<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur DKI Pramono Anung telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran upah itu ditetapkan Pramono melalui Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 pada 23 Desember 2025. Dengan angka itu, buruh atau pekerja tetap menyampaikan aspirasi agar angkanya naik dengan menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besaran di kisaran Rp 5,8 Juta. Terkait keinginan itu, Pramono menyebutkan bahwa penetapan UMP DKI 2026 itu sudah proses panjang. ''Kalau untuk UMP, itu kan negosiasinya sudah lama sekali di dewan pengupahan antara pengusaha dengan buruh,'' ujar Pramono saat ditanyakan ada tidaknya rencana Pemprov DKI mengubah angka UMP tersebut atau tidak. Menurut Pramono, kenaikan UMP DKI pada 2026 itu lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. ''Jakarta, sekarang ini sebenarnya, UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi,'' katanya. Memang, dengan ditetapkannya UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.729.876, itu naik Rp 333.115 atau 6,17 persen.&nbsp; Namun, untuk angka upah yang paling tinggi itu upah minimum kota (UMK) Bekasi 2026 sebesar Rp 5.999.443. Meskipun, persentase kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan Jakarta. Kenaikan UMK di Bekasi untuk tahun 2026 sebesar Rp308.691 atau di kisaran 5,42 hingga 5,53 persen.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, Pramono juga menyebutkan, pekerja di Jakarta juga diberikan beberapa insentif. Mulai dari transportasi gratis, subsidi pangan, hingga air yang dikelola PAM Jaya. ''Kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka. Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta,'' jelasnya.&nbsp; &nbsp; Pramono tetap mempersilahkan para buru untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Terlebih, semua kantor pemerintah pusat hingga presiden ada di Jakarta. ''Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu (aksi, Red),'' tambahnya. (*)

Gubernur DKI Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran itu merupakan yang paling tinggi di Indonesia

Buruh Demo Minta UMP Naik, Pramono: UMP DKI Paling Tinggi Se-Indonesia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-08-at-12.48.51-PM_1.jpg" alt="Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan buruh dan mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (8/10). Ribuan orang yang merupakan perwakilan dari mahasiswa dan buruh di wilayah Malang Raya tersebut, mulai berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kurang lebih pukul 10.00 WIB.  Mengantisipasi aksi unjuk rasa tersebut, ratusan personel kepolisian telah disiagakan, termasuk memasang pagar kawat berduri di depan Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang, yang terletak bersebelahan. Aksi unjuk rasa tersebut pada awalnya berlangsung damai. Namun, beberapa saat kemudian sempat terjadi kericuhan. Pengunjuk rasa sempat melemparkan batu, dan menyalakan api, dan petasan. Petugas kepolisian kemudian mengerahkan kendaraan water canon dan menembakkan gas air mata.  Kurang lebih pada pukul 11.30 WIB, kericuhan tersebut bisa diakhiri. Sebagian massa yang tidak terlibat kericuhan, masih bertahan di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang untuk menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja, dengan pengamanan ketat dari kepolisian.  Sebelumnya, Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata mengatakan, menyiapkan kurang lebih 400 orang personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang tidak memiliki izin tersebut. ”Kami sudah menerima informasi terkait unjuk rasa. Sudah ada perintah, bahwa ini dilarang, dan tidak dapat izin. Namun, ada 400 personel yang disiagakan,” kata Leonardus.  Pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi unjuk rasa tersebut, lantaran adanya potensi persebaran Covid-19 dalam kerumunan. Dikhawatirkan, aksi yang melibatkan ribuan orang tersebut, akan berpotensi menyebarkan Covid-19.  Namun, meskipun pihak kepolisian tidak memberikan izin untuk adanya aksi unjuk rasa, Polresta Malang Kota tetap melakukan langkah antisipasi. Diharapkan, aksi unjuk rasa, tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan tetap berjalan aman dan serta kondusif. Kepolisian juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa persatuan buruh di wilayah Kota Malang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa dari para buruh yang menolak UU Cipta Kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ssvjWs6-XDo&ab_channel=JawaPos

