<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KPK-PERIKSA-SOEKARWO-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan suap terkait dengan pengalokasian anggaran bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2014–2018 terus diusut KPK. Untuk kebutuhan pemberkasan penyidikan, kemarin (8/11) KPK memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo sebagai saksi untuk tersangka Budi Setiawan, eks kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.  Berdasar pantauan Jawa Pos, Soekarwo tiba di gedung KPK sekitar pukul 15.00. Gubernur Jatim dua periode yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar tiga jam. Setelah diperiksa, dia dimintai keterangan seputar Peraturan Gubernur (Pergub) 13/2011.  ”(Pergub 13/2011, Red) itu tentang struktur di dalam mengambil keputusan bantuan keuangan kedaerahan,” kata Pakde Karwo saat ditanya tentang materi pemeriksaan.  Kepada penyidik, Karwo menjelaskan mekanisme pelaksanaan BK provinsi sesuai dengan pergub. ”Hanya menjelaskan struktur (pengambilan keputusan BK provinsi),” ujarnya.  Menurut Karwo, selama dirinya menjabat gubernur, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pergub tersebut. Hanya, dalam konteks kasus Budi Setiawan, ditengarai ada fee Rp 3,5 miliar untuk memuluskan pencairan BK provinsi ke Pemda Tulungagung. ”Itu (suap) ya (soal) perilaku (Budi Setiawan). Pergubnya sudah jalan sesuai dengan aturan,” tegasnya.  Kasus dugaan suap BK Provinsi Jatim berawal dari fakta yang muncul pada sidang mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Budi Setiawan yang juga sempat menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim disebut menerima uang suap dalam pengalokasian BK untuk Tulungagung.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, kewenangan pemberian BK sejatinya memang berada di level gubernur. Namun, dalam pelaksanaannya, analisis kebutuhan pengalokasian BK didelegasikan kepada kepala bappeda. Yakni, Budi Setiawan. Budi juga memberikan alokasi pembagian BK tersebut kepada pihak lain. Salah satunya adalah kepala BPKAD.

Pakde Karwo Diperiksa KPK Terkait Pencairan Bantuan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pemeriksaan dugaan kasus korupsi dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. Untuk melengkapi berkas penanganan perkara, penyidik pun memanggil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.  Atas surat panggilan pemeriksaan tersebut, orang nomor satu di Pemkab Tulungagung itupun memenuhi panggilan KPK dengan mendatangi ruang penyidikan Satreskrim sekitar pukul 09.40 WIB. Selanjutnya, proses pemeriksaan dilakukan di ruang penyidikan Satreskrim Polres Tulungagung. Maryoto tampak didampingi ajudan, dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB.  "Iya, (bupati) diperiksa KPK di lantai dua, mulai jam 09.00 WIB hingga pukul 11.25 WIB," jawab Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Ahmad Mugiyono membenarkan dikutip dari Antara.  Namun ia tak merinci materi pemeriksaan yang dijalani pimpinannya tersebut.  Selain dilakukan tertutup, Ahmad Mugiyono mengaku tidak mendampingi saat bupati diperiksa penyidik KPK.  Pejabat lainnya yang diperiksa KPK adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung Samrotul Fuad, Kepala Disperindag Kabupaten Tulungagung Tri Hariyadi dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Mastur.  "Saya diperiksa sebagai saksi terkait penganggaran di tahun 2017 di Dinas Kesehatan,” jawab Mastur saat dikonfirmasi awak media usai menjalani pemeriksaan.  Mastur datang sekitar pukul 10.00 WIB dan dicecar sekitar 10 pertanyaan.  Menurut Mastur, pertanyaan dari KPK berkutat seputar anggaran dari BK (bantuan keuangan) Provinsi Jawa Timur.  "Dinas Kesehatan tidak mendapat BK Provinsi Jatim,” lanjutnya.  Selain Mastur, pejabat lain yang ikut diperiksa hari itu adalah mantan Kabid BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung Sri Parmoni.  Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung Samrotul Fuad, diperiksa dalam kapasitasnya saat masih menjabat sebagai Kabag Pembangunan.  Sebelumnya, Selasa (23/8) KPK lebih dulu memeriksa beberapa anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.  Mereka yang sempat dipanggil dan diperiksa Komisi Antirasuah adalah Syaiful Anwar dan Susilowati dari PDI-P, Mashud dari PKB, Imam Sapingi dan Widodo Prasetyo dari Partai Gerindra. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus BK (Bantuan Keuangan) Provinsi Jawa Timur.  Pada Maret lalu, KPK juga melakukan pemeriksaan pada belasan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.  Selepas pemeriksaan tersebut, dua anggota aktif dan satu mantan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap ketok palu pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018.

