<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/purbaya-m2-1744951356.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku baru saja menikmati makan siang bareng, pada Senin (27/10). (Instagram Kemenkeu RI)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku baru saja menikmati makan siang bareng, pada Senin (27/10). (Instagram Kemenkeu RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku enggan melanjutkan skema pembagian beban bunga (burden sharing)&nbsp;dengan Bank Indonesia (BI). "Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai 'burden sharing' itu," kata Purbaya dalam kegiatan &ldquo;Sarasehan 100 Ekonom Indonesia&rdquo; di Jakarta, Selasa (28/10). Menurut Purbaya, pihak Istana Presiden tidak pernah meminta penerapan skema "burden sharing". Dia pun berpendapat skema ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Padahal, kata dia, BI sengaja dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral yang independen sehingga politik maupun pergantian pemerintahan tak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya dirasakan dalam jangka panjang. Purbaya mengakui skema "burden sharing" bisa diterapkan dalam waktu tertentu, terutama ketika krisis. Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini meyakini terdapat aspek-aspek penting dalam kebijakan moneter yang tidak boleh diintervensi dengan kebijakan fiskal. "Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal," tutur Purbaya. Pada September lalu, Kementerian Keuangan dan BI mengungkapkan rencana penerapan "burden sharing" untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kesepakatan "burden sharing" ini dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan. Cara pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan KDMP setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan Pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik. "Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut," sebut Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin (8/9). Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI. Kemenkeu dan BI sebelumnya menegaskan "burden sharing" atas program perumahan rakyat dan koperasi dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Skema ini juga menerapkan kebijakan yang bertata kelola baik, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menkeu Purbaya berpendapat skema burden sharing berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

Emoh Kaburkan Batasan Fiskal-Moneter, Menkeu Purbaya Sebisa Mungkin Hindari 'Burden Sharing' dengan BI

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/OHOZId9HlwRhdYt1jl9bwaZIUmORgB3fb4NlUi3P-3463911609.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa Burden Sharing atau kesepakatan berbagi beban upaya stabilitas keuangan negara antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya dilakukan dalam bentuk pembagian tingkat suku bunga dalam Surat Berharga Nasional (SBN) yang telah diterbitkan. "Terkait dengan burden sharing nanti BI dengan Menteri Keuangan, tetapi yang di burden sharing-kan itu bukan dalam bentuk issuance (penerbitan SBN-nya), tetapi dalam bentuk tingkat suku bunganya. Jadi sharing di bunga," kata Airlangga di Kantornya, Senin (8/9). Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) semakin agresif memperkuat dukungan pembiayaan pemerintah melalui pembelian surat berharga negara (SBN). Hingga awal September 2025, nilai pembelian SBN oleh bank sentral telah menembus Rp 200 triliun, sebagian diarahkan untuk program kerakyatan dalam Asta Cita, mulai dari perumahan rakyat hingga koperasi desa. Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan, pembelian tersebut juga mencakup skema debt switching. "Kami update dan (sampai) kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp 200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujar Perry dalam rapat virtual bersama DPD, Selasa (2/9). Selain membeli SBN, BI memperkuat kerja sama burden sharing dengan pemerintah dalam pembagian beban bunga utang, kebijakan yang pertama kali diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Bank sentral juga menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 384 triliun untuk mendorong kredit perbankan ke sektor prioritas, seperti pertanian, UMKM, perumahan dan ekonomi inklusif. Namun, ekonom mengingatkan tiga risiko besar yang mengiringi kebijakan ekspansif tersebut. