<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Busyro-Muqoddas-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Eks pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi nasional mendatangi Gedung Merah Putih KPK kemarin (14/8). Mereka mendorong lembaga antirasuah agar tiga kasus nasional mendapat pengawalan dan prioritas penanganan.</p> <p>Selama dua jam mereka bertemu langsung dengan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango. &rdquo;Ada tiga hal yang kami sampaikan,&rdquo; kata eks pimpinan KPK (2010&ndash;2014) M. Busyro Muqoddas. Tiga hal tersebut adalah kasus Blok Medan, seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang dinilai bermasalah, dan mendorong KPK untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka.</p> <p>Blok Medan menjadi salah satu bahasan lantaran muncul dalam fakta persidangan kasus eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) pada akhir Juli lalu.</p> <p>Saat itu para saksi menyebut ada Blok Medan dalam pengurusan usaha tambang di wilayah Malut. Blok Medan mengacu pada nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu, menantu dan anak Presiden Jokowi. &rdquo;Dulu KPK saja berani nangkap besan Pak SBY. Masak ini menantu Pak Jokowi tidak berani,&rdquo; kata penasihat KPK 2005&ndash;2013 Abdullah Hehamahua. KPK setidaknya memanggil Bobby untuk diperiksa.</p> <p>Persoalan lain adalah proses seleksi capim KPK 2024&ndash;2029 yang berpotensi bermasalah. Sebab, panitia seleksi masih meloloskan beberapa calon bermasalah. Salah satunya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang lolos dalam tahap 40 besar. &rdquo;Ghufron masih bermasalah lantaran tersandung kasus etik,&rdquo; kata Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha.</p> <p>Putusan itu belum bisa dibacakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK lantaran dihentikan di PTUN. Padahal, seharusnya PTUN tidak punya kewenangan dalam memutus perkara etik. Kondisi itu perlu menjadi catatan bagi pansel KPK agar tak meloloskan calon bermasalah.</p> <p>Para eks pimpinan KPK juga mendorong agar lembaga tersebut menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Desakan itu muncul berdasar perkembangan kasus di Polda Metro Jaya yang menyebut Firli terindikasi menghalang-halangi penegakan hukum saat masih menjabat ketua KPK. Firli diduga turut melindungi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK diminta menjerat Firli dengan Pasal 21 UU Tipikor. <strong>(elo/c7/fal)</strong></p>

Blok Medan menjadi salah satu bahasan lantaran muncul dalam fakta persidangan kasus eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba.

Eks Pimpinan dan Pegiat Antikorupsi Nasional Dorong KPK Prioritaskan Kasus Blok Medan dan Firli

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Busyro-Muqoddas-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai, Pemilu 2024 berjalan secara cawe-cawe yang kental dengan nuansa intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Busyro, itu terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 yang mengistimewakan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan ini bukti adanya penghambaan MK RI untuk Gibran, demi calon wapres," kata Busyro dalam forum Mahkamah Rakyat: Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu yang diselenggarakan di Jakarta dan Jogjakarta, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buayro menekankan, putusan MK itu juga menghilangkan persyaratan kompetensi, kapasitas, dan integritas untuk maju sebagai calon pemimpin Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014556595/putri-isa-bajaj-jadi-korban-kekerasan-di-akun-alun-magetan-alat-kelaminnya-sampai-mengeluarkan-darah">Putri Isa Bajaj Jadi Korban Kekerasan di Akun-alun Magetan, Alat Kelaminnya Sampai Mengeluarkan Darah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Standar kelayakan memimpin Indonesia sebagai bangsa besar secara telanjang dinistakan dalam putusan MK tersebut. Demi penghambaan berhala politik bernama dinasti nepotisme politik keluarga Presiden," cetus Busyro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Busyro meminta para hakim konstitusi bisa mengambil keputusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 berdasarkan supremasi etika. Ia menekankan, putusan yang mengedepankan etika akan menyelamatkan masa depan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam perspektif futuristik sangat penting untuk antisipatif, yaitu menutup pintu radikalisme korupsi seperti sekarang ini yang potensial pada konfigurasi presiden dan kabinetnya yang berwatak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," tegas Busyro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi. Menurutnya, sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan cerminan masyarakat dalam menilai pelaksanaan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perkara tersebut perlu dilihat lebih sekedar perselisihan hasil penghitungan suara kewenangan MK saat memeriksa gugatan tersebut juga perlu dilihat bukan semata putusan permohonan peserta pemilu tetapi juga pesan yang mencerminkan dinamika masyarakat,&rdquo; ucap Ridho.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridho mengutarakan, MK bukan hanya perlu menimbang seluruh aspek gugatan pemilu yang diajukan oleh para pemohon tetapi juga catatan kritis dan ungkapan keprihatinan kalangan masyarakat terutama para guru besar dan masyarakat sipil yang banyak disampaikan di berbagai forum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Termasuk surat-surat pendapat sahabat peradilan atau amicus curiae,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang Mahkamah Rakyat ini digelar secara hybrid dan diprakarsai oleh kerja sama antara LHKP PP Muhammadiyah dan Yayasan Kebajikan Publik (Public Virtue Research Institute) bersama para ahli dari beragam disiplin ilmu dan tokoh bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, pada tokoh yang hadir secara Hybrid ini yakni: Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Busyro Muqoddas, M.Hum, Pemikir Kebhinekaan, Dr. Sukidi, Guru Besar Universitas Airlangga, Ketua KPU RI 2004-2007, Prof Dr. Ramlan Surbakti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Siti Zuhro, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Yogyakarta, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA, Rektor UII Yogyakarta, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Pengajar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. Karlina Supelli, Ilmuwan Politik UMY, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.</div>

