<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/hasil-panen-tembakau-diprediksi-naik-80-persen_m_167430.jpeg" alt="ILUSTRASI: Petani berada di area tanaman tembakau di Desa Bajang, Keamatan Pakong, Pamekasan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petani berada di area tanaman tembakau di Desa Bajang, Keamatan Pakong, Pamekasan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikritisi banyak kalangan. Salah satunya, pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono yang mengingatkan dampak kenaikan cukai rokok bisa berpengaruh terhadap perekonomi masyarakat. "Harusnya Kementerian Keuangan faham bahwa kenaikan cukai rokok mengakibatkan kenaikan harga rokok sepanjanhg lima tahun terakhir dengan besaran rata - rata sekitar 50-80 persen," kata Bambang dalam keterangannnya Minggu (12/11). Menurutnya, jumlah pajak yang sudah dibebankan kepada perokok sudah sangat besar totalnya 73 persen dari harga rokok untuk pajak, yang terdiri 60 persen cukai rokok, 10 persen PPN dan 3 persen pajak daerah. Penerimaan cukai rokok mencapai sekitar Rp 200 triliun sepanjang 2022. Penerimaan itu belum termasuk PPN dan pajak daerah yang nilainya juga cukup signifikan. "Kita semua seharusnya faham bila perokok terjadi ketidakmampuan membeli rokok, maka dampak multiplayer effect ekonominya luar biasa besar di masyarakat. Sekitar 30 persen dari total UMKM yang berjumlah 64,2 juta sangat tergantung kepada konsumennya yang merokok," ucap Bambang yang mantan anggota DPR RO 2014-2019. Bambang yang kini aktif di DPN HKTI Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi mengingatkan buruh pabrik rokok di Indonesia yang jumlahnya sekitar 5,9 juta dan petani tembakau yang berjumlah sekitar 600 ribu akan terdampak bila konsumsi mengalami penurunan. "Untuk itu, hentikan kenaikan cukai rokok. Kita harus melindungi ekonomi Indonesia secara komprehensif, jangan hanya memikirkan sub sektor saja, pikirlah untuk keberhasilan dan kepentingan bangsa Indonesia secara luas," pungkas Bambang.

Buruh pabrik rokok yang mencapai sekitar 5,9 juta dan petani tembakau sekitar 600 ribu akan terdampak bila konsumsi mengalami penurunan.

Tekan Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, Kaji Kembali Kenaikan Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penyaluran-BLT-dan-Modal-Usaha-3.jpg" alt="Warga mengambil bantuan langsung tunai di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/11). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga mengambil bantuan langsung tunai di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/11). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan warga miskin dan buruh pabrik rokok di Kota Surabaya mendapat bantuan langsung tunai (BT) dan modal usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 2/PMK.07/2022 dan Perwali Surabaya, DBHCHT diberikan dalam dua bentuk. Yakni bentuk BLT dan bantuan modal usaha.  ”BLT diberikan kepada buruh pabrik rokok dan juga masyarakat yang masuk kategori warga miskin serta warga yang masuk data kemiskinan ekstrem di Surabaya,” kata Anna seperti dilansir dari Antara.  Anna mengatakan, penyaluran BLT dan bantuan modal usaha tersebut dilaksanakan di Balai Kota Surabaya pada Senin (21/11). BLT dari DBHCHT diberikan kepada total 12.026 orang penerima BLT yang terdiri atas 3.582 buruh pabrik rokok KTP Surabaya serta 8.444 lainnya merupakan warga keluarga miskin dari data kemiskinan ekstrem.  ”Besaran BLT Rp 300 ribu setiap bulan. Bantuan ini diberikan dalam kurun waktu tiga bulan, sehingga semua mendapatkan total Rp 900 ribu,” ujar Anna.  Anna menyebutkan, DBHCHT juga diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi dalam bentuk modal usaha. Terdapat enam kategori usaha yang mendapatkan bantuan dari DBHCHT. Kategori usaha itu diambil dari usul masyarakat dalam aplikasi padat karya.  ”Kami sudah sinkron datanya, dengan data keluarga miskin. Ada sebanyak 650 orang penerima bantuan modal usaha. Penerima bantuan adalah keluarga miskin yang sudah diusulkan melalui program padat karya,” ujar Anna Fajriatin.  Anna juga mengatakan, sebanyak 650 orang penerima bantuan modal usaha dari DBHCHT itu terbagi enam kategori. Dengan rincian, 120 orang merupakan penerima modal usaha kopi keliling, 160 toko kelontong, 50 laundry, 100 menjahit, 120 warung kopi (warkop), dan 100 cuci motor.  ”Jadi, enam jenis usaha ini juga merupakan usul dari masyarakat yang ada dalam program padat karya. Harapannya kan semua dapat pemberdayaan dan pendampingan,” papar Anna.  Dia menambahkan, untuk kategori bantuan modal usaha, diberikan kepada penerima dalam bentuk barang. Sedangkan BLT, diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan BLT disalurkan mulai Selasa (22/11) di masing-masing wilayah kecamatan.  ”Penyaluran BLT melalui Bank Jatim di wilayah kecamatan. Jadi penyalurannya pakai virtual account, jadi Bank Jatim datang dan diberikan secara cash,” ujar Anna Fajriatin.

