<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/gaji.jpeg" alt="Ratusan kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu berkumpul mendengarkan arahan dari Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar. ANTARA/Sujud" width="100%">
<figcaption>Ratusan kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu berkumpul mendengarkan arahan dari Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar. ANTARA/Sujud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala desa (kades) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), mendapat angin surga. Mereka dijanjikan mendapat kenaikan gaji Rp 1 juta dari yang diperoleh saat ini. Ke depannya kades bisa bergaji Rp 7 juta per bulan.  Kenaikan yang dijanjikan Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar itu supaya para kades tidak lagi mencari pekerjaan sampingan. Para kades diminta untuk lebih fokus menata dan membangun desa yang dipimpinnya.  "Hal ini dilakukan agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa terus meningkat. Artinya, kepala desa dapat fokus dalam memberikan pelayanan pemerintah tingkat desa tanpa harus mencari pekerjaan sampingan dengan alasan gajinya tidak cukup," kata Zairullah di Batulicin, Kalsel, seperti dilansir Antara Kamis (9/2).  Dia menyebut, selama ini setiap kades menerima gaji dari pemerintah sebesar Rp 6 juta per bulan. Angka sebesar itu terdiri atas gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan kerja sebesar Rp 2,5 juta. Nilai sebesar itu menurut Zairullah masih dapat ditambah Rp 1 juta lagi. Sehingga nantinya, setiap kades menerima gaji Rp 7 juta per bulan.  Jika janji itu terealisasi, maka akan berdampak pada alokasi anggaran dana desa (ADD) di APBD.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tanah Bumbu Samsir menambahkan, pada APBD 2023 anggaran untuk ADD mencapai Rp 167 miliar.  Anggaran sebesar itu dikonkretkan dalam bentuk sejumlah alokasi. Yaitu, jaminan sosial kepala desa, perangkat desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerja sama konsultasi hukum pengelolaan keuangan desa, dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.  Selain itu, fokus ADD untuk mendukung kegiatan prioritas daerah. Di antaranya pemilihan kepala desa, program keagamaan satu desa satu masjid, penyelenggaraan pemerintah desa persiapan pengembangan sistem informasi desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.  Serta, membangun kerja sama dalam pendampingan dan konsultasi pengelolaan APBDesa dan pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan desa.  Sedangkan, dana desa pada 2023 sebesar Rp 118 miliar yang antara lain diperuntukkan pada program bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 5.683 penerima manfaat sebesar Rp 20 miliar.  "Kami berharap dengan gaji yang besar, para pejabat desa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. terlebih pembangunan desa yang dikerjakan sesuai dengan pembangunan prioritas," harap Samsir.

Genjot Pembangunan, Bupati Tanah Bumbu Janjikan Gaji Kades Rp 7 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230125_1804301.jpg" alt="Mardani H. Maming menyampaikan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diikutinya secara virtual dari Gedung KPK, Rabu (25/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Mardani H. Maming menyampaikan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diikutinya secara virtual dari Gedung KPK, Rabu (25/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming memohon dibebaskan dari segala tuntutan jaksa, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Dia menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (25/1). ”Kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala kebijaksanaan dan kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan bebas dan merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat, dan martabat, terdakwa seperti semula,” kata Abdul Qodir, penasihat hukum terdakwa Mardani H. Maming saat membacakan pleidoi. Menurut dia, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dengan jelas dan terang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan. Adapun SK Peralihan IUP adalah sah secara hukum karena SK Bupati No 296/2011 juga ditembuskan kepada Menteri ESDM dan jajarannya, Gubernur Kalimantan Selatan, dan jajarannya. Bahkan SK tersebut mendapatkan status Clean and Clear (CnC) sebagaimana diumumkan dalam pengumuman CnC Tahap III di Nomor Urut 169, kemudian diperpanjang berdasar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 April 2017. Kemudian berkaitan penerimaan sejumlah uang yang diterima PT TPS