<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/image-2-4129363966.png" alt="Jerome Polin bersama Jonathan, pro player Mobile Legends, menikmati sajian Opor Susu Legendaris yang kini jadi perbincangan hangat di dunia kuliner Jakarta. (Youtube: Nihongo Mantappu)" width="100%">
<figcaption>Jerome Polin bersama Jonathan, pro player Mobile Legends, menikmati sajian Opor Susu Legendaris yang kini jadi perbincangan hangat di dunia kuliner Jakarta. (Youtube: Nihongo Mantappu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi krisis yang terjadi di Indonesia saat ini sungguh membuat semua orang prihatin. Banyak demonstrasi dilakukan di berbagai daerah. Bahkan sampai terjadi penjarahan di beberapa rumah pejabat.&nbsp; Di tengah kekisruhan itu terungkap beberapa influencer yang punya jutaan pengikut di media sosial buka suara tentang tawaran menjadi buzzer dengan bayaran hingga ratusan juta rupiah.&nbsp; Dari isi proposal yang ditawarkan, semuanya mengarah ke ajakan damai untuk para rakyat, tetapi para influencer ini menolak walaupun dijanjikan dengan bayaran besar. Mereka sepakat untuk tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016506415/viral-anak-legenda-timnas-indonesia-cristian-gonzales-tolak-tawaran-rp-85-juta-untuk-jadi-buzzer-ajakan-damai-demo-dpr">Viral Anak Legenda Timnas Indonesia Cristian Gonzales! Tolak Tawaran Rp 85 Juta untuk Jadi Buzzer Ajakan Damai Demo DPR</a> Berikut pernyataan para influencer terkait proposal buzzer yang diberikan pada mereka? <h3 class="pf0">1. Jerome Polin</h3> Melalui akun Instagramnya @jeromepolin, kreator konten dengan 9,1 juta follower di media sosial ini mengunggah foto berisi tangkapan layar proposal tawaran untuk jadi buzzer dengan bayaran sebesar Rp 150 juta untuk satu kali posting di Instagram. &nbsp; Beberapa ketentuan dari proposal tersebut, Jerome Polin harus mengunggah sebuah video pendek di Instagram pada 1 September pukul 15.00 dengan seruan ajakan damai dari polisi, ojol, DPR, dan masyarakat. &nbsp; Pemuda berusia 27 tahun tersebut menyoroti besaran fee yang ditawarkan kepadanya. Menurut Jerome Polin uang itu bisa digunakan untuk menaikkan gaji banyak guru dibandingkan hanya dipakai untuk bayar satu video di Instagram.&nbsp; "Nih, aku spill. Uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang Rp 150 juta. 1 post kalau dipakai buat naikin gaji guru per orang Rp 10 juta, udah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan. Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita!! Sudah saatnya kita aware,&rdquo; tulis Jerome Polin di kolom caption. &nbsp; Sarjana Matematika dari Universitas Waseda Jepang ini juga mengimbau para influencer dan KOL untuk tidak mengorbankan hati nurani terhadap penderitaan rakyat hanya demi kepentingan sendiri. &nbsp; &ldquo;Dear agency dan KOL, aku mohon untuk kali ini, jangan korbanin rakyat buat kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah, kita berjuang bersama, yah? Tolong,&rdquo; tutupnya. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016503980/ditawari-rp-150-juta-untuk-jadi-buzzer-dan-memperbaiki-citra-pemerintah-jerome-polin-beri-jawaban-menohok">Ditawari Rp 150 Juta untuk Jadi Buzzer dan Memperbaiki Citra Pemerintah, Jerome Polin Beri Jawaban Menohok!