<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-3JPG-209197886.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Camat Legok Yusuf Fachroji turut hadir dalam pertemuan antara Bupati Kabupaten Bogor Rudi Susmanto dan Bupati Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid. Pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (21/9) di Kaya Atjeh, Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan pemikirannya terkait masalah operasioal truk tambang di tengah perbaikan jalan Parung Panjang dan sekitarnya yang menyedot anggaran sangat besar. Maesyal Rasyid mengungkapkan bahwa jam operasional truk tambang tidak mungkin dilonggarkan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus memastikan kenyamanan sekaligus keamanan bagi warganya. Terkait volume kendaraan truk tambang, seharusnya berkurang mengingat jalan yang digunakan hanya separuhnya saja. Pengusaha tambang jangan sampai menargetkan volume truk tambang harus sama dengan volume normal di luar pengerjaan proyek perbaikan jalan. "Bupati Tangerang menyampaikan saran dan pemikirannya, kenapa tidak mengurangi volume pengangkutan tambang saat &nbsp;dilakukan pembangunan jalan agar tidak terjadi konflik," cerita Camat Legok Yusuf Fachroji kepada JawaPos.com, Selasa (23/9). Menurut dia, Bupati Tangerang merekomendasikan agar volume truk tambang yang beroperasi dalam sehari sepertiga atau bahkan maksimal separuh dari hari-hari biasanya. "Karena ada perbaikan jalan. Jalan yang tadinya 2 lajur, sekarang hanya 1 lajur.Makanya maksimal setengahnya saja dari volume normal," tuturnya. Tak hanya melontaran pemikiran yang masuk akal sehat agar pengusaha tambang tidak memaksakan kehendak diri sendiri dengan menargetkan volume dalam jumlah besar mengingat sedang ada perbaikan jalan.&nbsp; Bupati Tangerang juga mengkomunikasikan kepada penerima bahan material tambang di wilayah Kabupaten Tangerang untuk mengurangi pembelian, mengingat jalan utama di Parung Panjang dan sekitarnya sedang diperbaiki. &nbsp;

Camat Legok Yusuf Fachroji membahas kebijakan Bupati Tangerang terkait truk tambang di tengah perbaikan jalan Parung Panjang.

Camat Legok Ungkap Pemikiran Bupati Tangerang Soal Truk Tambang di Tengah Perbaikan Jalan di Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/sekda-tangerang-3973756678.jpeg" alt="Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengadakan pertemuan pada Minggu (21/9) di Kaya Atjeh, Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pertemuan tersebut membahas tentang sinkronisasi jam operasional truk tambang setelah Kabupaten Bogor melonggarkan jam operasional truk tambang dengan dalih demi perputaran roda ekonomi selama masa perbaikan jalan utama di Parung Panjang. Akan tetapi, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid punya prinsip tegas yang tidak dapat dibeli atau dinegosiasikan untuk membela kepentingan rakyat atau warga Tangerang.&nbsp; Bupati Tangerang memilih tetap berpegangan dengan Perbub No. 12 Tahun 2022 Kabupaten Tangerang dan menolak untuk melonggarkan jam operasional truk tambang. "Untuk pertemuan itu, Bupati Tangerang dengan Bupati Bogor, kami sebagai pelaksana aturan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022. Sampai dengan pertemuan itu, Perbub tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan," kata Camat Legok Yusuf Fachroji kepada JawaPos.com.com, Selasa (23/9). Dia menegaskan bahwa jam operasional truk tambang sesuai dengan Perbub Perbub No. 12 Tahun 2022 Kabupaten Tangerang mulai pukul 22.00- 05.00. Jam operasional tersebut tidak bisa diganggu gugat. Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menegakkan aturan yang telah dibuat. "Tidak ada relaksasi untuk Kabupaten Tangerang," tegas Yusuf Fachroji. &nbsp; Dia juga mengungkapkan, dalam pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, juga dihadiri sejumlah pihak yang bersinggungan dengan masalah ini. "Yang datang cukup banyak. Dari kami dari Tangerang ada Kadishub, ada Kasatpol PP, ada Kepada Dinas Bina Marga dan beberapa camat yang memang bersentuhan dengan kendaraan truk tambang," paparnya. Bupati Kabupaten Bogor dalam rapat bersama jajarannya pada Jumat (19/9) lalu membuat kebijakan kontroversial. Pasalnya, disepakati untuk melonggarkan jam operasional tambang yang awalnya sinkron dengan Kabupaten Bogor malah dibuat tidak sinkron. Bupati Bogor memperbolehkan truk tambang melintas pagi hari mulai pukul 09.00&ndash;11.00 WIB dan 13.00&ndash;16.00 WIB. Selain itu, truk tambang juga diperbolehkan melintas pada pukul 22.00- 05.00 WIB. Dengan kebijakan baru tersebut, maka hampir 24 jam truk tambang boleh melintas di jalan utama Parung Panjang dan sekitarnya. Kebijakan melonggarkan jam operasional truk tambang mendapat pertentangan keras dari warga Parung Panjang. Mereka menganggap, tindakan tersebut justru akan membahayakan warga. Mulai dari ancaman kemacetan, kecelakaan, hingga lingkungan yang tidak sehat karena udara bakal tercemar.

