<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Jokowi: Waspadai Politik Identitas dan Money Politics  JawaPos.com - Menjelang Pemilu 2024, media sosial (medsos) sering menjadi ajang untuk menebar isu-isu negatif. Serangan kepada calon-calon tertentu atau black campaign sering dilakukan para buzzer. Karena itu, pengawasan medsos menjadi salah satu fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pengawasan ekstra terhadap aktivitas pemilu di medsos bertujuan menurunkan ketegangan yang biasa terjadi selama pemilu berlangsung. ”Kami ingin membuat program pengawasan media sosial. Kami harapkan itu menjadi program yang terpenting ke depan,” ungkap dia di sela-sela konsolidasi nasional (konsolnas) di Jakarta kemarin (17/12) sore. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Bagja mengatakan, dengan kondisi saat ini, media sosial bisa disalahgunakan. Karena itu, potensi pelanggaran di ruang-ruang maya tersebut perlu diawasi. Dia menyatakan, salah satu yang dipantau adalah konten-konten yang bisa memicu ketegangan politisasi SARA.  Selain itu, Bawaslu memantau hoaks terkait pemilu dan black campaign di media sosial. ”Sehingga, rapat konsolnas kali ini adalah memantapkan kerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024,” tegasnya.  Kepada awak media, Bagja menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan media sosial. Anggota satgas itu melibatkan perwakilan Bawaslu, KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Tim Cybercrime Polri. ”Untuk meredam isu-isu di media sosial yang tidak benar, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun yang berpotensi membuat polarisasi, kegentingan, dan lain-lain,” beber dia.  Bila sesuai rencana, satgas tersebut sudah terbentuk dan siap bekerja mulai bulan depan. Saat ini pihaknya bersama instansi lain masih merumuskan beberapa hal berkenaan dengan mekanisme dan operasional satgas. Pihaknya tidak ingin satgas itu bergerak serampangan. Mereka harus bekerja sesuai aturan. Yang jelas, komitmen Bawaslu adalah memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.  Dengan tantangan dan tugas yang luar biasa besar pada 2024, Bagja berharap besar seluruh petugas Bawaslu bekerja optimal. Secara keseluruhan, dia menyebutkan bahwa ada 23.897 petugas Bawaslu di seluruh Indonesia. Terdiri atas 19.237 laki-laki dan 4.660 perempuan. Petugas perempuan itu dia sebut sebagai Srikandi Pemilu. ”Kami percaya ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengawasi seluruh tahapan pemilu,” imbuhnya.  Dalam konsolnas kemarin, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Bawaslu memiliki tugas yang tidak ringan. Sebab, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama. ’’Pilkada dan Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin di dunia,” ujarnya.  Menurut dia, kualitas pemilu merupakan fondasi politik dalam bernegara dan pemerintahan. Jokowi berharap Bawaslu memiliki sistem mitigasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap menjadi alat untuk menuding adanya kecurangan. Tudingan tersebut bisa saja memengaruhi kepercayaan masyarakat. ”Padahal, yang namanya data ini, kita ini paling lemah. Karena memang geografis kita, rentangnya sangat panjang dan beragam,” ujarnya.  Jokowi menyatakan, pemetaan masalah harus dilakukan dari Bawaslu pusat hingga kecamatan. ’’Jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan,” tegasnya. Jokowi berharap gesekan yang dapat menimbulkan benturan sosial bisa dicegah dan tidak menunggu membesar. ’’Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Dia menambahkan, salah satu faktor kerawanan pemilu adalah politik identitas dan hoaks. Politik identitas bisa memecah belah bangsa. Karena itu, dia mengapresiasi adanya pengawasan media sosial. Terutama melibatkan polisi siber. Menurut Jokowi, media sosial kerap menjadi awal mula kekisruhan. ’’Di dunia nyata tidak ada apa-apa. Dari mana kok ribut isunya. Medsos pasti,” ungkapnya.  Selanjutnya, Jokowi meminta Bawaslu responsif dan berada pada koridor hukum. Aduan yang datang harus direspons dengan cepat. ’’Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak,” katanya. Jokowi tak ingin Bawaslu menjadi badan pembuat waswas pemilu.  Mantan wali kota Solo itu juga meminta masyarakat dilibatkan. Dengan keterlibatan itu, masyarakat bisa mengawasi jalannya pemilu dengan baik. Salah satunya, mengawasi adanya politik uang. ’’Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang nggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dua kali,” ujarnya. Dia tak ingin pelanggaran itu dibiarkan dan tidak diberi sanksi.