Bupati Tulungagung Diperiksa Soal Dugaan Korupsi BK Jatim 2014-2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/syahri-mulyo-hanya-beberapa-detik-jabat-bupati-tulungagung-aktif_m_.jpg" alt="Syahri Mulyo meneteskan air mata usai dilantik sebagai bupati Tulungagung. Setelah dilantik dia langsung dinonaktifkan karena jadi tersangka kasus korupsi." width="100%">
<figcaption>Syahri Mulyo meneteskan air mata usai dilantik sebagai bupati Tulungagung. Setelah dilantik dia langsung dinonaktifkan karena jadi tersangka kasus korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Syahri Mulyo meneteskan air mata usai dilantik sebagai bupati Tulungagung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pelantikan yang berlangsung ruang tunggu Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, tahanan KPK itu lebih banyak tertunduk kemarin (25/9). Selain menunduk, Syahri Mulyo pun merespons permintaan wartawan untuk berfoto berdua dengan Maryoto Birowo, wakilnya. Lewat isyarat kedua tangan mengatup di depan wajah tanda permohonan maaf, bupati terpilih Tulungagung itu kembali ke ruang tunggu Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sembari tertunduk. Selanjutnya, dia kembali ke tahanan KPK dengan didampingi sejumlah penyidik. Politikus PDIP tersebut menjadi bupati aktif hanya dalam hitungan detik. Begitu dokumen pelantikan selesai ditandatangani, protokoler langsung menyiapkan dokumen penugasan Maryoto sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Tulungagung. Gubernur Jatim Soekarwo yang melantik keduanya pula yang membacakan surat penugasan itu. Sebagai bupati pilihan masyarakat Tulungagung, Syahri memang tetap dilantik. Namun, dia juga merupakan tahanan KPK sebagai buntut operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi sejumlah proyek di Tulungagung pada 6 Juni lalu. Syahri yang juga ditetapkan sebagai tersangka menyerahkan diri tiga hari setelahnya. Sebelum Syahri, pada 24 Agustus 2017 Bupati (terpilih) Buton Samsu Umar Abdul Samiun juga "dipinjam" sesaat dari tahanan untuk dilantik di Kemendagri. Samsu adalah terdakwa kasus suap kepada Ketua (kini mantan) Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Suap itu terkait dengan sengketa perselisihan hasil pilkada Buton pada 2011. Akil sendiri terjaring OTT KPK pada 2013. "Sebagaimana ketentuan undang-undang, kepala atau wakil kepala daerah yang mempunyai masalah hukum, walaupun ditahan tapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, ya tetap dilantik," terang Mendagri Tjahjo Kumolo seusai pelantikan. Agar pemerintahan tidak kosong, wakil bupati ditunjuk sebagai Plt untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Status Plt tersebut, jelas Tjahjo, berlaku hingga status hukum Syahri berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Bila dinyatakan tidak bersalah, Syahri kembali aktif sebagai bupati. Sebaliknya, bila Syahri divonis bersalah dan menjalani pemidanaan, Maryoto akan dilantik sebagai bupati definitif. Pengganti Maryoto sebagai wakil bupati diusulkan PDIP dan Partai Nasdem untuk selanjutnya diparipurnakan di DPRD. Sebenarnya, ungkap Tjahjo, Soekarwo sudah memohon ke KPK agar Syahri bisa dilantik di Surabaya bersama kepala daerah asal Jatim lainnya. "Karena luar kota (Jakarta), KPK tidak mengizinkan," tambahnya. Akhirnya diambil jalan tengah dengan pelantikan di Kemendagri. Tjahjo mengapresiasi KPK yang mengizinkan Syahri dibon dari tahanan untuk keperluan pelantikan. Dengan demikian, tidak perlu ada pelantikan di dalam rutan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik mengizinkan Syahri mengikuti pelantikan setelah mendapat surat dari Gubernur Jatim Soekarwo. Permintaan itu pun disetujui. Hanya, dengan catatan, pelantikan dilaksanakan di Jakarta dan dikawal ketat petugas KPK yang dibantu keamanan rutan. Rekomendasi tersebut diberikan dengan memperhatikan sejumlah aspek efisiensi atau biaya, efektivitas, dan keamanan. Pertimbangan itu merujuk penahanan Syahri saat ini di Rutan Polres Jakarta Timur.&nbsp;