Busyro Muqoddas menilai, Pemilu 2024 berjalan secara cawe-cawe yang kental dengan nuansa intervensi Presiden Joko Widodo.

Jelang Putusan MK, Busyro Muqoddas Sebut Pemilu 2024 Sangat Berwatak KKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ri_bantah_1.jpg" alt="INTIMIDATIF: Junta militer Myanmar mengerahkan tank-tank ke jalanan untuk meredam aksi warga yang memprotes kudeta. (AUNG KYAW FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>INTIMIDATIF: Junta militer Myanmar mengerahkan tank-tank ke jalanan untuk meredam aksi warga yang memprotes kudeta. (AUNG KYAW FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta Komnas HAM melakukan investigasi terkait dugaan, adanya pasokan senjata dari BUMN kepada junta militer di Myanmar. Pasalnya, telah terjadi dugaan kejahatan kemanusiaan di Myanmar serta meminta pemerintah dan komunitas internasional merespons dengan tegas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Respons tersebut merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab universal untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan," kata Busyro Muqoddas di Jakarta, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Centra Initiative, dan Amnesty International Indonesia juga meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri BUMN untuk tidak lepas dari tanggung jawab atas dugaan pasokan senjata dan krisis kemanusiaan di Myanmar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pada Senin, 2 Oktober 2023, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan ke Komnas HAM terkait dugaan penjualan ilegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Junta Militer Myanmar di bawah Jenderal Min Aung Hlain, selama terjadinya pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laporan Marzuki dkk. dugaan pasokan senjata itu berbalut kerja sama di bawah MoU oleh PT Pindad melalui perusahaan broker senjata yang berbasis di Myanmar, True North Co. Ltd., yang dimiliki oleh Htoo Shein Oo yang merupakan putra kandung dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Militer Myanmar, Win Shein.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marzuki dkk merujuk pada data perusahaan perantara senjara True North, Co. Ltd., bahwa tiga perusahaan BUMN Indonesia yakni PT. Pindad, PT. PAL dan PT Dirgantara Indonesia, terus mentransfer amunisi setelah percobaan kudeta Pemerintah Myanmar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai, secara langsung maupun tidak langsung pemerintah Indonesia berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat di Myanmar, termasuk dugaan genosida terhadap etnis Rohingya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Gufron, ketiga BUMN itu bertindak atas sepengetahuan dan persetujuan instansi negara di bidang pertahanan, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya ada tanggung jawab negara atas persoalan di Myanmar," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti dugaan keterlibatan BUMN dalam pasokan senjata ke Myanmar itu berbanding terbalik dengan sikap pemerintah Indonesia, yang selama ini bicara solidaritas kemanusiaan untuk etnis Rohingya melalui berbagai saluran diplomasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dugaan kejahatan tersebut, PBB pernah menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata atau embargo ke Myanmar demi mencegah berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar," pungkasnya.</div>

Berdasarkan laporan Marzuki dkk. dugaan pasokan senjata itu berbalut kerja sama di bawah MoU oleh PT Pindad.

