<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210917_100953-1.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Garut Neva Dewi Susanti menunjukkan tersangka kasus korupsi yang menjadi buronan selama 12 tahun. Kejari Garut/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Garut Neva Dewi Susanti menunjukkan tersangka kasus korupsi yang menjadi buronan selama 12 tahun. Kejari Garut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut mendeteksi seorang buron 12 tahun kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebab, dia mengajukan gugat cerai terhadap istrinya hingga teridentifikasi keberadaannya tinggal di Kabupaten Subang.  ”Kami sudah mendapatkan info data yang bersangkutan kebetulan mengajukan gugatan cerai, jadi terdeteksi. Tadinya kami tidak tahu posisinya,” kata Kepala Kejari Garut Neva Dewi Susanti seperti dilansir dari Antara di Garut, Jumat (17/9).  Dia menuturkan, Kejari Garut bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar mendeteksi keberadaan Tohidi, seorang pemborong yang terjerat kasus tindak pidana korupsi pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di Cilauteureun, Kabupaten Garut tahun anggaran 2005. Kerugian negara mencapai Rp 599 juta dari total proyek Rp 1,1 miliar.  Terpidana Tohidi, kata Neva, telah divonis oleh majelis hakim pada 2009 dengan kurungan dua tahun penjara. Namun, setelah vonis itu, Tohidi menghilang tidak diketahui keberadaannya.  ”Kami mendapat informasi yang bersangkutan mengganti identitas,” terang Neva Dewi Susanti.  Dia menyampaikan tim Tangkap Buron (Tabur) Kejari Garut sempat mencari ke berbagai daerah. Seperti Sukabumi dan Jakarta, namun tidak juga diketahui keberadaannya.  Tim Tabur Kejari Garut akhirnya berhasil mengetahui keberadaannya, setelah dia melakukan gugatan cerai terhadap istrinya di Kantor Pengadilan Agama Subang. Petugas lalu menyelidikinya hingga akhirnya melakukan penangkapan di Kabupaten Subang pada Kamis (16/9).  ”Di Sukabumi atau di Jakarta ada beberapa wilayah, ternyata di Subang ada pengajuan gugatan cerai terhadap yang bersangkutan, ada alamatnya, rumahnya jelas,” tutur Neva Dewi Susanti.  Selanjutnya Kejari Garut berkoordinasi dengan Kejari Subang dalam proses penangkapan tersebut, hingga akhirnya berjalan lancer. Yang bersangkutan langsung dibawa ke Garut untuk menjalani hukuman.  Terpidana melakukan tindak pidana korupsi pembangunan TPI Cilauteureun, Garut, APBD Provinsi Jabar 2005 sebesar Rp 1,1 miliar. Proyek tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan, akibatnya ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp 599 juta.  Hakim memvonisnya dua tahun penjara, kemudian denda Rp200 juta subsider enam bulan, uang pengganti Rp 449 juta jika tidak bisa mengganti, subsider satu tahun penjara.

Ajukan Gugat Cerai, Koruptor Buron 12 Tahun Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim tangkap buron (tabur) Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan berhasil menangkap terpidana tindak pidana korupsi Markus Suryawan. Dia merupakan terpidana korupsi Asuransi Konstruksi Indonesia (Askrindo) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 267 miliar.  "Pada Rabu 17 Februari 2021 pukul 00:10 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta serta Tim Tabur Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan berhasil mengamankan Terpidana tindak pidana korupsi atas nama Markus Suryawan di Perumahan Lippo Karawaci Jalan Gunung Mahkota Nomor 66, Kabupaten Tangerang, Banten," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (17/2).  Leonard menjelaskan, Markus Suryawan sebelumnya merupakan terdakwa kasus korupsi Asuransi Konstruksi Indonesia (Askrindo) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 267 miliar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 547.K/Pid.sus/2015 pada 26 Februari 2015, Markus dijatuhkan hukuman lima tahun penjara.  Markus Suryawan dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain dihukum lima tahun penjara, juga didenda senilai Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.  Melalui program Tabur Kejaksaan, Kejaksaan Agung mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2021/tujuh-tahun-buron-koruptor-kasus-askrindo-ditangkap/">Tujuh Tahun Buron, Koruptor Kasus Askrindo Ditangkap</a>  "Karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," tandas Leonard.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/zAu0QzWgWt0

