<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/WhatsApp-Image-2025-04-16-at-153846-763956510.jpg" alt="Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dari hari ke hari, sejak Kejaksaan Agung dipimpin Jaksa Agung ST. Burhanudin, kiprah dalam penegakan hukum kian high profile. Semua kalangan harus menghindari posisi sebagai target penegakan hukum. &rdquo;Tapi ketika syahwat kriminal sudah begitu tak terbendung, menjauhlah sejauh-jauhnya dari incaran Kejaksaan Agung,&rdquo; ujar Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. Menurut dia, semua orang yang waras punya alasan untuk berlari sekencang-kencangnya dari bidikan Korps Adhyaksa. Empat indikator yang menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum yang paling layak diteladani dan mengungguli institusi-institusi penegakan hukum lain. &rdquo;Pertama, tidak mengenal kompromi atau solidaritas antarlembaga. Aparat dari sesama sistem peradilan pidana tetap disikat begitu melakukan penyimpangan,&rdquo; kata Abdul Rachman Thaha. Dia menyatakan, tantangan terbesar dalam menjunjung supremasi hukum adalah ketika pelanggar berasal dari sesama kolega. Begitu ewuh pakewuh berhasil disingkirkan, ini menjadi kemenangan istimewa. Kedua, lanjut Abdul Rachman Thaha, menindak aparat internal kejaksaan yang nakal. Kentalnya jiwa korsa lazim menjadi penyebab mengapa penindakan ke dalam acap kali terhambat. &rdquo;Tapi begitu sikap tanpa pandang bulu sanggup diperagakan, ini laksana kemenangan melawan diri sendiri,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Selain itu, meniadakan jual beli jabatan. Memastikan the right person on the right place masih menjadi persoalan serius. Contohnya apa lagi kalau bukan komposisi kabinet Presiden Prabowo. &rdquo;Tapi memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis di institusi kejaksaan diisi dengan basis pada merit system, maka itu menjadi pembuktian bahwa penilaian berbasis kinerja tetap bisa diperteguh di organisasi sendiri,&rdquo; papar Abdul Rachman Thaha. Keempat, seluruh jaksa dan pejabat struktural Kejaksaan Agung mendemonstrasikan kebersahajaan hidup. Mereka tidak punya pilihan lain, karena Jaksa Agung punya jumlah harta kekayaan yang terbilang kecil dibandingkan periuk harta para pejabat negara lain. &rdquo;Atas dasar itulah kita tidak lagi cuma bisa bernostalgia tentang Baharuddin Lopa. Kejayaan Kejaksaan Agung ternyata bukan romantisme belaka. ST Burhanudin memang tidak sempurna. Namun saya melihat sosok Lopa seolah bereinkarnasi pada diri Baharudin,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. &rdquo;Semoga Burhanudin terus menjadi sosok yang menakutkan dan Kejaksaan Agung kian mapan menjelma sebagai lembaga yang membuat bandit tunggang langgang,&rdquo; imbuh dia.

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha sebut Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum yang paling layak diteladani

