<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/Walikota-Depok-MTQ-922147274.jpg" alt="Kota Depok Supian Suri membuka MTQH XXIV Tingkat Kota Depok di Kecamatan Cipayung, belum lama ini. (dok. Pemkot Depok)" width="100%">
<figcaption>Kota Depok Supian Suri membuka MTQH XXIV Tingkat Kota Depok di Kecamatan Cipayung, belum lama ini. (dok. Pemkot Depok)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan keagamaan di kalangan pelajar melalui program pemberantasan buta aksara Alquran. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, cerdas, dan berdaya saing. Supian menyampaikan bahwa literasi Alquran merupakan pondasi penting dalam membangun karakter pelajar. Menurutnya, pembinaan ini tidak hanya ditujukan bagi peserta Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH), tetapi juga bagi seluruh siswa di berbagai jenjang pendidikan. &ldquo;Program ini akan terus kami dorong. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan sejumlah yayasan yang memiliki program serupa. Selanjutnya, kami bersama Ketua LPTQ akan melakukan evaluasi untuk menentukan strategi terbaik,&rdquo; ujarnya di sela kegiatan MTQH XXIV Tingkat Kota Depok di Kecamatan Cipayung, belum lama ini. Sebagai langkah awal, Pemkot Depok akan melakukan pendataan terhadap seluruh pelajar mulai tingkat SD hingga SMA sederajat. Pendataan ini bertujuan untuk memetakan jumlah siswa yang belum bisa membaca Alquran. &ldquo;Langkah pertama, kami minta data dari semua sekolah mengenai siswa yang belum bisa membaca Alquran. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar segera bisa ditangani,&rdquo; tegasnya. Supian menjelaskan bahwa hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan dalam merancang pola pembinaan yang paling efektif di setiap wilayah. Dengan demikian, program pemberantasan buta aksara Alquran dapat berjalan terarah dan tepat sasaran. &ldquo;Upaya ini sejalan dengan semangat MTQH, yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap Alquran sekaligus membangun karakter generasi muda yang berakhlak, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi,&rdquo; ungkap dia.

Wali Kota Depok, menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan keagamaan di kalangan pelajar melalui program pemberantasan buta aksara Alquran

Pemkot Depok Luncurkan Program Pemberantasan Buta Aksara Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/DALA-2064768439.jpg" alt="Direktur Utama Penerbit Rahmah Bilqis Media, Ambar Pramita (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Penerbit Rahmah Bilqis Media, Ambar Pramita (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Tingkat buta huruf alquran di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei, pada 2020 tercatat 59 persen umat Muslim di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka ini naik menjadi 65&nbsp;persen pada&nbsp;2021, dan pada 2022 melonjak hingga 72,25&nbsp;persen. Ironisnya, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyikapi hal ini, Penerbit Rahmah Bilqis Media bersama Lembaga Wakaf MUI meluncurkan Dana Abadi Literasi Al-Quran (DALA) sebagai solusi pemberantasan buta huruf Al-Quran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DALA hadir dengan metode inovatif Baca, Tulis, dan Hafal Quran (BTHQ) yang dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran Al-Quran bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama Penerbit Rahmah Bilqis Media, Ambar Pramita, menjelaskan bahwa metode BTHQ menggabungkan teknik membaca, menulis, dan menghafal alquran secara berulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengembangkan empat metode utama dalam BTHQ, salah satunya adalah teknik menulis berulang. Peserta menulis ayat, membaca, menghafal, lalu menghapusnya, dan mengulangi proses ini hingga lima kali," ujarnya kepada wartawan di Masjid Istiqlal, Jumat (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi yang belum lancar, mereka dapat menggunakan barcode murotal yang kami sediakan untuk mendengar bacaan dari Qari Masjidil Haram sambil menulis. Dengan pengulangan tujuh hingga sepuluh kali, insya Allah mereka bisa hafal," sambung Ambar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, metode BTHQ juga dilengkapi dengan panduan awal ayat serta blok warna yang mempermudah pemahaman dan hafalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendekatan ini dirancang agar pembelajaran Al-Quran lebih menarik dan efektif bagi berbagai generasi, termasuk Gen Z, milenial, hingga generasi yang lebih tua," tuturnya Ambar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, ia menerangkan bahwa DALA dengan metode BTHQ telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk Cianjur, Batam, dan kota-kota lainnya. Peluncuran metode ini dilakukan secara serentak di berbagai tempat, termasuk di Masjid Istiqlal Jakarta, melibatkan santri pesantren, siswa sekolah, serta peserta dari beberapa negara lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung gerakan ini, Ambar juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf Al-Quran melalui DALA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap donasi wakaf yang masuk akan digunakan untuk mencetak Al-Quran dengan metode BTHQ. Jadi, para donatur tidak hanya beramal, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencetak generasi yang melek Al-Quran," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Ambar Pramita menjelaskan bahwa metode BTHQ menggabungkan teknik membaca, menulis, dan menghafal alquran secara berulang.