Bupati Tangerang menolak permintaan untuk melonggarkan jam operasional truk tambang, menjaga keselamatan warga.

Tegas dan Berprinsip, Bupati Tangerang Tolak Bujuk Rayu Longgarkan Jam Operasional Tambang dari Parung Panjang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/AIRLANGGA-OK-1369901721.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menghadiri Pasar Murah Brojo di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menghadiri Pasar Murah Brojo di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dari suap berhasil dibuktikan. Inspektorat Kabupaten Tangerang&nbsp;KPKsukses meraih sertifikat ISO 37001: 2016 dengan pendampingan dari Visi Integritas.&nbsp; Sistem ini nantinya akan digunakan di lingkungan Pemkab Tangerang guna mencegah tindakan korupsi. Sehingga pelayanan masyarakat bisa bebas dari tindakan suap. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan, dengan mendapatkan sertifikat ISO 37001, menjadi langkah baik dalam menyempurnakan pengelolaan pelayanan. "Tata kelola yang bersih adalah sesuatu yang mutlak bagi abdi negara, agar budaya baik dan objektivitas pelayanan masyarakat berjalan baik, yang bermuara pada pemerintahan yang bersih dan berdaya guna," kata Zaki dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (13/9). Inspektorat Kabupaten Tangerang menjadi instansi pertama di lingkungan pemerintahan di Banten yang mendapatkan sertifikat ISO 37001. "Salah satu bentuk keseriusan Pemda Kabupaten Tangerang dalam menata kelola dalam ISO 37001, maka Inspektorat menjadi instansi pertama yang mendapatkan lisensi di pemerintahan di Banten," ujarnya. Menurutnya, sertifikat ISO 37001 menjadi salah satu bukti konsistennya Pemkab Tangerang dalam mengelola pemerintahan yang bersih dari suap. Kecuali itu, Pemkab Tangerang sudah 15 tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Bisa menjadi penyemangat yang kita lakukan untuk selalu konsisten dan membuat pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik lagi," paparnya. Meski demikian, Zaki berpesan kepada para abdi negara agar tidak berpuas diri dengan raihan sertifikat ISO 37001. Hal itu harus menjadi motivasi dan semangat dalam menjalankan tata kelola yang bersih di Pemkab Tangerang. Raihan ini akan ditularkan kepada seluruh OPD hingga ke tingkat desa di Tangerang. Sehingga integritas dan sistem managemen anti suap berkorelasi pada pencegahan korupsi. "Nanti Inspektorat menjadi tutor bagi Bapak Ibu sekalian dalam manajemen anti penyuapan, termasuk pada kantor kecamatan dan menular ke desa," ucapnya. Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang, Tini Wartini mengungkapkan, sikap antisuap sudah menjadi komitmen dari Pemkab Tangerang. "Diharapkan dapat menjadi media sosialisasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) memperkuat komitmen kita semua untuk mengawal anti penyuapan dalam tugas sehari-hari," katanya. Zaki juga menjelaskan, butuh waktu enam bulan Inspektorat dalam melaksanakan tata kelola anti suap sesuai sistem ISO 37001 versi 2016, yang didampingi oleh Visi Integritas. "Alhamdulillah selama 6 bulan dapat menyelesaikan. Dengan diterimanya sertifikat ini, semoga inspektorat bisa terus bergerak tanpa penyuapan," jelasnya. Sementara itu, Direktur Visi Integritas, Ade Irawan menyebutkan, kepemimpinan Bupati Tangerang Zaki Iskandar yang mendukung peraihan ISO 37011 sebagai bentuk komitmen memberantas suap dan korupsi. "Kepemimpinan menjadi hal penting, dukungan dari Pak Bupati memacu teman-teman serius dalam menerapkan sistem (manajemen antisuap) ini," ungkapnya. Menurut Ade, sistem manajemen anti suap harus diinstitusikan agar setiap instansi membudayakan perilaku bersih dari tindakan korupsi. "Ini harus diintitusikan dan dilembagakan agar bisa menjadi budaya sehingga dari Inspektorat bisa menular ke dinas lain," pungkasnya.