Muhammadiyah Minta Komnas HAM Investigasi Dugaan BUMN Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Busyro-Muqoddas-Hilmi.jpg" alt="Busyro Muqoddas. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Busyro Muqoddas. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas&nbsp;mendorong agar&nbsp;organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) hingga mahasiswa soal sikap negatif Pimpinan KPK. Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri dituding melakukan pemerasan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).</p> <p>"Mengharapkan ke tokoh masyarakat sipil, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, Konghucu. Esensinya membebaskan dan hadirkan unsur agama itu bersikap tegas," kata Busyro dihubungi, Senin (9/10).</p> <p>"Lalu kampus ini kok diam. Kampus diam ini kayak kuburan masif. Saya juga mengkritik Muhammadiyah," sambungnya.</p> <p>Busyro menilai, pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kental nuansa hukum pidana. Sebab, Pimpinan KPK dilarang melakukan pertemuan dengan pihak berperkara.</p> <p>"Foto pertemuan dengan tersangka itu nggak boleh. Pelanggaran pidana itu," tegas Busyro.</p> <p>Busyro mengungkapkan, kontroversi yang dilakukan Firli Bahuri merupakan bagian dari upaya menghancurkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menilai, bukan kali ini saja Firli dituding melakukan dengan pihak berperkara.</p> <p>Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyebut, saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli sempat melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Padahal, KPK saat itu tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016. Firli kemudian ditarik Polri untuk kembali bertugas sebagai polisi.</p> <p>"Firli ditarik karena cacat, pelanggaran berat, ketemu Guburnur NTB. Diduga keras pembocoran-pembocoran," ucap Busyro.</p> <p>Busyro menekankan, adanya laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya, yang menyeret Firli Bahuri merupakan momentum emas bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membersihkan KPK, sesama lembaga penegak hukum.</p> <p>"Sekarang kasus ini saya selaku mantan pimpinan, saya mewakili unsur Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini momentum emas Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera tetapkan Firli sebagai tersangka.<br />Kuncinya ada pada Kapolri, jangan presiden. Karena sudah terbukti melakukan pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK," tegas Busyro.</p> <p>Meski demikian, Firli Bahuri mengklaim beredarnya foto dirinya yang melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut Firli, pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada 2 Maret 2022, jauh sebelum perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diselidiki KPK, sejak Januari 2023.</p> <p class="class-paragraph">"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023.<br />Sedangkan pertemuan di lapangan bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022," ujar Firli dalam keterangannya, Senin (9/10).</p> <p>Firli menyatakan, pertemuan itu dilakukan secara beramai-ramai di tempat terbuka. Bahkan saat pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo tak menyandang status tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK.</p> <p>"Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya," klaim Firli.</p> <p>"Hal ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar," sambungnya.</p> <p>Firli menjelaskan, sangat banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Ia menuding, sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yg dikenal dengan istilah when the corruptor strike back.</p> <p>"Namun kami pasti akan ungkap semua. <br />Kami segenap insan KPK tidak akan menyerah dan kami sudah siap dengan resiko apapun termasuk berkorban jiwa, raga , nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Semangat kami adalah semangat segenap anak bangsa yg memiliki cita-cita Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi," tegas Firli.</p> <p>Oleh karena itu, Firli berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta, dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU.</p> <p>"Kami menyadari, pemberantasan korupsi adalah upaya yang penuh tantangan. Namun KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum ini, sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara, bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera," pungkas Firli.</p>

"Mengharapkan ke tokoh masyarakat sipil, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, Konghucu. Esensinya membebaskan dan hadirkan unsur agama itu bersikap t