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai langkah BI dapat menimbulkan persepsi negatif atas independensi moneter. "Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa instrumen moneter tidak lagi independen, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka panjang," ujarnya, Rabu (3/9). Risiko kedua, pembelian masif SBN memang menekan yield obligasi, tetapi berpotensi mengurangi kedalaman pasar. Investor swasta maupun asing dikhawatirkan menahan diri akibat pasar yang dianggap kurang likuid. "Bahkan, muncul potensi arus modal asing keluar lebih besar karena investor global khawatir pasar tidak likuid," kata Rizal. Adapun risiko ketiga, lonjakan likuiditas bisa melonggarkan kebijakan moneter. Tanpa sterilisasi yang seimbang, tekanan inflasi dan pelemahan rupiah dapat terjadi lebih cepat. "Dengan kata lain, kebijakan ini memberi short-term gain berupa ruang fiskal, tapi membawa long-term risk pada kredibilitas moneter, kedalaman pasar dan stabilitas harga," tegasnya. &nbsp; &nbsp;

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan tentang burden sharing antara BI dan Kemenkeu untuk stabilitas keuangan ne

Menko Airlangga Pastikan Burden Sharing BI dan Kemenkeu Dalam Bentuk Tingkat Suku Bunga SBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/DJI_20250728170752_0023_DJPG-2781802545.jpg" alt="Foto udara komplek perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara komplek perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Skema burden sharing yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam program perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebaiknya diposisikan sebagai last resort. Bukan instrumen rutin. Disiplin kebijakan tetap menjadi kunci. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, skema burden sharing yang dilakukan BI dalam program pemerintah pada dasarnya adalah bentuk sinergi fiskal-moneter yang terukur. BI hanya menanggung sebagian beban bunga dari penerbitan surat berharga negara (SBN) setelah dikompensasikan dengan return atas penempatan dana pemerintah di bank Himbara. "Dengan demikian, beban fiskal menjadi lebih ringan sehingga ruang anggaran dapat dialihkan untuk belanja prioritas seperti MBG (makan bergizi gratis), ketahanan pangan, dan subsidi tepat sasaran," kata Josua kepada Jawa Pos, Minggu (7/9). Menurut dia, kebijakan ini merupakan solusi moderat antara kebutuhan mendukung program kerakyatan dan tetap menjaga stabilitas moneter. BI tidak melakukan cetak uang langsung. Melainkan membeli SBN di pasar sekunder sehingga tidak menimbulkan ekspansi moneter yang berlebihan. Secara hukum, BI memang diberi mandat untuk bersinergi dengan pemerintah. Khususnya dalam kondisi tertentu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 52 dan Pasal 22. Dengan demikian, burden sharing yang sifatnya terbatas, transparan, dan berbasis aturan tidak otomatis dianggap menggerus independensi. Namun, risiko persepsi tetap ada. Pasar bisa menilai BI terlalu dekat dengan pemerintah jika porsi dukungannya membesar atau berlangsung permanen. Karena itu, penting ditekankan bahwa dukungan BI bersifat terbatas pada program tertentu dan dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai mandat hukum. "Selama transparansi dijaga dan keputusan tetap berbasis tujuan moneter seperti inflasi, stabilitas nilai tukar, independensi BI tetap dipertahankan," jelas alumnus University of Amsterdam itu. Josua menilai, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan BI untuk memitigasi risiko ke depan. Dia menekankan, dukungan BI harus terbatas pada program prioritas yang berdampak luas. Misalnya perumahan rakyat dan KDMP. Bukan meluas ke semua pembiayaan fiskal. Burden sharing sebaiknya diposisikan sebagai last resort, bukan instrumen rutin. Pemerintah tetap harus mengoptimalkan instrumen lain seperti pajak, saldo anggaran lebih (SAL), maupun pembiayaan utang efisien. "Misalnya melalui diversifikasi instrumen obligasi," ujarnya. BI juga perlu menyampaikan secara terbuka skema perhitungan dan dampaknya terhadap likuiditas. Agar investor tidak menilai langkah ini sebagai monetisasi utang. "Tambahan bunga kepada pemerintah tidak boleh menyebabkan ekses likuiditas berlebihan di sistem perbankan, yang bisa menekan nilai rupiah atau memicu inflasi," imbuh Josua. Dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2026 menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal melalui defisit yang terkendali. Yakni sebesar 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, burden sharing hanya relevan jika konsisten dengan disiplin fiskal jangka menengah. Josua menegaskan sekali lagi, bahwa sinergi BI dan pemerintah bukanlah cetak uang. Berbeda dengan cetak uang yang menambah likuiditas baru secara langsung. Skema burden sharing ini dilakukan melalui mekanisme pembelian SBN di pasar sekunder. BI menanggung sebagian bunga, tapi tidak menambah jumlah uang beredar