Ribuan Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BURUH-MAY-DAY-DI-JAKARTA-MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Para buruh atau tenaga kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Para buruh atau tenaga kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga puluh ribu buruh bakal serbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, besok (20/1). Massa buruh menuntut draf rancangan undang-undang (RUU) cipta lapangan kerja melalui mekanisme omnibus law didrop.  Buruh menilai, omnibus law klaster ketenagakerjaan tidak proburuh. Dimulai dari pembahasan yang tidak melibatkan unsur buruh hingga poin-poin yang dirasa bakal mereduksi pekerja dalam negeri.  Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menuturkan dua hal paling krusial dalam poin omnibus law cipta lapangan kerja. Yakni, soal hubungan kerja dan upah minimum.  Soal hubungan kerja, fleksibilitas yang digaungkan pemerintah sejatinya menyesatkan. Status hubungan kerja yang dipermudah malah bisa memunculkan ketidakjelasan status pekerja.  ”Kontrak saja kami menolak karena tidak ada kepastian kerja. Apalagi sekarang fleksibel, pasti lebih tidak jelas,” ujarnya dalam acara pernyataan bersama serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta kemarin (18/1).  Menyoal tentang upah minimum, buruh memiliki pandangan sama. Skema upah per jam yang dilemparkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah justru menjerumuskan. Sebab, dengan hitungan gaji per jam, skema jaminan sosial jadi tidak jelas. Pasalnya, selama ini jaminan sosial dihitung berdasar gaji per bulan.

Tolak Omnibus Law, Buruh Siap Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/puluhan-buruh-perkebunan-di-ogan-ilir-geruduk-kantor-gubernur_m_.jpg" alt="Aksi yang dilakukan serikat buruh perkebunan di Pemprov Sumsel." width="100%">
<figcaption>Aksi yang dilakukan serikat buruh perkebunan di Pemprov Sumsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan (Serbuk) menggeruduk kantor Gubernur Sumsel, Kamis (21/3). Massa meminta Gubernur Sumsel, Herman Deru turun tangan mengatasi persoalan yang dialami buruh perkebunan di Ogan Ilir. Dalam orasinya, para buruh meminta perusahaan membayar hak yang seharusnya dibayarkan seperti BPJS, hak atas pensiun, dan lain sebagainya. Selain itu, para buruh juga meminta gubernur untuk menyelesaikan sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dan warga di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumsel. Ketua Gerakan Tani Sumsel, Aswin mengatakan sengketa lahan yang terjadi ini sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Seharusnya lahan yang dikuasai perusahaan perkebunan tebu tersebut hanya 335 hektar dari total lahan di Desa Betung seluas 1253 hektar. Namun, dirinya menduga perusahaan tersebut menguasi lebih dari seharusnya. "Karena ini kami harap lahan yang tidak sesuai ini dikembalikan lagi ke warga," katanya saat ditemui usai aksi di Pemprov Sumsel, Kamis (21/3). Pihaknya telah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk dilakukan mediasi dengan perusahaan. Namun, hingga kini tidak kunjung ditanggapi. "Jadi kami minta Gubernur turun tangan untuk memediasinya," singkatnya. Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan bakal menindaklanjuti aksi tersebut. Untuk persoalan hak yang belum dibayarkan. Pihaknya akan memanggil Disnaker untuk mencari tahu kebenarannya. Jika memang ada hak yang belum dibayarkan dan tidak dipenuhi maka dirinya akan mengirimkan surat ke perusahaan tersebut untuk menjalankannya. "Kalau tidak diindahkan, saya akan cabut izinnya," katanya. Terkait sengketa lahan, ia mengaku akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Tim ini sendiri paling lambat dibentuk per 1 April mendatang. Dirinya juga meminta warga untuk memilih perwakilan untuk menceritakan sejarah dari sengketa tersebut sehingga dapat ditemukan solusinya. "Kami akan selesaikan setiap permasalahan yang ada saat ini," singkatnya.