maupun PT PAR dari PT PCN bukan sebagai penerimaan hadiah yang berkaitan dengan penandatanganan SK Bupati No 296/2011, melainkan hasil dari hubungan bisnis atau keperdataan murni berkaitan kerja sama pengelolaan pelabuhan PT ATU tahun 2012 hingga 2016. Berkait terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penyuapan yang berperan sebagai penerima suap, ditegaskan Qodir, hanya orang naif saja yang melakukan pidana penyuapan dengan cara menagih melalui skema perbankan, dicatat dalam pembukuan keuangan dan membayar pajak yang timbul dari tagihan tersebut dan selanjutnya menyerahkan dokumen transaksi kepada pihak yang menuduhnya. ”Boleh dibandingkan dengan ratusan perkara pidana suap, di mana pola atau modusnya bayar tunai dan langsung agar tidak terendus aparat hukum,” ujar Abdul Qodir. Ironisnya lagi, kata dia lagi, almarhum Henry Soetio selaku pemilik PT PCN yang didudukkan perannya sebagai pemberi suap tidak dapat diminta keterangannya baik sebagai saksi atau tersangka karena telah meninggal dunia pada 19 Juli 2021. Namun sangat disayangkan, penuntut umum KPK justru menciptakan beberapa peran pengganti untuk bercerita dan membuktikan seolah-olah sudah terjadi penyuapan. ”Dalam keterangan ahli disebutkan saksi yang tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mendengar langsung maka kesaksiannya tidak memiliki nilai pembuktian,” tutur Abdul Qodir. Sementara itu, Mardani yang juga diberikan kesempatan ketua majelis hakim Heru Kuntjoro menyampaikan pembelaannya secara pribadi, mengaku telah mengikhtiarkan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa sesungguhnya tuduhan kejahatan yang dialamatkan kepadanya adalah tidak benar. ”Saya sungguh tidak memohon apa pun, selain keadilan yang menjadi hak saya, mudah-mudahan putusan majelis hakim menjadi jawaban atas rangkaian doa yang senantiasa dilangitkan oleh ibunda tercinta,” ujar Mardani. Sedangkan JPU KPK yang dipimpin Budhi Sarumpaet menyatakan tetap pada tuntutannya, setelah diberikan kesempatan majelis hakim menanggapi. Sidang berikutnya dengan agenda putusan dijadwalkan pada Jumat (10/2). Pada sidang sebelumnya, JPU KPK menuntut Mardani H. Maming pidana penjara 10 tahun enam bulan. Terdakwa juga didenda Rp 700 juta subsider kurungan pidana pengganti delapan bulan. JPU menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf b juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. JPU juga menuntut pidana tambahan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 118.754.731.752. Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak juga memiliki harta benda, terdakwa dijatuhi pidana lima tahun.

Mardani Memohon Dibebaskan saat Sampaikan Nota Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230109_1345591.jpg" alt="Sidang perkara terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming pidana penjara 10 tahun enam bulan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/1).  ”Terdakwa juga didenda Rp 700 juta subsider kurungan pidana pengganti delapan bulan,” kata JPU KPK yang dipimpin Budhi Sarumpaet saat membacakan tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro seperti dilansir dari Antara.  JPU menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf b junto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.  JPU juga menuntut pidana tambahan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 118.754.731.752. Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tidak juga memiliki harta benda terdakwa dijatuhi pidana lima tahun.  Adapun hal meringankan menurut JPU, terdakwa tidak pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di depan persidangan.  Terdakwa yang mengikuti persidangan secara virtual di gedung KPK dan penasihat hukum menyatakan akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan JPU setebal 700 halaman itu dan disepakati berlangsung pada sidang berikutnya Rabu (25/1). Tim penasihat hukum Ade Yayan Hasbullah yang dimintai tanggapannya usai sidang mengakui tuntutan JPU sangatlah berat bagi kliennya.  ”Nanti kami buktikan di nota pembelaan karena ini murni urusan bisnis, bukan seperti dituduhkan jaksa,” ucap Ade Yayan Hasbullah.  Ade juga menyayangkan jaksa yang tidak melihat fakta hukum di persidangan, namun acuannya masih dakwaan. ”Banyak fakta yang seolah-olah itu fakta hukum, padahal itu mengaburkan fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan,” tegas Ade Yayan Hasbullah.  Diketahui Mardani yang juga pimpinan pada perusahaan Group Batulicin Enam Sembilan didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp 118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN.

