<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h2 class="titletext"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/MRA-Jepang-2303606772.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang DOI Kentaro di COP30. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang DOI Kentaro di COP30. (ANTARA)</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang DOI Kentaro untuk melanjutkan kesepakatan bilateral dalam kerja sama perdagangan kredit karbon. "Kita sepakat untuk meneruskan MRA pada upaya-upaya pencapaian operasional dari&nbsp;article&nbsp;6.2 dengan target-target kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca atau CO2 ekuivalen seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Bel&eacute;m, Brasil, Jumat (14/11) waktu setempat. Pihaknya juga membicarakan kolaborasi kedua negara termasuk implementasi penanganan perubahan iklim. "Kita juga menginisiasi untuk melakukan hal-hal kolaborasi termasuk pembangunan sistem-sistem, implementasi dari penanganan perubahan iklim," kata Hanif Faisol Nurofiq. MRA (Mutual Recognition Arrangement) merupakan kesepakatan bilateral untuk kerja sama perdagangan kredit karbon, yang merupakan penerapan dari Pasal 6.2 Perjanjian Paris demi mencapai target iklim. Indonesia dan Jepang telah menandatangani MRA untuk mengakui sistem kredit karbon masing-masing negara secara setara, dan memfasilitasi perdagangan karbon internasional untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Kesepakatan MRA antara kedua negara telah dilakukan pada COP29 tahun 2024. MRA tersebut memiliki prinsip pengakuan kesetaraan sistem kredit karbon Indonesia dan negara mitra, yaitu Jepang. Indonesia telah memiliki sistem sertifikasi, yaitu Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan Jepang dengan Joint Crediting Mechanism (JCM).

MRA (Mutual Recognition Arrangement) merupakan kesepakatan bilateral untuk kerja sama perdagangan kredit karbon.

Hanif Faisol Bertemu Menteri Lingkungan Hidup Jepang di COP30, Lanjutkan Kerja Sama Perdagangan Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/bursa-karbon-985280438.jpg" alt="Dirut BEI Iman Rachman (dua dari kanan), Ketua DK OJK Mahendra Siregar (tiga dari kiri) dalam peluncuran buku Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan. (Agas/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Dirut BEI Iman Rachman (dua dari kanan), Ketua DK OJK Mahendra Siregar (tiga dari kiri) dalam peluncuran buku Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan. (Agas/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Transaksi perdagangan karbon menunjukkan tren positif. Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah pengguna jasa di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mencapai 150 entitas. Dengan total volume transaksi sebesar 3 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) hingga akhir 2025. Di tengah tantangan dinamika dekarbonisasi, IDXCarbon berkomitmen untuk menjalankan perdagangan karbon dengan menyediakan pasar sekunder yang andal dan fleksibel. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelaku pasar. Juga mengedepankan pasar yang transparan, wajar, teratur, dan efisien. "Target kita sekarang ini trading kita bisa sampai 3 juta ton. Kalau untuk pengguna jasanya, kurang lebih target kita di angka 150 (partisipan)," kata Direktur Utama BEI Iman Rachman di Main Hall BEI, Selasa (15/7). Iman menjelaskan salah satu tantangannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada calon pengguna jasa. Mengenal dan memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan. "Tantangannya kita sekarang ini justru sosialisasi kepada pengguna jasa. Makanya kita juga lakukan terus sosialisasi. Nah, itu jadi PR kita," imbuhnya. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 11 Juli 2025, IDXCarbon telah mencatatkan total volume transaksi sebanyak 1.599.326 ton CO₂e. Dengan nilai perdagangan mencapai Rp 77,95 miliar. Dari volume tersebut, 980.475 ton CO₂e telah di-retire atau digunakan sebagai kompensasi emisi. Saat ini, IDXCarbon mencatat keterlibatan 113 pengguna jasa. Serta mencatatkan total 3.054.454 ton CO₂e Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Setara dengan 97 persen dari total unit yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Selain itu, terdapat delapan proyek telah resmi terdaftar di IDXCarbon. Meliputi berbagai sektor strategis. Seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan palm oil mill effluent (POME) untuk produksi biogas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sehingga memberikan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan, penting untuk memahami perdagangan karbon sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman sektor jasa keuangan. Mulai dari kebijakan, regulasi, kelembagaan, hingga mekanisme perdagangan karbon di pasar sekunder. "Tidak hanya dalam arti teknis, tapi juga dari sisi filosofisnya, termasuk pemetaan seluruh pihak yang terlibat. Baik dari kementerian dan lembaga, perusahaan, maupun masyarakat luas. Hingga ke aspek teknis perdagangan dan transaksi di bursa karbon," ujar Mahendra. Dia menekankan, membangun pemahaman yang utuh sangat penting. Mengingat bursa karbon merupakan bagian akhir dari ekosistem pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memahami keterkaitan antar unsur dalam sistem perdagangan karbon secara komprehensif. Menurut Mahendra, pemahaman yang mendalam akan membantu para pelaku dan pengambil kebijakan mengenali proses teknis maupun administratif yang diperlukan dalam perdagangan karbon. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi risiko. Seperti fraud, misstatement, dan greenwashing. OJK berkomitmen membangun pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, efisien, dan kompetitif. "Untuk itu, dibutuhkan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang efektif," tegasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah pengguna jasa di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mencapai 150 entitas.