Pemilu 2024, Polisi Siber dan Bawaslu Pantau Ketat Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/isu_jawa.jpg" alt="MURAL EDUKATIF: Gambar wajah presiden RI dari masa ke masa di Cipondoh, Tangerang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MURAL EDUKATIF: Gambar wajah presiden RI dari masa ke masa di Cipondoh, Tangerang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Isu tokoh Jawa dan non-Jawa dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi masih menjadi faktor yang sangat menentukan. Pengamat politik menilai, pemilih masih menjadikan latar belakang suku sebagai salah satu aspek dalam memilih.  Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan, dibutuhkan keajaiban dalam mendobrak ketabuan politik itu. Jadi, Pemilu 2024 dan seterusnya pasti akan terkena dampak pemilih yang Jawa-sentris. Masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. ”Pemilih kita masih rasis. Jawa dan non-Jawa selalu jadi faktor determinan dalam menentukan pilihan politik,” terang Adi kemarin (17/11).  Pria kelahiran Madura itu mengatakan, demokrasi yang susah payah dibangun seolah-olah tidak berguna karena pemilih belum terbebas dari persoalan primordialisme. ”Bukan soal kompetensi dan kapasitas calon,” ungkap Adi kepada Jawa Pos.  Dia menambahkan, desain keindonesiaan selama ini masih Jawa-sentris. Hal itu berdampak terhadap perilaku politik. ”Doktrin dan konsentrasi pembangunan ekonomi politik kita juga Jawa minded,” bebernya.  Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan, dari jumlah pemilih, isu Jawa dan non-Jawa tentu menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan. Meskipun, kata dia, figur calon presiden tetap hal utama. Anggota DPR itu menuturkan, pihaknya tidak mempersoalkan asal tokoh yang menjadi capres. Sebab, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. ”Saya pribadi tentu tidak masalah karena pegangannya kan konstitusi,” ungkapnya.  Yang jelas, lanjut Daniel, pihaknya tetap mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres. Sebab, semua kader PKB menginginkan Muhaimin maju sebagai capres.  Partai Demokrat bersikap lain soal capres Jawa dan non-Jawa. Menurut mereka, kendati selama ini capres maupun cawapres didominasi orang suku Jawa, ada bukti bahwa orang yang bukan suku Jawa pun bisa maju ke kontestasi pilpres. Deputi Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, jika merujuk pada pengalaman empat kali pilpres langsung setelah reformasi, ada dua pilpres yang dimenangi formasi Jawa dan non-Jawa. Yakni, saat Jusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo sebagai cawapres.  Kendati JK tak menempati posisi capres, Kamhar menilai hasil dua pemilu itu seharusnya menimbulkan optimisme bahwa masih ada kemungkinan tokoh non-Jawa yang naik ke panggung kontestasi capres. Dia menyebutkan bahwa JK memiliki elektabilitas. ”Artinya, bisa disimpulkan bahwa isu paket Jawa dan non-Jawa ini bukan menjadi variabel utama. Tingginya elektabilitas sebagai capres dan cawapres yang lebih relevan,” ungkapnya kemarin.  Pada bagian lain, Partai Gerindra telah menegaskan soal niat mengusung lagi Prabowo Subianto sebagai capres. Namun, cawapres yang akan mendampingi belum dipastikan. Meskipun dari berbagai survei, Sandiaga Uno terlihat merupakan kandidat kuat cawapres. Komposisinya sama seperti pilpres lalu dengan formasi yang juga tidak semuanya Jawa.  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengomentari soal hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) yang menyebut Sandiaga paling banyak dipilih sebagai cawapres. ”Kami tidak kaget karena hasil survei internal kami juga kurang lebih begitu,” terangnya kemarin. Namun, Habiburokhman menegaskan bahwa penentuan cawapres masih jauh. Gerindra berniat mengumumkannya ketika sudah mendekati pendaftaran ke KPU. Yang jelas, capres dari Gerindra hampir bisa dipastikan Prabowo. ”Kami belum bisa terlalu dalam membahas capres-cawapres,” lanjutnya.  Selain Prabowo, sejumlah tokoh seperti Puan Maharani dan Airlangga Hartarto juga telah menunjukkan niat maju ke Pilpres 2024. Hal itu terlihat dari berbagai publikasi yang cukup masif, termasuk melalui media sosial. Analis senior Drone Emprit Yan Kurniawan mengungkapkan, media sosial masih akan menjadi sarana efektif untuk mengampanyekan diri.  ”Menurut saya efektif karena, pertama, jumlah pengguna medsos di Indonesia sudah sangat tinggi,” ungkap Yan kemarin. Berdasar data Drone Emprit, 61,8 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Kemudian, rentang usia pengguna paling banyak ada pada kisaran 18–25 tahun dan 25–34 tahun. Jika dihubungkan dengan surplus penduduk muda Indonesia, Yan meyakini medsos menjadi kendaraan efektif untuk Pilpres 2024.  Yan juga melihat bahwa medsos menjadi rujukan yang lebih banyak dibaca orang ketimbang mengonsumsi berita di media konvensional. Namun, nilai plus pada medsos itu juga disertai konsekuensi banyaknya hoaks dan buzzer. ”Besar kemungkinan (hoaks dan buzzer) tetap tinggi mengingat medsos tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk memproduksi informasi,” ujarnya.