Ribuan Warga Surabaya Dapat BLT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 12,5 persen pada akhir 2021 dikritisi banyak pihak. Selain dinilai tak efektif mengurangi prevalensi masyarakat merokok, kebijakan itu bakal memangkas pendapatan petani tembakau dan buruh pabrik rokok.  “Masyarakat tetap merokok, tetapi kalau rokonya mahal karena cukai rokoknya dinaikkan, maka masyarakat akan beralih ke rokok lintingan atau rokok illegal,” papar Sosilog Universitas Airlangga yang kini menjadi dosen tetap di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Umar Solahudin di Jakarta, Kamis (25/2).  Menurutnya, menaikan cukai rokok setinggi apapun tidak akan mengurangi jumlah anggota masyarakat merokok, jika tidak diikuti kesadaran masyarakat untuk berhenti merokok. Sebab, merokok sampai saat ini masih menjadi budaya yang erat terutama di kalangan masyarakat sehingga masih susah untuk dihentikan hanya melalui program kenaikan cukai.  Mantan aktifis mahasiswa 1998 ini mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan cukai rokok. Alasannya, selain tidak berpengaruh positif pada penurunan jumlah masyarakat merokok, lambat laun akan mematikan kesempatan kerja baik bagi buruh industri rokok maupun petani tembakau itu sendiri.  “Kecuali kalau pemerintah sudah siap dengan lapangan pekerjaan pengganti bagi jutaan tenaga kerja di sektor industri rokok dan mata pencaharian pengganti bagi petani tembakau. Dan tentu saja mencari pengganti lapangan pekerjaan dan mata pencaharian bagi petani tembakau itu bukan hal yang mudah. Apalagi di saat ekonomi mengalami krisis seperti saat ini,” papar Umar.  Sependapat dengan Umar Solahudin, Dosen Universitas Negeri Jember Dr Fendy Setyawan mengungkapkan bahwa mengalihkan mata pencaharian dari pertanian atau perkebunan tembakau ke sektor lain, bukan pilihan yang mudah bagi kalangan petani tembakau. Alasannya tidak semua lahan itu cocok untuk selain tembakau yang memiliki nilai ekonomi.  “Secara obyektif dari kaca mata akademisi sangat memahami sebuah kebutuhan pembiayaan di dalam pembangunan nasional ini dan cukai adalah salah satu sumber pembiayaan yang dinilai sangat strategis oleh pemerintah. Jadi pemerintah melakukan pendekatan dua aspek dalam konteks kenaikan cukai ini, aspek yang pertama sebagai instrument pengendalian, aspek kedua adalah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara, “ katanya.  Fendy Setyawan, road map Industri Hasil Tembakau atau IHT itu harus ada. Karena pada setiap satu perencanaan itu akan bisa kita lihat dan evaluasi serta pencapaiannya bisa diukur.  Ditambahkan oleh Umar Solahudin, dengan adanya road map, akan terpampang lebih jelas masa depan IHT nasional ke depan seperti apa. Termasuk upaya upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah, agar muncul kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri untuk mengurangi konsumsi rokok. Sekaligus juga mempersiapkan masyarakat petani tembakau dan buruh rokok, jika IHT nasional semakin berkurang atau mengurangi produksinya.  "Jadi dalam road map IHT nanti, tertera secara jelas, berapa persen kenaikan cukai rokok dari tahun ke tahun, juga masa depan IHT mau diapakan? Untuk itu road map ini harus dibuat bersama oleh berbagai pihak yang ada dalam negara ini. Termasuk melibatkan petani tembakau dan aktifis kesehatan,” papar Umar.