BEI Targetkan 3 Juta Ton Transaksi Bursa Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/05/ulubelu-3916390753.jpg" alt="ILUSTRASI: PLTP Ulubelu 2x55MW, berperan dalam mendukung sistem kelistrikan wilayah sumatera bagian selatan. PLTP ini juga telah tersertifikasi REC (Renewable Energy Certificate)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PLTP Ulubelu 2x55MW, berperan dalam mendukung sistem kelistrikan wilayah sumatera bagian selatan. PLTP ini juga telah tersertifikasi REC (Renewable Energy Certificate).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ekosistem ekonomi ramah lingkungan terus berlanjut. Kali ini, Indonesia Commodity &amp; Derivatives Exchange (ICDX) resmi memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dengan hal tersebut, ICDX akan secara resmi menjadi bursa berjangka pertama di Indonesia yang memperdagangkan Kontrak Fisik Renewable Energy Certificate atau REC. Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi menjelaskan, REC sendiri merupakan sertifikat atas produksi tenaga listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sesuai standar yang diakui secara nasional dan/atau internasional. Dalam perhitungannya, 1 REC akan setara dengan 1 MWh. "Izin yang diberikan Bappebti kepada ICDX untuk dapat menfasilitasi perdagangan REC ini merupakan mandat dari Pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan EBT. Serta, mendukung upaya Indonesia untuk penurunan emisi karbon," paparnya di Jakarta, Kamis (8/5). Menurutnya, upaya ICDX ini adalah bagian dari terobosan serta inovasi berkelanjutan untuk pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Selain itu, perdagangan REC di ICDX ini merupakan langkah nyata dari komitmen ICDX untuk percepatan pertumbuhan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebagai bursa penyelenggara perdagangan, Fajar menegaskan bahwa pihaknya sudah siap secara teknologi maupun infrastruktur perdagangan untuk transaksi Kontrak Fisik REC. Dalam menunjang perdagangan REC, infrastruktur kami telah terkoneksi dengan sistem registrasi dari Evident I-REC dan APX TIGRs sesuai dengan standar internasional. Sehingga, pelaku pasar yang terlibat perdagangan REC melalui ICDX akan berlangsung secara real-time. Dalam ekosistem perdagangan REC ini, Indonesia Clearing House akan berperan sebagai lembaga kliring dengan fungsi menyediakan sistem dan sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Tirta Karma Sanjaya mengatakan, tenaga listrik terbarukan merupakan komoditas yang memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Adanya perdagangan pasar tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tanah air untuk memenuhi pelaporan emisi tidak langsung alias pelaporan lingkup dua. Sehingga, mereka mencapai target Net-Zero Emission. Dia menegaskan, REC merupakan instrumen yang diakui oleh berbagai platform. Antara lain GHG Protocol, CDP, RE100, dan SBTi. "Langkah ini komitmen Bappebti untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Serta, insentif untuk mengembangkan lebih banyak program Energi Baru Terbarukan," ungkapnya. Saat ini, beberapa negara sudah memberlakukan Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan. Antara lain, Energy Exchange di India, European Energy Exchange di Eropa, Intercontinental Exchange di Amerika Serikat, Xpansiv di Australia, Air Carbon Exchange di Singapura serta Bursa Malaysia di Malaysia. Di Indonesia sendiri, potensi energi baru terbarukan sangat besar. Melansir data dari Kementerian ESDM tahun 2024 potensinya mencapai 4.686 Giga Watt (GW).

