<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/3H6A6565JPG-2130071234.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil sejumlah anggota Komisi V DPR RI periode 2019&ndash;2024 terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan penyidik dalam rangka melengkapi berkas perkara Sudewo, mantan anggota Komisi V DPR RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka. &ldquo;Kalau terkait dengan perkaranya, tentu siapa pun akan kami minta keterangan. Keterangan para saksi akan menguatkan pembuktian bagi kami,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2). Ia menegaskan, setiap saksi yang dipanggil diharapkan dapat memberikan informasi relevan terkait penanganan perkara yang sedang ditangani penyidik. Dalam persidangan kasus suap DJKA yang digelar pada 2025, nama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, sempat mencuat sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana. Ia disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari proyek tersebut. Selain Lasarus, terdapat pula 18 nama anggota Komisi V DPR RI periode 2019&ndash;2024 dari berbagai fraksi yang diduga turut menikmati fee proyek. Beberapa di antaranya adalah Ridwan Bae, Hamka Baco Kady, hingga Sadarestuwati. Asep menyatakan, penyidikan yang tengah berjalan tidak hanya bertujuan melengkapi berkas perkara Sudewo, tetapi juga menggali kemungkinan keterlibatan legislator lain. &ldquo;Karena itu juga sudah terungkap di persidangan dan lain-lain. Tentunya diperlukan informasi tambahan, sebab untuk meningkatkan status hukum seseorang harus didukung oleh kecukupan alat bukti,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada 22 September 2025 terkait kasus suap DJKA. Ia didalami soal pengaturan lelang hingga dugaan pemberian fee proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Usai menjalani pemeriksaan, Sudewo memilih irit bicara. Politikus Partai Gerindra itu diperiksa kurang lebih selama lima jam sejak pukul 09.45 WIB hingga 15.03 WIB di Gedung Merah Putih KPK. &ldquo;Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,&rdquo; imbuh Sudewo.

KPK dalami dugaan suap DJKA yang jerat Sudewo. Peluang periksa 18 anggota Komisi V DPR jadi fokus penyidikan kasus korupsi bupati Sudewo

Dalami Dugaan Suap DJKA yang Jerat Sudewo, KPK Buka Peluang Periksa 18 Anggota Komisi V DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4591JPG-3144455601.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo mengunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo mengunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap detail praktik pengumpulan uang dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka bersama tiga kepala desa lainnya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan para calon perangkat desa yang ingin mengisi jabatan tertentu diwajibkan menyetorkan sejumlah uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo. Nominal setoran tersebut berkisar antara Rp 125 juta hingga Rp 225 juta per orang. &ldquo;Berdasarkan arahan SDW (Sudewo), saudara JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta setiap calon perangkat desa," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). "Jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara nominal tersebut untuk mendaftar besaran tarif tersebut, tapi angkanya sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 juta sampai Rp 150 juta,&rdquo; sambungnya. Menurut Asep, dari seluruh setoran tersebut, terkumpul uang tunai dengan total mencapai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan secara bertahap dari para pemberi dan dimasukkan ke dalam sebuah karung tanpa pengemasan khusus. &ldquo;Jadi uang ini dikumpulin dari beberapa orang, dimasukin karung kan ada karung warna ijo dibawa karungnya, kaya ngarungin ular gitu. Jadi dikarungin dari si ini dan si anu, mungkin kalau mau dibawa pakai tangan kan susah,&rdquo; ujar Asep. Ia menegaskan, penggunaan karung bukan merupakan perintah khusus untuk menyamarkan uang. Cara tersebut dilakukan semata-mata karena para pemberi kebingungan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Asep juga menyebutkan, uang yang ditampilkan sebagai barang bukti dalam konferensi pers telah dirapikan oleh penyidik. Namun, secara jenis dan pecahan tetap sesuai dengan kondisi saat ditemukan di lapangan. &ldquo;Kan kelihatan tadi uangnya ada pecahan Rp 50 ribuan, ada pecahan kecil, tapi tadi kelihatan rapi karena sudah dipacking ulang. Sebetulnya kalau mau aslinya itu dari karung tadi dan ada ikatnya pakai karet, jadi karung itu alat untuk membawa uang,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni SDW (Sudewo) selaku Bupati Pati periode 2025&ndash;2030, YON (Abdul Suyono) selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, JION (Sumarjiono) selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta JAN (Karjan) selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW. Mereka langsung ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

