<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Bendera-Parpol-di-Fly-Over-Bahayakan-Dery-Ridwansah-6-3468316573.jpg" alt="Deretan bendera partail politik membahayakan pengendara moto di fly over Matraman, Jakarta, Jumat (19/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Deretan bendera partail politik membahayakan pengendara moto di fly over Matraman, Jakarta, Jumat (19/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peta pertarungan di pemilihan umum legislatif (pileg) diprediksi tidak kalah sengit daripada pemilihan umum presiden. Parpol-parpol saling sikut untuk merebut kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Termasuk menahbiskan diri sebagai partai pemenang pemilu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, berdasar survei terbaru Indikator, delapan partai politik secara psikologis relatif aman untuk menembus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen. Yakni, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN. &rdquo;Partai bisa lolos bisa tidak, yaitu PPP, PSI, Perindo,&rdquo; ujarnya. Elektabilitas tiga partai tersebut hanya berada di kisaran 2 persen. Meski demikian, bisa saja ada kejutan mengingat ada margin of error 2,9 persen. Di sisi lain, lanjut dia, potensi swing voters juga masih bisa terjadi. Data Indikator mencatat, ada 18 persen pemilih yang menyatakan kemungkinan berganti pilihan. &rdquo;Secara statistik masih ada yang perlu diperhitungkan karena margin of error,&rdquo; imbuhnya. Di level pemilih partai pun, semua partai memiliki jumlah pemilih rentan pindah. Data Indikator mencatat, hanya pemilih PKS yang cukup kuat dengan 91,5 persen pemilihnya menegaskan tidak akan berganti pikiran. Sementara itu, partai lain hanya berada di kisaran 74 sampai 83-an persen. Untuk perebutan posisi teratas, Burhan menyebut dua partai yang berpotensi memenangi pemilu: PDIP dan Gerindra. Dari survei terakhir, PDIP masih berada di atas (19,6 persen), disusul Gerindra (17,2 persen). Sementara itu, peluang Golkar relatif kecil karena gap suara yang cukup jauh (12,1 persen). Meski di pucuk, PDIP belum aman. Sebab, dari sisi tren, PDIP mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan Gerindra yang justru mengalami peningkatan. Selain itu, dari sisi saintifik, selisih keduanya masih dalam area abu-abu. &rdquo;PDIP dengan Gerindra selisihnya margin of error,&rdquo; katanya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan terjadi pertarungan sengit dalam Pileg 2024. Khususnya dalam posisi tiga besar yang melibatkan PDIP, Gerindra, dan Golkar. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, sesuai survei LSI pada periode 29 Januari hingga 5 Februari, diketahui hasilnya PDIP memperoleh angka 19,5 persen, disusul Gerindra (18 persen) dan Golkar (13,3 persen). Di posisi berikutnya ada PKB (9,4 persen), Nasdem (6 persen), Demokrat (5,8 persen), PKS (5,7 persen), dan PAN (5,2 persen). &rdquo;PPP tercatat memperoleh angka 2,4 persen,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013715891/dana-kampanye-parpol-tahap-awal-pdip-rp-183-m-pbb-hanya-rp-301-juta">Dana Kampanye Parpol, Tahap Awal PDIP Rp 183 M, PBB Hanya Rp 301 Juta</a> Dari hasil survei itu dapat diketahui bahwa pertarungan sengit akan terjadi antara PDIP dan Gerindra. &rdquo;PDIP ini justru makin militan setelah ditinggal Jokowi,&rdquo; ulasnya. Kondisi itu bisa membuat mesin partai PDIP bergerak lebih solid. Sebab, tidak lagi bisa bersandar ke Jokowi. &rdquo;Kalau Gerindra ini terpengaruh sosok Prabowo yang saat ini unggul,&rdquo; sambung dia. Menurut dia, sulit ada partai yang bisa menjadi kuda hitam untuk menyodok ke posisi tiga besar. Perubahan semacam itu hampir tidak mungkin. &rdquo;Dalam survei ini juga diketahui bahwa delapan partai parlemen lolos. Hanya satu partai (parlemen saat ini, Red), yakni PPP, yang berpotensi tidak lolos ke parlemen,&rdquo; kata Djayadi. Partai nonparlemen, baik lama maupun baru, seperti Gelora, Ummat, PKN, PBB, Hanura, dan PSI mendapatkan angka di bawah 2 persen. &rdquo;Karena itu, dapat diprediksi partai-partai nonparlemen ini tidak lolos ke parlemen,&rdquo; paparnya. (far/idr/c19/fal)