Syahri Mulyo Hanya Beberapa Detik Jabat Bupati Tulungagung Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakde-karwo-semoga-keluarga-syahri-menjalani-dengan-tawakal_m_.jpg" alt="Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)." width="100%">
<figcaption>Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo merasa prihatin atas permasalahan hukum yang menjerat Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo. Sebab pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Sayhri-Maryoto yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya formalitas. "(Soal) Bupati Tulungagung, saya kira ini ujian. Semoga Syahri sekeluarga menjalani tawakal di satu pihak, karena nggak boleh ada kekosongan pimpinan," kata Karwo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (25/9). Karwo mengatakan, Syahri merupakan tersangka pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kendati demikian, proses pelantikan terhadap Syahri tetap dilakukan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 4 yakni, kepala daerah menjalani masalah hukum digantikan oleh wakil kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya. "Wakil Bupati Maryoto sebagai Plt Bupati dalam menjalankan kesehariannya bisa bekerja sama dengan DPRD," ungkapnya. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu meyakini, Maryoto dapat menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Tulungagung dengan sebaik-baiknya. "Sekali lagi wakilnya yang dipilih merupakan sahabat baik. Beliau yakinlah visi-misi dijalankan Plt dengan baik. 2019 ada tugas besar yaitu demokrasi berjalan bersama pemilihan presiden," pungkasnya.

Pakde Karwo: Semoga Keluarga Syahri Menjalani dengan Tawakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-dilantik-syahri-mulyo-langsung-dinonaktifkan_m_1537861544_245802.jpg" alt="Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)." width="100%">
<figcaption>Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan kepala daerah Kabupaten Tulungagung terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo, Selasa (25/9) siang ini dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai bupati dan wakil bupati. Namun, lantaran Syahri Mulyo tengah menghadapi kasus hukum dugaan suap, maka yang bersangkutan langsung dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri Tjahjo mengatakan, sebagai gantinya, Maryoto Birowo akan mengisi jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung. "Kemendari mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Plt kepada wakil bupati terpilih," katanya, di Jakarta. Tjahjo menuturkan, Syahri merupakan tersangka korupsi dugaan kasus suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Tjahjo memastikan, pihaknya tidak akan mencopot Syahri dari jabatannya sampai kasus tersebut berkekuatan hukum tetap. "Sampai menunggu bagaimana keputusan pengadilan tindak pidana korupsi," jelas Tjahjo. Sebelumnya, Kemendagri juga pernah melakukan pelantikan serupa di 2017. Saat itu, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata melantik bupati buton terpilih Samsu Umar Abdul Samiun yang tersangkut kasus suap Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam gugatan Pilkada. Usai dilantik, Samsu Umar langsung dinonaktifkan. Untuk mengisi kekosongan Bupati, Wakil Bupati Buton La Bakry, langsung dilantik menjadi Plt Bupati Buton. Ujungnya, saat kasus rampung dan Bupati (nonaktif) Samsu Umar divonis 3 tahun, La Bakry menjadi Bupati Buton definitif.

