<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_20221216_181737_Gallery-01.jpg" alt="Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengelola Terminal Cicaheum, Kota Bandung, menyiapkan 163 unit bus yang terdiri atas bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada musim libur Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.  ”Jumlah armada yang tersedia aktif sesuai dengan izin adalah sebagai berikut AKAP reguler 93 unit dan AKDP reguler 70. Sehingga jumlah totalnya 163 bus,” kata Kepala Terminal Cicaheum Kota Bandung Roni Hermanto seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, jumlah penumpang pada angkutan Nataru diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 10 hingga 20 persen dari jumlah operasional saat ini. Estimasi kenaikan itu didasarkan pada terkendalinya Covid-19 dan aturan yang tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 03 Tahun 2022, dan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama 2023.  Roni merinci untuk keberangkatan jumlah armada angkutan Nataru 2020/2021 ada 2.059, jumlah penumpang Nataru 2020/2021 yakni 15.448, jumlah armada Nataru 2019/2020 sebanyak 3.196, penumpang Nataru 2019/2020 ada 47.669, armada Nataru 2021/2022 ialah 1.319, penumpang Nataru 2021/2022 sebanyak 10.975.  ”Jumlah penumpang arus keberangkatan mengalami penurunan pada Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan jumlah penumpang pada angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 sebesar 10 persen begitu juga jumlah armadanya,” ujar Roni Hermanto.  Roni menuturkan, Terminal Cicaheum juga menyiagakan 70 personel yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian terminal penumpang, kepolisian, tenaga kesehatan, hingga petugas kebersihan, untuk mengantisipasi pergerakan penumpang saat Nataru.  Petugas yang terlibat adalah dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yang meliputi petugas pengawasan dan pengendalian Terminal Cicaheum berstatus PNS 18 orang, non-PNS 16 orang, pemungut retribusi Terminal Cicaheum lima orang, dan penguji kendaraan bermotor empat orang. Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Bandung tiga orang, Jasa Raharja dua orang, lalu petugas dari Pospol Terminal Cicaheum tiga orang, Polsekta Kiaracondong 12 orang, dan tenaga kebersihan enam orang.  Roni mengatakan, dalam masa Nataru, yang dimulai 24 Desember hingga 2 Januari 2023 seluruh petugas lapangan tidak diperkenankan untuk mengambil cuti atau izin. ”Izin atau cuti bisa diberikan apabila selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut dan itu juga diatur harus bergantian atau tidak bersamaan,” terang Roni Hermanto.  Lebih lanjut, Roni menuturkan, mengantisipasi pergerakan penumpang Nataru, Terminal Cicaheum melakukan antisipasi sejak awal terhadap kenaikan jumlah penumpang secara signifikan, mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali.  ”Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan yang bertugas di bidang keselamatan bahwa pada kegiatan ini juga bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan,” tutur Roni Hermanto.

Terminal Cicaheum Bandung Siapkan 163 Bus saat Natal dan Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/terminal-bus-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUMPANG: Terminal Purabaya, Bungurasih, dipadati sejumlah bus antarkota dalam provinsi (AKDP). Rencananya, tarif bus mengalami kenaikan sebagai dampak naiknya harga BBM. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUMPANG: Terminal Purabaya, Bungurasih, dipadati sejumlah bus antarkota dalam provinsi (AKDP). Rencananya, tarif bus mengalami kenaikan sebagai dampak naiknya harga BBM. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyesuaian tarif bus antarkota dalam provinsi (AKDP) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim. Besarannya pun sudah diserahkan Organda ke Dishub Jatim.  Tarif beberapa bus di Terminal Purabaya sudah naik sehari setelah harga BBM naik. Nilainya pun berbeda-beda. Misalnya, tarif bus AKDP Surabaya–Bojonegoro naik Rp 3–5 ribu. Sedangkan tarif bus AKDP nonekonomi naik sampai Rp 30 ribu. Salah satunya, tujuan Surabaya–Ponorogo via tol. Jika sebelumnya Rp 70 ribu, sekarang tarifnya Rp 100 ribu.  Namun, ada beberapa bus AKDP nonekonomi yang justru tidak ikut naik. Aruman, mandor bus Bagong Surabaya–Blitar via tol, mengatakan, tidak ada perubahan tarif sama sekali meskipun harga BBM naik. Hal itu disebabkan PO bus satu trayek juga tidak menaikkan tarif. ’’Sementara enggak naik, keputusannya ada di perusahaan,’’ ucapnya Senin (12/9) siang.  Aruman menuturkan, pihaknya tidak berani ambil risiko dengan menaikkan tarif sendiri. Semua kebijakan ada di perusahaan. Patokannya adalah ambang batas atas dan bawah. Berbeda dengan bus lain, mereka menaikkan tarifnya sejak harga BBM naik.  Kenaikan tarif bus AKDP, baik ekonomi maupun nonekonomi, memang tidak sama. Misalnya, bus AKAS NR jurusan Surabaya–Madura. Kenaikannya hanya berkisar Rp 10 ribu. ’’Dulu Surabaya–Pamekasan Rp 60 ribu, sekarang jadi Rp 70 ribu,’’ kata Slamet Riyadi, kondektur bus AKAS NR jurusan Surabaya–Madura.  Dia menuturkan, kenaikan tarif sedikit banyak berdampak pada jumlah penumpang. Meski, penurunannya tidak signifikan. Tarif dinaikkan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Terlebih, harga BBM dan lainnya ikut naik.  Wakil Ketua DPD Organda Jatim Firmansyah Mustafa mengatakan, dialog dengan Dishub Jatim sudah dilakukan. Termasuk menyerahkan besaran kenaikan tarif. ’’Sudah diajukan ke Bu Gubernur, tinggal digedok,’’ ucapnya.  Besaran kenaikan tarif yang diserahkan Organda Jatim adalah 30 persen. Firman menjelaskan, angka itu tidak hanya mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Tapi juga melihat gaji karyawan, kru, harga onderdil bus, serta oil yang ikut naik. ’’Ada komposisi perhitungannya sendiri,’’ terangnya.  Kenaikan tarif dinilai Organda Jatim tidak akan memberatkan masyarakat. Selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan kenaikan sekarang. Menurut Firman, kenaikan tarif yang diatur Organda Jatim hanya bus AKDP ekonomi. Sebetulnya PO sudah diizinkan untuk menyesuaikan tarif. Hanya, belum ada aturan secara resmi.

Berdalih 6 Tahun Tak Pernah Alami Kenaikan, Tarif Bus AKDP Bakal Naik

Bus AKDP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bus AKDP

Berita Terkini

Terminal Cicaheum Bandung Siapkan 163 Bus saat Natal dan Tahun Baru

Berdalih 6 Tahun Tak Pernah Alami Kenaikan, Tarif Bus AKDP Bakal Naik

Download Aplikasi JawaPos.com