Puluhan Buruh Perkebunan di Ogan Ilir Geruduk Kantor Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berdemo-buruh-jabar-tuntut-ridwan-kamil-naikan-upah-20-persen_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa dari persatuan buruh di Jawa Barat berdemonstrasi menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menaikan upah sebesar 20 persen. Aksi dilakukan di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Bandung, Senin (19/11). Dalam aksinya, semua buruh menuntut adanya kenaikan upah 20 persen dan UMK 2019 tidak mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan. Karena sejauh ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya kenaikan nilai UMP sebesar 8,03 persen pada awal November 2018. Sekretaris Umum DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Jawa Barat, Nopi Yandri, mengatakan akan pada aksi merupakan sebagai langkah mengawal dalam penetapan UMK di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Hal itu agar Pemprov Jabar bisa berpihak kepada buruh karena PP Nomor 78 tahun 2015 berisi kenaikan upah didasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Kami mengusulkan Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) akan lebih berpihak pada buruh karena PP itu sangat merugikan buruh," kata Nopi Yandri di Depan Gedung Sate, Bandung, Senin (19/11). Semua buruh se-Jabar meminta Ridwan Kamil untuk menetapkan upah berdasarkan rekomendasi Kabupaten Kota. Tak terlewatkan adanya tuntutan untuk menegakan keadilan di 27 Kabupaten Kota. Karena, saat ini masih terdapat ketimpangan perihal penetapan UMK di beberapa wilayah. Seperti Cimahi, Cirebon, Majalengka dan lainnya dinilai masih timpang padahal dalam zona industri. "Kita meminta agar Gubernur fokus (dalam menetapkan) bagaimana upah tidak terlalu timpang di seluruh Jabar seperti UMP Cimahi, Cirebon, Majalengka (yang masih rendah)," tegasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespon bahwa berdemonstrasi merupakan hak dari semua warga negara. Dengan adanya buruh berunjuk rasa pihaknya pun akan menerima dan mencarikan solusi. "Yah UMK tidak ada masalah. Sesuai aturan buruh mau unjuk rasa saya terima juga, tugas pemimpin mendengarkan tapi juga tetap berada dalam koridor aturan," ungkap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Senin (19/11).&nbsp;

Berdemo, Buruh Jabar Tuntut Ridwan Kamil Naikan Upah 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-perusahaan-kabur-ketua-dprd-batam-kami-akan-kawal-sampai-pusat_m_.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (baju hijau) ketika menemui para buruh" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (baju hijau) ketika menemui para buruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Nasib para karyawan PT Hanfoong dan PT Nagano langsung ditanggapi Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Selasa (2/10). Kepada ratusan buruh yang berorasi di depan gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Nuryanto mengatakan akan langsung memerintahkan Komisi IV DPRD. Nuryanto meminta perwakilan komisi itu segera bertemu dengan pihak terkait. Pertemuan itu akan mencari jalan keluar perihal siapa yang harus bertanggung jawab atas kaburnya dua perusahaan tersebut. "Segera akan saya perintahkan untuk diundang bersama Komisi IV, pemerintah, BP Batam, kawasan industri, dan semua pihak terkait lainnya," jelas Nuryanto. Politisi asal PDIP itu juga menyampaikan, persoalan terbengkalainya hak para karyawan akibat kaburnya dua perusahaan itu menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan. Hal ini untuk menghindari kerugian lain yang diderita para buruh. Nuryanto menjelaskan, DPRD Kota Batam akan mengawal jalannya pengembalian hak-hak atas karyawan yang sampai saat ini belum terpenuhi. "Ini (penyelesaian hak karyawan) menjadi penting dan prioritas DPRD Kota Batam," tambah Nuryanto. Sebelumnya diberitakan, tahun ini ada dua perusahaan yang tidak lagi beroperasi. Mereka mengabaikan kewajibannya terhadap ratusan karyawan. Sampai saat ini, para karyawan belum mendapatkan kepastian soal gaji dan pesangon mereka. Terhadap tuntutan lain buruh yang berskala nasional, Nuryanto mengaku akan mengakomodasi untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat. Empat tuntutan buruh yaitu penghapusan PP No 78 tahun 2015; menolak pertemuan pemerintah pusat dengan IMF di Bali; menutut diturunkannya harga sembako dan listrik; dan meminta pemerintah mengurangi impor ditengah melmahnya rupiah. "Kami akan kawal tuntutan buruh ke pusat, karena ini mang persoalannya nasional," lanjut Nuryanto. Nuryanto juga mengapresiasi para buruh yang sempat menggalang dana ditengah kegiatan mereka berunjuk rasa. Mereka berempati pada korban gempa di Sulawesi Tengah, di tengah perjuangan mereka menuntut hak-haknya. &nbsp;