di luar kendali. Karena itu, secara teknis tidak bisa disamakan dengan cetak uang yang berpotensi memicu inflasi. "Namun, jika dilakukan tanpa batasan dan terus-menerus, pasar bisa menganggapnya sebagai monetisasi terselubung. Maka, disiplin kebijakan tetap menjadi kunci," tegasnya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang ada yang salah dalam penentuan kebijakan burden sharing. Mengingat, situasinya Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada kuartal II 2025. Kalau pertumbuhannya masih di atas 5 persen, berarti bukan dalam kondisi krisis. Dengan demikian, dia melihat tidak dibutuhkan burden sharing atau berbagi beban antara BI dengan Kementerian Keuangan. Justru, terjadi blunder karena ekonomi tumbuh baik, tapi malah meminta moneter mendanai fiskal. Apalagi, program-program pemerintah belum tentu bisa mendorong perekonomian ke depannya. "Kenapa moneter diseret-seret untuk mendanai program fiskal? Akrab boleh antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Tapi uangnya Bank Indonesia buat apa dipinjam kepada Kementerian Keuangan?" ujar lulusan University of Bradford itu di kantornya, akhir pekan lalu. Apalagi, dalam burden sharing menyebutkan untuk menjalankan program Asta Cita. Yakni 3 juta rumah dan koperasi desa Merah Putih. Dengan beragam kajian dan risiko, malah akan menimbulkan masalah nantinya. "Apa yang terjadi kalau program 3 juta rumah ternyata sudah burden sharing tapi programnya tidak jalan? Apa yang terjadi dengan Kooperasi Merah Putih jika terjadi gagal bayar? Maka efeknya itu adalah ke moneter," tegas Bhima.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen, sehingga kebijakan burden sharing dinilai tidak tepat untuk membiayai program-program fiskal.

Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Tak Mengindikasikan Krisis, Burden Sharing untuk Program 3 Juta Rumah dan KDMP Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/bi-mulai-atur-transaksi-sertifikat-deposito_m_118394.jpeg" alt="Ilustrasi gedung BI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung BI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk mengurangi beban biaya program ekonomi kerakyatan, Bank Indonesia (BI) sepakat melakukan pembagian beban bunga (burden sharing) dengan pemerintah. Arah kebijakan ini ditempuh mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan perekonomian dalam negeri yang masih di bawah kapasitasnya. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menuturkan, kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk program perumahan rakyat dan koperasi desa merah putih (KDMP). "Setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik," terangnya, Kamis (4/9). Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI. Sejalan dengan peran bank sentral sebagai pemegang kas pemerintah sesuai pasal 52 Undang Undang BI nomor 23 tahun 1999. "Sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) juncto pasal 22 serta selaras dengan pasal 23 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara," jelas Denny. Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh BI kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter. Untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat. BI tentu mempertimbangkan inflasi yang tetap terkendali. Sesuai dengan target 2,5 plus-minus 1 persen. Serta nilai tukar rupiah yang diperkirakan tetap stabil. "Sesuai dengan fundamental mendukung pencapaian sasaran inflasi," ujar Denny. Sejak September 2024, suku bunga acuan juga telah turun 125 basis point (bps). Merupakan level terendah sejak 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui non-deliverable forward (NDF). Serta intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Selain itu, BI juga melakukan ekspansi likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 923 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 715 triliun per akhir Agustus 2025. Juga telah membeli SBN hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp 200 triliun. Termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp 150 triliun. Denny mengatakan, bauran kebijakan akan disinergikan dengan kebijakan fiskal. Termasuk melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang telah mencapai Rp 384 triliun hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan digitalisasi sistem pembayaran juga terus diakselerasi. Sinergi kebijakan fiskal-moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar. Ditempuh tetap sesuai dengan kaidah kebijakan moneter yang berhati-hati. "Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian sehingga terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter," bebernya.