Busyro Muqoddas Dorong NU, Muhammadiyah, Hingga Mahasiswa Bersikap Soal Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/firli-syl-1442686709.jpg" alt="JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kental nuansa hukum pidana. Sebab, Pimpinan KPK dilarang melakukan pertemuan dengan pihak berperkara.</p> <p>"Foto pertemuan dengan tersangka itu nggak boleh. Pelanggaran pidana itu," kata Busyro dihubungi, Senin (9/10).</p> <p>Busyro memandang, kontroversi yang dilakukan Firli Bahuri merupakan bagian dari upaya menghancurkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menilai, bukan kali ini saja Firli dituding melakukan dengan pihak berperkara.</p> <p>Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyebut, saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli sempat melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Padahal, KPK saat itu tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016. Firli kemudian ditarik Polri untuk kembali bertugas sebagai polisi.</p> <p>"Firli ditarik karena cacat, pelanggaran berat, ketemu Gubernur NTB. Diduga keras pembocoran-pembocoran," ucap Busyro.</p> <p>Busyro menekankan, adanya laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya, yang menyeret Firli Bahuri merupakan momentum emas bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membersihkan KPK, sesama lembaga penegak hukum.</p> <p>"Sekarang kasus ini saya selaku mantan pimpinan, saya mewakili unsur Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini momentum emas Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera tetapkan Firli sebagai tersangka.</p> <p>"Kuncinya ada pada Kapolri, jangan presiden. Karena sudah terbukti melakukan pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK," tegas Busyro.</p> <p>Meski demikian, Firli Bahuri mengklaim beredarnya foto dirinya yang melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut Firli, pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada 2 Maret 2022, jauh sebelum perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diselidiki KPK, sejak Januari 2023.</p> <p>"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023.</p> <p>Sedangkan pertemuan di lapangan bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022," ujar Firli dalam keterangannya, Senin (9/10).</p> <p class="class-paragraph">Firli menyatakan, pertemuan itu dilakukan secara beramai-ramai di tempat terbuka. Bahkan saat pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo tak menyandang status tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK.</p> <p>"Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya," klaim Firli.</p> <p>"Hal ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar," sambungnya.</p> <p>Firli menjelaskan, sangat banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Ia menuding, sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yg dikenal dengan istilah when the corruptor strike back.</p> <p>"Namun kami pasti akan ungkap semua. </p> <p>Kami segenap insan KPK tidak akan menyerah dan kami sudah siap dengan resiko apapun termasuk berkorban jiwa, raga , nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Semangat kami adalah semangat segenap anak bangsa yg memiliki cita-cita Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi," tegas Firli.</p> <p>Oleh karena itu, Firli berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta, dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU.</p> <p>"Kami menyadari, pemberantasan korupsi adalah upaya yang penuh tantangan. Namun KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum ini, sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara, bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera," pungkas Firli.</p>

Kuncinya ada pada Kapolri, jangan presiden. Karena sudah terbukti melakukan pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK," tegas Busyro.

Eks Pimpinan KPK Sebut Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo Kuat Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/IMG_20230907_123454_370-2049917554.jpg" alt="Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di tengah jalan saat melakukan pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City, Kamis (7/9)." width="100%">
<figcaption>Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di tengah jalan saat melakukan pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City, Kamis (7/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya, proyek itu telah menggusur warga lokal yang lama tinggal di kawasan tersebut.&nbsp;</p> <div dir="auto">"LHKP dan MHH menilai penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan</div> <div dir="auto">pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia," tulis rilis resmi yang ditandatangani Ketua LHKP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi dan diketahui Ketua Umum PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam UUD 1945 disebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap Muhammadiyah jelas bahwa melalui penggusuran paksa yang terjadi beberapa waktu lalu, negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernapsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa Proyek Eco City seluas 17.000 hektare. "Karena itu, LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah turut bersolidaritas," tegas rilis tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas konflik di Pulau Rempang itu, Muhammadiyah menyatakan delapan sikap:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Mendesak DPR RI untuk mengevalusi beragam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi karena akan menjadikan masyarakat sebagai korban dan melanggengkan krisis sosio-ekologis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Mendesak Kementrian PPN/Bappenas untuk menyusun Rencana Pembangunan Pangka Panjang dan Jangka Menengah yang penuh dengan partisipasi bermakna, melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak serta memastikan prinsip keadilan antar generasi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera memerintahkan penarikan pasukan dari lokasi yang menjadi milik masyarakat Pulau Rempang, mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam kekerasan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang serta mencopot Kapolda kepulauan Riau, Kapolres Barelang, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam yang terbukti melakukan kekerasan pada masyarakat sipil</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian, dan segala bentuk represi dan intimidasi oleh aparat pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Mendesak pemerintah agar segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati, serta mengedepankan pendekatan Hak Asasi Manusia.</div>

Melalui penggusuran paksa yang terjadi beberapa waktu lalu, negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor.

