<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/ASTRA-AGRO-1421838004.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) Bustanul Arifin menyebutkan pentingnya para menteri Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan lahan kelapa sawit. Jika kebijakan ini menjadi bagian dari rencana nasional, pengawasan bersama dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan harus diutamakan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional saat ini, tidak ada program penambahan lahan sawit. "Jika kebijakan baru ini diterapkan, diperlukan revisi kebijakan untuk memastikan keberlanjutannya," ujar Bustanul Arifin dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (6/1). Bustanul menyoroti dampak lingkungan, seperti perubahan tata guna hutan menjadi kebun sawit, yang dapat memengaruhi daya simpan karbon. Menurutnya, kompensasi melalui reforestasi (penanaman kembali pohon di lahan terdegradasi) atau aforestasi (menciptakan hutan baru di area non-hutan) menjadi langkah penting. Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan gambut untuk sawit berisiko menambah emisi karbon, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. <h3>Standar Keberlanjutan Sawit di Indonesia</h3> Indonesia telah menerapkan standar keberlanjutan melalui sertifikasi RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Standar ini mendapatkan pengakuan internasional meskipun masih menghadapi hambatan perdagangan, seperti penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Dengan pangsa pasar sawit ke Eropa hanya 12 persen, dampaknya terhadap perdagangan langsung mungkin kecil. Namun, Eropa sebagai trendsetter global dikhawatirkan memengaruhi kebijakan negara lain terhadap produk sawit Indonesia. <h3>Dukungan Petani Sawit</h3> Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menyatakan bahwa 17 juta kepala keluarga petani sawit mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai arahan Presiden mencerminkan perhatian terhadap produktivitas sawit, yang dapat ditingkatkan melalui: <ol> <li> Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat): <ul> <li>Meningkatkan produktivitas hingga 3-4 kali lipat melalui intensifikasi.</li> </ul> </li> <li> Ekstensifikasi (Penambahan Lahan Baru): <ul> <li>Mengoptimalkan lahan terdegradasi, eks tambang, atau kawasan non-hutan sesuai rekomendasi riset IPB.</li> </ul> </li> </ol> Rencana penambahan lahan sawit di Indonesia menghadirkan peluang besar bagi petani dan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, termasuk memprioritaskan reforestasi dan mengoptimalkan lahan terdegradasi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga komitmen lingkungan global.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan penambahan lahan kelapa sawit. Temukan tantangan, peluang, dan tanggapan.

Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/GIBRAN-22C-3327615443.jpg" alt="Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat ebat keempat Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat ebat keempat Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menyebut ketersediaan pupuk merupakan kunci meningkatkan produktivitas pangan. Hal itu dia sampaikan berkali-kali dalam beberapa sesi debat yang digelar Minggu (21/1) lalu. Misalnya saat menanggapi jawaban dari Muhaimin Iskandar yang ditanya mengenai strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan. Terhadap pertanyaan ini, Cawapres nomor urut 01 itu memberikan jawaban soal pengadaan lahan yang memadai, reforma agraria, pemberian pupuk yang cukup dengan harga terjangkau, serta membuat program perlindungan gagal tanam/gagal panen. Cak Imin, sapaan Muhaimin, juga menyebut perlunya pengembangan irigasi serta subsidi pupuk. "Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan berkualitas, sekaligus kita hentikan ketergantungan dari produksi di luar kita," kata Ketua Umum PKB itu. Menanggapi jawaban Cak Imin, Gibran menyampaikan bahwa kunci peningkatan produktivitas pangan adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian. Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi itu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai strategi ini. Lalu, dia menyinggung tentang pentingnya ketersediaan pupuk. "Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya," katanya. "Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat," jelas Wali Kota Surakarta ini. Lebih lanjut, Gibran juga menyebut soal mekanisasi serta pelibatan generasi muda melalui smart farming. Kemudian pada sesi interaktif dengan Mahfud MD, Gibran ditanya oleh Cawapres nomor urut 03 itu tentang bagaimana menyelesaikan masalah impor pangan. Lagi-lagi, Gibran menjawab kuncinya adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, baik di tingkat desa maupun nasional secara efektif. "Pupuk. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fakfak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Kalau tidak ada mekanisasi produktivitasnya tidak akan meningkat," ucap Gibran. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/petani-776258861.jpg" alt="Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto turun drastis." width="100%">
<figcaption>Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto turun drastis.</figcaption>
</figure> Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin punya pandangan lain dari Gibran. Menurutnya, kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah Good Agricultural Practices (GAP) dan perubahan teknologi.&nbsp; "Pupuk hanyalah satu elemen. Pemupukan mungkin jauh lebih penting dari pupuk itu sendiri," kata Bustanul dihubungi JawaPos.com, Kamis (25/1). Alumnus IPB itu mengatakan, memperlakukan tanah, menjaga dan menyehatkan tanah, bahkan dapat berkontribusi bagi keberlanjutan pembangunan pertanian. Jika kondisi tanah sudah kelelahan seperti sekarang (ada gejala land fatigue), lanjut Bustanul, maka pemupukan dengan pupuk organik, pupuk hayati, pembenahan tanah (ameliorasi) dan lain-lain adalah tindakan wajib yang perlu segera dilakukan. "Kebanyakan pupuk kimia akan mengurangi ketersediaan bahan organik di dalam tanah. Akibatnya, jika kekeringan sedikit saja, tanah pertanian menjadi kerontang, mudah pecah, dan pasti mengurangi produktivitas," sambung Ketua Umum PP Perhepi tersebut. Bustanul juga khawatir, memanjakan petani dengan pupuk kimia murah bersubsidi akan berdampak buruk pada banyak hal. "Kecuali, mungkin untuk populisme politik," imbuhnya. Adapun yang dibutuhkan petani sebenarnya adalah pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi akses teknologi, akses pasar, akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan lain-lain. Sementara itu terkait teknologi, Bustanul menjelaskan bahwa dalam menghadapi iklim yang tidak menentu seperti sekarang, penggunaan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi amat krusial. Para peneliti sejauh ini telah menghasilkan banyak varietas unggul yang adaptif tersebut. PR-nya adalah bagaimana varietas sejenis Inpari (Inbrida padi irigasi) 41, 42, dan 43 bisa segera diadopsi oleh petani. Menurut Bustanul, suatu invensi teknologi baru yang dihasilkan para peneliti di kampus dan Litbang harus diperkenalkan atau didiseminasikan kepada petani dan masyarakat luas. Inilah esensi dari suatu inovasi.&nbsp; "Invensi yang belum diadopsi masyarakat atau belum dikomersialisasi, namanya bukan inovasi," pungkas Bustanul.

