<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang telah memutuskan membatalkan tender pengadaan gorden mewah rumah dinas jabatan Anggota DPR RI. Pembatalan pengadaan gorden ini setelah banyak desakan dari berbagai pihak.  "Ini adalah kemenangan rakyat. Kemenangan ini meyakinkan kita bahwa jika rakyat bersuara dan kita semua aktif mengawal, akan banyak anggaran publik yang bisa diselamatkan," kata Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI Furqan AMC, Selasa (17/5).  Rencana pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR RI ini telah menuai kritik keras selama satu setengah bulan terakhir. Bahkan, partai yang dipimpin Giring Ganesha ini telah berkali-kali mengkritik, baik ketika rencana pengadaan gorden mewah ini mulai tercium oleh publik akhir Maret lalu, hingga ditemukannya banyak kejanggalan pada saat pemenang tender diumunkan awal Mei.  "Bahkan 12 Mei lalu, PSI melipatgandakan kritik dengan menggagas aksi penggalangan koin untuk gorden mewah DPR RI sebagai bentuk kritik dan sindiran sarkas guna mengetuk hati para anggota dewan yang terhormat. Aksi penggalangan koin tersebut langsung dihadiri Ketua Umum PSI Giring Ganesha," ucap Furqan.  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, setelah melakukan rapat bersama pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek pergantian gorden rumah dinas jabatan Anggota DPR RI.  Sebelumnya, Kesekjenan DPR RI mengganggarkan sebesar Rp 43,5 miliar untuk menngganti gorden rumah dinas anggota legislatif di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.  "Hasil kesimpulan dengan pimpinan BURT bahwa kami berkesimpulan tidak dilanjutkan (proyek pergantian gorden rumah dinas)," ucap Indra di Gedung DPR RI.  Dia menjelaskan, setidaknya dalam proyek itu terdapat 49 perusahaan yang ikut dalam tender tersebut. Namun, hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran.  "Dari tiga hanya dua yang memenuhi syarat administrasi. Dari dua hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," ujar Indra.  Menurut dia, proses pelaksanaan tender itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, meski pihaknya memilih perusahaan yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi. "Ini dipilih harga tertinggi karena tidak ada pilihan, sehingga harga itu yang disebut kewajaran tergantung cara kita memandang dan menafsirkan. Di situasi covid, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ini," papar Indra. (*)