ICDX resmi memperoleh izin untuk memperdagangkan Renewable Energy Certificate, langkah penting dalam mendukung energi bersih di Indonesia.

ICDX Resmi jadi Bursa Perdagangan Renewable Energy Certificate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/BEI-23-3206055773.jpg" alt="Diskusi perdagangan bursa karbon di main hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (22/4)." width="100%">
<figcaption>Diskusi perdagangan bursa karbon di main hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (22/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) menargetkan peningkatan partisipan di 2025. Sejalan dengan transaksi perdagangan karbon yang lebih tinggi dibandingkan bursa karbon negara-negara kawasan Asia. Ada pula permintaan dari pemilik-pemilik proyek di luar negeri yang ingin mendaftarkan dalam memperdagangkan karbon kreditnya di tanah air. "Target kita tahun ini 150 pengguna jasa," ucap Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Selasa (22/4). IDXCarbon akan terus menggencarkan sosialisasi ke berbagai negara. Antara lain, Korea Selatan dan Jepang. "Yang kami lihat potensial itu. Jepang sudah menandatangani kerja sama dengan Indonesia," imbuhnya. Dari dalam negeri, perusahaan swasta masih mendominasi sebagai pembeli unit karbon. Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) juga terlibat dalam perdagangan unit karbon. Meski, porsinya tidak terlalu besar. "Rata-rata dari sektor pertambangan," ungkap Jeffrey. IDXCarbon mencatat volume transaksi perdagangan karbon mencapai 1.598.703 tCO2e (ton ekuivalen) dengan nilai transaksi Rp 77,91 miliar. Jumlah ini melebihi jumlah total volume transaksi perdagangan karbon sepanjang 2024 sebesar 413.764 tCO2e. Serta sepanjang 2023 yang membukukan transaksi 494.254 tCO2e. "Saat ini terdapat tujuh proyek pengurangan emisi berbasis teknologi yang diperjualbelikan dengan jumlah available to be traded sebanyak 2.203.119 tCO2e," terang Direktur Utama BEI Iman Rachman. Berbagai mekanisme juga telah disiapkan untuk memberikan fleksibilitas bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi di bursa karbon. Salah satunya menghadirkan program 'Next Zero to Better' sebagai bagian dari kampanye sosial bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran dan literasi teknologi pasar karbon di kalangan masyarakat luas, termasuk audiens global. "Kami mempertahankan kebijakan untuk tetap memberikan fleksibilitas berupa pembebasan biaya. Mulai dari pendaftaran pengguna jasa, pengapalan unit karbon, membership, biaya tahunan, hingga biaya yang ditetapkan bagi seluruh pengguna jasa IGS Karbon," bebernya. Perkembangan jumlah partisipan terbilang pesat. Dari hanya 16 partisipan saat awal peluncuran, kini telah mencapai 111 pengguna jasa. Aktivitas retirement atau penarikan unit karbon dari peredaran juga menunjukkan tren peningkatan dari hanya 6.260 ton menjadi hampir 1 juta ton CO2e. Menurut Iman, jumlah transaksi yang tercapai saat ini memang belum maksimal. Namun, bila dibandingkan dengan inisiatif serupa yang usianya tidak jauh berbeda. Performa bursa karbon Indonesia jauh lebih tinggi, bahkan tujuh kali lipat, jika dibandingkan dengan bursa karbon Jepang. "Volume transaksi kita 2 kali lipat lebih besar," jelasnya. IDXCarbon mulai menarik perhatian internasional. BEI telah menerima permintaan dari sejumlah pemilik proyek di luar negeri yang ingin mendaftarkan kredit karbonnya melalui IGS Karbon. Meski begitu, fokus utama saat ini adalah membuka akses lebih luas bagi perdagangan unit karbon Indonesia ke audiens global. "Kami ingin melihat bagaimana era baru perdagangan karbon internasional ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia. Bursa Karbon Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan aktif di kancah global," tandasnya.

Berbagai mekanisme telah disiapkan untuk memberikan fleksibilitas bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi di bursa karbon.