</a> <h3 class="pf0">2. Vincent Liyanto</h3> Vincent Liyanto, seorang kreator konten yang suka berbagi wawasan tentang dunia keuangan dan ekonomi. Pria yang membuka usaha konsultan bisnis dan kuasa hukum pajak ini memiliki 235 ribu pengikut di Instagram. &nbsp; Vincent menerima tawaran untuk mengunggah video ajakan damai dengan materi yang telah disiapkan. Dia juga ditawari bayaran sebesar Rp 85 juta. Namun dengan tegas pria ini menolaknya. &nbsp; "Asik2 makan dapat tawaran rejeki. Nih bayarnya pakai uang rakyat kah? Anggaran dipakainya buat ginian yak. Kita kawal bersama,&rdquo; tulis Vincent Liyanto di kolom caption.&nbsp; <h3 class="pf0 class-paragraph">3. Pixmen Leonard&nbsp;</h3> Selanjutnya ada Pixmen Leonard yang memiliki 443 ribu pengikut di Instagram. Dengan isi proposal yang sama persis dengan Jerome Polin dan Vincent Liyanto, yakni untuk mengunggah video berisi ajakan damai dari Brimob, DPR, ojol, dan masyarakat. &nbsp; Perbedaannya terletak pada jumlah fee yang ditawarkan,yakni Rp 50 juta. Pixmen yang sudah mengetahui bahwa ada beberapa influencer lain yang ditawarkan hal serupa, langsung menolak. Dia langsung membalas proposal tersebut dengan kalimat yang cukup tajam. &ldquo;Taik Rp 50 juta. Yang lain Rp 150 juta perasaan, mending jual air celup.&rdquo;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016503212/usai-tampar-ahmad-sahroni-dan-kritisi-dpr-jerome-polin-ditawari-uang-rp-150-juta-untuk-jadi-buzzer">Usai 'Tampar' Ahmad Sahroni dan Kritisi DPR, Jerome Polin Ditawari Uang Rp 150 Juta untuk Jadi Buzzer</a> <h3 class="pf0">4. Rahmat Hidayat</h3> Dengan pengikut 1,3 juta di Instagram, Rahmat Hidayat juga mendapat tawaran jadi buzzer dengan bayaran sebesar 110 juta Rupiah. Pemilik akun @alehhh22 membagikan tangkapan layar proposal yang dia terima. &nbsp; Kreator Konten asal Medan ini dijanjikan bayaran ratusan juta hanya dengan mengunggah satu video di Instagram. Dan dia harus datang ke kantor DPRD Kota Medan jika bersedia menerima tawaran tersebut. &nbsp; Akan tetapi, Rahmat Hidayat menolak dan memilih mengunggah proposal tersebut ke media sosialnya. &ldquo;Ngeri-ngeri kali,&rdquo; kata Rahmat Hidayat di caption.&nbsp; <h3 class="pf0">5. Dhery Casper&nbsp;</h3> Kreator Konten asal Riau, Dhery Casper. Dengan pengikut sebanyak 311 ribu di Instagram, pria ini juga mendapat tawaran jadi buzzer. Melalui akun Instagramnya @dhery_casper, pria yang berprofesi sebagai Revenue Growth Specialist ini membagikan tangkapan layar obrolan Whatsapp dimana ia ditawari jadi buzzer dengan bayaran Rp 95 juta.&nbsp; Bedanya, Dhery diharapkan untuk membuat 3-5 konten selama seminggu dengan isi yang bernada positif dalam membahas tentang pemerintah. Dhery sendiri langsung memblokir akun yang menawarinya proposal tersebut tanpa membalas.&nbsp; Diapun membagikan hal ini ke publik dengan Caption: Mereka kira semua orang bisa disuap. Dhery juga merasa heran kenapa dirinya ditawari jadi buzzer, padahal konten yang ia buat tak pernah menyinggung soal politik. &nbsp; "Ini seriusan semua kreator, influencer, artis, dkk di DM satu per satu buat nutupin?? Sampai heran loh aku kok bisa dapat DM kek gini. Aku ditawarin jadi buzzer?? Wkwk lawakan apa ini,&rdquo; ucapnya.

beberapa influencer yang punya jutaan pengikut di media sosial buka suara tentang tawaran menjadi buzzer dengan bayaran hingga ratusan juta.