"Pupuk hanyalah satu elemen. Pemupukan mungkin jauh lebih penting dari pupuk itu sendiri," kata Bustanul Arifin.

Gibran Berkali-kali Sebut Ketersediaan Pupuk Kunci Produktivitas Pangan, Contohkan Pabrik di Fakfak, Guru Besar Unila Ungkap Fakta Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pupuk-ISTIMEWA.jpeg" alt="Ilustrasi stok pupuk bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stok pupuk bersubsidi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah mempercepat implementasi reformasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Integrasi data lahan baku sawah (LBS) dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu dalam implementasi kebijakan BLP ini. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori melihat, Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menyediakan identitas unit usaha pertanian lengkap dengan lokasi secara spasial. Di samping itu, data ST2023 juga menunjukkan lokasi lahan pertanian dan volume usaha tani. Khudori menyebut, informasi geospasial memungkinkan penyajian data by name by address untuk menyediakan data yang akurat. Data geospasial ini, menurutnya, bisa diintegrasikan dengan data peta status hara lahan dan rekomendasi pemupukan. "Ini bisa jadi solusi berbagai masalah tidak akuratnya penyaluran subsidi pupuk dan penggunaan pupuk berlebih," kata Khudori dalam sesi diskusi kegiatan Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin lalu. ST2023, jelas Khudori, menyediakan identitas unit usaha pertanian dilengkapi lokasi secara spasial, baik lokasi lahan maupun volume usaha tani. Juga, lahan beririgasi. Di sisi lain, Kementan memiliki database kelompok tani di seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhan). Akan tetapi, database ini belum dilengkapi data spasial. "Dengan adanya data-data dari Sensus Pertanian 2023 ini, selain kita bisa update lahan baku sawah, kita juga bisa gunakan untuk membuat kebijakan bagaimana melindungi lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi," lanjutnya. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah (LBS) pada 2019 mencapai 7,46 juta hektare (Ha). Namun, dari luasan tersebut, sekitar 300 ribu Ha diantaranya dikonversi. Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR/BPN belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi. Oleh karenanya, lanjut Khudori, integrasi data antar kementerian/lembaga penting dilakukan guna memastikan pemerintah mampu membuat kebijakan yang melindungi LBS. "Problemnya adalah kalau kita ikuti aturan yang ada, termasuk Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, itu memberikan keleluasaan yang sangat besar, karpet merah kepada investor, atau pelaku usaha untuk melakukan konversi," kata Khudori. Dalam kesempatan sama, Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menuturkan, reformasi subsidi pupuk dilakukan dengan mengubah subsidi produksi pupuk atau subsidi barang (subsidi harga gas ke industri pupuk) menjadi BLP. Ini akan diimplementasikan pada 2024. "Ketika nanti bantuan langsung ke petani, BLP ini basisnya itu (LBS). Tentu KTP, tapi apa betul luasannya segitu (dilihat dari LBS)," jelas Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi ini. Skema BLP, tutur Bustanul, tentu bukan dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan. Tapi, untuk menyeimbangkan antara ketersediaan anggaran, ketepatan sasaran, dan visi produktivitas. "Idealnya, BLP diberikan kepada petani kecil dengan impact factor tinggi," imbuh Guru Besar UNILA ini. BLP bertujuan untuk meningkatkan daya beli petani guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanamannya. Dari sisi supply, skema ini menyempurnakan sistem manajemen produksi, rantai nilai dan sistem distribusi pupuk dalam menjamin governansi internal dan eksternal. Sedangkan dari sisi demand, skema ini sebagai antisipasi adanya peningkatan permintaan pupuk nonsubsidi untuk perkebunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan masa depan. "BLP akan menggunakan harga pupuk tunggal. Saat ini sedang dirumuskan apakah harga tingkat kios, tingkat provinsi, regional, atau tingkat nasional," kata alumnus IPB ini. Bustanul mengkaji, ada beberapa kriteria petani yang berhak menerima BLP. Pertama, petani yang menguasai lahan 0,5 Ha. Kedua, petani yang penghasilan rumah tangganya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, petani yang memiliki pendapatan Rp 11,8 juta per tahun (mengacu pada klasifikasi kemiskinan ekstrem Bank Dunia). Keempat, petani yang berada di bawah garis kemiskinan nasional karena titik potong atau mereka yang berpenghasilan Rp 18,8 juta per tahun. Menurut Bustanul, akurasi data penerima BLP bisa dilakukan dengan menggunakan hasil PMT (proxy mean test) dan Forum Konsultasi Publik RegSosek, dan disempurnakan dengan geotagging ST2023.

Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi

Tahun Depan Subsidi Pupuk Diberikan Langsung ke Petani dalam Bentuk BLP, Data K/L ini Harus Klop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tetapkan-kebijakan-het-beras-ekonom-indef-sebut-ini-tujuan-pemerintah_m_156140.jpeg" alt="Diskusi Perspektif Indonesia" width="100%">
<figcaption>Diskusi Perspektif Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Senior Institusi for Development of Economies and Finance (INDEF) Bustanul Arifin menyebut ada dua kekhawatiran pemerintah dari ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Pertama, jika HET tidak ditetapkan, pemerintah khawatir laju inflasi akan tidak terkendali. Hal itu akan membuat target angka inflasi di akhir tahun sebesar 3-5 persen bisa tidak akan tercapai. Pada periode Januari - Agustus 2017, inflasi kalender mencapai sebesar 2,53 persen, Sementara pada Agustus 2017, Indonesia mengalami deflasi 0,07 persen. "Dimulai tentang kekhawatiran laju inflasi. Jadi pemerintah mampu mengendalikan inflasi dibawah 4 persen. Kemaren lebaran dan puasa stabil, jadi itu yang dijaga terus. Jangan sampai beras melonjak lagi," ujarnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/9). Kedua, lanjutnya, pemerintah khawatir jika harga beras tidak terkendali, maka angka kemiskinan akan melonjak. Dia berpendapat, kenaikan harga beras menyumbang 23 persen rata-rata dari angka kemiskinan Indonesia. Untuk itu, dirinya menilai jika HET sebagai langkah baik dalam menjaga dua hal tersebut. Hanya saja, dia meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam mengawasi penerapan kebijakan tersebut. "Beras ini kontributor terbesar terhadap kemiskinan, average 23 persen di desa 26 persen. Naik sedikit harga beras orang miskin bertambah. Seperi pengumuman kemiskinan Agustus kemaren ternyata orang miskin naik 6.900," pungkasnya. (cr4/Hana)

Tetapkan Kebijakan HET Beras, Ekonom Indef Sebut Ini Tujuan Pemerintah

bustanul arifin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bustanul arifin

Berita Terkini

Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

Gibran Berkali-kali Sebut Ketersediaan Pupuk Kunci Produktivitas Pangan, Contohkan Pabrik di Fakfak, Guru Besar Unila Ungkap Fakta Lain

Tahun Depan Subsidi Pupuk Diberikan Langsung ke Petani dalam Bentuk BLP, Data K/L ini Harus Klop

Tetapkan Kebijakan HET Beras, Ekonom Indef Sebut Ini Tujuan Pemerintah

Download Aplikasi JawaPos.com