Parpol-parpol saling sikut untuk merebut kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Termasuk menahbiskan diri sebagai partai pemenang pemilu.

Pemilu 2024: 8 Parpol Diprediksi Lolos Parlemen, PDIP-Gerindra Bersaing Posisi Teratas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> Hasil Survei Terbaru Indikator Politik JawaPos.com &ndash; Kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik (parpol) sejauh ini tidak baik-baik saja. Belum menggembirakan. Setidaknya, persepsi itu terpotret dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Dari sembilan lembaga yang diuji, lembaga DPR dan parpol berada di papan bawah. Kepercayaan publik terhadap DPR ada di angka 68,5 persen, sedangkan parpol 65,3 persen. Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa DPR dan parpol tetap konsisten. Sayang, konsistensinya ada di bawah. &rsquo;&rsquo;Mohon maaf, relatif stabil. Tapi, stabilnya rendah,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam rilis survei secara virtual kemarin (2/7). Secara tren, sebetulnya kepercayaan publik mengalami kenaikan. Jika dibandingkan survei sebelumnya, belakangan ada perbaikan. Pada Juni 2022, misalnya. Tingkat kepercayaan pada parpol berada di angka 56,6 persen dan DPR 62,6 persen. Burhanudin menjelaskan, angka kepercayaan publik di angka 60 persen itu belum cukup baik. Untuk bisa dikatakan aman, parpol dan DPR harus bisa meningkatkannya hingga di angka 70 persen. &rsquo;&rsquo;Kalau 60-an, di kampus itu nilainya masih C,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Dia menyebut peningkatan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi sangat penting. Sebab, hal itu menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. Jika lembaga politik gagal mencerminkan kehendak demokrasi, maka kepercayaan publik pada demokrasi menurun. &rsquo;&rsquo;Jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa semakin meningkat kepercayaannya,&rsquo;&rsquo; terangnya. Menurut dia, perlu ada transformasi kelembagaan dengan bekerja lebih baik lagi. Cara itu cukup berhasil dilakukan TNI yang sanggup mengubah citra menjadi lembaga paling dipercaya. &rsquo;&rsquo;TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Reformasi militer memberi insentif,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Menanggapi itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburrokhman mengatakan, tangkapan survei itu harus menjadi pelecut DPR dan parpol dalam bekerja. &rsquo;&rsquo;Memacu teman-teman untuk memperbaiki diri,&rsquo;&rsquo; katanya. Meskipun, dia tidak yakin hasil survei kepercayaan publik pada DPR dan parpol bisa berubah. Sebab, diakui atau tidak, persepsi negatif dari masyarakat sejauh ini masih kuat. Dia mencontohkan, banyak kerja DPR yang sebetulnya sejalan dengan harapan publik. Kasus Rafael Alun atau Bima Lampung yang viral, misalnya. &rsquo;&rsquo;Nah, itu dianggap biasa saja oleh masyarakat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Habib menduga, ekspektasi publik terhadap DPR dan parpol jauh lebih tinggi. Dia membantah jika DPR tidak aspiratif. Diakui, setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan DPR memang tak bisa menyenangkan semua pihak. (far/c18/hud)

Kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan parpol sejauh ini tidak baik-baik saja. Setidaknya, persepsi itu terpotret dalam survei terbaru.