Kecam PSN di Pulau Rempang, ini 8 Poin yang Disorot Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/warga-pakel-3965113881.png" alt="DIBAWA KE LAPAS: Empat warga Desa Pakel yang telah menjadi tersangka saat dikirim menuju Lapas Banyuwangi. Rabu (31/5)." width="100%">
<figcaption>DIBAWA KE LAPAS: Empat warga Desa Pakel yang telah menjadi tersangka saat dikirim menuju Lapas Banyuwangi. Rabu (31/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>-&nbsp;Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sudah rela menjaminkan diri ke Polda Jatim. Pembelaan juga dilakukan para aktivis lingkungan. Upaya-upaya itu merupakan bagian dari pengajuan penangguhan penahanan sejumlah warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi.</p> <p>Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus berita bohong atas konflik agraria antara warga desa dan sebuah perusahaan perkebunan.</p> <p>Namun, Polda Jatim menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Perkembangan terakhir, penanganan perkara itu sudah selesai.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Berkas perkara dan para tersangka sudah dilimpahkan ke Kejati Jatim,&rsquo;&rsquo; kata Kasubdit Kamneg Polda Jatim AKBP Taufiqurrachman.</p> <p>Dia menjelaskan, polda memang sempat mendapat permohonan penangguhan penahanan tersangka. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Sekarang wewenang penahanan sudah beralih ke jaksa penuntut umum,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Menyikapi hal itu, Busyro menegaskan, sebenarnya para warga desa tersebut adalah korban konflik agraria dengan korporasi. Karena itu, Muhammadiyah mengadvokasi masyarakat sejak awal kasus.</p> <p>Bukan hanya petani Pakel, tapi juga masyarakat yang berbenturan dengan perusahaan tambang di Banyuwangi dan sekitarnya.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Dengan begitu, tidak akan ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan seperti Salim Kancil di Lumajang,&rsquo;&rsquo; ucap Busyro di sela rapat kerja Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) Muhammadiyah di Surabaya, Kamis (1/6).</p> <p>Sebelumnya, Polda Jatim menetapkan sejumlah warga Desa Pakel sebagai tersangka penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Yakni, Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba) Abdillah Rafsanjani, Kades Pakel Mulyadi, serta dua kepala Dusun Suwarno dan Untung.</p> <p>Mereka disebut menyebarkan informasi bahwa lahan bersertifikat hak guna bangunan atas nama perusahaan itu merupakan milik warga. Kemudian, warga mendatangi lahan tersebut dan terjadi bentrokan hingga menimbulkan korban luka. Para tersangka sempat mengajukan permohonan praperadilan agar status tersangka dicabut, tetapi ditolak.</p> <p>Perkara itu merupakan buntut konflik agraria yang berkepanjangan antara warga Pakel dan PT Bumi Sari. Warga meminta hak guna usaha (HGU) perusahaan di atas lahan yang diklaim milik warga itu dicabut. Kasus tersebut mendapat atensi dari sejumlah ormas besar. Salah satunya PP Muhammadiyah. Juga, lembaga maupun aktivis pro lingkungan di negeri ini.&nbsp;<strong>(edi/gas/c18/ris)</strong></p>

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sudah rela menjaminkan diri ke Polda Jatim. Tapi warga Pakel Banyuwangi masih ditahan.