Inspektorat Kabupaten Tangerang menjadi instansi pertama di lingkungan pemerintahan di Banten yang mendapatkan sertifikat ISO 37001.

Bupati Tangerang Zaki Iskandar Ajak Jajaran PNS Berani Tolak Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screenshot_20211221-185430_Gallery.jpg" alt="ANTARA/Azmi Samsul Maarif" width="100%">
<figcaption>ANTARA/Azmi Samsul Maarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilgub DKI Jakarta akan dihelat pada 2024 mendatang. Namun, hingar bingar serta bola panas Pilgub DKI mulai bergaung. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) menyebut dari sejumlah nama yang mencuat ada satu sosok yang layak diperhitungkan. Salah satunya adalah Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.  "Nama Zaki Islandar menjadi representatif cagub DKI, beliau tokoh bersih dan visioner. Zaki juga sukses selama dua periode memimpin Kabupaten Tangerang," kata Jerry dalam keterangannya, Rabu (12/1).  Menurut Jerry, sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Zaki menjadi garansi menjadi orang nomor satu di ibu kota. "Terlahir dari keluarga birokrat, sang ayah juga mantan bupati Tangerang menjadi indikator utama Zaki mampu mengurus dan mengelola Jakarta. Apalagi didukung partai nomor dua di bawah PDIP," kata Jerry.  Jerry mengatakan masyarakat Jakarta adalah pemilih rasional, mereka mampu membandingkan dan membedakan siapa yang akan mereka pilih. Jakarta pernah dipimpin gubernur hebat seperti Ali Sadikin sampai Sutiyoso, diyakini Zaki akan seperti tokoh-tokoh tersebut.  "Grand strategy dan grand design serta master plan Zaki Iskandar tak dapat diragukan lagi, jika dia berhasil menangani Tangerang, maka otomatis beliau mampu mengatur ibu kota Indonesia ini," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, mengatakan partainya sudah memutuskan akan mendukung Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tangerang sebagai cagub DKI 2024.  "Keputusan itu sudah dibuat melalui Musyawarah Daerah dan sudah menjadi keputusan bahwa kami akan mendukung Ketua DPD DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar," kata Baco.  Baco memastikan tidak ada nama lain yang diusulkan untuk diusung pada Pilkada 2024 mendatang. Sementara itu, untuk calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ahmed Zaki masih belum diputuskan.

Nama Bupati Tangerang Mencuat Sebagai Cagub DKI di Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tenaga-Kerja-Konstruksi-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap pandemi Covid-19 segera berakhir. Masyarakatnya kembali beraktivitas secara normal. Roda perekonomian mesti berputar seperti semula. Harapan itu tertumpang dengan penerapan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.  “Kami berharap UU Cipta Kerja segera berjalan,” kata Ahmed Zaki Iskandar kepada wartawan, Rabu (4/11). Sebelumnya statemen serupa juga dilontarkan pria yang biasa disapa Zaki itu dalam webinar pada Selasa (3/11). Webinar tersebut bertajuk Mengurai Kewenangan Pemda dalam Pelaksanaan Jaminan Kemudahan Berusaha pada UU Cipta Kerja.  Zaki menuturkan, di Kabupaten Tangerang terdapat lebih kurang 4.000 industri. Terdiri atas industri rumahan sampai industri besar. Umumnya industri padat karya. Kini semuanya terdampak pandemi covid-19. “Data terakhir, sudah sekitar 3.000 karyawan atau buruh yang di-PHK dan hampir 9000 yang dirumahkan,” ungkapnya.  Situasi itu menjadi tantangan bagi Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten. Penciptaan lapangan kerja sangat dibutuhkan. Pasalnya semenjak pandemi melanda banyak industri terdampak dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ditambah pula hadirnya angkatan kerja baru.  Solusi untuk menghadirkan lapangan kerja baru yakni dengan mendatangkan investasi ke Kabupaten Tangerang. “Kami sangat butuh sekali percepatan pembangunan dan investasi baik di wilayah Kabupaten Tangerang maupun di wilayah-wilayah industri lain,” kata Zaki dalam webinar yang digelarPPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.  Zaki menyebut, sebelumnya sempat terjadi diskusi yang alot di internal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terkait UU Cipta Kerja ketika sebelum disahkan. Lantas setelah diskusi panjang akhirnya Apkasi menerima UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk mendukung percepatan proses perizinan investasi di Indonesia. “Kondisi ini membuat kami mendukung upaya segera disahkannya UU Cipta Kerja ini,” ungkap Zaki.  Meski dibutuhkannya investasi, Zaki mengingatkan pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi buruh agar tetap terjaga sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja. Seperti hak cuti, upah minimum, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan outsourcing. “Semua yang digembar-gemborkan (dalam demo), itu tidak benar,” Zaki meluruskan.  Menurut dia, TKA masuk ke Indonesia harus ada transfer teknologi dan pengetahuan dari TKA yang berkualifaksi kepada tenaga-tenaga kerja Indonesia.  Dia menegaskan, meskipun wilayahnya membutuhkan percepatan investasi namun tetap memperhatikan hak-hak buruh. “UMK di Kabupaten Tangerang kurang lebih sudah Rp 4.168.000. Untuk kebutuhan hidup layak di Kabupaten Tangerang, kalau dari hitung-hitungan teman serikat itu dibutuhkan sekitar hampir empat jutaan. Itu artinya ada selisih untuk menabung,” kata Zaki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hdksZ312GXo