Rugikan Askrindo Rp 267 Miliar, Kejagung Tangkap Markus Suryawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-mantan-wabup-cirebon-pdip-angkat-tangan_m_209004.jpeg" alt="Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Mustofa" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Mustofa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon Mustofa menegaskan, partainya tidak akan melakukan pendampingan apa pun atas kasus hukum yang menjerat nama mantan Wakil Bupati Cirebon, Tasiya Soemadi Al Gotas. Untuk diketahui Gotas ditangkap petugas gabungan setelah buron sejak 2017 silam di Dusun Babadan, Pekalongan, Jawa Tengah. pada Senin (30/4) kemarin. Menurut Mustofa, kasus dakwaan kepada Gotas itu sudah ada putusan dari majelis hakim, dan tinggal menjalankan proses hukum. "Kasus beliau sudah tinggal menjalani proses hukum saja. Jadi, PDIP tidak ada upaya pendampingan hukum lagi," katanya saat di BLK Plumbon, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Selasa (1/5). Ia pun mengaku belum mendapat informasi resmi dari pihak kejaksaan terkait penangkapan mantan Wakil Bupati Cirebon, Tasiya Soemadi Al Gotas. Informasi Gotas tertangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung itu, baru diketahuinya dari informasi berita yang berkembang. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu mengaku belum secara resmi menerima surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang perihal tertangkapnya rekan satu partainya itu. Lebih lanjut, Mustofa menambahkan, penangkapan Gotas yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 1 Februari 2017 lalu, sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Sehingga PDIP Kabupaten Cirebon sangat menghormati jalannya proses hukum yang menjerat mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dua periode itu. "Kami percayakan semua kepada proses hukum. PDIP sangat menaati aturan yang berlaku di negeri ini," katanya, Selasa (1/5). Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) 2009-2012 yang menyeret nama politisi senior PDIP Kabupaten Cirebon itu, Mustofa yakin jika partai berlambang banteng itu tidak mempengaruhi konsentrasi PDIP menyambut Pilkada dan Pileg 2019 mendatang.  Partainya pun bakal melakukan evaluasi jajaran struktur kepartaian. Pembenahan internal struktur DPC PDIP, Mustofa akan intens mendidik kader dan membina kepada calon legislatif agar tidak terjerumus dengan masalah korupsi. Mustofa mengaku akan tegas bagi petugas partai yang duduk di jajaran eksekutif dan legislatif untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi tersandung masalah kasus korupsi. "Sebagai ketua partai, saya akan tindak tegas kepada petugas partai di eksekutif dan legislatif apabila bermasalah korupsi," katanya. Untuk diketahui, Tasiya Soemadi Al Gotas resmi ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejari Cirebon, pada Senin (30/4) sekitar 10.30 WIB. Gotas ditangkap saat berada di Dusun Babadan, Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini, ia sudah mendekam di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas 1 Cirebon. Pada 14 September 2016, Gotas resmi menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2009-2012 oleh Mahkamah Agung (MA). Karena berkali-kali mangkir dari pemanggilan kejaksaan, ia ditetapkan sebagai buronan daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejari Kabupaten Cirebon pada 1 Februari 2017 lalu.