Dua Perusahaan Kabur, Ketua DPRD Batam: Kami Akan Kawal Sampai Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/buruh-merasa-jadi-alat-kampanye-sandi-bilang-begini_m_167750.jpeg" alt="Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11). Mereka mengecam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sesuai kontrak politik yang telah ditandatangani pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Kontrak itu diketahui berisi janji penetapan UMP di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tujuannya, agar buruh mendapatkan upah yang layak dan sejahtera. Sementara itu, UMP DKI telah diteken Anies sebesar Rp 3.648.035, yang merupakan akumulasi dari angka kenaikan yang diputuskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), yakni 8,71 persen. Buruh yang dinaungi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga mengaku merasa dijadikan komoditas politik oleh Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Kendati demikian, Sandi mengaku sebisa mungkin telah memisahkan unsur politik dan unsur ekonomi. Dia juga ingin menyikapi hal tersebut dengan pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha dan iklim penciptaan lapangan kerja yang lebih kondusif ke depan. "Tentunya unsur politik kan semakin membebani ya, karena tahun depan masuk tahun politik, tapi yang perlu kita pastikan jangan sampai proses ekonomi kita yang sekarang lagi melandai ini semakin menghadapi tantangan," kata Sandi. Saat ditanya kemungkinan perubahan UMP, Politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa keputusan yang diambil sudah final. Namun, aspirasi para buruh akan terus ditampung, baik dari dunia usaha, serikat pekerja, juga dari para ahli akademisi dari pemerintah pusat. "Kita sudah mengambil keputusannya, sekarang kita tampung semua masukannya kita terus berkordinasi dan kita ingin mendengar semua masukan temen-temen," tutur dia.

Buruh Merasa Jadi Alat Kampanye, Sandi Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65470_84586_buruh-demo.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah menginstruksikan Pemprov Banten untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Intruksi itu menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 pada Senin (21/11). Intruksi Menaker tersebut langsung disambut kecaman oleh serikat buruh di Provinsi Banten. &quot;Menaker sangat arogan karena tidak menyerap aspirasi buruh yang menolak PP 78,&quot; kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Banten, Tukimin kepada Radar Banten (Jawa Pos Group), kemarin. Menurut Tukimin, pernyataan Menaker ke Kota Serang, Jumat (18/11) telah menyulut semangat buruh untuk melanjutkan perlawanan. &quot;Kami akan tunggu keputusan Plt Gubernur Banten pada 21 November. Bila rekomendasi UMK 2017 yang telah diusulkan bupati/walikota diabaikan, kami siap melumpuhkan lalu lintas di Banten. Jangan salahkan kami bila melakukan aksi boikot disemua akses jalan tol di Banten,&quot; ancam Tukimin. Tukimin melanjutkan, PP 78 jelas-jelas melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana penetapan upah minimum mengacu pada hasil survey komponen hidup layak (KHL) bukan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. &quot;PP 78 tidak bisa diterima, selain melanggar UU juga merugikan pekerja,&quot; tegasnya. &quot;Dalam dua hari ini aliansi serikat buruh darurat upah Banten akan merapatkan barisan. Bila Plt Gubernur tidak berani menolak PP 78, maka kami akan terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara,&quot; sambung Tukimin. Sebelumnya, Menaker Muhamad Hanif Dhakiri menegaskan, Pemprov Banten dan semua pemda harus menjalankan aturan yang telah disahkan, yaitu PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan UMK 2017. &quot;Aturan itu ada untuk dijalankan, pemerintah harus menjalankan aturan yang ada, untuk apa aturan dibuat jika tidak dijalankan,&quot; kata Hanif kepada wartawan usai mengunjungi Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) Provinsi Banten, Jumat malam (18/11). Menurut Hanif, PP 78 tidak bisa ditawar lagi sebab saat ini masih menjadi acuan yang sah dalam penetapan upah minimum. &quot;PP 78 saat ini masih berlaku, jadi harus dijadikan landasan hukum dalam penetapan upah minimum,&quot; katanya. Terkait penolakan buruh di Banten terhadap PP 78 karena hanya menguntungkan pengusaha, Hanif mengaku hal itu sah-sah saja. &quot;Unjukrasa silahkan saja, yang penting jangan anarkis dan jangan melanggar hukum,&quot; tegasnya. Plt Gubernur Banten Nata Irawan pun tidak bisa berbuat banyak, Nata mengaku akan segera menetapkan UMK 2017 pada 21 November. &quot;Ya kita ikuti aturan yang berlaku saja,&quot; katanya. (mg-12/yuz/JPG) &nbsp;

Buruh Ancam Tutup Tol Merak, Ini Penyebabnya

buruh demo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buruh demo

Berita Terkini