Butuh Lapangan Kerja Baru, Bupati Tangerang Tunggu Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200715_210020.jpg" alt="BIAR JERA: Pengendara motor di Jalan Swadayaa, Tangerang, disanksi karena tidak mengenakan masker, Rabu (15/7). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BIAR JERA: Pengendara motor di Jalan Swadayaa, Tangerang, disanksi karena tidak mengenakan masker, Rabu (15/7). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kabupaten Tangerang, Banten, bersiap membuka sekolah tatap muka. Diawali dari jenjang SMA, SMK, dan SMP.  Perkembangan status tersebut disampaikan langsung Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam webinar pembelajaran jarak jauh hybrid system kemarin (15/7). Dia menjelaskan, sampai kemarin tingkat kesembuhan pasien Covid-19 mencapai lebih dari 80 persen. ”Statusnya sekarang menuju ke (zona, Red) hijau,” katanya.  Zaki berharap kondisi Juni dan Juli yang semakin landai ini konsisten. Dia menegaskan, selama belum ada vaksin, tidak bisa nol angka kasus Covid-19. Apalagi, banyak warga Kabupaten Tangerang yang bekerja di DKI Jakarta atau kota lain di Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). ”Semoga tidak ada gelombang kedua,” ujarnya.  Kini Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten mulai melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mulai di sektor ekonomi hingga pendidikan. Zaki mengatakan, sejumlah pesantren sudah mulai beroperasi kembali.  Sekolah tatap muka akan dimulai untuk jenjang SMA, SMK, dan SMP terlebih dahulu. Namun, Zaki tidak secara spesifik menyebutkan kapan sekolah dibuka kembali. Untuk perguruan tinggi masih dalam tahap pengkajian.  Kemudian, Zaki memohon kepala SD, TK, dan kelompok bermain untuk bersabar. Sebab, jenjang tersebut akan dibuka belakangan. Jika kondisi Covid-19 benar-benar aman untuk siswa.  Dalam webinar itu Pemkab Tangerang menggali masukan dari sejumlah pemerhati pendidikan. Di antaranya adalah pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal. Dia menyatakan sedang mengembangkan kurikulum berbasis rumah atau home based curriculum. Dengan kurikulum tersebut, pembelajaran dari rumah tidak terpaku pada materi yang ada dalam buku pelajaran. Selain itu, pembelajaran tidak terpaku pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  Rizal mengatakan, meskipun berada di zona hijau, proses pembelajaran dari rumah tetap berlangsung. Kalaupun ada belajar secara tatap muka, sangat mungkin akan diselingi dengan belajar dari rumah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WdXxerlZVos