Kasus Korupsi Mantan Wabup Cirebon, PDIP Angkat Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/54-terpidana-korupsi-kejati-riau-masih-buron_m_207756.jpeg" alt="ILUSTRASI Buronan terpidana kasus korupsi di Riau diketahui bejibun. Rekap data yang berhasil dihimpun JawaPos.com, menyebutkan masih ada 54 terpidana kasus korupsi Kejati Riau yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Buronan terpidana kasus korupsi di Riau diketahui bejibun. Rekap data yang berhasil dihimpun JawaPos.com, menyebutkan masih ada 54 terpidana kasus korupsi Kejati Riau yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Buronan terpidana kasus korupsi di Riau diketahui bejibun. Rekap data yang berhasil dihimpun JawaPos.com, menyebutkan masih ada 54 terpidana kasus korupsi Kejati Riau yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. Mereka masih buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Masih ada terpidana korupsi di Riau yang masih kita buru untuk dieksekusi," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, Kamis (26/4). Buron terpidana kasus korupsi tersebut, imbuhnya tersebar di 11 wilayah kerja Kejati Riau. Untuk Kejari Pekanbaru, dalam tahun ini saja, sambungnya ada sebanyak 20 orang terpidana yang belum dieksekusi. Lalu Kejari Rokan Hulu delapan orang, Kejari Pelalawan, sebanyak lima orang. Kemudian, Dumai empat orang, Rokan Hilir tiga orang, Siak dua orang, Indragiri Hulu satu orang, Indragiri Hilir empat orang, Kuantan Singingi tiga orang, Bengkalis tiga orang, dan Kepulauan Meranti satu orang. Sedangkan untuk Kejari Kampar, tidak memiliki tunggakan eksekusi terpidana korupsi. &ldquo;Jadi masih cukup banyak,&rdquo; bebernya. Kendati demikian, pihaknya masih enggan untuk menyebutkan siapa-siapa terpidana yang belum dieksekusi terkait kasus krupsi tersebut. Namun terpidana itu ada yang kabur setelah divonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Ada juga yang sudah jadi buronan saat proses penyidikan hingga mereka diadili tanpa hadir di persidangan atau inabsentia. Untuk memburu terpidana ini, kata Muspidauan, pihak Kejati Riau sudah berkoordinasi secara vertikal untuk menangkap para koruptor itu. Tiap Kejari berkoordinasi dengan Kejati Riau. "Kita gunakan agen-agen yang ada di seluruh jajaran," tambahnya. Selain itu, Kejati juga meminta bantuan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksan Agung. "Data-datanya (terpidana koruptor) sudah kita kirim ke sana," ungkapnya. Agar para terpidana dapat menjalankan hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung, Kejati Riau meminta kerja sama dari masyarakat. Sejauh ini pencarian masih dilakukan di wilayah-wilayah yang diduga jadi tempat persembunyian koruptor tersebut. "Kita imbau, pihak-pihak tertentu memberitahukan keberadaan terpidana. Kepada terpidana sendiri, kita harapkan menyerahkan diri," tutupnya.

54 Terpidana Korupsi Kejati Riau Masih Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panik-buron-terpidana-kasus-korupsi-malah-lari-ke-kantor-polisi_m_201941.jpeg" alt="DPO: DPO Husain Abdul Razak saat diamankan di Kejari Makassar, Kamis (5/4)." width="100%">
<figcaption>DPO: DPO Husain Abdul Razak saat diamankan di Kejari Makassar, Kamis (5/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Husain Abdul Razak, terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus korupsi penyelewengan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akhirnya berhasil ditangkap, Kamis (5/4). Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar, Andi Alham mengungkapkan, Husain Abdul Razak yang ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2015 lalu ini diamankan, setelah tim Intelijen mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengetahui keberadaanya di Jalan Ap Pettarani, Makassar. "Tim kita dapat informasi dari masyarakat, bahwa DPO atas nama tersebut sedang berada di Jalan AP Pettarani dan mengendarai mobil Daihatsu Xenia. Dapat laporan itu, tim kami segera meluncur ke lokasi tersebut dan melakukan pengejaran, namun yang bersangkutan berusaha menghindar dan melarikan diri ke arah Jalan Sultan Alauddin," ujarnya, Kamis (5/4). Saat dilakukan pengejaran, sambungnya, Husain Abdul Razak diduga panik karena merasa keselamatanya terancam hingga kemudian lari dan meminta perlindungan ke kantor polisi, di lokasi sekitar. "Mungkin dia merasa terancam, jadi dia meminta perlindungan ke kantor Polsek Rappocini. Kemudian kami koordinasi ke Polsek Rappocini juga untuk mengamankan DPO tersebut," kata Alham. Setelah berhasil diamankan, Abdul Razak kemudian dibawa ke Kejari Makassar untuk dimintai keterangan sebelum dibawa ke Lapas Klas 1 Makassar. Hasil pemeriksaan sementara lanjut Alham, selama menjadi DPO Husain mengaku beberapa kali pulang pergi keluar Sulawesi untuk mengaburkan jejak hukumnya. Husain Abdul Razak sendiri merupakan rekanan dalam kasus bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMK RSBI, pada SMK Negeri BPPKT Provinsi Sulsel tahun 2010-2011 dengan nilai anggaran Rp 5 miliar. Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar 2012 lalu, Husain divonis terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi. Sempat menjalani hukuman badan beberapa tahun, Husain kabur hingga ditetapkan menjadi DPO. Husain divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 46 juta subsidair 6 bulan kurungan. Akibat perbuatannya, terpidana itu kini kembali harus menjalani kurungan badan pasca ditangkap.

Panik, Buron Terpidana Kasus Korupsi Malah Lari ke Kantor Polisi