Ironi Negara Populasi Muslim Terbesar Kedua di Dunia, 72,25 Persen Orang Islam di Indonesia Tak Bisa Baca Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211217_102336.jpg" alt="YAMSA dan Oke Oce Kemanusiaan saat mengunjungi PAUD Nelayan Mutiara Bambu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>YAMSA dan Oke Oce Kemanusiaan saat mengunjungi PAUD Nelayan Mutiara Bambu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Abang Mpok Sayang Anak (YAMSA) Bersama Oke Oce Kemanusiaan membuat gerakan minum susu dan pemberantasan buta aksara untuk anak-anak PAUD Nelayan Mutiara Bambu, Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini juga dalam rangkaian memperingati Hari Ibu.  Ketua Umum YAMSA, Nur Asia Uno mengatakan, dalam kegiatan ini anak-anak diberi susu dan pemahaman akan pentingnya minum susu. Dengan begitu bisa mencegah anak mengalami gagal tumbuh atau stunting.  "Insya Allah dengan gerakan ini anak-anak bisa sadar untuk minum susu karena itu yang dibutuhkan anak-anak," kata Nur di lokasi PAUD, Jumat (17/12).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211217_105314.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> YAMSA dan Oke Oce Kemanusiaan saat mengunjungi PAUD Nelayan Mutiara Bambu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Selain mencegah stunting, kegiatan ini juga untuk memberantas buta aksara. Lokasi PAUD Nelayan Mutiara Bambu dipilih karena dianggap sangat membutuhkan uluran tangan.  "Sebetulnya sangat perlu bantuan yang memang kami semua untuk bersama-sama membantu mereka semua supaya tidak buta aksara, supaya pertumbuhannya terjaga, jadi kami berada di PAUD ini karena kondisinya yang perlu dibantu," imbuhnya.  Selain pemberian susu dan pendamping mengajar, YAMSA bersama Oke Oce Kemanusiaan juga membagikan sembako. Program ini akan terus dijalankan untuk membantu masyarakat.  "Iya Insya Allah (berjalan terus) program buta aksaranya memang jalan terus. Kita mau untuk sampai mereka bisa membaca dengan lancar," pungkas Nur.

Temui Murid PAUD Nelayan, YAMSA Ajak Cegah Stunting dan Buta Aksara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir tiga juta penduduk Indonesia saat ini masih buta aksara, dan sebagian wilayah Indonesia memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional, yaitu Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), Kalimantan Barat (3,54 persen), Jawa Timur (3,21 persen), Sulawesi Tenggara (2,47 persen), Jawa Tengah (2,03 persen), dan Papua Barat (1,77 persen).  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia. Karena sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.  "Saya juga mendorong Kemendikbudristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau," ujar Cak Imin kepada wartawan, Kamis (9/9).  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya memberantas buta aksara di Indonesia dengan cara meningkatkan literasi yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Pasalnya daerah tersebut sulit dijangkau, terutama di masa pandemi Covid-19.  "Kemendikbudristek harus mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan, yaitu program pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengubah buta aksara menjadi melek aksara," katanya.  Selain itu, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, serta program Program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.  "Kemendikbudristek harus berkomitmen melakukan penuntasan buta aksara dengan membuka dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (SD) Paket B (SMP), atau Paket C (SMA)," ungkapnya.  Pihaknya juga mendorong Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) untuk berupaya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan hak pendidikan sejak dini, mengingat pengenalan aksara, seperti huruf dan angka, sangat penting dan bermanfaat dalam melakukan komunikasi di kegiatan atau aktivitas sehari-hari.  "Menurut saya Kemendikbudristek perlu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata jumlah anak-anak di seluruh Indonesia sehingga dapat disinkronisasikan dengan jumlah anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah," katanya.  Selain itu, juga melakukan pemutakhiran data buta aksara agar valid dan sesuai dengan kondisi riil, sehingga upaya untuk mencapai jumlah melek aksara yang sesuai target dapat dilakukan tepat sasaran.  "Kemendikbudristek harus meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah yang memiliki persentase buta aksara yang masih tinggi, serta mengoptimalkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang bisa dilakukan dengan metode ‘jemput bola’," sarannya.  Disisi lain, Cak Imin juga mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang meluncurkan perpustakaan digital bertajuk 'Ruang Buku Kominfo' sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Sebab pentingnya menanamkan minat baca sejak dini agar mengurangi jumlah masyarakat buta aksara di masa mendatang.