Usai Dilantik, Syahri Mulyo Langsung Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-tulungagung-tersangka-korupsi-dilantik-kpk-kasus-jalan-terus_m_1537861708_245780.jpg" alt="Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)" width="100%">
<figcaption>Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (25/9) siang ini tetap melangsungkan pelantikan terhadap Bupati Tulungagung terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, Syahri Mulyo, meski yang bersangkutan berstatus tersangka kasus korupsi. Syahri Mulyo sebagaimana diketahui tersandung kasus suap proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, sesuai dengan perintah undang-undang, lembaga antirasuah mengawal pelantikan tersangka Syahri, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi (biaya), faktor efektivitas (jarak dan waktu), serta faktor keamanan (tenaga pengamanan). Oleh karena itu, Kepolisian pun turut mendampingi saat pelantikan berlangsung. Pelantikan Syahri sendiri dilaksanakan di kantor Kemendagri. Petugas rutan KPK membawa yang bersangkutan ke lokasi pelantikan. Setelah itu, Syahri akan dikembalikan ke rutan. "Pelantikan tersangka SM sebagai bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta. KPK membawa SM dengan pengawalan oleh pihak keamanan rutan dan berkoordinasi dengan Polri," kata Febri. Ketentuan kepala daerah terpilih yang menyandang status tersangka tetap dilantik ini merujuk Pasal 164 Ayat (6) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota," imbuhnya. Namun demikian, lanjut Febri, penyidikan terhadap Syahri terus dilakukan oleh KPK. Hingga detik ini ada 86 orang saksi yang sudah menjalani proses pemeriksaan. Sebelumnya, Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. KPK menduga Syahri menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri mencapai Rp 2,5 miliar. Suap itu melibatkan Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno dari swasta sebagai penyuap.

Bupati Tulungagung Tersangka Korupsi Dilantik, KPK: Kasus Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidikan-kasus-proyek-peningkatan-jalan-mengarah-ke-wabup-terpilih_m_.jpg" alt="Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo berompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan KPK, Minggu subuh (10 Juni 2018)." width="100%">
<figcaption>Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo berompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan KPK, Minggu subuh (10 Juni 2018).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus mendalami penyidikan kasus dugaan suap atas proyek peningkatan jalan senilai Rp 1 miliar yang menyeret bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo. Dari penyidikan, kasus ini bisa menyeret nama baru. Itu bisa terjadi setelah KPK juga menggeledah rumah wakil bupati Tulungagung terpilih Maryoto Birowo. "Kalau bicara penggeledahan berarti penyidik menduga ada alat bukti yang terdapat di lokasi tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Jawa Pos kemarin (29/8). KPK juga menyelidiki 21 aset yang diduga milik Syahri Mulyo. "Personel KPK memang sempat datang kemarin (Selasa, 28/8, Red) untuk melihat data mengenai aset tanah Pak Syahri Mulyo," kata Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung Eko Jauhari kemarin (29/8). Lalu, apa kaitan wakil bupati terpilih Tulungagung dalam kasus Syahri? Sumber internal Jawa Pos di KPK mengatakan, ada indikasi aliran dana dari penyuap Syahri, yakni pengusaha kondang di Tulungagung Susilo Prabowo alias Mbun, digunakan untuk biaya pilkada. Terkait hal itu, Febri menyatakan, penetapan tersangka baru dalam kasus tersebut tentu saja terbuka. Namun, upaya hukum itu harus didasari minimal dua alat bukti. "Kalau misalnya (Maryoto) terlibat dan jadi tersangka, tentu harus didasari bukti permulaan yang cukup," ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Seandainya Maryoto ikut menjadi tersangka dan ditahan, bupati dan wakil bupati terpilih harus nonaktif sebagai bupati dan wakil bupati. "Tetap harus dilantik sampai (kasusnya, Red) inkracht (berkekuatan hukum tetap)," terang Komisioner KPU Ilham Saputra. Bila sama-sama menjadi tahanan selama menjalani statusnya sebagai tersangka, setelah pelantikan keduanya langsung dinonaktifkan. Sekretaris daerah akan menjadi pelaksana tugas kepala daerah sampai kasusnya inkracht. Bila kemudian pengadilan memutuskan keduanya bersalah dan telah inkracht, barulah Syahri dan Maryoto diberhentikan tetap dari jabatannya. Pengisian jabatan yang lowong itu tidak lagi menggunakan mekanisme pilkada. "Proses penggantiannya lewat DPRD," lanjut komisioner asal Aceh Besar, Aceh, tersebut. Partai pengusung Syahri dan Maryoto mengusulkan dua pasangan calon baru kepada DPRD. Kemudian, DPRD memilih salah satu di antara dua paslon yang diajukan dengan cara voting. Namun, apabila hanya Syahri yang terbukti bersalah, Maryoto bisa dilantik sebagai bupati. Kemudian, wakilnya dipilih DPRD setelah diusulkan partai pengusung.&nbsp;