Jaminan Busyro Muqoddas dan Para Aktivis Ditolak, Warga Pakel Banyuwangi Tetap Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot-1021-1.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua PWM Jawa Timur Ahmad Jainuri. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua PWM Jawa Timur Ahmad Jainuri. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ahmad Jainuri mengatakan, mendukung Busyro Muqoddas tetap berkiprah di Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat Muktamar ke-48 Muhammadiyah.<br /> <br /> ”Secara resmi PWM Jatim belum memutuskan. Namun, sepertinya tetap memberikan dukungan kepada Pak Busyro Muqoddas di PP Muhammadiyah karena ketegasan beliau dalam melawan korupsi,” kata Jainuri seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Minggu (11/9).<br /> <br /> Dia menyampaikan pernyataan dukungan itu secara langsung kepada Muqoddas saat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menjadi pembicara kunci di Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan di Gedung Ahmad Zainuri Universitas Muhammadiyah di Kabupaten Jember, Sabtu (10/9).<br /> <br /> ”Pak BM (Busyro Muqoddas) memiliki prinsip dalam menyikapi setiap perkembangan dan selalu kritis terhadap persoalan yang merugikan kehidupan bangsa dan negara,” tutur Jainuri.<br /> <br /> Saat ditanya apakah layak Muqoddas menjadi ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Haedar Nashir, Jainuri mengatakan, penentuan ketua umum berada pada 13 orang terpilih saat Muktamar. Mereka merupakan hasil penyaringan sebanyak 39 calon pimpinan dalam Forum Tanwir yang dilaksanakan sebelum Muktamar.<br /> <br /> ”Yang menentukan siapa ketua umum PP Muhammadiyah adalah 13 orang yang terpilih setelah dilakukan penyaringan, sehingga kami di PWM sebagai peserta tidak bisa mengintervensi hal itu,” tutur Jainuri.<br /> <br /> Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember M. Hazmi menilai, Muqoddas layak menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Namun kendalanya adalah usia karena seorang ketua umum PP Muhammdiyah memiliki mobilitas yang sangat tinggi.<br /> <br /> ”Muhammadiyah tidak pernah ribut dalam menentukan siapa ketua umum karena siapapun yang terpilih 13 orang hasil Muktamar nanti merupakan putra terbaik Muhammadiyah dan punya peluang yang sama menjadi ketua umum,” terang Hazmi.<br /> <br /> Menurut dia, kiprah Muqoddas bagus di bidang penegakan hukum dan menjadi benteng Muhammadiyah dalam memerangi persoalan korupsi. Namun, kebutuhan seorang pemimpin Muhammadiyah disesuaikan dengan perkembangan zaman.<br /> <br /> ”Semuanya akan tergantung pada hasil Muktamar ke-48 untuk menentukan pimpinan Muhammadiyah yang disesuaikan dengan tren perkembangan ke depan dan fokus Muhammadiyah membutuhkan pimpinan ke depan seperti apa,” papar Hazmi.<br /> <br /> Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di Surakarta pada 18-20 November. Agenda utama Muktamar pemilihan PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