Cak Imin Minta Nadiem Makarim Tuntaskan Masalah Warga Buta Aksara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/22-juta-perempuan-indonesia-buta-aksara-mayoritas-ibu-ibu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: 2,2 juta perempuan di Indonesia yang tersebar di desa masih buta aksara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: 2,2 juta perempuan di Indonesia yang tersebar di desa masih buta aksara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat masyarakat buta aksara di Indonesia tiap tahunnya semakin menurun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri.  Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada 2019 buta aksara turun 0,15 persen menjadi 1,78 persen. Sementara pada 2018, masyarakat buta aksara sebesar 1,93 persen.  "Tahun 2018, total buta aksara di Indonesia 1,93 persen, lebih dari 98 persen penduduk negeri ini sudah melek huruf. Hasil literasi kita adalah yang masih buta huruf 1,78 persen, ada penurunan tingkat buta huruf di negeri ini," ungkap dia dalam telekonferensi pers, Jumat (4/9).  Pihaknya pun menargetkan capaian buta aksara sebesar 0 persen hingga tahun 2023. Sebab, dari sisa 1,78 persen tersebut, tinggal daerah sulit terjangkau saja yang belum memahami huruf.  "Kita terus berupaya agar wilayah-wilayah tersbeut seimbang dengan daerah yang lain. Kita berharap 2023 tidak ada lagi wilayah-wilayah dengan tingkat buta aksara yang tinggi," ujarnya.  Untuk bisa sampai sana, pihaknya telah menyiapkan empat strategi. Pertama adalah pemutakhiran data Susenas BPS untuk mengerahui sebaran daerah yang masyarakatnya kurang dalam pengetahuan literasi.  "Kita memanfaatkan hasil pendataan tradisional, baik yang dilaksanakan masyarakat atau mungkin sensus seperti survei BPS sehingga dapat kita gunakan. Kita bisa melakukan langkah-langkah tepat, seperti tadi ada daerah tertentu yg buta aksaranya masih tinggi, itu kita beri prioritas program," jelasnya.  Lalu, strategi penuntasa buta aksara melalui layanan program pendidikan keaksaraan agar efektif difokuskan pada daerah terpadat buta aksara tertinggi. Pihaknya sendiri melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistim klaster.  "Itu kita buat klaster pada wilayah tertentu untuk memberi effort pada daerah tersebut agar semakin tinggi. Ada 6 daerah itu yang butuh perhatian untuk program khsuus. Sistem klaster ini dirasa cukup efektif dalam menurunkan persentase buta aksara, bagi wilayah yg memiliki kekhususan," tutur dia.  Lalu, mengembangkan jejaring dan sinergi antara pusat dengan daerah, perguruan tinggi, dinas terkait hingga lembaga pendidikan non formal. Ini dilakukan untuk menjaga kemampuan keaksaraan masyarakat yang baru memahami literasi.  "Langkah keempat, untuk mengimplementasikan program pada daerah tersebut, diperlukan inovasi dalam layanan program secara daring, mempercepat akses, bukan hanya sekolah formal, tapi juga sekolah pendidikan non formal, pendidikan masyarakat semacam keaksaraan ini juga bisa di daringkan," pungkasnya.