Jaksa KPK Tuntut Mardani Maming 10 Tahun Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221223_1843591.jpg" alt="Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terdakwa Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (23/12). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terdakwa Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (23/12). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa perkara dugaan korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming membantah mengenalkan mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio. Henry didakwakan menyuap Mardani H. Maming Rp 118 miliar.  Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani membantah jika dikatakan mengenalkan Henry kepada Dwijono selaku Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu kala itu dalam suatu pertemuan di Jakarta. ”Tidak benar itu, Dwijono sudah kenal duluan dengan Henry,” kata terdakwa Mardani H. Maming seperti dilansir dari Antara.  Bahkan Mardani dengan tegas menyebut, hanya bertemu satu kali dengan Henry ketika di Tanah Bumbu. ”Saya kenal sama saudara Henry saat acara selamatan di rumahnya Pak Isam dan waktu itu Henry mendatangi saya, dia bilang sudah ketemu sama Kadis Pertambangan dan menyampaikan mau investasi di Tanah Bumbu,” ungkap Mardani H. Maming saat dicecar jaksa penuntut umum KPK.  Dakwaan bahwa dia memberi perintah khusus kepada Dwijono untuk mempercepat penyusunan draf SK Bupati menyangkut pengalihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN juga dibantah keras terdakwa. Dia mengaku tidak pernah menerima dan mendisposisi permohonan pengalihan IUP yang diajukan Henry.  ”Kalau saya yang terima pasti saya disposisi dari saya kepada dinas teknis dengan perintah untuk diproses sesuai aturan yang berlaku,” beber Mardani H. Maming.  Terdakwa menyebut saat meneken persetujuan itu dilakukan secara bersama-sama dengan lebih dari seratus IUP lain dan bukan dilakukan khusus terhadap berkas pengalihan saja. Menurut dia, Dwijono juga tak pernah sekalipun memberi tahu apalagi memperingatkan bahwa suatu pengalihan IUP tidak boleh dilakukan.  Mardani menyebut menjadikan rekomendasi dari kepala dinas teknis, dalam hal ini Dwijono selaku Kepala Dinas ESDM, sebagai acuan untuk membubuhkan tanda tangannya. ”Terlalu bodoh saya sebagai bupati kalau saya tahu pengalihan itu dilarang tapi tetap saya lakukan,” ujar Mardani H. Maming.  Menyangkut adanya pengiriman dana dari PT Angsana Terminal Utama (ATU) kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP) yang merupakan anak perusahaan PT Batulicin Enam Sembilan, di mana terdakwa merupakan komisarisnya, dia tidak membantah. Namun itu merupakan hasil dari klausul kontrak kerja sama antar satu perusahaan dengan perusahaan lain.  Pasca memeriksa keterangan terdakwa, Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro Hakim menutup persidangan untuk dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU pada Senin (9/1/2023).  Dalam perkara itu, KPK mendakwa Mardani dua dakwaan alternatif yang pertama pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Kemudian pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mardani Bantah Kenal Henry Soetio yang Didakwa Menyuapnya Rp 118 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221215_164012_1.jpg.jpg" alt="Sidang terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (15/12). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (15/12). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Istri terdakwa perkara dugaan korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming menolak sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/12).  ”Kami dapat informasi bahwa istri terdakwa menggunakan haknya karena sebagai istri dibolehkan tidak bersedia hadir sebagai saksi,” kata jaksa penuntut umum KPK Budhi Sarumpaet seperti dilansir dari Antara.  Hak menolak menjadi saksi diatur pada pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan terdapat tiga kategori pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dalam sidang. Pertama, keluarga sedarah atau dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa.  Selain itu, saudara dari terdakwa saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena parkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Kemudian ketiga, suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.  Sedangkan bagi pihak di luar ketentuan pasal 168 KUHAP memiliki ancaman sanksi saat menolak pemanggilan sebagai saksi sebagaimana diatur pasal 224 ayat (1) KUHP.  Budhi menyebut, rencana menghadirkan istri terdakwa untuk menggali keterangannya terkait jam tangan perempuan mewah yang dibeli terdakwa namun pembayarannya dilakukan mantan Direktur PT PCN almarhum Henry Soetio. Jam tangan perempuan itu bermerek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold seharga Rp 1,95 miliar, dipesan terdakwa kepada salah seorang pengusaha jam tangan di Mall Grand Indonesia pada 2017.  Hingga sidang pada Kamis (15/12), terhitung sudah ada 35 saksi fakta dan ahli yang dihadirkan KPK sebagai pembuktian dakwaan.  Sementara itu, terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming membantah semua keterangan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Christian Soetio ketika bersaksi di persidangan hari ini di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mardani menyebut keterangan itu mengada-ada.  ”Semuanya salah dan dikarang-karang, karena saksi (Christian) menjabat 2021, padahal perjanjian saya dengan Henry pada 2020, jadi  yang disampaikan hanya berdasar karangan  yang dia tidak paham apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mardani.  