Bank Indonesia (BI) sepakat melakukan pembagian beban bunga (burden sharing) dengan pemerintah dalam  menjaga integritas pasar.

BI Pastikan Burden Sharing Secara Hati-hati dan Jaga Integritas Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah tanda tanya tentang penanganan Covid-19 tahun depan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mufakat melanjutkan pembagian beban (burden sharing) pembiayaannya. Sesuai surat keputusan bersama (SKB) jilid III, BI kebagian mendanai program vaksinasi, kesehatan, dan penanganan kemanusiaan.  Kesepakatan yang tertuang dalam dua klaster tersebut mengamanatkan BI, di satu sisi, akan melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana senilai Rp 215 triliun untuk 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022. Beban bunga yang ditanggung BI sebesar Rp 58 triliun untuk 2021 dan Rp 40 triliun untuk 2022.  Di sisi lain, porsi beban pembiayaan dari pemerintah akan digunakan untuk program kemanusiaan lainnya, terutama perlindungan sosial bagi masyarakat atau usaha kecil yang terdampak pandemi. Biaya bunga atas pembiayaan itu, yakni sebesar suku bunga acuan BI tenor 3 bulan, akan ditanggung pemerintah.  Fokus pembiayaan BI untuk vaksinasi, kesehatan, dan penanganan kemanusiaan patut dicatat. Tiga alokasi ini tipikal bisa diklasifikasikan sebagai barang/jasa publik murni. Per definisi, barang/jasa publik dipasok pemerintah. Sekali barang/jasa publik disediakan, ia bisa dikonsumsi masyarakat secara berbarengan tanpa pengecualian.  Dalam menyediakan barang/jasa publik, pemerintah bisa menggandeng pihak lain. Tanggung jawab tetap pemerintah sebagai prinsipal alih-alih pihak lain tadi yang berstatus agen. Artinya, penerima manfaat dari barang/jasa publik tidak akan merasa ”berutang budi” kepada BI sebagai ”donatur” penyediaan barang/jasa publik.  Beban bunga sebesar suku bunga acuan BI tenor 3 bulan juga layak digarisbawahi. Suku bunga ini lebih rendah dari suku bunga pasar. Alhasil, BI dan pemerintah memanggul beban bunga yang lebih ringan dari yang semestinya. Bahkan, dalam hitungan BI, pemerintah akan menghemat beban bunga utang hingga Rp 17,36 triliun.  Klarifikasi BI bahwa skema burden sharing masih dalam koridor neraca keuangan BI memberikan semacam garansi. Kemampuan BI dalam melaksanakan mandat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi tidak terganggu. Artinya, kekhawatiran atas kredibilitas dan independensi kebijakan moneter BI bisa diredam.  Komparasi dengan negara lain tampaknya juga sinkron. Sebagian besar bank sentral di seluruh dunia ikut berkontribusi pada pembiayaan defisit fiskal yang meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Amerika Serikat, misalnya, membeli surat utang pemerintah untuk mendanai stimulus fiskal.  Sampai di titik ini, kegentingan efek samping atas skema burden sharing agaknya masih dalam batas rentang kendali antara BI dan pemerintah. Pengalaman panjang dalam menangani krisis moneter 1997–1998 dan krisis keuangan global 2008 agaknya bisa menjadi amunisi tambahan untuk meletupkan optimisme.  Meski demikian, dukungan langsung BI dalam skema berbagi beban perlu mendapat perhatian yang substansial. Pertama, tidak ada definisi eksplisit batas nominal dan sampai kapan burden sharing akan berakhir. Penegasan burden sharing dilakukan hanya sekali (one off policy) saat menangani pandemi Covid-19 tampaknya diperlukan.  Kedua, penyerapan SBN oleh BI dalam volume besar akan mengganggu keseimbangan pasar. Dari target Rp 632 triliun, penerbitan SBN lewat lelang reguler akan susut menjadi tinggal sekitar Rp 417 triliun pada semester II 2021. Persaingan memperoleh SBN pun akan terjadi antara investor domestik, perbankan, dan lembaga keuangan lain.  