Kemendikbud Sebut 98 Persen Penduduk Indonesia Sudah Melek Huruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bacakan-dongeng-pada-anak-ini-cara-tepat-dan-manfaatnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi seorang anak senang membaca buku cerita dongeng untuk memperkaya wawasan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang anak senang membaca buku cerita dongeng untuk memperkaya wawasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Aksara Internasional 2020 akan dilaksanakan pada 8 September 2020. Di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa daerah yang tingkat masyarakat buta aksaranya masih tinggi.  "Ada beberapa daerah yang masih butuh perjuangan kuat untuk bisa mengangkat daerah itu dari ketertinggalan," terang Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri dalam telekonferensi pers, Jumat (4/9).  Dia menyampaikan bahwa ada 6 kabupaten/kota yang mendominasi masyarakat buta aksara di Indonesia. Mulai dari Papua hingga Kalimantan Barat.  "Ada Papua itu 21,9 persen, NTB 7,46 persen, NTT 4,24 persen, Sulawesi Selatan ada 4,22 persen, Sulawesi Barat itu 3,98 persen dan Kalimantan Barat 3,81 persen," tambahnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/05/2017/ribuan-warga-tulungagung-masih-buta-huruf/">Ribuan Warga Tulungagung Masih Buta Huruf</a></li> </ul> Menurutnya, daerah tersebut perlu mendapat prioritas perhatian yang sungguh-sungguh agar bisa mengentaskan buta aksara yang menghambat perkembangan literasi di Tanah Air.  Pihaknya juga telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan, di mana fokusnya ada pada dareah dengan persentase buta aksara tertinggi. Pengklaseteran daerah tersebut dirasa efektif dalam menurunkan angka buta aksara di Indoensia.  "Bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbud menggulirkan program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah, kearifan budaya lokal, seperti keaksaraan dasar bagi komunitas adat, terpencil dan khusus, ini untuk menjangkau daerah yang sulit terjangkau," ujarnya.

Di Enam Daerah Ini Masyarakatnya Masih Banyak yang Buta Huruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/22-juta-perempuan-indonesia-buta-aksara-mayoritas-ibu-ibu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: 2,2 juta perempuan di Indonesia yang tersebar di desa masih buta aksara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: 2,2 juta perempuan di Indonesia yang tersebar di desa masih buta aksara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam menuntaskan buta aksara di tengah masyarakat. Hingga terdapat 2,2 juta penduduk tidak mengenal tulis baca. Angka itu setara dengan 2,07 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini berdasarkan pada data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2017. Umumnya penyandang buta huruf itu mereka yang berusia 15-59 tahun. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar menyebut, masalah buta aksara dan kemiskinan adalah hal yang berkaitan dan sebangun. Sebab, pada desa-desa yang miskin, mayoritas penduduknya terkendala buta aksara. Dari total yang buta aksara itu, 2,2 juta di antaranya merupakan perempuan dan mayoritas <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/22/08/2017/atasi-buta-aksara-alquran-nusantara-mengaji-kembali-gelar-khataman" target="_blank">ibu rumah tangga</a>. Jumlah itu lebih banyak dibanding laki-laki yang berjumlah 1,1 juta jiwa. &ldquo;Kalau dilihat lebih lanjut, di desa itu, ibu-ibu yang paling banyak, hampir dua per tiganya. Jadi kalau kita menuntaskan keaksaraan, kita harus angkat itu ibu-ibu di desa-desa miskin,&rdquo; ujar Harris di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Selasa (4/9). Untuk menuntaskan buta aksara yang dialami ibu-ibu ini, Harris mewacanakan untuk mendekatkan para <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/19/12/2017/berantas-kemiskinan-dan-buta-aksara-kemendikbud-gelar-pip-di-ttu" target="_blank">ibu rumah tangga</a> itu ke bidang kewirausahaan. Dari pendekatan itu ibu rumah tangga tersebut dapat berjualan makanan atau kerajinan daerah. Cara seperti itu tentunya akan bisa membuat para ibu menghasilkan uang dan bisa tertarik belajar huruf dan angka. &ldquo;Kita angkat ibu-ibu bergaya. Caranya mendekati ibu-ibu ini dengan kewirausahaan. Ajari mereka bikin kue dan macam-macam. Kerajinan daerah, mungkin semacam anyaman-anyaman. Dari situ kemudian menghasilkan uang, dari situ menarik dan <a href="https://www.jawapos.com/features/06/03/2018/kiprah-sarmini-perempuan-buta-aksara-jadi-miliarder" target="_blank">belajar huruf</a>, angka,&rdquo; papar Harris. Adapun buta aksara terbanyak melanda 11 provinsi di Indonesia dengan persentase melebihi angka nasional. Di antaranya Papua 28,75 persen, NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,9 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah 2,20 persen.

2,2 Juta Perempuan Indonesia Buta Aksara, Mayoritas Ibu-Ibu

buta aksara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buta aksara

Berita Terkini