BEI Target 150 Partisipan Bursa Karbon, Ajak Pemain Global Terlibat Perdagangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/PLN-IP-jan-2666134570.jpg" alt="Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air pertama di Indonesia yang resmi melantai di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). (dok. PLN IP)" width="100%">
<figcaption>Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air pertama di Indonesia yang resmi melantai di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). (dok. PLN IP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatatkan penjualan 273 ton CO₂e emisi terverifikasi kepada Sucofindo melalui IDX Carbon. Capaian ini merupakan wujud dukungan terhadap pelaksanaan transisi energi dan pengembangan bisnis beyond kWh. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, di tengah tuntutan penggunaan energi ramah lingkungan pada eksportir retail, PLN Indonesia Power hadir dengan solusi Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang memenuhi standar dan kebutuhan pasar internasional. "Penjualan karbon ini dapat mendung pemenuhan syarat pasar internasional yang semakin peduli terhadap bisnis yang mengedepankan kelestarian alam," kata Edwin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1). Edwin mengungkapkan, kolaborasi penjualan 273 ton CO₂e emisi ini merupakan salah satu langkah nyata PLN IP dalam mendukung keberlanjutan dan ekonomi rendah karbon di Indonesia. Sebelumnya, PLN IP juga telah bekerja sama dengan PT Bala Biotech Indonesia dan PT Iklim Muda Sentosa dalam perdagangan karbon. "PLN Indonesia Power siap mewujudkan komitmen bisnis berkelanjutan dan raih peluang di pasar global dengan nilai tambah," kata Edwin. Menurut Edwin, melalui green initiative ini PLN IP berupaya mengurangi jejak karbon, mendukung komitmen pemerintah terhadap Net Zero Emission, serta membuka peluang bagi lebih banyak mitra untuk terlibat. Lebih dari itu, bagi para eksportir retail yang akan memasuki pasar Eropa, SPE kini semakin dibutuhkan. PLN Indonesia Power hadir dengan solusi SPE yang memenuhi standar dan kebutuhan pasar internasional, membantu para pebisnis meraih peluang di pasar global dengan keunggulan ramah lingkungan. "Melalui carbon trading ini, kami berkomitmen mendukung dekarbonisasi nasional dan target Net Zero Emission 2060. PLN IP membuka peluang bagi para mitra untuk terlibat dalam green collaboration ini," tutup Edwin.

PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatatkan penjualan 273 ton CO₂e emisi terverifikasi kepada Sucofindo melalui IDX Carbon.

Dukung Pencapaian Target Net Zero Emission, PLN IP Berhasil Jual 273 Ton CO₂e ke Sucofindo lewat IDX Carbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/dadan-kusdiana-1296639512.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan transaksi perdagangan karbon sepanjang tahun 2023 telah mencapai 7,1 juta ton CO2 ekuivalen atau setara Rp 84,17 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana 7,04 juta ton berasal dari transaksi perdagangan emisi melalui mekanisme langsung," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dadan menjelaskan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik dilakukan dalam tiga fase. Pertama, terhitung 2023-2024, kemudian fase kedua 2025-2027, dan fase ketiga 2028-2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hingga tahun 2023, jumlah peserta sudah mencapai 99 unit PLTU yang terhubung jaringan PLN dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 100 megawatt (MW). Kemudian bertambah menjadi 146 unit pada tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dadan menjelaskan penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, dilakukan untuk mendorong langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, dan juga tentunya mendorong transisi energi nasional khususnya di sisi suplai energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan di setiap fase perdagangannya. "Jadi, kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," lanjut Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dadan juga membeberkan bahwa pemerintah telah membuat peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik. Dengan adanya perdagangan karbon ini, maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilakukan secara bertahap, fase perdagangan karbon ke depannya akan diterapkan kepada jaringan PLN maupun untuk penggunaan sendiri, seperti pembangkit untuk kepentingan sendiri dan juga pembangkit di wilayah usaha non-PLN. "Jadi 3 fase tersebut nanti akan secara bertahap meningkatkan dari standar emisinya, standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit tenaga listrik, terutama yang berbasis tenaga uap atau menggunakan bahan bakar batubara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dengan adanya perdagangan karbon ini, maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekvivalen 2030.