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha Kagumi Sosok Jaksa Agung Burhanudin Seperti Baharuddin Lopa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20170428mayat.jpg" alt="Ilustrasi korban pembunuhan. Ridwan Triatmodjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban pembunuhan. Ridwan Triatmodjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan rebutan lahan yang terjadi di RT 1, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, pada Sabtu (10/4) lalu, mulai terungkap jelas. Peristiwa berdarah yang menewaskan Burhanudin dengan leher nyaris putus diungkapkan ke publik oleh Polresta Samarinda kemarin (14/4).  Pelaku pembunuhan yakni Ardianson Ruben Kunum, yang ditangkap Minggu (11/4) lalu. Ardianson diringkus polisi di kawasan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara. Pelaku adalah anggota Kelompok Tani (Poktan) Empang Jaya Swadiri. Di mana dirinya menjabat sebagai bidang legal dan hukum. Dari perkara itu, Ardianson merupakan pelaku tunggal yang menembak menggunakan senjata penabur, dan mengeksekusi Burhanuddin dengan senjata tajam jenis mandau.  "Jadi dia (korban) kena tembakan terlebih dulu baru dibunuh," jelas Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman, dikutip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Group). "Senjata rakitan ditemukan lebih kurang 15 meter dari rumah di Sambutan. Ditanam di bawah tanah, dan keterangan dari saksi senjata itu beli dari Malinau seharga Rp 5 juta," sambungnya.  Terkait awal mula peristiwa berdarah itu, Arif menerangkan, permasalahan berangkat dari sengketa lahan antara Poktan Empang Jaya Swadiri dengan warga sekitar. Warga yang sejatinya memiliki sertifikat tanah diserobot lahannya. Permasalahan agraria itu sebenarnya telah lama terjadi. Tercatat saling klaim lahan seluas 2.500 hektare telah terjadi sejak 2004 silam. "Itu memang ada beberapa versi dari kelompok tani, dan kepunyaan dari masyarakat. Nanti didalami lagi," jelasnya.  Terkait legalitas lahan, polisi akan mencari tahu yang dimiliki pengurus koptan. Sebab, Poktan Empang Jaya Swadiri telah berganti kepengurusan. Bahkan disinyalir tidak aktif sejak 2015 lalu.  "Dalam kepengurusan pertama memang sudah ada sertifikat hak miliknya. Tapi apakah itu diserobot atau tidak masih didalami," tegasnya.  Meski telah menetapkan satu pelaku, Arif menegaskan akan mendalami ada tidaknya pelaku lain. Termasuk menyelidiki ada tidaknya mafia tanah di kawasan tersebut. "Yang lain tidak terbukti, dan hanya ikut-ikutan," jelasnya.  Akibat perbuatannya, Ardianson disangkakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dengan ancaman 20 tahun penjara. Kendati telah terbukti menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja, Ardianson menampik hal itu lantaran penyerobotan lahan yang dilakukan kelompok taninya. Dia menyebut nekat melakukan aksi pembunuhan itu karena motif dendam kepada Burhanuddin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/03/2021/diduga-korban-pembunuhan-pria-tewas-bersimbah-darah/">Diduga Korban Pembunuhan, Pria Tewas Bersimbah Darah</a>  "Burhanuddin itu terus melakukan pembakaran dan intimidasi kepada warga. Saya warga Handil Bakti juga, dan punya tanah di situ. Kami bukan menyerobot," ungkapnya. Jika Poktan Empang Jaya Swadiri sudah lama berdiri. Tepatnya sejak 1986 silam yang menjadi dalil kalau Poktan Empang Jaya Swadiri tak mungkin melakukan penyerobotan lahan seperti yang diungkapkan warga korban penyerangan. "Lihat faktanya aja nanti, karena saya melakukan itu pasti ada sebab. Penyesalan secara manusia pasti ada, tapi karena sudah terjadi ya harus dijalani. Biarlah hukum yang menilainya. Saya lakukan dengan keadaan terpaksa," tambahnya.  Disinggung soal jual-beli lahan Poktan Empang Jaya Swadiri kepada masyarakat, Ardianson langsung membantah. Dirinya mengatakan jika Poktan tidak pernah melakukan jual beli lahan.  "Tidak benar, kami tidak pernah menjual tanah. Kami menggarap dan tidak pernah menyerobot. Warga yang mana. Yang menjual itu provokatornya, Ferry, Karyono, Karlin. Burhanuddin juga sudah berapa kali dilaporkan," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=a73qo9BQqLY

Gara-gara Sengketa Lahan, Nyawa Burhanudin Melayang Ditebas Lehernya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Burhanudin dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin. Burhanuddin dicecar soal adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka Rahmat Yasin.  "Dikonfirmasi oleh penyidik mengenai adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka RY," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/10).  Burhanudin diperiksa dengan kapasitas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor periode 2009-2014. Materi pemeriksaan yang sama juga dicecar ke saksi wiraswasta sekaligus pengelola sebuah pesantren, Lesmana.  Selain itu, penyidik KPK juga menggali keterangan terhadap Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Estantoni Kasno dan Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Syarif Hidayat. Keduanya dicecar soal pemotongan dana dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  "Dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada tersangka RY," pungkas Ali.  KPK kembali menjerat Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus, yakni kasus dugaan pemotongan uang dan penerima gratifikasi. Rahmat Yasin yang baru bebas pada pertengahan 2019 lalu diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar.  Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Rahmat Yasin selaku Bupati Bogor saat itu. Selain itu, uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.  Sementara untuk kasus kedua, Rahmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dari seseorang untuk memuluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.  KPK juga menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor.  Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK Cecar Sekda Burhanudin Soal Proses Hibah Tanah Untuk Rahmat Yasin

Burhanudin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Burhanudin

Berita Terkini

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha Kagumi Sosok Jaksa Agung Burhanudin Seperti Baharuddin Lopa

Gara-gara Sengketa Lahan, Nyawa Burhanudin Melayang Ditebas Lehernya

KPK Cecar Sekda Burhanudin Soal Proses Hibah Tanah Untuk Rahmat Yasin

Download Aplikasi JawaPos.com