Tangerang Siap Laksanakan Sekolah Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-bogor-bicara-jam-operasional-truk-tambang-warga-kemana-aja_m_.jpg" alt="Antrean truk yang parkir di ruas Jalan Parungpanjang karena tidak boleh melintas di wilayah Kabupaten Tangerang." width="100%">
<figcaption>Antrean truk yang parkir di ruas Jalan Parungpanjang karena tidak boleh melintas di wilayah Kabupaten Tangerang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Kabupaten Tangerang (Banten) dan Bogor (Jawa Barat) kehilangan haknya melintasi jalan raya. Mereka kesulitan melintas karena jalan raya yang menghubungkan dua kabupaten itu kerap "dirampas" truk tambang. Namanya Jalan Raya Parungpanjang.  Jalan ini membentang dari Kecamatan Legok, Tangerang hingga Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Di sepanjang jalan itu kerap terdapat tempat penampungan hasil tambang galian C yang biasanya digunakan untuk bahan material bangunan. Seperti pasir, batu, kerikil dan sebagainya.  Selain itu, di sepanjang jalan tersebut kerap melintas kontainer besar berukuran gandengan. Ada yang 22 roda atau 26 roda. Truk tersebut kerap parkir di siang hari di sepanjang jalan. Bahkan mereka parkir di dua sisi. Padahal jalan itu terdiri atas dua lajur untuk dua arah.  Jika ada truk terparkir di salah satu badan jalan, maka akan terjadi buka tutup. Kondisi itu diperparah ada oknum sopir truk tambang yang sengaja memarkir kendaraannya di dua lajur sekalian. Akibatnya jalan tersendat dan kemacetan mengular panjang.  "Kadang ada sopir yang tidak punya etika. Ketika ada buka tutup untuk satu arah, ternyata ada truk dari arah berlawan memaksa melintas. Akhirnya jalan terkunci," keluh Darsum, 36, salah seorang pengguna jalan.  Warga Perumnas Parungpanjang itu kerap menggunakan jalan raya Parungpanjang untuk pergi bekerja. Sehari-hari dia bekerja di Kota Tangerang. "Akses saya hanya jalan ini. Kalau naik motor jauh dan jalannya sangat berdebu. Kalau gunakan mobil sering terjebak macet karena truk terparkir dua ruas jalan," keluh salah seorang manajer di perusahaan swasta di Tangerang itu.  Keluhan senada juga dilontarkan Santoso, 40. Dia mengaku hanya menggunakan Jalan Raya Parungpanjang pada akhir pekan saja. Biasanya untuk acara liburan keluarga. Untuk sehari-hari dia terpaksa memaksimalkan moda KRL.  Kendati hanya sekali sepekan, Santoso kerap terjebak macet di Jalan Raya Parungpanjang. Terutama di kawasan perbatasan antara Parungpanjang dengan Malangnengah, Tangerang. Di sana jalan rusak parah. Lobangnya besar-besar. Kondisi jalan yang rusak itu memaksa mobil dengan tipe MPV mencari sisi jalan yang dapat dijajal. Kondisi jalan rusak relatif terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang.  Diperkirakan mencapai empat kilometer. Di sepanjang jalan yang rusak itu terdapat gudang-gudang dan penampungan material hasil tambang yang dibawa truk dari arah Kabupaten Bogor.  Menurut dia, hak masyarakat untuk mendapatkan jalan sudah dirampas oleh truk tambang. "Pemda terkesan diam menyikapi ini. Kami juga bayar pajak, tapi kami jangan dikasih penyakit atas kondisi jalan ini," sebutnya.  Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Bupati Bogor Ade Yasin terkesan menyalahkan pihak Kabupaten Tangerang. “Kendala terjadi lantaran komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan BPTJ kembali mandek akibat pihak Tangerang tidak datang dalam pertemuan,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin.  Ade Yasin mengaku persoalan jalan rusak dan macet akibat truk tambang belum juga tuntas karena solusi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mentok.  Dia mengaku selama ini solusi mengatasi kemacetan jalan lintas Parungpanjang hanya dengan sistem jadwal buka tutup jalur. Truk tambang hanya boleh melintas dari pukul 22.00 hingga 05.00.  Meski sudah ada jam operasional tersebut, tapi di sepanjang jalan terdapat truk yang parkir di siang hari. Truk itu parkir di badan jalan yang memakan satu lajur. Hal itu memaksa ada buka tutup lajur.  Ade Yasin berharap uji coba jalur tambang tak berlarut-larut. Politikus PPP itu mengaku kini sedang merumuskan solusi yang tepat bagi kendaraan yang melintas di jalur tambang.  Terjadinya penumpukan truk di jalan Parungpanjang itu diamini oleh Kabid Dalops Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Bisma Wisuda. "Kami sedikit kewalahan mengatasi lalu lintas truk tambang yang melintas,” kata Bisma Wisuda.  Dia mengimbau sopir untuk tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Sebab, kantong parkir di sepanjang Jalan Bunar-Parungpanjang belum ada.