Pengadaan Gorden DPR Dibatalkan, PSI: Ini Kemenangan Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/gedung-dpr.jpeg" alt="Gedung DPR (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020. Sebagian instansi telah membahas usulan tersebut dengan DPR. Dewan sendiri sudah menyampaikan anggaran Rp 7,389 triliun. Sebagian anggaran akan dialokasikan untuk melanjutkan rencana pembangunan gedung baru.  Sebenarnya, DPR sudah menyampaikan usulan anggaran dalam rapat paripurna pada Maret. Saat itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing menyerahkan draf rancangan kebutuhan anggaran DPR 2020. Menurut Anthon, BURT telah menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dewan (AKD), Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR. "Usulan anggaran itu dikompilasi menjadi kebutuhan anggaran DPR RI pada 2020," tutur politikus Partai Golkar itu.  Kebutuhan anggaran DPR pada 2020 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, Setjen, dan BK DPR adalah Rp 7,389 triliun. Kebutuhan tersebut meÂ­liputi satker dewan Rp 4,798 triliun dan satker setjen Rp 2,591 triliun.  Sejatinya, pada Jumat (14/6), BURT berencana mengadakan konferensi pers terkait anggaran DPR 2020. Namun, rencana itu tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas.  Irma Suryani, anggota BURT DPR, menjelaskan bahwa pihaknya pasti menyampaikan anggaran dewan secara terbuka. Pihaknya sangat transparan dalam penganggaran. Yang jelas, lanjut dia, anggaran Rp 7,389 triliun itu bukan pembangunan apartemen yang selama ini diributkan. "DPR tidak punya program pembangunan apartemen," tuturnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (16/6).  Yang ada, lanjut Irma, pembangunan gedung diprogramkan sejak 2017. Menurut politikus Partai Nasdem itu, program tersebut sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Namun, legislator asal Dapil Sumatera Selatan II itu masih enggan berkomentar terlalu jauh terkait rencana pembangunan gedung baru.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT2-Paripurna-Sepi-eca2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruanga sidang paripurna DPR (Hendra Eka/Jawa Pos)  Dia juga tidak hafal dari Rp 7,389 triliun itu, berapa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru. Irma juga belum bisa menjelaskan rancangan pembangunan gedung secara detail. Misalnya, terkait jumlah lantai dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.  Apakah pembangunan fisik gedung baru bisa dimulai tahun depan? Irman belum bisa menjelaskan apakah pembangunan itu masih dalam proses perencanaan atau sudah dimulai. "Saya tidak hafal, mungkin besok (hari ini) baru bisa saya jawab by dokumen," tuturnya.  Tahun lalu DPR mengeluarkan anggaran Rp 601 miliar untuk tahapan pembangunan. Dana tersebut bukan untuk pembangunan fisik gedung, tapi diperuntukkan manajemen perencanaan. Saat itu, dewan beralasan bahwa anggaran tersebut bukan usulan DPR, tapi usulan pemerintah.  Walaupun mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, DPR tetap melaksanakan rencana itu. Namun, pembangunan fisik gedung sampai sekarang belum dimulai. Hanya pembangunan taman yang gencar dilakukan di era kepemimpinan Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Minta Rp 7,3 T, DPR Akan Bangun Gedung Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ke-jerman-burt-dpr-bantah-habiskan-uang-negara_m_154400.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Urusan Rumah Tangga DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Namun kabarnya, mereka sudah melakukan kunjungan ke negara tersebut pada 2010. Tentu jika benar, hal tersebut dianggap pemborosan anggaran karena sudah mengunjungi negara serupa. Namun kata Ketua BURT Anton Sihombing, pihaknya enggan disebut pemborosan atau menghabiskan uang negara. Politikus Partai Golkar itu mengklaim, kunker tersebut untuk mengambil manfaat positif dari negara tersebut untuk dibawa ke DPR. "Kan untuk mempelajari administrasi, tata kelola parlemen di sana. Untuk kekayaan kita," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Dia membantah kalau kunker itu tekait studi banding gedung baru DPR. "Jadi bukan untuk gedung. Kalau gedung teknisnya kan urusan kesetjenan, pemerintah," sebut Anton. Lagipula kata dia, rencana kunker ke Jerman itu sudah diputuskan dalam rapat pleno BURT tiga bulan lalu. Mereka pun memiliki jatah dua kali melakukan kunker. "Satu tahun kita dua kali. Kita lakukan sekarang dan itu sudah diputuskan dua kali lewat. Itu adalah tugas konstitusi kami," tegasnya. Namun terkait gedung baru, Anton menilai itu kebutuhan walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta untuk melihat skala prioritas. "Yang mewakili rakyat itu kami. Bukan yang hanya pakai stempel notaris. Permasalahanya itu kebutuhan," tuturnya. Soal akankah ada tambahan anggaran guna membangun gedung baru tersebut, kata Anton masih dibahas dalam komisi masing-masing. Namun yang pasti fasilitas akan diperbaiki. "Lift akan kita bagusin, kita bikin yang terbaik. Kantor dimana sih mau naik saja harus nunggu 20 menit," pungkas Anton.

Ke Jerman, BURT DPR Bantah Habiskan Uang Negara

burt dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#burt dpr

Berita Terkini

Pengadaan Gorden DPR Dibatalkan, PSI: Ini Kemenangan Rakyat!

Minta Rp 7,3 T, DPR Akan Bangun Gedung Baru

Ke Jerman, BURT DPR Bantah Habiskan Uang Negara

Download Aplikasi JawaPos.com