Kepercayaan Publik kepada DPR dan Parpol Konsisten Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keterlibatan generasi Z dan milenial dalam politik perlu diperkuat. Saat ini kiprah politik mereka belum terdistribusi secara merata. Hal itu ditandai dengan masih terlalu kuatnya cengkeraman politisi senior.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan, situasi itu terlihat di pengisi jabatan ketua umum hingga jajaran pengurus partai. ”Partai politik masih didominasi generasi baby boomers,” ujarnya dalam Indonesia Millennial and Gen-Z Summit kemarin (30/9).  Hal itu, lanjut Burhan, membuat hubungan politik dengan generasi milenial kerap tidak satu frekuensi. Sebab, cara pandang keduanya relatif tidak sama. Padahal, pemahaman dan kepedulian terhadap politik dibutuhkan dalam konteks negara demokrasi.  Atas dasar itu, Burhan mengusulkan agar generasi muda sering dilibatkan. ”Sulit berharap partai politik, saya berharap ke KPU,” tuturnya. Hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan ruang kampanye bagi kaum milenial.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, keterlibatan generasi milenial dalam politik sangat krusial. Sebab, jika tidak dilibatkan, mereka akan semakin tak acuh. ”Bila hari ini terlibat, mereka akan lebih terlibat,” ujarnya.  Saat ini, lanjut Anies, keterlibatan generasi muda dalam politik mulai terlihat. Hanya, kiprahnya didominasi anak muda kelompok kelas menengah ke atas. Sementara itu, kelas sosial rendah relatif jarang dilirik.  Ke depan, Anies menilai kaum milenial dengan status menengah ke bawah juga harus dirangkul. Hal itu penting agar suara mereka bisa didengar dan kebutuhannya bisa diakomodasi dalam berbagai kebijakan politik.  Ketua KPU Hasyim Asy’ari menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk melibatkan anak muda. Salah satu program yang tengah dijajaki adalah menarik para mahasiswa terlibat dalam teknis Pemilu 2024. ”Kami dorong mahasiswa jadi penyelenggara pemilu,” ujarnya.  Pendiri Narasi TV Najwa Shihab mengatakan, sebetulnya generasi muda sudah peduli dengan politik. Hanya, cara yang diambil sudah banyak berubah. Tidak selalu datang ke gedung DPR atau pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi. ”Tapi bikin petisi di Change.org,” kata Najwa.  Yang diperlukan saat ini, lanjut Najwa, adalah menjernihkan pikiran generasi muda. Dengan begitu, mereka bisa berpikir objektif dan tidak terjebak pada cara berpikir sempit.