Ketiga, pembelian SBN oleh BI di pasar perdana niscaya akan cepat termonetisasi. Pasalnya, SBN itu tipikal terbitan baru, berdenominasi rupiah, bertenor panjang (5–8 tahun), dan dapat diperdagangkan di pasar. Alhasil, ketidakstabilan pasar modal adalah harga yang harus ditebus dari burden sharing.  Sifat-sifat SBN yang dibeli BI tersebut memang bisa digunakan sebagai instrumen operasi moneter. Hanya, pembelian SBN di saat situasi moneter belum mengharuskannya berimbas pada efektivitas instrumen moneter itu sendiri. Ringkasnya, BI sejatinya ”mengijon” SBN sebelum ”masa petik” tiba.  Keempat, ketidakstabilan pasar keuangan, lagi-lagi, akan terdampak. Tensi akumulasi instabilitas pasar finansial akan meningkat tatkala kebijakan taper tantrum diberlakukan bank sentral Amerika Serikat (AS). Taper tantrum ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan AS dan penghentian pelonggaran kuantitatif.  Risiko yang dihadapi dari kebijakan Negara Paman Sam di atas adalah potensi pelarian modal (capital outflow) dari pasar berkembang. Fenomena ”dolar pulang kampung” berefek langsung pada penyusutan cadangan devisa. Ujung-ujungnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan bergejolak.  Kondisi semacam ini memaksa kembali BI membeli SBN yang dilepas asing di pasar sekunder. Kebijakan sterilisasi rupiah juga harus ditempuh lewat intervensi di pasar spot. Intervensi valuta asing dan pembelian SBN di tengah ketidakpastian terasa sangat mahal. Cadangan devisa dan ekuitas yang dimiliki BI bisa tergerus.  Kekhawatiran di atas tampaknya masuk akal. Skema burden sharing seri I dan II sudah mengempiskan 8,64 persen rasio modal BI. Skema berbagi beban jilid III diproyeksikan akan menyusutkan ekuitas BI 8,9 persen dan mungkin mengecil lagi 5 atau 4 persen pada tahun depan.  Padahal, BI sebelumnya juga berencana melakukan penarikan stimulus yang disertai dengan pengurangi perlahan quantitative easing pada tahun depan bila perekonomian kembali pulih. Pengetatan kebijakan BI itu sekaligus dalam rangka mengantisipasi dampak dari tapering off yang akan dilakukan The Fed.  Dengan konfigurasi problematika di atas, BI harus pandai-pandai menyeimbangkan antara kepentingan jangka pendek-menengah/panjang, tantangan eksternal-internal, dan tujuan domestik-luar negeri. Harus diakui, BI tidak sedang berada dalam kemewahan dengan gelimang opsi kebijakan.  Namun, jika kegentingan dilematis itu sukses dikelola, misi BI menjadi bank sentral terdepan dan terbaik di antara emerging market perlahan akan terwujud. (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset The Socio-Economic &amp; Educational Business Institute Jakarta, doktor ilmu ekonomi alumnus UGM Jogjakarta

Burden Sharing, Seberapa Genting?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SRimul.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) kembali melanjutkan skema burden sharing hingga 31 Desember 2022. Kesepakatan itu dituangkan melalui surat keputusan bersama (SKB) III.  Skema berbagi beban kedua pihak tersebut dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta pembiayaan APBN 2021 dan APBN 2022. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, perpanjangan burden sharing tak lantas membuat pemerintah sulit menarik utang.  "Sama sekali tidak ada kesulitan dari penarikan utang, baik berasal dari market domestik, global, bilateral, maupun multilateral," ujarnya Selasa (24/8).  Dalam SKB III, BI akan membeli surat berharga negara (SBN) Rp 439 triliun yang terdiri atas Rp 215 triliun pada 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022. Partisipasi lain adalah menanggung seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan.  Limit maksimalnya Rp 58 triliun tahun ini dan Rp 40 triliun tahun depan. Sementara itu, sisa bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan pemerintah.  Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, hal itu merupakan panggilan tugas negara untuk kesehatan dan kemanusiaan. Karena itu, pemerintah dan bank sentral sama-sama menanggung beban untuk penanggulangan pandemi.  "Langkah ini merupakan sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Sehingga dapat mengurangi beban negara," katanya.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU APBN 2022. Menkeu memastikan bahwa pemerintah terus menggali potensi penerimaan negara untuk tahun depan.