PWM Jatim Dukung Busyro Muqoddas Jadi Pimpinan Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Busyro-Muqoddas-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) diminta untuk tidak meloloskan Calon Hakim Agung (CHA) yang memiliki catatan buruk secara pribadi maupun profesional sebagai hakim. Hal ini lantaran dari 24 CHA yang mengikuti seleksi sebagian besar merupakan hakim karier. Sehingga dapat memilih hakim agung yang berintegritas, yang nantinya akan memunculkan kualitas pada putusannya.<br /> <br /> "Pimpinan dan Komisioner Komisi Yudisial agar melakukan seleksi CHA secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Melakukan penelusuran rekam jejak CHA secara extra ketat, dan tidak meloloskan calon-calon yang memiliki catatan buruk secara personal (pribadi) dan profesional (sebagai hakim)," kata mantan Ketua KY, Busyro Muqoddas dalam keterangannya, Kamis (5/8).<br /> <br /> Busyro memandang, pelaksanaan seleksi CHA 2021 bersamaan dengan gejala semakin menguatnya pengabaian terhadap prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana terjadi dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) KPK, UU Minerba, UU MK dan UU Omnibus Law, hingga pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK.<br /> <br /> Belum lagi kian melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tuntutan dan hukuman serta diskon vonis besar-besaran terhadap sejumlah narapidana korupsi yang mengajukan Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).<br /> <br /> Belum lagi, kata Busyro, kian melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tuntutan dan hukuman serta diskon vonis besar-besaran terhadap sejumlah narapidana korupsi yang mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) ke MA.<br /> <br /> Sehingga peran MA sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi, sekaligus menjadi tempat digantungkannya harapan terakhir masyarakat, akan tegaknya proses peradilan yang adil dan objektif menjadi perhatian utama KY dalam menjalankan mandat konstitusional.<br /> <br /> "Karena disitulah makna dan maksud dari perumus UUD 1945 memberikan kewenangan seleksi hakim agung kepada KY, agar KY dapat memilih hakim-hakim agung yang memiliki integritas dan kompetensi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara," tegas Busyro.<br /> <br /> Busyro pun meminta KY menegakkan martabat dan kehormatannya sebagai lembaga negara independen. Serta menunjukkan dan meneguhkan personalitinya dengan jujur, profesional dan bertanggungjawab.<br /> <br /> Dia pun mengharapkan, KY bisa melakukan rekrutment hakim agung secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Bahkan untuk seleksi wawancara, KY dinilai terang-terangan melanggar UU KY No. 18 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 21 ayat (1) dan (6) yang pada pokoknya menegaskan bahwa seleksi wawancara harus dilakukan transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/08/2021/30-persen-calon-hakim-agung-yang-diseleksi-ky-dinilai-bermasalah/">30 Persen Calon Hakim Agung yang Diseleksi KY Dinilai Bermasalah</a><br /> <br /> "Kami selaku mantan pimpinan Komisi Yudisial RI dengan iktikad baik, demi kehormatan KY dan untuk kepentingan perbaikan Mahkamah Agung menyampaikan harapan, KY perlu kembali meningkatkan peran aktif elemen masyarakat sipil dalam agenda akselerasi reformasi peradilan sebagai wujud pengharkatan atas demokrasi dan prinsip negara hukum," pungkas Busyro.