Penyidikan Kasus Proyek Peningkatan Jalan Mengarah ke Wabup Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-diminta-percepat-proses-hukum-bupati-tulungagung_m_224407.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Senin (2/7)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Senin (2/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditetapkannya calon kepala daerah (cakada) petahana sebagai tersangka menimbulkan kebimbangan jika yang bersangkutan kembali menang di pilkada berikutnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat atau quick count, calon Bupati petahana, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Syahri Mulyo</a> keluar sebagai pemilik suara terbanyak. Sedangkan saat ini statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Menanggapi fenomena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerukan harapannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat proses hukum terhadap para cakada petahana yang terlilit kasus pidana. Tjahjo berpendapat jika hal itu dapat dilakukan oleh KPK. Sebab dalam penetapan tersangka sudah disertai alat bukti cukup. "Saya sebagai Mendagri hanya mengharapkan dan menghimbau tanpa intervensi kepada KPK untuk mempercepat proses persidangan. Toh mereka ini tersangka KPK kan udah cukup alat bukti, ya tinggal persidangan dan saksi-saksi," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Senin (2/7). Adanya percepatan persidangan ini akan berdampak terhadap efisiensi pelantikan kepala daerah terpilih. Sehingga tak ada lagi pelantikan kepala daerah di dalam lembaga pemasyarakatan (LP). "Kalau bisa dipercepat persidangannya mudah-mudahan sudah clear semualah, kan nggak enak harus melantik di LP," imbuh Tjahjo. Meski demikian jika hal itu tidak dapat terealisasi, Tjahjo akan tetap tunduk dengan Undang-undang yang berlaku. Di mana kepala daerah tersebut akan tetap dilantik, dan jika ada keputusan hukum tetap bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka status kepala daerahnya akan langsung dicopot. "Saya sebagai Mendagri berpatokan kepada hukum, sepanjang belum memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan atau banding ya tetap di lantik, begitu nanti ada keputusan tetap langsung kita batalkan," tukasnya.

KPK Diminta Percepat Proses Hukum Bupati Tulungagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-berstatus-tersangka-kpk-syahri-tetap-bisa-dilantik-jadi-bupati_m_223683.jpeg" alt="Bupati Tulungagung Syahri Mulyo masih bisa dilantik menjadi Bupati terpilih meksi saat ini mendekam di Rutan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Tulungagung Syahri Mulyo masih bisa dilantik menjadi Bupati terpilih meksi saat ini mendekam di Rutan KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan petahana calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo unggul berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan KPU Tulungagung. Meskipun Syahri sendiri merupakan tersangka kasus korupsi dan saat ini sedang mendekam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syahri diduga tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebesar Rp 1 miliar dari pengusaha terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menyatakan, Syahri tetap bisa dilantik jika terpilih. Pasalnya, belum ada keputusan hukum tetap terkait kasus yang menjerat Syahri. "Ya tetap dilantik, kan masih proses hukum, orang tersangka kan belum inkrah, tetap dilantik," kata Bahtiar di Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/6). Namun Bachtiar juga mengatakan, hasil kemenangan Syahri saat ini tersebut masih berdasarkan hitung cepat (quick count) lembaga survei dan belum ada keputusan resmi dari penghitungan manual KPU. "Ini kan baru versi quick count, andai menang setelah penetapan calon oleh KPU, maka yang bersangkutan tetap dilantik sebagai bupati, dipinjam saja sama nanti