KPK ungkap pengumpulan uang korupsi Bupati Sudewo Rp 2,6 miliar dengan cara dikarung seperti bawa ular. Kasus ini libatkan jual beli jabatan

KPK Ungkap Pengumpulan Uang Korupsi Bupati Sudewo Rp 2,6 Miliar, Dikarungin Seperti Bawa Ular Diikat Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/1000259305-2802518582.jpg" alt="Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati di depan kantor DPRD Pati menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya, Jumat (19/9). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati di depan kantor DPRD Pati menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya, Jumat (19/9). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan warga Kabupaten Pati kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri. Sebab, bupati dianggap sebagai pemimpin yang arogan dan diduga korup. Aksi unjuk rasa Masyarakat Pati Bersatu (MPB) digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. &rdquo;Mari kita berjuang bersama-sama untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Jangan lupa berdoa bersama-sama semoga tuntutan kita terkabulkan,&rdquo; kata salah satu orator aksi, Supriyono seperti diilansir dari Antara. Warga Kabupaten Pati, kata dia, tidak sudi dengan pemimpin yang tidak konsisten, warga Pati juga ingin bebas dan lepas dari pemimpin korup dan arogan. &rdquo;Ingat, demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Mari kawal aspirasi masyarakat dengan damai,&rdquo; ujar Supriyono. Tristoni, Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati. Tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan tersebut. Dia menegaskan bahwa data lengkap baru bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi. &rdquo;Ya, karena kita menemukan ada bukti-bukti dan informasi yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Kalau mau, nanti bisa disampaikan di kantor,&rdquo; ujar Tristoni. Tristoni menilai indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif. Dia mencontohkan, beberapa kader dari partai tertentu tidak aktif bertanya maupun menggali informasi saat sidang berlangsung. &rdquo;Contoh dari Partai Gerindra, ada kader yang tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, bahkan pertanyaannya cenderung konyol. Begitu juga dengan beberapa partai lain, seperti Partai Golkar dan NasDem, tidak terdengar suaranya selama ini,&rdquo; ungkap Tristoni. Lebih lanjut, Tristoni menegaskan, tetap konsisten memperjuangkan tiga tuntutan utama yang sudah disampaikan kepada DPRD Pati. Pihaknya menekankan agar lembaga legislatif itu tetap mengedepankan kepentingan rakyat. &rdquo;Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap on the track dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,&rdquo; tegas Tristoni.

Ratusan warga Kabupaten Pati kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri karena dianggap arogan dan didugas korup

Warga Pati Kembali Demo Tuntut Bupati Pati Mundur dari Jabatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/DlVGNBiQ2KnDZqKMewaAzya0Le9W1oKOnyaHDu9K-421938743.jpg" alt="Ketum PKB, Muhaimin Iskandar menanggapi pansus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati, Sadewo, Surabaya, Kamis (14/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PKB, Muhaimin Iskandar menanggapi pansus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati, Sadewo, Surabaya, Kamis (14/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara terkait Pansus Hak Angket untuk Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo usai demo besar-besaran, Rabu (13/8) kemarin. Polemik ini dipicu oleh kebijakan kontroversial Sadewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Ribuan warga menuntut sang bupati untuk turun dari jabatannya. "Saya mendengar dan membaca berita ya, tentu DPRD (Pati) memiliki cara pandang dan fakta. Kita serahkan sepenuhnya kepada DPRD," ujar Cak Imin ditemui di Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya, Kamis (14/8). Sebagai informasi, dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024, pasangan Sudewo - Risma Ardhi Chandra didukung oleh empat partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, dan PSI. Cak Imin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Pati terkait desakan masyarakat pati agar Bupati Sadewo mundur. Ia menegaskan bahwa panitia khusus hak angket untuk pemakzulan menjadi salah satu langkah yang harus dihormati. Hak angket ini dimiliki DPRD dan diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 159 ayat 1 dijelaskan bahwa selain memiliki hak interpelasi dan menyatakan pendapat, DPRD kabupaten/kota juga mempunyai hak angket. Hak angket dipakai untuk menyelidiki kebijakan Pemda yang diduga bertentangan dengan regulasi yang berlaku. "DPRD melakukan langkah-langkah apa kepada Bupati (Sadewo), saya serahkan," tukas Cak Imin.