ESDM Sebut Transaksi Perdagangan Karbon sepanjang 2023 Tembus Rp 84,17 Miliar

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terus berkembang positif. Hingga 22 Juni 2024, transaksi bursa karbon telah tembus Rp 36,8 miliar dengan volume sebesar 609 ribu ton CO2 atau karbondioksida ekuivalen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif &amp; Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perdagangan yang positif ditopang oleh tiga proyek yang telah didaftarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 Pertamina Geothermal Energy; Proyek pembangkit listrik bahan bakar gas Bumi Muara Karang, serta proyek pembangkit listrik tenaga air Mini Hydro Gunung Wugul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014894076/ingin-pikiran-tetap-tajam-coba-mainkan-11-permainan-pengasah-otak-baik-bagi-ingatan-dan-kecerdasan">Ingin Pikiran Tetap Tajam? Coba Mainkan 11 Permainan Pengasah Otak, Baik Bagi Ingatan dan Kecerdasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari unit karbon yang tersedia atas proyek-proyek tersebut telah terjadi transaksi, yaitu sebesar 609 ribu ton CO2 ekuivalen atau senilai Rp 36,8 miliar dengan total frekuensi sebesar 85 kali dan jumlah unit karbon yang telah diretir sebesar 417 ribu ton CO2 ekuivalen," kata Inarno dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia, Selasa (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk pengguna jasa karbon yang telah terdaftar di IDX Karbon, Inarno menyebut sudah mencapai 68 entitas institusi. Ia memastikan, perdagangan unit karbon di bursa karbon menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Inarno, jika dibandingkan dengan perkembangan Bursa Karbon di kawasan, seperti Malaysia maupun Jepang yang memerlukan waktu. "Tapi tentunya dibandingkan dengan hal tersebut masih tetap kecil dan masih tetap harus perlu upaya-upaya untuk meningkatkan hal tersebut," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014894077/tak-hanya-mobil-baru-giias-2024-juga-jadi-panggung-mobil-konsep-apa-saja">Tak Hanya Mobil Baru, GIIAS 2024 juga Jadi Panggung Mobil Konsep, Apa Saja?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Inarno menyampaikan pihaknya akan terus mendorong peningkatan perdagangan unit karbon dan pengembangan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia dengan sejumlah pihak. Seperti kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya, melalui implementasi skema PT BAEPU atau Penetapan Batas Atas Emisi Pelaku Usaha pada seluruh sektor perdagangan luar negeri unit karbon dan implementasi pungutan pajak karbon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian inisiatif-inisiatif tersebut hanya dapat kita wujudkan melalui kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang erat di antara para pemangku kepentingan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014893588/ramalan-percintaan-zodiak-23-juli-2024-scorpio-hindari-cemburu-berlebihan">Ramalan Percintaan Zodiak 23 Juli 2024, Scorpio: Hindari Cemburu Berlebihan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam 5 tahun terakhir berbagai bursa karbon telah didirikan di sejumlah negara seperti Malaysia, China, Korea Selatan, Inggris dan Uni Eropa. Indonesia yang telah memiliki komitmen mitigasi terhadap perubahan iklim tentu tidak tinggal diam melihat berbagai perkembangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengantisipasi hal tersebut pada tanggal 26 September 2023, Presiden Republik Indonesia telah meresmikan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon yang merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mendukung target pemenuhan NDC Indonesia di tahun 2060.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki potensi karbon kredit yang besar baik dalam hal suplai, maupun demand, khususnya bagi sektor yang menjadi target pemenuhan NDC," pungkas Inarno.</div> &nbsp;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terus berkembang positif.