petugas (tahanan)," ujarnya. Terkait pelantikan, Bachtiar menjelaskan, nantinya jika KPU telah menetapkan Syahri sebagai Bupati terpilih Tulungagung, maka proses pelantikan akan segera dilakukan dengan prosedur tersendiri. "Ini kan bupati nanti dipinjam, nanti dibalikan ke tahanan kalau misalnya&nbsp;masih proses sebagai tahanan. Dulu sudah pernah kita lakukan, jadi nggak ada masalah," urainya. Namun, jika pengadilan sudah memvonis Syahri atas kasusnya, Kemendagri akan melakukan tindakan administrasi pemerintahan dengan mengganti calon bupati terpilih tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 23&nbsp; tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah&nbsp; dan Undang-undang nomor 10 tahun&nbsp; 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kalau nanti sudah inkracht dan diputuskan sekian tahun, maka baru dilakukan tindakan adminstrasi pemerintahan. Selanjutnya apakah lalu wakil bupatinya naik jadi bupati, lalu wakilnya kemudian diisi dari partai pengusung. "Jadi sudah diatur di UU nomor 23&nbsp; tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah&nbsp;dan UU nomor 10 tahun&nbsp; 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dipastikan&nbsp; pemerintahan&nbsp; tetap berjalan," pungkasnya. Untuk diketahui, pasangan calon petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo sementara unggul (menang) telak atas pesaingnya, Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko). Syahri Mulyo saat ini terjerat kasus korupsi dan mendekam di tahanan KPK, sejak dua pekan menjelang pencoblosan lalu. Nilai prosentase 61 : 29 persen berdasar hasil real count yang dilakukan KPUTulungagung maupun Desk Pilkada Pemkab Tulungagung.

Meski Berstatus Tersangka KPK, Syahri Tetap Bisa Dilantik Jadi Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-menang-pilkada-kpk-tetap-proses-hukum-bupati-tulungagung_m_223587.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dikabarkan memenangkan perhitungan cepat atau quick qount dalam Pilkada serentak 2018. Padahal, saat ini Syahri tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terjerat kasus suap pada proyek peningkatan infrastruktur jalan pada 2017 di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 2,5 miliar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, terpilihnya Syahri kembali memangku jabatan di Kabupaten Tulungagung merupakan kehendak tuhan dan amanah dari rakyat yang patut dihargai. "Ini harus tegas ya, yang namanya suara rakyat itu suara Tuhan. Itu dalam politik begitu jadi rakyat sudah menentukan pilihannya harus dihargai," beber Saut, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/6). Menurut Saut, terpilihnya Syahri mungkin dikarenakan wakilnya memiliki kinerja bagus atau dulu sebelum Syahri terjerat kasus korupsi, sempat memiliki kinerja baik di mata masyarakat. "Menjadi seorang pemimpin itu berkinerja saja tidak cukup. Seorang pemimpin harus mampu berintegritas,"ujarnya. Kata Saut, Masyarakat yang memilih, menilai bupati Tulungagung ini mempunyai sifat humble. Tapi, bagi KPK dia tetap sebagi tahanan korupsi. "Masyarakat menilai dia humble di depan publik tapi kan di depan KPK ketemu dua bukti," tuturnya. Untuk itu, lembaga antikorupsi ini kembali menegaskan KPK tidak ada kaitannya dengan politik. Buktinya, Syahri tetap terpilih untuk memangku jabatan itu. Dan lembaga antirasuah akan tetap memproses Syahri sesuai hukum. "Syahri proses masih berjalan, masih dipanggil nanti dikroscek dengan yang lain. Prosesnya masih berjalan," tukasnya. Sekadar informasi, KPK menduga Syahri menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri adalah Rp 2,5 miliar. Suap ini melibatkan Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno dari swasta sebagai penerima. Sedangkan Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi jatah Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati. Suap ini juga melibatkan Bambang Purnomo dari swasta sebagai penerima. Sebagai pihak pemberi Susilo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 65 KUHPidana. Sementara sebagai pihak penerima, terkait perkara Tulungagung, Syahri Mulyo, Agus Prayitno dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara terkait perkara Blitar, Muhamad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Meski Menang Pilkada, KPK Tetap Proses Hukum Bupati Tulungagung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati tulungagung

Berita Terkini