Kampanye Pilpres via Medsos Rawan Hoax dan Buzzer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dua-buzzer-server-kpu-diringkus-des.jpg" alt="Polisi meringkus dua buzzer hoax server KPU menangkan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Polisi meringkus dua buzzer hoax server KPU menangkan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap dua orang buzzer penyebar hoax terkait server milik KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Keduanya ditangkap akhir pekan kemarin.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Pelaku pertama berinisial EW ditangkap di Ciracas pada Sabtu (6/4) dini hari.  "Dia memiliki akun Twitter ekoboi dan nge-link juga di babe.com yang memiliki follower cukup banyak," kata Dedi saat menggelar konferensi pers di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/4).  Sementara untuk pelaku lainnya berinisial RD, seorang ibu rumah tangga ditangkap di Lampung pada Minggu (7/4) kemarin. Dia menggunakannya akun Facebook dan Twitter untuk menyebarkan video hoax tersebut.  "RD sedang dalam pemeriksaan dititipkan di Polda Lampung," imbuhnya.  Keduanya, kata Dedi, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti berupa handphone dan SIM card turut disita petugas.  Sementara itu, Kasubdit l Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan, penangkapan keduanya merupakan hasil dari scanning akun-akun yang dilaporkan oleh KPU. Dari delapan akun media sosial yang dilaporkan, tiga di antaranya berhasil diidentifikasi.  "Akun yang dilaporkan oleh KPU kurang lebih ada delapan akun. Yang teridentifikasi, ada tiga akun real yang bisa diidentifikasi. Terkait pidato, meng-upload bahwa server KPU sudah di-setting 57 persen," kata dia.  Keduanya dijerat dengan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman hukuman 4 tahun. "Tentang peraturan pidana yaitu menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran," jelasnya.  Dani menambahkan, tim masih mengejar dua orang lagi terkait penyebaran hoax ini. "Ada dua (pemilik) akun lagi yang masih buron," pungkasnya.  Seperti diketahui pekan lalu, warganet diramaikan oleh video yang berdurasi 2 menit 14 detik tengah menampakkan suasana rapat. Yang jadi persoalan, salah seorang yang sedang berbicara mengungkapkan bahwa server milik KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Jokowi-Ma’ruf Amin.  Pria yang berbicara itu menyatakan bahwa ucapan tersebut diyakini kebenarannya usai berkunjung ke Singapura. Dia menyatakan, server KPU telah di-setting untuk memenangkan petahana sebesar 57 persen.  Video tersebut pun menjadi viral di media sosial, baik di Twitter, Facebook, maupun YouTube. Adapun video tersebut diketahui pertama kali diunggah oleh akun bernama Rahmi Zainuddin Ilyas di Facebook pada 3 April. Berdasarkan informasi yang dihimpun, potongan video suasana rapat itu ternyata terjadi pada 27 Maret lalu.  Dalam video tersebut, rapat itu diduga tengah membahas pemenangan Prabowo-Sandi pada pemilu 17 April 2019. Tidak jelas memang di mana rapat itu dilakukan dan siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut. Namun yang pasti, potongan video itu telah banyak dibagikan oleh pengguna akun media sosial lainnya.  KPU telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Kamis, 4 April malam. KPU langsung melaporkan tiga akun di media sosial yang menyebarkan video berisikan berita bohong atau hoax itu.