Edukasi Politik: Dekatkan ke Generasi Milenial, Rangkul Kelas Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kapolri-tanjung-perak.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengecek arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengecek arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arus mudik telah berakhir. Masyarakat mengaku puas atas kinerja dari Pemerintah Indonesia dan Polri dalam penanganan dan penyelenggaraan arus mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022. Itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait peran kepolisian dalam mengatur kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.  Dari hasil survei tersebut, sebanyak 19,7 persen masyarakat menyatakan bahwa kepolisian memiliki peran sangat besar dalam mengatur kelancaran arus mudik. Sementara, 57,8 persen menyebut cukup besar.  "Mayoritas menilai pihak kepolisian cukup atau sangat berperan dalam mengatur kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei melalui virtual, Minggu (15/5).  &nbsp;  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/0FDCEE39-D52C-41D3-A9C5-4276226DDEC2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Hasil survei Indikator menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap peran Polri saat arus mudik dan arus balik lebaran. (Istimewa)  Tak hanya itu, Burhanuddin menyebut masyarakat juga merasakan kepuasannya dari kinerja Pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik.  Berdasarkan hasil survei, sebanyak 61,2 persen masyarakat menyatakan cukup puas atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik oleh Pemerintah. Sementara, 12,6 persen masyarakat lainnya, merasa sangat puas atas hal tersebut.  "Dukungan publik terhadap pelonggaran pembatasan pergerakan sehingga warga bisa mudik mencapai lebih dari 91,3 persen, dan 73,8 persen warga puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani arus mudik Lebaran tahun ini," ujar Burhanuddin.  Dalam survei kali ini, Indikator menggunakan metode kontak telepon kepada responden. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.  Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.  Margin of error survei diperkirakan ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Hasil Survey, Masyarakat Puas Penanganan Arus Mudik Lebaran 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/kapolri-tutup-sespimti.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Sespimti Polri Dikreg ke-30. (Mabes Polri for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Sespimti Polri Dikreg ke-30. (Mabes Polri for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyentuh 80,2 persen. Hasil dari survei terbaru Indikator Politik Indonesia itu tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir.  Pada 2014 hingga 2021 berdasarkan data Indikator Politik Indonesia, hasilnya memang belum pernah setinggi sekarang. Pada 2014 misalnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 57,5 persen. Pada 2015 meningkat menjadi 68,6 persen. Lantas, pada 2016 sebesar 73,2 persen. Pada 2017 sebesar 76,5 persen, 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, dan 2020 turun menjadi 72 persen.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, kehadiran Sigit di instansi Polri memberikan angin segar di tubuh Polri. ISebab, kepercayaan publik terhadap Polri melesar. "Trust publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Minggu (5/12).  Seperti diketahui, Sigit memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga 80,2 persen mengalahkan lembaga penegak hukum lain. Biasanya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi pertama.  Tren ini terjadi sedari 2014 hingga 2018. "Setelahnya, trust terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan trust terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020. Trust terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021,” ungkapnya.  Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_m_.jpg" alt="PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil mencetak sejarah usai reformasi di pemilu. Sebab partai yang dikepalai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut berhasil dua periode menjadi pemenang pemilu. Di 2014 dan 2019.  Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan bisa saja PDIP mencetak 'hattrick' di ‎Pemilu 2024. Hal itu asalkan PDIP bisa mencetak kepala daerah di pilkada-pilkada.  "Sejak kalah di pemilu, PDIP terus mencetak kader unggul di Pilkada, termasuk Pak Jokowi. Dan itu akhirnya dipanen sekarang," ujar Burhanudin di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (8/3).  Selanjutnya supaya bisa menang pemilu tiga kali. Maka PDIP terus mendapatkan ceruk pemilih bergama Islam. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari pemilih tersebut.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia‎ ini memaparkan penelitiannya selama pemilu ini, PDIP trennya selalu menanjak. Apalagi bisa mendapatkan suara dari basis pemilih muslim. Misalnya dari Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini menurut Burhanudin PDIP telah berhasil membangun tren positif terhadap pemilih Islam.  "Pemilih Nahdlatul Ulama yang memilih PDIP di Pileg 2019 lalu bahkan paling gede. Dan itu mungkin yang menjelaskan PDIP menang di Jatim," katanya.  Oleh sebab itu, Burhanudin menjelaskan, syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh partai yang dikepalai Megawati Soekarno ini supaya bisa meraih hattrick atau menang tiga kali di hajatan lima tahunan.  "Itu syarat utama mencetak hattrick kemenangan di 2024," jelasnya.  Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partai bernuansa merah ini akan terus bekerja keras supaya bisa merebut hati masyarakat di pemilu 2024.  "Prinsipnya bagi kami 2024, kami akan menyiapkan sebaik-baiknya. Rakyat yang akan menentukan‎," tuturnya.  Hasto menambahkan, PDIP juga akan terus melakukan evaluasi apa yang dianggap belum sempurna. Maka dibuat lebih baik lagi. Sehingga Kongres V PDIP akan melakukan evaluasi-evaluasi tersebut.  "Jadi PDIP itu proses terus membangun organisasi jauh lebih penting. Itu yang dilakukan PDIP," pungkasnya.

