasi mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang membuat keruh situasi, menyimpulkan secara keliru dan membuat muslihat dengan pernyataan yang menyesatkan atas Putusan Majelis Hakim dari PN Jakarta Pusat No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021.<br /> <br /> "Tidak benar jika ada pihak-pihak yang secara insinuasi, keliru dan manipulatif menyatakan bahwa AHY, Ketum Partai Demokrat melakukan kebohongan publik; serta menyimpulkan sendiri secara sepihak," tegas BW dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/8).<br /> <br /> "Demokrat akan menyomasi para pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan tersebut dan jika tidak dilakukan maka kami akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut," lanjutnya.<br /> <br /> Lebih lanjut BW menegaskan, pernyataan-pernyataan itu terlalu dini, angkuh dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dikualifikasi sebagai absurd. Ini termasuk pernyataan bahwa putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat ini akan mempengaruhi gugatan perkara di PTUN.<br /> <br /> "Kedua perkara ini sama sekali tidak ada hubungannya. Mereka manipulatif," katanya.<br /> <br /> BW yakin akan memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. "Bukti-bukti yang diajukan oleh Partai Demokrat yang nota bene secara notoir fact telah sangat meyakinkan, dan menunjukkan fakta-fakta sulit dibantah bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata pakar hukum ini.<br /> <br /> BW juga menegaskan, tidak benar kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan perbuatan melawan hukum PD terhadap 12 mantan kader yang sudah dipecat, karena Majelis Hakim belum masuk pada tahapan memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan PD.<br /> <br /> Terkait dengan Putusan Majelis Hakim dari PN Jakarta Pusat No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan, BW menjelaskan bahwa ini terjadi dalam proses mediasi, setelah hakim mediator menganggap salah satu syarat mediasi tidak terpenuhi. Proses hukumnya sendiri belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.<br /> <br /> "Kami meyakini Pemohon Prinsipal telah secara patut hadir dalam proses mediasi mengikuti proses mediasi secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Perma No. 1 Tahun 2016," tegas Bambang, "Pasal ini menegaskan pihak Prinsipal bisa tidak hadir dengan alasan yang sah; antara lain karena '… menjalankan tuntutan profesi/pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.'"<br /> <br /> Menurutnya, dapat dibuktikan secara faktual dan hukum bahwa Prinsipal gugatan yaitu Ketua Umum AHY telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengirimkan surat kepada Hakim Mediator yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya dalam proses mediasi. Yaitu, sedang menjalankan tuntutan/profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Di samping itu juga telah memberikan kuasa kepada Prinsipal Penggugat lainnya yaitu Sekjen Partai Demokrat.<br /> <br /> Bambang menegaskan, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya waktu itu hadir dalam proses mediasi untuk mewakili Ketum AHY dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi dimaksud. Surat Kuasa dan Proposal Mediasi telah diterima Hakim Mediasi dan Para Tergugat sehingga proses mediasi dilanjutkan dan Para Tergugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat tersebut.<br /> <br /> "Ini menunjukkan bahwa proses mediasi sudah berjalan," terangnya.<br /> <br /> BW melanjutkan, Partai Demokrat memutuskan menerima putusan di atas untuk mempelajari dan mempertimbangkan secara teliti dan seksama guna menjadi dasar dalam memastikan pilihan dan langkah hukum selanjutnya. "Apakah akan mengajukan upaya hukum atau mengajukan gugatan kembali karena pokok-pokok telah memuat fakta-fakta yang utuh dan kuat secara hukum atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam menyelenggarakan KLB abal-abal," tutupnya.

Pokok Gugatan Belum Diperiksa Hakim, BW Sesalkan Langkah Kubu Moeldoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengapresiasi ratusan pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan, terkait permintaan penundaan pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab 1.274 pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6) besok.<br /> <br /> "Kita tengah menyaksikan solidaritas tanpa melampaui batas dari pegawai KPK yang lulus TWK terhadap para koleganya yang disingkirkan secara melawan hukum oleh Pimpinan KPK melalui instrumentasi TWK," kata pria yang karib disapa BW dalam keterangannya, Senin (31/5).<br /> <br /> BW menuturkan, aksi solidaritas ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh, lanjut BW, ada sekitar 700 pegawai atau lebih dari 50 persen pegawai KPK yang meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.<br /> <br /> "Fakta ini sekaligus menegaskan spirit yang berkembang berupa solidaritas, yang berpucuk dari akal sehat dan berpijak dari nurani menjadi barang langka yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun," papar BW.<br /> <br /> Menurutnya, surat penundaan pelantikan itu bukan hanya ditujukan kepada Firli Bahuri Cs, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat terbuka itu bukan sekedar penundaan pelantikan pegawai KPK yang memenuhi TWK menjadi ASN, tetapi juga permintaan untuk menyelesaikan pokok penyebab dan dampak dari polemik TWK.<br /> <br /> "Pertama, meminta membatalkan hasil TWK yang menimbulkan polemik berkepanjangan. Kedua, memerintahkan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN sesuai mandat UU KPK dan PP Nomor 41 Tahun 2020 dan putusan MK. Ketiga, meminta penundaan pelantikan," ujar BW.<br /> <br /> BW menuturkan, aksi solidaritas yang berujung pada pembuatan surat terbuka kepada Pimpinan KPK dan Presiden Jokowi itu dapat ditafsirkan sebagai suatu signal yang sangat kuat bahwa tidak ada lagi kepercayaan pegawai KPK kepada Pimpinannya.<br /> <br /> "Komisioner KPK bisa saja punya legalitas sebagai Pimpinan KPK, tapi mereka sudah tidak punya legitimasi. Siapapun pemimpin yang baik karena menjunjung tinggi kehormatannya, harusnya tahu diri dan ikhlas meletakan jabatan serta mengundurkan diri jika sudah kehilangan legitimasinya," cetus BW.<br /> <br /> "Ketua KPK telah gagal jadi konduktor yang mengorkestrasi pemberantasan korupsi serta diduga keras menjadi bagian dari masalah tipikor," imbuhnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/05/2021/ratusan-pegawai-kpk-yang-lulus-twk-minta-firli-bahuri-tunda-pelantikan-2/">Ratusan Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Firli Bahuri Tunda Pelantikan</a><br /> <br /> Oleh karena itu, BW meminta Presiden Jokowi segera melakukan tindakan tegas menolak hasil TWK. Serta mengalihkan pelantikan seluruh pegawai KPK sesuai mandat UU, Peraturan Pemerintah dan Putusan MK.<br /> <br /> "Hal ini penting dilakukan agar terwujudnya keadilan. Karena delayed juctice injustice. Sekaligus, mempertimbangkan untuk meminta Ketua KPK Firli Bahuri mengundurkan diri," pungkas BW.

BW Minta Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK jadi ASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bw

Berita Terkini