Kenaikan Cukai Rokok Pangkas Pendapatan Petani Tembakau & Buruh Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/7-1.jpg" alt="Warga membantu memberikan bahan pokok untuk keluarga yang melakukan isolasi mandiri di Kota Kediri, Jawa Timur. Isolasi dilakukan setelah hasil rapid test klaster buruh linting Pabrik Rokok Simustika di Tulungagung tersebut reaktif. Antara" width="100%">
<figcaption>Warga membantu memberikan bahan pokok untuk keluarga yang melakukan isolasi mandiri di Kota Kediri, Jawa Timur. Isolasi dilakukan setelah hasil rapid test klaster buruh linting Pabrik Rokok Simustika di Tulungagung tersebut reaktif. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua warga Kota Kediri, Jawa Timur, diketahui reaktif saat rapid test, sehingga total ada 14 orang reaktif dari klaster buruh linting pabrik rokok Simustika di Tulungagung. Dua orang reaktif dari rapid test itu yakni satu dari Kelurahan Tinalan dan satu lagi Kelurahan Bandar Lor.  ”Ini semua klaster Tulungagung (buruh linting pabrik rokok Simustika di Tulungagung), jadi total ada 14 orang,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar seperti dilansir dari Antara di Kediri.  Dia mengatakan, dua orang buruh pabrik rokok itu dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri dan satu orang dirawat di RSUD Gambiran Kota Kediri. Pihaknya juga mengingatkan warga untuk selalu berhati-hati saat keluar rumah dengan selalu mengenakan masker, sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona.  ”Saya ingatkan seluruh warga Kota Kediri untuk hati-hati jika keluar rumah, disiplin menggunakan masker supaya paling tidak bisa mengurangi penularan. Dan yang bisa di rumah, di rumah saja,” ujar Abdullah Abu Bakar.  Sementara itu, seorang warga diketahui menjadi orang tanpa gejala (OTG). Warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri, itu melakukan isolasi mandiri setelah hasil rapid test miliknya reaktif.  Kepala Puskesmas Ngronggo Raya Mulyasari mengatakan, warga sekitar resah dengan kondisi tersebut, kendati masih belum ada hasil swab. Warga resah karena positif meski baru dari rapid test. Warga berinisiatif untuk menutup satu gang di depan rumah OTG tersebut.  Joko, salah seorang perangkat kelurahan mengatakan terdapat enam rumah yang terdiri dari 7 KK di dalam gang tersebut. Rumahnya saling berhimpitan dan masih berkerabat sehingga kemungkinan untuk tertular sangat besar. Isolasi dilakukan demi mencegah penyebaran virus korona, namun warga juga gotong royong membantu menyediakan bahan pokok untuk penghuni rumah tersebut. Selain itu, donasi juga terkumpul yang dibelanjakan. Selain bahan pokok juga sabun hingga elpiji.  ”Karena ditutup, penghuninya tidak boleh keluar masuk, maka kami berinisiatif untuk menyediakan kebutuhan. Belanjaan tersebut diletakkan di ujung gang dan warga yang mengisolasi diri mengambilnya,” kata Joko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Rapid Test Dua Buruh Rokok Tulungagung Asal Kota Kediri Reaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/DSC07422-1.jpg" alt="Petugas melayani pemeriksaan kesehatan dengan metode rapid test terhadap ratusan buruh linting di pabrik rokok Simustika, Tulungagung, pada Senin (4/5). Destyan Handri Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani pemeriksaan kesehatan dengan metode rapid test terhadap ratusan buruh linting di pabrik rokok Simustika, Tulungagung, pada Senin (4/5). Destyan Handri Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim epidemologi kembali menemukan tujuh buruh linting di pabrik rokok Simustika, Tulungagung, Jawa Timur, yang terkonfirmasi reaktif infeksi berdasar hasil tes cepat (rapid test) Covid-19 di Puskesmas Bangunjaya, Kecamatan Pakel, pada Senin (4/5). Tujuh buruh linting itu langsung dilakukan tindakan karantina ke Rusunawa IAIN Tulungagung, bergabung dengan 17 buruh linting sebelumnya yang lebih dulu terkonfirmasi reaktif dan dibantarkan ke rusunawa mahasiswa tersebut.  Sayang, dari total 170-an buruh linting yang dijadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan tes cepat gelombang kedua hari ini (4/5), Sekretaris Posko Kesehatan Covid-19 Tulungagung Didik Eka menyebut, hanya 37 orang atau 21,7 persen yang hadir. ”Ada sekitar 133 pekerja dari Kediri yang tidak hadir karena tidak ada kendaraan (bus) yang mengangkut (menjemput) mereka,” kata Didik Eka seperti dilansir dari Antara.  Belum ada solusi lanjutan dilakukan tim epidemologi ataupun posko Kesehatan Covid-19 Tulungagung terkait 130-an buruh linting asal Kediri yang belum mengikuti pemeriksaan secara rapid test. Mereka memilih konsentrasi menangani tujuh temuan kasus baru tersebut dengan melakukan swab PCR dan membawa para buruh linting ke gedung Rusunawa IAIN Tulungagung.  Hasil swab selanjutnya dikirim ke Balitbangkes Kemenkes Jakarta untuk memastikan apakah tujuh buruh linting benar-benar terpapar Covid-19 atau tidak.  Sebelumnya, Sabtu (2/5) rapid test telah dilakukan terhadap 214 buruh linting di pabrik rokok yang sama. Hasilnya, 17 orang ditemukan reaktif infeksi Covid-19. Tujuh dari 17 buruh linting yang reaktif Covid-19 dan berstatus PDP (pasien dalam pengawasan) itu merupakan warga Tulungagung. Sehingga, terhadap mereka diberlakukan kebijakan karantina di Rusunawa IAIN Tulungagung.  Sementara 10 buruh linting lainnya dilimpahkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Covid-19 daerah asal masing-masing (5 dari Kota Kediri dan 5 dari Kabupaten Kediri). Total buruh linting di pabrik rokok Simustika yang dinyatakan reaktif Covid-19 dengan demikian berjumlah 24 orang.  Jumlah tersebut kemungkinan masih akan terus membengkak mengingat para buruh tersebut saling kontak erat dengan PDP saat mereka masih aktif bekerja seperti hari biasa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

Tujuh Buruh Linting Pabrik Rokok Tulungagung Reaktif Covid-19