Busyro Minta Calon Hakim Agung yang Miliki Rekam Jejak Buruk Dicoret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/lantik-pegawai-kpk.jpg" alt="DIBAYANGI POLEMIK TWK: Seorang jurnalis memotret layar yang menampilkan profesi pelantikan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIBAYANGI POLEMIK TWK: Seorang jurnalis memotret layar yang menampilkan profesi pelantikan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) kemarin (1/6). Meski ada polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai lembaga antirasuah itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tetap dilaksanakan.<br /> <br /> Pelantikan dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Pegawai yang hadir secara fisik mengikuti pelantikan sebanyak 85 orang. Di antaranya, pemangku jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya (eselon I), yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Cahya Hardianto Harefa serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan. ”Hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom sebanyak 820 pegawai,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK.<br /> <br /> Firli menegaskan, pengalihan itu merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang harus dilaksanakan.<br /> <br /> Dalam pasal 1 angka 6 UU itu, kata dia, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.<br /> <br /> Terkait nasib 51 pegawai yang dipecat, Firli menegaskan bahwa itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Sementara 24 pegawai yang masih bisa dibina, menurut Firli, solusi telah dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait. ”Saya katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapa pun,” ungkapnya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/lantik_1-pegawai-kpk-750x275.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/<em>JAWA POS</em>)<br /> <br /> Sementara itu, eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pelantikan yang tetap dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kenekatan Firli dan empat pimpinan KPK yang lain. Firli disebut secara terang melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pidato Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan agar pengalihan ASN tidak merugikan pegawai KPK.<br /> <br /> Meski demikian, menurut Busyro, kenekatan itu tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan pihak presiden atau pemerintah. Sebab, secara aturan, KPK sekarang berada di rumpun eksekutif atau bagian dari pemerintahan. ”Karena itu, segala sesuatunya (di KPK) di bawah presiden,” ungkapnya kepada <em>Jawa Pos</em>.<br /> <br /> Menurut Busyro, kenekatan pimpinan KPK tersebut tidak hanya bertautan ke Firli dan presiden. Tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. ”Berdasar informasi akurat, presiden itu dilingkari sejumlah orang yang sangat bernafsu agar KPK menjadi seperti yang sekarang ini,” terang dia.<br /> <br /> Busyro meyakini bahwa tidak ada jaminan aman bagi pegawai KPK yang dilantik sebagai ASN. Sebaliknya, dia menilai sangat mungkin pegawai yang menjadi ASN akan mudah dipindah ke instansi lain jika dianggap berseberangan dengan pimpinan dan kekuasaan. ”Walaupun saya salut kepada mereka (pegawai yang dilantik menjadi ASN, Red),” paparnya.<br /> <br /> Busyro menantang presiden untuk menunjukkan keberaniannya lepas dari ”cengkeraman” elite yang membelenggunya. Dengan begitu, KPK masih punya harapan untuk diselamatkan.<br /> <br /> Selain itu, Busyro menyindir civitas academica yang memilih diam menyikapi persoalan di KPK saat ini. Padahal, mereka adalah salah satu kekuatan untuk menjaga demokrasi yang orisinal.<br /> <br /> Eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko menyindir Firli dengan mengucapkan selamat kepada Firli karena cita-citanya sudah tercapai. Koko, sapaan akrabnya, menyebut Firli telah memenangi ”ronde” pertama polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).<br /> <br /> Menurut Koko, kemenangan Firli itu merupakan kabar baik bagi oligarki. ”Ini (pelantikan, Red) membuktikan mental Firli yang luar biasa baik terkait kesetiakawanan,” sindir Koko.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/31/05/2021/abaikan-protes-firli-tetap-gelar-pelantikan-pegawai-kpk-menjadi-asn/">Abaikan Protes, Firli Tetap Gelar Pelantikan Pegawai KPK Menjadi ASN</a><br /> <br /> Dia berharap pegawai yang telah dilantik sebagai ASN tetap menjaga kekompakan. Juga mempertahankan kekukuhan idealisme memberantas korupsi. ”Saya pribadi bangga dengan mereka (pegawai yang dilantik, Red),” paparnya.<br /> <br /> Secara terpisah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin ikut angkat bicara terkait polemik kepegawaian di KPK. Menurut dia, itu bukan masalah kecil dan sederhana, melainkan hal besar dan serius. Pemecatan 51 pegawai dinilai berlangsung sistematis, terstruktur, dan masif. ”Maka, masalah ini harus diselesaikan secara bersungguh-sungguh dengan tindakan nyata,” terangnya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.<br /> <br /> Din menyatakan, butir-butir pertanyaan dalam TWK sangat absurd, tendensius, dan invalid. Hasilnya pun harus dinyatakan cacat, invalid, dan absurd. Orang-orang yang berada di balik TWK harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun moral.<br /> <br /> Guru besar politik Islam UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, pertanyaan yang berdimensi keagamaan seperti pilihan antara Alquran dan Pancasila serta pertanyaan lain yang serupa merupakan perbuatan melanggar SARA yang serius. Hal itu juga mendiskreditkan umat Islam dan bentuk kriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam. ”Serta berpotensi mempertentangkan antarumat beragama,” tegasnya.<br /> <br /> Menurut Din, di antara 75 pegawai yang disingkirkan itu, ada penyidik kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik dan konglomerat tertentu. Maka, sangat patut diduga bahwa upaya pemecatan tersebut adalah atas dasar keinginan dan kepentingan mereka.<br /> <br /> Pemecatan dan penyingkiran para pejuang antikorupsi jelas akan melemahkan KPK. Apalagi, lembaga tersebut masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris terbengkalai. Jika praktik itu dibiarkan, jelas akan menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lain tidak konsekuen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi.<br /> <br /> Sebagai rakyat antikorupsi, pihaknya mendesak reformasi KPK. Menurut tokoh asal Sumbawa, NTB, itu, Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. ”Tidak membiarkan masalah berlarut-larut karena akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut-marut,” tegasnya.<br /> <br /> Sementara itu, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila kemarin, Fraksi PKS mengingatkan agar keyakinan agama dan Pancasila tidak dibenturkan. Itu menyusul polemik TWK KPK yang menyertakan pertanyaan-pertanyaan kontroversial.<br /> <br /> Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mencontohkan soal memilih antara Alquran atau Pancasila. Pertanyaan semacam itu menyesatkan dan merusak tatanan Pancasila itu sendiri.<br /> <br /> Dia pun menuntut presiden menginvestigasi dan mengevaluasi TWK bagi seluruh pegawai negeri. Tidak hanya di KPK.

Busyro Muqoddas Berharap Jokowi Selamatkan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#busyro muqoddas

Berita Terkini