Pemerintah dan BI Lanjutkan Burden Sharing APBN hingga 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Masyarakat diminta selalu waspada dalam menghadapi situasi saat ini.  "Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pandemi belum berakhir. Kita harus tetap waspada dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary," ujarnya secara virtual, Jumat (25/6).  Jokowi menuturkan, dibutuhkan kesamaan frekuensi antar kementerian dan lembaga untuk menangani pandemi. "Di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah dan sejak pandemi muncul di tahun 2020 kita telah melakukan langkah-langkah extraordinary," jelasnya.  Jokowi melanjutkan, langkah tersebut juga termasuk dengan perubahan APBN dimana melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi APBN. Defisit diperbolehkan di atas tiga persen terhadap PDB selama tiga tahun.  "Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," ungkapnya.  Selain itu, Jokowi juga meminta berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain dalam menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI).  "Dengan berbagai respons kebijakan tersebut Alhamdulillah kita mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan," ucapnya.

Jokowi Minta Semua Lembaga Bisa Sharing the Pain seperti BI-Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) sudah membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah di pasar perdana baik melalui mekanisme pasar maupun pembelian secara langsung. Hingga 8 Oktober 2020, nilai SBN yang dibeli totalnya mencapai Rp 289,86 triliun. Pembelian SBN ini dilakukan otoritas moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.  "Dengan sinergi ini pemerintah dapat lebih fokus dalam upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers daring di Jakarta, Selasa (13/10).  Perry memaparkan, BI membeli SBN dengan mekanisme pasar sebesar Rp 60,18 triliun termasuk skema lelang, green shoe option, dan private placement berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dan Menteri Keuangan 16 April 2020. Selain itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk kebutuhan publik atau public goods dalam APBN oleh BI melalui pembelian SBN secara langsung mencapai Rp 229,68 triliun sesuai SKB 7 Juli 2020.  Tak hanya itu, lanjut dia, BI juga sudah merealisasikan pembagian beban atau burden sharing dengan pemerintah untuk pendanaan nonpublic goods bagi UMKM dalam APBN 2020 mencapai Rp 90,88 triliun sesuai SKB 7 Juli 2020.  "Sinergi ekspansi moneter BI dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong PEN diperkuat. BI melanjutkan komitmen pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka UU Nomor 2 tahun 2020," katanya dikutip dari Antara.  https://www.youtube.com/watch?v=gbE-evhE4oY&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Borong SBN Pemerintah, BI Gelontorkan Rp 289,86 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bank-indonesia.jpg" alt="Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pekan ini pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) perdana yang bakal dibeli Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan skema burden sharing.  Itu sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan pendanaan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi.  Sesuai kesepakatan yang ditandatangani antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI, SBN yang akan diterbitkan memiliki tenor 5 dan 8 tahun. Lebih pendek jika dibandingkan dengan perkiraan awal yang memiliki masa jatuh tempo hingga 10 tahun.  Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, dampak penerbitan SBN dengan tenor tersebut akan membuat yield yang ditawarkan lebih tinggi daripada tenor 10 tahun. ”Angkanya apakah di atas 8 atau 9 persen, pasar yang akan menentukan. Kalau tenornya pendek, permintaan Kemenkeu untuk uang dari pasar akan lebih cepat, biasanya bunganya lebih tinggi. Kalau makin panjang tenornya, bunganya lebih rendah,’’ terang dia kepada Jawa Pos kemarin (26/7).  Dengan kondisi itu, pembayaran bunga dan pokok harus dilakukan pada 2025 dan 2028. Artinya, pemerintahan periode mendatang yang akan menanggung beban pokok dan bunga pada tahun tersebut. ”Risikonya, ruang fiskal di tahun di mana bunga dan pokok itu dikembalikan menjadi lebih sempit,’’ imbuhnya.  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menuturkan, pihaknya masih memproses pembuatan rekening khusus di BI untuk penempatan dana pembelian SBN tersebut. Dengan skema burden sharing, BI sepakat untuk membeli SBN pemerintah dengan skema private placement yang diperuntukkan sebagai pendanaan public goods sebesar Rp 397,56 triliun. Dalam hal ini, BI akan menanggung 100 persen bunga dari SBN tersebut.  Luky menambahkan, pembelian SBN itu tidak dilakukan secara langsung. Namun, dilakukan bertahap sesuai kebutuhan pembiayaan. ”Khusus melalui private placement tidak melalui lelang biasa atau mekanisme market. Jadi, Rp 397,56 triliun itu nggak sekaligus, sesuai dengan kebutuhan. Nanti BI membeli SBN sesuai kebutuhan.’’  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Pemerintah Mulai Jual Surat Berharga Negara Burden Sharing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akibat pandemi Covid-19 dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, pembiayaan utang mengalami kenaikan luar biasa. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) pun sepakat berbagi beban (burden sharing) untuk membiayai kebutuhan tersebut.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, skema burden sharing atau kerja sama antara fiskal dan moneter tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral Indonesia. "Langkah-langkah ini diambil oleh pemerintah dan BI akibat kondisi yang sangat extraordinary (luar biasa) karena adanya Covid-19," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (6/7).  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pada situasi pandemi global ini, banyak negara yang juga melakukan langkah-langkah luar biasa. "Yang kami lakukan ini bukanlah sesuatu yang outlier atau exceptional," katanya.  Yang pasti, lanjutnya, pemerintah dan BI akan sangat hati-hati dalam menjalankan skema ini, agar tetap bisa menjaga reputasi pemerintah dan bank sentral sebagai penjaga kebijakan fiskal dan moneter. Sri Mulyani pun lantas mencontohkan beberapa negara yang pemerintah dan bank sentralnya juga melakukan burden sharing.  "Chili, Kolombo, Hungaria, India, Korea Selatan, Meksiko, Polandia, Romania, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Turki, itu adalah negara-negara emerging market yang juga melakukan burden sharing. Bank sentralnya membeli bonds pemerintah secara langsung," jelas Sri Mulyani.  Lebih lanjut dia menuturkan, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang, kebijakan seperti quantitative easing dan debt monetization dilakukan lebih maju. Bahkan banyak negara maju yang mengimplementasikan skema tersebut sejak terjadinya krisis finansial 2008.  "Kita lakukan secara hati-hati, karena kita pahami situasi yang dihadapi emerging market berbeda dari negara-negara yang sudah sangat maju," pungkasnya.

Menkeu Sebut Banyak Negara Juga Lakukan Burden Sharing, Mana Saja?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#burden sharing

Berita Terkini