Syarat PDIP agar Bisa Cetak Hattrick di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengancam akan melaporkan Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi ke polisi. Itu dipicu cuitan Burhan Twitter yang menuding Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk dalam Persyarikatan Muhammadiyah di era kepemimpinan Din Syamsuddin.  Pernyataan Burhanuddin itu diunggah pada Minggu (31/3) kemarin. Ketika itu, sedang membahas soal khilafah dan khalifah oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.  "Saya lupa ternyata di tulisan saya ttg The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia (h. 629-630) saya mencatat pada masa beliau jadi Ketum Muhammadiyah inilah masuk aktivis-aktivis HTI ke Muhammadiyah dan MUI," isi cuitan Burhanuddin di akun Twitter @BurhanMuhtadi.  Menanggapi itu, Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin Burhanuddin untuk bisa memberikan klarifikasinya. Menurutnya pernyataan itu sama saja merusak nama baik ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu.  "Apabila dalam waktu 1x24 jam saudara Burhanudin tidak mengklarifikasi dan menyebut siapa aktivis-aktivis HTI yang dimaksud, maka Burhanuddin akan mempertanggungjawabkan cuitannya ke ranah hukum. Karena jika tidak terbukti cuitan tersebut merusak nama besar ormas Muhammadiyah," tegas Razikin.

Pemuda Muhammadiyah Ancam Polisikan Bos Lembaga Survei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-masih-jadi-instansi-favorit-berantas-korupsi_m_.jpg" alt="Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil penelitian dalam acara diskusi" width="100%">
<figcaption>Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil penelitian dalam acara diskusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menjadi lembaga yang dinilai paling efektif dalam kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, disampaikan oleh Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi dan rilis survei dengan tajuk "Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi". "Kita berikan pertanyaan apakah bapak, ibu mengetahui bahwa lembaga-lembaga ini melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi dan yang paling banyak diketahui dalam soal pemberantasan korupsi adalah KPK," ungkapnya di kawasan Menteng, Senin (10/12). Menurutnya, sebanyak 81 persen responden mengenal KPK berperan dalam pemberantasan korupsi. Di urutan kedua adalah Presiden sebanyak 57 persen responden. "Kemudian disusul Kepolisian yang juga dikenal 54 persen responden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikenal 40 persen responden dan Kejaksaan Agung dikenal 36 persen responden," tambahnya. Lebih lanjut, dia menilai dari mereka yang mengenal lembaga-lembaga tersebut, KPK dinilai paling efektif melakukan pemberantasan korupsi. Pasalnya, sebanyak 85 persen responden menilai kegiatan pemberantasan korupsi di KPK efektif. "Padahal ini agenda bersama, bahkan presiden juga. Itu polisi juga belum banyak yang tahu. Hampir sebagian responden enggak mengetahui polisi ikut melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi," tegasnya. Sekadar informasi, survei dilakukan pada 8-24 Oktober 2018 terhadap 2000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Adapun margin of error sekitar plus minus 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, angka pada survei bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,2 persen.

KPK Masih Jadi Instansi Favorit Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/toleransi-masyarakat-terhadap-isu-suap-dan-gratifikasi-meningkat_m_.jpg" alt="Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil penelitian dalam acara diskusi" width="100%">
<figcaption>Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil penelitian dalam acara diskusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut menyoroti persepsi publik terhadap isu suap dan gratifikasi. Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, di tahun 2016 publik yang menilai wajar pemberian suap dan gratifikasi sebesar 30 persen. Sedangkan, tahun 2017 26 persen, dan 2018 meningkat menjadi 34 persen. "Melalui pertanyaan, apakah merupakan hal wajar atau tidak wajar bagi masyarakat memberikan uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintahan, hasilnya toleransi suap dan gratifikasi cenderung naik," paparnya di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12). Sementara itu, dia menegaskan dalam kurun waktu dua tahun, masyarakat yang menilai pemberian suap dan gratifikasi adalah hal tidak wajar cenderung meningkat. "Yang menjawab suap dan gratifikasi tidak wajar masih menjadi mayoritas. Di tahun 2016 dengan 69 persen, 2017 sebesar 69 persen, dan 2018 sebanyak 63 persen," sambungnya. Adapun soal kolusi dan nepotisme, disebutkan bahwa 55 persen responden berpendapat itu tindakan negatif dengan 12 persen dianggap kejahatan dan 43 persen disebut tidak etis. "Yang menganggap itu tidaklah negatif 39 persen dengan 9 persen menilai perlu dilakukan dan 30 persen menyebutnya normal," tambahnya. Selain itu, sebut Burhanuddin sebanyak 75 persen responden mengaku tidak pernah menyaksikan langsung praktik korupsi dalam setahun terakhir. "Hanya 4 persen yang menyebut pernah menyaksikan dan 6 persen menyatakan orang yang dikenalnya pernah menyaksikan praktik korupsi," pungkasnya. Kendati demikian, Burhanuddin menyebut hal ini menunjukkan korupsi masih dipahami sesuatu yang terjadi di pusat sebatas kasus besar saja. "Sementara suap atau gratifikasi yang dialami warga dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi," tutupnya.