Apa yang menjadi bantahan terdakwa itu bermula dari kesaksian Christian yang mengaku pernah mendengar Henry berkomunikasi dengan seseorang dan meminta bantuan terkait rencana pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengalihan yang dimaksud yakni pengalihan IUP OP pada lahan tambang seluas kurang lebih 300 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu dari awalnya milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) menjadi milik PT PCN di tahun 2011.  ”Sepengetahuan saya, Rp 40 miliar bayar ke PT BKPL, atas peran Bupati saat itu membantu proses pengalihan IUP maka Henry memberikan fee,” kata Christian.  Selesai memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro menunda persidangan dan bakal dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada Kamis (22/12) pekan depan.  KPK mendakwa Mardani menerima gratifikasi dari Henry Soetio terkait jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN.  Adapun dua dakwaan alternatif yang dikenakan yakni pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Kemudian dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istri Terdakwa Mardani Menolak sebagai Saksi di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221214_2107011.jpg" alt="Sidang perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang menjadi terdakwa dugaan suap izin usaha pertambangan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang menjadi terdakwa dugaan suap izin usaha pertambangan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan kehadiran istri mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, terdakwa perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan. Saksi dihadirkan untuk menggali keterangan terkait pembelian jam tangan mewah.  ”Saksi yang merupakan istri terdakwa nanti digali keterangan terkait jam tangan seharga Rp 1,95 miliar yang pernah dipesan terdakwa,” kata JPU KPK Budhi Sarumpaet seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut Budhi, keterangan saksi diperlukan untuk mengungkap apakah jam diberikan ke sang istri terdakwa atau tidak.  Diketahui pada sidang sebelumnya terungkap, jam tangan perempuan merek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold dipesan terdakwa kepada salah seorang pengusaha jam tangan di Mall Grand Indonesia pada 2017.  Namun pembayaran transaksi pembelian jam tangan tersebut bukan dilakukan terdakwa sendiri, melainkan oleh Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) saat itu Henry Soetio.  Selain itu, tiga orang saksi ahli juga rencananya mulai dimintai pandangannya dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Heru Kuntjoro yaitu ahli pada bidang korporasi, kontrak kerja, dan ahli pertambangan.  Dalam dakwaan perkara itu, JPU mendakwa Mardani telah menerima suap atau gratifikasi lebih dari Rp 100 miliar dari Henry Soetio karena jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011. SK Bupati Tanbu itu yakni tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT PCN.  KPK menggunakan pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaannya.  Lalu pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU KPK Hadirkan Istri Mardani Terkait Pembelian Jam Tangan Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221202_221115.jpg" alt="Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (2/12). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (2/12). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, terdakwa perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan mengaku, pembelian jam tangan mewah sebagai pembayaran utang PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).  ”Transaksi pembelian jam tangan Rp 1,95 miliar yang dibayar Henry dimaksudkan sebagai pembayaran utang Henry kepada saya,” kata Mardani seperti dilansir dari Antara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat (2/12).  Terungkapnya soal jam tangan mewah itu saat Zainuddin selaku pemilik salah satu toko jam tangan di Mall Grand Indonesia Jakarta dan Andy Cahyadi selaku pemilik toko jam tangan di Surabaya dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum KPK.  Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro dan Zainuddin, mengatakan, Maming pernah menghubungi melalui pesan WhatsApp menanyakan terkait jam tangan perempuan merek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold. ”Tahun 2017, terdakwa kirim gambar jam tangan via WA,” kata Zainuddin.  Zainuddin pun langsung menghubungi rekannya yakni saksi Andy untuk menyiapkan jam tangan tipe tersebut. Karena saksi Andy memiliki stok jam tangan tersebut, Zainuddin lantas menghubungi kembali terdakwa mengabarkan jam tangan yang diinginkan tersedia dengan harga Rp 1,95 miliar.  Namun pembayaran rupanya tak dilakukan oleh Maming melainkan oleh Henry Soetio. Teknis pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT PCN ke rekening milik Andy.  ”Nanti yang ngurus pembayaran Henry karena dia ada utang ke saya. Begitu kata Pak Mardani ke saya,” ucap Zainuddin.  Setelah pembayaran terkonfirmasi, jam tangan itu lantas diserahkan Zainuddin kepada orang suruhan terdakwa di parkiran Plaza Indonesia.  Selain itu, pada 2018, Henry Soetio pernah membeli dua jam tangan lain merek Richard Mille kepada saksi, yaitu tipe RM 11-03 seharga Rp 3 miliar dan RM 11-02 seharga Rp 3,2 miliar. Namun, saksi tak mengetahui apakah dua jam tangan itu digunakan sendiri oleh Henry atau diberikan ke pihak lain.  Dalam dakwaan perkara itu, JPU KPK mendakwa Mardani telah menerima suap atau gratifikasi dari Henry Soetio karena jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT PCN.

