<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Nasib bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P. Riwu Kore belum dapat dipastikan. Kementerian Dalam Negeri menunda putusan karena menunggu hasil pemeriksaan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Kemarin (4/2) Kemendagri menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik Piliang. Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kapolda NTT.  Setelah rapat, Akmal mengatakan, pihaknya menghormati proses demokrasi di Sabu Raijua. Termasuk pilihan masyarakat. Namun, tidak bisa dimungkiri, ada fakta dugaan pelanggaran hukum dalam prosesnya. Untuk itu, agar tidak ada persoalan di kemudian hari, problem itu harus diklirkan. ”Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada penetapan paslon melalui SK Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.  Kemendagri, lanjut dia, perlu menunggu hasil penelusuran dari Kemenkum HAM, dalam hal ini Imigrasi. Meski ada sejumlah fakta yang didapat, Kemendagri tak berwenang untuk menyampaikan kesimpulan terkait status kewarganegaraan Orient. ”Ada lembaga khusus yang menentukan, bukan Kemendagri,” imbuhnya.  Akmal menyebut masih ada waktu untuk menunggu jawaban Kemenkum HAM. Akhir masa jabatan (AMJ) bupati Sabu Raijua baru akan berakhir pada 17 Februari 2021.  ”Dalam waktu cepat Bapak Menteri bisa mengambil keputusan terkait ini,” tuturnya.  Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, pihaknya telah meminta Kemendagri untuk tidak melakukan pelantikan lebih dulu. ”Jangan sampai dilakukan pelantikan dulu,” tegasnya.  Menurut Abhan, penundaan diperlukan untuk memberi waktu melakukan penelaahan kasus lebih dalam.  Dia menilai, fakta bahwa yang bersangkutan warga negara asing merupakan problem serius dan melanggar konstitusi.  Untuk mengambil keputusan pun harus cermat. Terkait opsi pembatalan misalnya, harus dikaji apakah paslon yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan. Bila bisa, lembaga mana yang berwenang membatalkan.  ”Siapa yang dibatalkan? Salah satu paslon atau keduanya (wakilnya juga),” ungkapnya. Berbagai pertanyaan tersebut tidak diatur dalam UU Pilkada. Hal itu memerlukan pendalaman dengan para ahli.  Terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta status Orient sebagai bupati terpilih Sabu Raijua dibatalkan. ”Karena kepala daerah tidak boleh warga negara asing,” terangnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.  Menurut Azis, tidak boleh seorang WNI mempunyai dua paspor, karena itu sebuah penyimpangan dan menyalahi konstitusi. Dalam hal ini, bisa jadi Orient adalah WNA.  Saat ini, DPR masih menunggu keputusan dari pemerintah dan KPU. ”KPU harus koordinasi dengan Kemendagri dan Imigrasi,” tegas politikus Partai Golkar itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MVpPqmcla50

Soal Bupati Terpilih Sabu Raijua, Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-02-at-17.37.02.jpeg" alt="Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto (kanan) berbincang dengan Rektor Unej Iwan Taruna saat berkunjung ke Kampus Unej, Selasa (2/2). Humas Unej/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto (kanan) berbincang dengan Rektor Unej Iwan Taruna saat berkunjung ke Kampus Unej, Selasa (2/2). Humas Unej/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto meminta dukungan Universitas Jember (Unej) untuk membenahi sektor pertanian. Pertanian menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan bersama Wakil Bupati Jember terpilih M. Balya Firjaun Barlaman setelah dilantik pada 17 Februari. Hendy mengunjungi Kampus Unej diterima Rektor Unej Iwan Taruna didampingi para wakil rektor dan Dekan Fakultas Pertanian.  ”Empat program prioritas yang akan dilaksanakan sesegera mungkin yakni pembenahan sektor pertanian, perbaikan jalan dan fasilitas umum, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk pelayanan umum dan pengentasan kemiskinan,” kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Jember, Rabu (3/2).  Di sektor pertanian, lanjut dia, pihaknya ingin agar produk pertanian Jember memiliki nilai tambah. Agar petani makin sejahtera. Pemkab Jember juga punya pekerjaan rumah membenahi Perusahaan Daerah Perkebunan agar bangkit kembali.  ”Layanan umum di Jember juga harus ditingkatkan dengan memanfaatkan kecanggihan TIK. Di samping itu, kami butuh pendataan warga miskin agar bantuan tepat sasaran supaya angka kemiskinan di Jember secara berangsur-angsur berkurang,” tutur Hendy.  Dia berharap bisa bergerak cepat agar program yang sudah direncanakan bisa segera dirasakan warga Jember seperti program pendataan warga miskin, sehingga butuh bantuan mahasiswa Unej agar pendataan bisa selesai dalam waktu sebulan.  ”Begitu pula dengan pemanfaatan TIK untuk pelayanan umum, saya ingin big data dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Jember,” kata Hendy.  Menanggapi hal ini, Rektor Unej Iwan Taruna menawarkan konsep kuliah kerja nyata (KKN) tematik back to village kepada bupati terpilih. Sehingga, mahasiswa bisa diterjunkan untuk mendata angka kemiskinan di Jember, termasuk pemanfaatan TIK.  ”Terkait pertanian, saya usul agar Pemkab Jember memberdayakan Bumdes untuk membuka usaha agar produk pertanian tidak lagi dijual mentah. Misalnya memiliki penggilingan padi sehingga memiliki nilai tambah,” ujar Iwan.  Khusus untuk Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan yang merupakan BUMD Jember, Iwan mengusulkan agar mulai memikirkan menanam komoditas baru selain kopi dan karet.  Dia menjelaskan kampus Unej lahir dan berkembang di Jember, sehingga sudah seharusnya jika kiprahnya ditujukan dalam rangka memakmurkan warga Jember.  ”Kami berkomitmen membantu Pemkab Jember dalam mewujudkan program-programnya, seperti program di sektor pertanian, penanganan kemiskinan dan pemanfaatan TIK untuk pelayanan umum,” kata Iwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/G6icz2Dehpo