Hak Warga di Jalan Antar-Provinsi Dirampas Truk Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/larangan-beribadah-di-tangerang-tidak-berlaku_m_173227.jpeg" alt="Beredar surat keterangan dari Rukun Warga 06 di Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang melalui media sosial." width="100%">
<figcaption>Beredar surat keterangan dari Rukun Warga 06 di Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang melalui media sosial.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Surat yang beredar tentang pengalihfungsian rumah menjadi tempat ibadah bagi umat non muslim dengan kop surat Rukun Warga 06 Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera Desa Rajeg Kabupaten Tangerang dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Hal tersebut dipastikan setelah dilakukannya rapat oleh petinggi desa dengan sejumlah unsur terkait, mulai dari Polsek Rajeg, Danramil Rajeg, Camat Rajeg, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Ketua RW 06 Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera Desa Rajeg, Kamis (7/12). Kapolresta Tangerang AKBP HM Sabilul Alif mengatakan rapat tersebut dilakukan guna melakukan kroscek, solusi serta menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Dirinya tidak menginginkan apabila kawasan tersebut mendapat label negatif dari masyarakat akibat tersebarnya surat itu. "Saya juga sekaligus ingin mengklarifikasi mengenai kebenaran surat itu. Biar bagaimana pun, isu yang beredar harus dinetralisir agar tidak menimbulkan kegaduhan dan pertentangan di masyarakat," katanya. Dalam rapat yang dihadiri unsur Muspika tersebut, disimpulkan bahwa surat yang beredar tersebut baru sebatas wacana. Kegiatan masyarakat masih bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Namun tetap harus melaporkan kepada Ketua RT/RW, Kepala Desa dan unsur Muspika. "Intinya baru wacana dan dalam rapat, mereka akan mengedepankan hukum dan menjunjung tinggi, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman negara yang patut dipatuhi," pungkasnya. Sebelumnya, Bupati Tangerang Ahmad Zaki mengaku sudah mengetahui informasi tersebut. Namun dirinya tidak mau gegabah menindaklanjuti. Sebab, saat ini berita hoax atau tidak benar banyak sekali beredar di media sosial. "Ya sudah tahu, sedang kita klarifikasi dulu ya. Terima kasih," kata dia. Sebagaimana diberitakan, dalam surat yang beredar melalui media sosial itu tertulis bahwa umat non muslim dihimbau agar tidak mengalihfungsikan rumah menjadi tempat ibadah.

Larangan Beribadah di Tangerang Tidak Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/beredar-kabar-larangan-beribadah-di-rumah-ini-kata-bupati-tangerang_m_173159.jpeg" alt="Beredar surat keterangan dari Rukun Warga 06 di Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang beredar di aplikasi Whatsapp" width="100%">
<figcaption>Beredar surat keterangan dari Rukun Warga 06 di Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang beredar di aplikasi Whatsapp</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Beredar surat keterangan dari Rukun Warga (RW) 06 di Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang beredar di aplikasi Whatsapp. Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar akan menindaklanjuti kabar larangan beribadah di rumah pribadi warga. Bupati Tangerang Ahmad Zaki mengaku sudah mengetahui informasi tersebut. Namun, dia tidak mau gegabah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Karena saat ini berita hoax atau tidak benar banyak sekali beredar di media sosial. "Ya sudah tau, sedang kita klarifikasi dulu ya. Terima kasih," ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Kamis (7/12). Perlu diketahui, dalam surat yang beredar itu tertulis bahwa umat non muslim dihimbau agar tidak mengalihfungsikan rumah menjadi tempat ibadah. Tidak hanya itu surat yang ditanda tangani oleh RT 1-6 itu juga agar pengurusan Jenazah agar segera dilakukan penguburhan secepatnya 1x24 Jam. Ketua Rukun Warga juga telah mengesah beberapa hal seperti mengadakan perayaan di rumah pribadi, agar tidak mengundang orang lain selain yang ada diperumahan tersebut. Selain itu pula mereka juga dilarang menggunakan pengeras suara dan mengundang pemuka agama. Surat yang telah ditanda tangani itu juga menghimbau sebelum acara dilaksanakan, agar memberitahukan kepada pengurus setempat paling lama tiga hari sebelum acara dimulai.

Beredar Kabar Larangan Beribadah di Rumah, Ini kata Bupati Tangerang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati tangerang

Berita Terkini