OJK Catat Transaksi Perdagangan Bursa Karbon Tembus Rp 36,8 Miliar hingga 22 Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/bursa-karbon-indonesia-400688168-2869147322.jpg" alt="Ilustrasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendiri Bumi Global Karbon (BGK) Foundation Achmad Deni Daruri mengatakan, interpol sudah memperingatkan adanya auditor pihak ketiga untuk perdagangan karbon kelas tinggi yang sangat rentan terhadap suap atau kolusi. Tujuannya manipulasi hasil sehingga money laundering subur terjadi. Mereka dipekerjakan oleh skema seperti Mekanisme Pembangunan Bersih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memverifikasi proyek karbon. &rdquo;Pencuci uang dapat menggunakan kombinasi dana yang diperoleh secara legal dan ilegal untuk membeli turbin dan panel tenaga surya di negara berkembang yang pengawasan dan peraturannya lemah,&rdquo; papar Deni. Menurut Deni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepatutnya belajar dari kasus-kasus money laundering di perdagangan karbon di dunia maupun lokal. &nbsp;Di antaranya, PT Carbon Capital Indonesia (CCI), yang diduga melakukan pencucian uang Rp 1,3 triliun melalui skema perdagangan karbon. Deni menjelaskan, PT CCI membeli hak emisi karbon dari perusahaan-perusahaan kehutanan dengan harga murah, kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada perusahaan-perusahaan asing, terutama dari Eropa. &rdquo;Selisih harga tersebut diduga masuk ke rekening-rekening pribadi petinggi PT CCI, serta rekening-rekening offshore di Singapura dan Hongkong,&rdquo; ungkap Deni.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, dugaan kasus PT Rimba Makmur Utama (RMU), yang mengklaim memiliki proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kalimantan Tengah. &rdquo;Proyek ini diduga melibatkan pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana dari investor asing,&rdquo; kata Deni. Berdasar laporan Global Witness, organisasi non-pemerintah yang mengawasi perdagangan sumber daya alam, PT RMU menerima lebih dari US$ 65 juta dari perusahaan-perusahaan di Singapura, Hongkong, dan Dubai, tanpa memberikan bukti bahwa proyeknya benar-benar menghasilkan pengurangan emisi. &nbsp;Selain itu, PT RMU juga diduga melakukan praktik monopoli dan korupsi dalam proses perizinan proyek.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Ada juga dugaan kasus korupsi lain dalam proyek pengelolaan hutan gambut di Kalimantan Tengah, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha. Proyek tersebut, diduga menggunakan skema bursa karbon untuk menyalurkan uang hasil korupsi sebesar Rp 1,9 triliun, dengan mengklaim bahwa proyek tersebut dapat mengurangi emisi karbon sebesar 2,6 juta ton per tahun,&rdquo; papar Achmad Deni Daruri.&nbsp; Deni menambahkan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bursa Karbon, seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan penindakan money laundering dalam transaksi karbon. Namun, aturan tersebut masih sangat lemah dan tidak memadai. &rdquo;Beberapa kelemahan yang dapat ditemukan, antara lain tidak ada definisi yang eksplisit tentang money laundering dalam konteks bursa karbon, sehingga menyulitkan identifikasi dan pelaporan kasus-kasus yang terjadi. Juga tidak ada kewajiban bagi penyelenggara bursa karbon untuk melakukan due diligence terhadap para pelaku pasar, baik pembeli maupun penjual kredit karbon, untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau mencurigakan,&rdquo; tutur Achmad Deni Daruri.

BGK Foundation sebutinterpol sudah memperingatkan adanya auditor pihak ketiga untuk perdagangan karbon kelas tinggi yang sangat rentan suap

Founder BGK Ingatkan Auditor Nakal Cari Cuan di Bursa Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bursa-karbon-2914221216.jpg" alt="Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kajian terkait kompensasi atau pembayaran hak ulayat masyarakat adat dari aktivitas penyerapan biomassa karbon. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto mengatakan, regulasi pembayaran jasa karbon dikaji bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setempat. "Selama ini hanya jasa hutan kayu, kalau karbon belum ada sehingga dilakukan pengkajian," kata Jimmy Susanto, Rabu (24/10). Ia menargetkan, kajian kompensasi jasa penyerapan emisi akan rampung pada 2024, sehingga masyarakat adat di Papua Barat mendapatkan dampak ekonomi dari kontribusi melestarikan hutan. Kajian itu sejalan dengan penjualan jasa penyerapan emisi kepada pembeli yang memproduksi gas rumah kaca melalui bursa saham Indonesia sejak 26 September 2023. "Perdagangan karbon sudah masuk ke bursa saham, maka kami percepat kajian kompensasi bagi masyarakat adat," kata Jimmy. Ia menjelaskan bahwa kompensasi yang dimaksud adalah pembayaran sejumlah uang sesuai hasil perhitungan dari luasan hutan milik masyarakat adat. Kompensasi berupa uang atas upaya pelestarian hutan sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018. "Kami harapkan kompensasinya dalam bentuk uang dan program untuk menjaga hutan di Papua Barat," kata Jimmy. Menurut dia, masyarakat adat di Tanah Papua merupakan elemen penting karena memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan apresiasi melalui pembayaran kompensasi karbon agar komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dapat direalisasikan. Jimmy menerangkan bahwa kontribusi signifikan terhadap penyerapan karbon berasal dari hutan mangrove yang tersebar dari wilayah selatan Papua Barat yakni Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana. Total luasan hutan mangrove Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya lebih kurang 400 ribu hektare yang dapat dikelola untuk pembangunan rendah karbon. "Satu hektare hutan mangrove bisa menyerap 110-an kilogram karbon," kata Jimmy Susanto.