Mardani Maming Akui Jam Tangan Mewah Sebagai Pembayaran Utang PT PCN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221201_181333.jpg" alt="Sidang terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (1/12). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (1/12). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming mengaku tidak pernah mengintervensi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Keterangan itu disampaikan saat sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/12).  ”Saya tidak pernah mengintervensi apalagi memarahi kepala dinas memaksa mengurus pengalihan," kata terdakwa membantah keterangan mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu Dwijono Putrohadi Sutopo yang menjadi saksi.  Dwijono dihadirkan bersama lima saksi lain oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi izin tambang yang menjerat Mardani. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro, saksi Dwijono menyebut Surat Keputusan (SK) Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) diberi tanggal mundur.  SK tersebut diteken terdakwa yang saat itu masih berstatus Bupati Tanbu pada Juni 2011, namun diberi tanggal 16 Mei 2011. Alasannya, agar IUP OP yang dialihkan dari PT BKPL kepada PT PCN atas permohonan Henry Soetio selaku Dirut PT PCN itu sempat untuk diinputkan dalam tahap pertama evaluasi clean and clear (CNC) pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM.  ”Kalau Juni mundur lagi karena CNC dilakukan bertahap harus menunggu tahap selanjutnya menunggu dikumpulkan IUP lain,” terang Dwijono.  Dalam dakwaan JPU KPK yang dipimpin Budhi Sarumpaet, SK Bupati tersebut merupakan salah satu unsur penting yang disebut sebagai dasar Henry Soetio diduga memberikan fee melalui jalur perusahaan kepada terdakwa.  Pemeriksaan saksi-saksi berlanjut antara lain dari kalangan swasta yakni Jimmy Budianto, Kartono Susanto, Riza Azhari, dan adik kandung terdakwa yaitu Rois Sunandar. Persidangan atas perkara itu direncanakan berlangsung sampai malam hari hingga seluruh saksi rampung dimintai keterangannya.  Dalam perkara itu Mardani didakwa dua dakwaan alternatif. Pertama pasal 12 huruf b jo. pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa Mardani Mengaku Tidak Pernah Mengintervensi Pengalihan IUP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221117_192516.jpg" alt="Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming mengikuti persidangan secara virtual di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dari gedung KPK, Kamis (17/11). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming mengikuti persidangan secara virtual di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dari gedung KPK, Kamis (17/11). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pegawai PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) merangkap penanggung jawab pembangunan pelabuhan PT Angsana Terminal Utama (ATU) Abdul Haris yang menjadi saksi menyebut fee untuk terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming merupakan refleksi pembagian hasil keuntungan kerja sama bisnis.  ”Jadi ini hanya kaitan bisnis antara PT PCN dengan PT Trans Surya Perkasa (TSP) sebagai pemilik bersama PT ATU,” kata Abdul Haris seperti dilansir dari Antara.  Abdul Haris digali keterangannya menyangkut dakwaan bahwa Mardani disebut menerima fee hasil tambang dari Direktur PT PCN Henry Soetio melalui PT ATU dengan besaran Rp 10 ribu setiap satu metrik ton batu bara yang diproduksi PT PCN.  Sosok Henry Soetio adalah orang yang diduga memberikan gratifikasi kepada terdakwa saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. PT TSP merupakan perusahaan terafiliasi dengan terdakwa memiliki 30 persen saham PT ATU dan sisanya 70 persen milik PT PCN.  