2 Buzzer Penyebar Hoax Server KPU Menangkan Jokowi-Ma'ruf Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/terlacak-polri-buru-admin-akun-0pposite6890_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Admin akun Twitter @opposite6890 sudah terlacak oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Adapun akun tersebut sebelumnya menyebut ada keterlibatan Korps Bhayangkara dalam mengerahkan buzzer untuk kemenangan salah satu paslon di Pilpres 2019. "Saat ini dari tim siber Bareskrim sudah mengidentifikasi dan sudah memprofil identitas pelaku di balik opposite6890, kita sudah dapat datanya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Senin (11/3). Namun polisi tidak mau gegabah. Kata Dedi, proses pembuktian suatu tindak pidana harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sangat kuat. "Alat bukti harus terverifikasi baik dengan analisa pembuktian secara ilmiah juga harus sangat kuat, kita tidak akan terburu-buru," tutur dia. Dedi menjelaskan, seribu jejak yang ada di dunia maya itu dalam alat bukti, nilainya hanya satu, yakni satu alat bukti petunjuk. "Satu juta pun nilainya sama artinya harus dilengkapi lagi sesuai dengan 184 KUHP alat-alat bukti yang lain," jelasnya. Namun yang pasti Dedi menegaskan, tudingan yang disampaikan akun oppisite6980 di medsos tidaklah benar. Sekadar informasi, akun Twitter Opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Disampaikan dalam postingannya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri. Akun-akun buzzer itu saling terkoneksi dan mengikuti di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Semua akun tersebut berinduk pada akun utama @alumnisambhar yang memiliki alamat IP Mabes Polri. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.

Terlacak, Polri Buru Admin Akun 0pposite6890

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/heboh-akun-opposite6890-polri-bantah-kerahkan-buzzer-di-pemilu-2019_m_-scaled.jpg" alt="Humas Mabes Polri" width="100%">
<figcaption>Humas Mabes Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akun Twitter @opposite6890 menghebohkan dunia maya. Sebab melalui cuitannya, mereka seakan membongkar keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengerahkan buzzer untuk kemenangan salah satu paslon pada Pilpres 2019.  Namun hal itu dibantah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Dia menyatakan bahwa pihaknya berpegang teguh pada netralitas di dalam Pemilu 2019.  "Saya tegaskan bahwa apa yang disebarkan (Opposite6890) itu nggak benar, apalagi menyangkut masalah pemilu. Bahwa Polri dalam hal ini menegaskan netralitas harga mati," sebutnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).  Soal tudingan paket aplikasi Android (APK) induk dari buzzer tersebut ternyata beralamat pada IP milik Mabes Polri, Dedi menyampaikan bahwa IP milik Korps Bhayangkara bersifat umum dan siapa saja bisa mengakses internet menggunakan jaringan itu.  "IP address WiFi di areal Mabes ini ada di area publik, jadi bisa diakses publik," kata Dedi.  Karenanya, kepolisian melalui Direktorat Siber Bareskrim akan melakukan patroli di dunia maya untuk menemukan pemilik akun Twitter Opposite6890. "Langkah-langkah progesif sudah dilakukan Ditsiber, akan mem-profil, menngidentifikasi siapa yang memiliki akun Opposite6890 sebagai akun anonymous," tutur dia.  Lebih lanjut Dedi mengatakan, akun Twitter Opposite6890 adalah akun yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak kredibel, sehingga tidak bisa dijadikan sumber rujukan berita. Sebab, informasi yang disampaikan itu tidak bisa diklarifikasi dan dikonfirmasi.  "Maka yang disebar berita hoaks. Kalau hoaks ada ancaman pidananya," tukas Dedi.  Sekadar informasi, akun Twitter Opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Disampaikan dalam posting-annya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.  Akun-akun buzzer itu saling terkoneksi dan mengikuti di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Semua akun tersebut berinduk pada akun utama @alumnisambhar yang memiliki alamat IP Mabes Polri. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar yang rata-rata berseragam polisi.

Heboh Akun Opposite6890, Polri Bantah Kerahkan Buzzer di Pemilu 2019

buzzer pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buzzer pemilu

Berita Terkini

Pemilu 2024, Polisi Siber dan Bawaslu Pantau Ketat Medsos

Kampanye Pilpres via Medsos Rawan Hoax dan Buzzer

2 Buzzer Penyebar Hoax Server KPU Menangkan Jokowi-Ma'ruf Diringkus

Terlacak, Polri Buru Admin Akun 0pposite6890

Heboh Akun Opposite6890, Polri Bantah Kerahkan Buzzer di Pemilu 2019

Download Aplikasi JawaPos.com