Toleransi Masyarakat Terhadap Isu Suap dan Gratifikasi Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/airlangga-terpilih-aklamasi-internal-golkar-tak-perlu-saling-tikam_m_175442.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar definitif, Airlangga Hartarto resmi gantikan Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar definitif, Airlangga Hartarto resmi gantikan Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi di rapat pleno, tentu tidak terlepas dari campur tangan penguasa. Karena itu, hal yang wajar saja dalam proses perebutan posisi yang sangat strategis. &ldquo;Itu hal yang wajar. Tiap calon ketua umum yang maju tidak terlepas dari radar penguasa," ujar Direktur eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam diskusi bertema "Menakar Kepemimpinan Airlangga Hartarto untuk Kebangkitan Partai Golkar" yang digelar oleh Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) di Jakarta, Sabtu (16/12). Burhanudin yang selama ini dikenal sebagai Pengamat Politik itu, mengatakan umumnya yang berhasil menjadi ketua umum ada dalam radar kekuasaan alias pantauan Istana. &ldquo;Apalagi massa pemilihnya pun menginginkan ketua umum yang memang berada dalam radar kekuasaan," ujarnya. Selain itu, menurut Burhan, terpilihnya Airlangga Hartarto mempunyai dampak positif, yakni akan lebih mudah melakukan konsolidasi. &ldquo;Karena aklamasi terhadap Airlangga maka Golkar juga tidak perlu repot-repot saling tikam di internal," kata Burhanuddin. Selanjutnya untuk mengembalikan kejayaan Golkar,&nbsp; Burhan menyarankan, Airlagga bisa melakukan dua hal, yaitu rebound terkait elektabilitas dan rebrand dengan menyodorkan pengurus yang youth friendly (kaum muda, red). &ldquo;Ingat bahwa 2019, pemilih muda akan bisa sangat menetukan kemenangan. Karena itu butuh figur muda di kepengurusan Golkar,&rdquo; paparnya. Hal senada juga diharapkan oleh Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani Sya'roni yang menilai akan lebih baik jika Airlangga memberikan porsi lebih banyak kepada kaum muda di struktur kepengurusannya.&nbsp; &ldquo;Terutama posisi-posisi inti. Termasuk jabatan Sekjen Golkar, yang aan lebih baik diberikan kepada anak muda," ujarnya. Sementara itu, Pembicara lainnya, Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan, Airlangga Hartarto sudah menyiapkan beberapa gebrakan yang akan membawa membuat Golkar kembali berjaya. &ldquo;Saat ini saja, Kami memiliki tagline Menuju Golkar Bersih, Golkar Bangkit, dan Golkar Menang," ujarnya. Dengan adanya kekautan mesin politik DPRD di setiap daerah yang mencapai 3.000 kursi, Airlangga akan meminta setiap kader menarik 10.000 suara. "Maka logikanya akan terkumpul 30 juta suara," kata Happy Bone.

Airlangga Terpilih Aklamasi, Internal Golkar Tak Perlu Saling Tikam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#burhanudin muhtadi

Berita Terkini