"Perdagangan karbon sudah masuk ke bursa saham, maka kami percepat kajian kompensasi bagi masyarakat adat," kata Jimmy.

Papua Barat Kaji Pemberian Kompensasi Karbon untuk Masyarakat Adat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/oojjkk-3625312897.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta publik untuk tidak membandingkan antara Bursa Karbon dengan Pasar Saham karena keduanya&nbsp; mempunyai mekanisme perdagangan berbeda.&nbsp;Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan Bursa Karbon tidak bisa disamakan dengan pasar modal lantaran berbeda mekanisme dan karakternya. "Jadi, perlu untuk tidak membandingkan dengan pasar 'equity'. Ini, memang (mekanismenya) lain, karakternya itu berbeda dan tentunya ini bukan perdagangan yang spekulatif, yang dalam jual beli dalam satu hari akan keluar,&rdquo; katanya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK&nbsp;September 2023, kemarin. Penegasan tersebut terkait respons akan sepinya aktivitas perdagangan Bursa Karbon.&nbsp;Namun, kata&nbsp;Inarno, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Bursa Karbon Indonesia termasuk mempunyai perkembangan yang cukup baik. Hal itu tecermin dari jumlah total transaksi yang telah mencapai Rp 29,21 miliar, dengan jumlah unit karbon yang diperdagangkan sebesar 490 ribu ton Unit Karbon (tCO2) equivalent. Kemudian para pelaku dalam Bursa Karbon sendiri tercatat ada 16, yang mana satu merupakan penjualnya yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan 15 perusahaan pembeli. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013033966/bursa-karbon-bikin-saham-emiten-ebt-naik-di-atas-30-persen-perhitungkan-time-frame">Bursa Karbon Bikin Saham Emiten EBT Naik di Atas 30 Persen, Perhitungkan Time Frame</a> "Ini menunjukkan perkembangan cukup baik, apalagi, kalau kita lihat dari negara-negara tetangga Singapura dan Malaysia yang butuh waktu. Malaysia supaya ada perdagangan aktif itu, butuh lebih dari satu tahun," jelasnya. Oleh karena itu, Inarno berharap dalam waktu dekat masih ada satu pelaku perdagangan dalam Bursa Karbon yang mendaftar&nbsp;(listing)&nbsp;di Indonesia Carbon Exchange (ICX). "Ke depan, OJK akan terus mengkaji perkembangan bursa karbon dan berkolaborasi dengan Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kemenko Maritim dan Investasi. Kami berharap ke depan pasokan dan permintaannya makin banyak," katanya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Bursa Karbon menyampaikan bahwa Bursa Karbon menjadi kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim. Hasil perdagangan itu akan diinvestasikan kembali untuk upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013026979/pertamina-patra-niaga-lakukan-pembelian-perdana-sertifikat-penurunan-emisi-di-bursa-karbon-senilai-rp-922-juta">Pertamina Patra Niaga Lakukan Pembelian Perdana Sertifikat Penurunan Emisi di Bursa Karbon Senilai Rp 922 Juta</a> Selain itu, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen berpotensi mengurangi emisi karbon dari sektor alam. Presiden Jokowi mencatatkan kurang lebih ada satu&nbsp;gigaton Co2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap, serta Rp 3.000 triliun yang dapat diraup dari perdagangan karbon tersebut.

"Ini, memang (mekanismenya) lain, karakternya itu berbeda dan tentunya ini bukan perdagangan yang spekulatif," ungkap Inarno.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bursa karbon

Berita Terkini