Bupati Jember Terpilih Minta Dukungan Unej Benahi Sektor Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidikan-kasus-proyek-peningkatan-jalan-mengarah-ke-wabup-terpilih_m_.jpg" alt="Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo berompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan KPK, Minggu subuh (10 Juni 2018)." width="100%">
<figcaption>Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo berompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan KPK, Minggu subuh (10 Juni 2018).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus mendalami penyidikan kasus dugaan suap atas proyek peningkatan jalan senilai Rp 1 miliar yang menyeret bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo. Dari penyidikan, kasus ini bisa menyeret nama baru. Itu bisa terjadi setelah KPK juga menggeledah rumah wakil bupati Tulungagung terpilih Maryoto Birowo. "Kalau bicara penggeledahan berarti penyidik menduga ada alat bukti yang terdapat di lokasi tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Jawa Pos kemarin (29/8). KPK juga menyelidiki 21 aset yang diduga milik Syahri Mulyo. "Personel KPK memang sempat datang kemarin (Selasa, 28/8, Red) untuk melihat data mengenai aset tanah Pak Syahri Mulyo," kata Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung Eko Jauhari kemarin (29/8). Lalu, apa kaitan wakil bupati terpilih Tulungagung dalam kasus Syahri? Sumber internal Jawa Pos di KPK mengatakan, ada indikasi aliran dana dari penyuap Syahri, yakni pengusaha kondang di Tulungagung Susilo Prabowo alias Mbun, digunakan untuk biaya pilkada. Terkait hal itu, Febri menyatakan, penetapan tersangka baru dalam kasus tersebut tentu saja terbuka. Namun, upaya hukum itu harus didasari minimal dua alat bukti. "Kalau misalnya (Maryoto) terlibat dan jadi tersangka, tentu harus didasari bukti permulaan yang cukup," ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Seandainya Maryoto ikut menjadi tersangka dan ditahan, bupati dan wakil bupati terpilih harus nonaktif sebagai bupati dan wakil bupati. "Tetap harus dilantik sampai (kasusnya, Red) inkracht (berkekuatan hukum tetap)," terang Komisioner KPU Ilham Saputra. Bila sama-sama menjadi tahanan selama menjalani statusnya sebagai tersangka, setelah pelantikan keduanya langsung dinonaktifkan. Sekretaris daerah akan menjadi pelaksana tugas kepala daerah sampai kasusnya inkracht. Bila kemudian pengadilan memutuskan keduanya bersalah dan telah inkracht, barulah Syahri dan Maryoto diberhentikan tetap dari jabatannya. Pengisian jabatan yang lowong itu tidak lagi menggunakan mekanisme pilkada. "Proses penggantiannya lewat DPRD," lanjut komisioner asal Aceh Besar, Aceh, tersebut. Partai pengusung Syahri dan Maryoto mengusulkan dua pasangan calon baru kepada DPRD. Kemudian, DPRD memilih salah satu di antara dua paslon yang diajukan dengan cara voting. Namun, apabila hanya Syahri yang terbukti bersalah, Maryoto bisa dilantik sebagai bupati. Kemudian, wakilnya dipilih DPRD setelah diusulkan partai pengusung.&nbsp;

Penyidikan Kasus Proyek Peningkatan Jalan Mengarah ke Wabup Terpilih

bupati terpilih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati terpilih

Berita Terkini

Soal Bupati Terpilih Sabu Raijua, Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi

Bupati Jember Terpilih Minta Dukungan Unej Benahi Sektor Pertanian

Penyidikan Kasus Proyek Peningkatan Jalan Mengarah ke Wabup Terpilih

Download Aplikasi JawaPos.com