Masih soal fee itu, saksi juga mengaku tak pernah mengetahui atau melihat langsung adanya transaksi dari Henry kepada terdakwa.  ”Pak Henry memang pernah bilang fee untuk bupati. Tapi kalau melihat langsung diserahkan atau terdakwa menerima uang fee itu saya tidak pernah,” ujar Abdul Haris.  Saat diminta majelis hakim memberikan tanggapannya terhadap kesaksian Abdul Haris, terdakwa yang mengikuti persidangan secara virtual dari gedung KPK di Jakarta menyebut bahwa dia tidak pernah sebagai pribadi menerima uang dari Henry. Menurut Mardani, ada yang salah saat disampaikan ada duit ke bupati.  ”Henry itu selalu menyebut bupati, perusahaan disebut bupati, pelabuhan disebut bupati, padahal itu adalah B to B (bisnis ke bisnis),” kata terdakwa Mardani.  Saksi lain mantan Kepala Seksi Bimbingan Pertambangan Dinas ESDM Tanbu Herwandi menyampaikan terkait draf surat keputusan (SK) Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan IUP OP pertambangan dari PT BKPL ke PT PCN.  Dia mengungkapkan draf SK tersebut sebelum diteken terdakwa sudah lebih dulu diparaf Kepala Dinas ESDM, Kabag Hukum, Asisten II dan Sekretaris Daerah Tanbu. ”Dari Pak Dwijono (mantan Kadis ESDM Tanbu) ke Kabag Hukum, saya yang mengantarkan dan diparaf Kabag Hukum. Lalu ke Asisten II dan diparaf, lalu ke Pak Sekda diparaf. Baru saya kembalikan ke Pak Dwijono untuk diserahkan ke bupati,” kata saksi Herwandi.  JPU KPK Budhi Sarumpaet mengatakan, dari sepuluh saksi yang diminta hadir hanya delapan yang menyanggupi. Pada sidang selanjutnya, dua saksi yang belum sempat diperiksa yakni Suroso Adi Cahyo dan Idham Chalid bakal kembali dihadirkan.  Dalam perkara itu Mardani didakwa dua dakwaan alternatif. Pertama pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saksi Sebut Fee untuk Mardani Maming Refleksi Kerja Sama Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221111-WA0023.jpg" alt="Sidang perdana mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (10/11). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (10/11). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Juru Bicara Pengadilan Negeri Banjarmasin Aris Bawono Langgeng mengatakan majelis hakim mengagendakan sidang terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming dua kali sepekan. Yakni Kamis dan Jumat.  ”Persidangan dua kali dalam satu minggu ini diharapkan mempercepat proses sidang mengingat banyaknya saksi yang harus dihadirkan,” kata Aris Bawono Langgeng seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (11/11).  Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dalam berkas perkara Mardani ada 43 saksi yang rencananya dihadirkan ketika sidang perdana pembacaan dakwaan, Kamis (10/11).  Selain saksi yang terkait langsung dalam peristiwa, JPU juga bakal menghadirkan tiga saksi ahli untuk memperkuat dakwaannya dalam proses pembuktian di persidangan. Untuk itulah, ungkap Aris, majelis hakim yang diketuai Heru Kuntjoro memutuskan agar sidang digelar dua kali dalam sepekan dan diharapkan bisa rampung satu bulan untuk menggali keterangan para saksi.  ”Bahkan dalam sehari majelis berharap bisa mendengar dan menggali keterangan dari 10 saksi sekaligus,” jelas Aris yang juga termasuk dalam hakim anggota pengadil perkara Mardani.  JPU KPK mendakwa Mardani telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp 118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.  Ada dua dakwaan alternatif yang dibeberkan JPU KPK yakni pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim Agendakan Sidang Mardani Maming Dua Kali Sepekan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati tanah bumbu

Berita Terkini