5 Influencer Ditawari Jadi Buzzer Pemerintah dengan Bayaran hingga Rp 150 Juta, dari Jerome Polin hingga Vincent Liyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-ott-rommy-abu-janda-jadi-gorengannya-02-ramainya-di-medsos-aja_m_.jpg" alt="Permadi Arya atau Abu Janda saat berada di Kota Medan, Sabtu (16/3)." width="100%">
<figcaption>Permadi Arya atau Abu Janda saat berada di Kota Medan, Sabtu (16/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzamil Yusuf menyoroti tentang pengiat media sosial (medsos) Abu Janda. Pasalnya, pemilik nama asli Permadi Arya itu mengaku pada 2018 lalu sempat menyebut adalah seorang tim sukses Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019 sebagai influncer.  "Abu Janda mengaku dibayar dengan nominal besar tanpa menyebut jumlahnya. Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN," ujar Muzzamil dalam rapat paripurna DPR, Rabu (10/2).  Muzzamil juga mempertanyakan, jika benar Abu Janda adalah influncer dari pemerintah. Lantas kenapa masih dipertahankan. Sebab Abu Janda sudah kelewatan dengan bersikap rasis terhadap mantan Komisoner Komnas HAM Natalius Pigai dan mendeskriditkan Islam.  "Karena komentarnya menjurus pada tuduhan rasis dan penistaan agama. Dugaan rasis terhadap Natalius Pigai, dan terkait isu agama," katanya.  Muzzamil mengaku terus memantau kasus yang sedang dihadapi Abu Janda dari kasus dugaan rasis dan pendeskriditkan agama Islam. Dia berharap hukum berlaku adil.  "Mari kita simak ujungnya. Sehingga jangan menimbulkan kesan publik bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang kerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum," ungkapnya.  Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda diproses hukum. Laporan itu dibuat oleh KNPI dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.  Dalam pelaporan ini, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 25 ayat (2) dan atau UU Nomor 19 Tagun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Kemudian ditambah Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP tentang kebencian permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA).  Adapun cuitan Abu Janda terkait berbau rasis terhadap Natalius Pigai. "Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?" cuit Abu Janda di akun Twitter @permadiaktivis1 pada 2 Januari 2021.  Tidak lama setelah itu, Abu Janda kembali membuat heboh dunia maya. Dalam akun media sosial twitternya Abu Janda mencuitkan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan di Indonesia. Ia mengatakan Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Berikut cuitan Abu Janda dalam akun @permadiaktivis1.  "Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam, sebagai agama pendatang dari Arab, kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat," isi cuitan Abu Janda.

PKS: Apakah Abu Janda Jadi Influencer yanga Dibayar Pakai Uang Negara?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/politikus-pks-heran-habib-rizieq-dicari-kesalahannya-ahok-dicari-pembenarannya_m_111344.jpeg" alt="Aboe Bakar Alhabsyi" width="100%">
<figcaption>Aboe Bakar Alhabsyi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia saat ini sedang melawan pandemik virus Korona. Sampai Jumat (30/3) sebanyak 1.414 orang positif Korona. Sedangkan, 122 orang meninggal dunia.  Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pemerintah terlalu santai dalam mengatasi pandemik dari virus tersebut. Padahal kondisi saat ini sudah gawat dengan terus meningkatnya orang yang positif dan meninggal dunia.  "Akhirnya, sikap santai ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai buzzer dari pada mensupport tenaga medis, akibatnya banyak dokter meninggal," ujar Aboe bakar kepada wartawan, Selasa (31/3).  Bahkan, menurut penilaian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, pemerintah justru lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lockdown, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif.  Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, menurut Aboebakar, seolah nyawa rakyat dinomorduakan, karena pemerintah lebih mementing proyek infrastruktur di ibu kota baru. Untuk itu, dirinya meminta DPR RI harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.  "Intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia," ungkapnya.  Habib Aboebakar juga mengatakan, para anggota dewan perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19.  DPR, lanjutnya, harus memerankan law as tool as social enginering, harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.  "Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang," ungkapnya.  "Lini terdepan bukan tindakan medis, karena lini terdepan untuk melawan Korona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah," tegasnya.

PKS: Pemerintah Pilih Biayai Buzzer daripada Bantu Tenaga Medis