Cak Imin berbicara soal Pansus Hak Angket untuk Pemakzulan Bupati Pati, Sadewo, usai demonstrasi besar-besaran.

Soal Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Cak Imin Hormati Proses Hak Angket DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/Bupati-Pati-tolak-mundur-738409083.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rabu (13/8) menjadi panggung kemarahan rakyat di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Ribuan massa mengepung kantor bupati, meneriakkan satu tuntutan: &ldquo;Sudewo mundur!&rdquo; Gas air mata juga mewarnai udara. Hal tersebut jadi salah satu pemicu amarah masyarakat pati.&nbsp;Alih-alih ditemui oleh Sudewo, malah dapat represi dari aparat. Kericuhan pecah, situasi berubah menjadi simbol perlawanan warga terhadap pemimpinnya. Gelombang protes tak hanya berhenti di jalanan. DPRD Pati resmi membentuk panitia khusus pemakzulan, sebuah langkah politik yang jarang diambil, sekaligus sinyal bahwa konflik ini sudah naik level. Di tengah tekanan yang kian menyesakkan, Sudewo bergeming. Dengan nada tegas ia berkata, &ldquo;Saya dipilih secara konstitusional. Tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan massa. Ada mekanismenya.&rdquo; Pernyataan itu menyiratkan satu pesan: melengserkan bupati bukan perkara satu malam. Ada jalur hukum yang panjang, berlapis, dan penuh ruang manuver politik. Berikut urutannyaL <h3>1. Serangan Balik di Gedung DPRD</h3> Panitia pemakzulan akan menggunakan hak angket untuk mencari bukti pelanggaran Bupati Sudewo. Jika bukti ditemukan, usulan pemakzulan harus diuji di sidang paripurna DPRD dengan syarat dukungan minimal 2/3 anggota yang hadir dari total 3/4 kehadiran anggota DPRD. Artinya, satu atau dua kursi yang &ldquo;berpindah&rdquo; bisa mengubah hasil. Di sinilah lobi politik, kesepakatan di balik layar, bahkan ancaman, bisa memainkan peran. <h3>2. Pertarungan di Mahkamah Agung</h3> Jika DPRD lolos, berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung. MA hanya akan menilai berdasarkan pelanggaran hukum dan sumpah jabatan. Tekanan massa? Tidak relevan. Di tahap ini, permainan bukan lagi teriakan di jalan, tapi kekuatan bukti dan argumentasi hukum. Banyak proses pemakzulan kepala daerah lain yang kandas di sini. <h3>3. Keputusan Presiden</h3> Jika MA menguatkan putusan DPRD, bola terakhir ada di Presiden. Melalui Menteri Dalam Negeri, Presiden punya wewenang memecat bupati. Namun, keputusan ini sering kali mempertimbangkan stabilitas politik nasional, bukan sekadar dinamika lokal. <h3>Pemakzulan Bisa Gagal</h3> Sejarah mencatat, banyak bupati yang selamat dari pemakzulan karena dua hal: lobi politik yang kuat dan celah hukum yang dimanfaatkan. Bahkan jika DPRD solid, cukup ada satu pasal yang tak terbukti di MA, semua gugur. Kesimpulannya, meski Sudewo kini terpojok di mata publik, ia masih punya &ldquo;senjata&rdquo; berupa prosedur hukum yang panjang. Gelombang protes dan langkah DPRD memang besar, tapi tanpa peluru bukti yang mematikan, pemakzulan ini bisa berakhir menjadi sekadar drama politik musiman.

Ribuan warga Pati protes, tuntut pemakzulan Bupati Sudewo, DPRD bentuk panitia khusus, jalur hukum panjang menanti.

Drama Politik di Pati, Bupati Sudewo Dituntut Mundur oleh Massa dan Mau Dimakzulkan DPRD: Prosesnya Tidak Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/Bupati-Pati-tolak-mundur-738409083.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demo yang berlangsung di Pati, Jawa Tengah (Jateng) hari ini ricuh. Tidak hanya korban luka, sempat tersiar kabar ada korban meninggal dunia dalam demonstrasi yang diikuti ribuan orang tersebut. Atas kabar itu, Bupati Pati Sudewi memberikan tanggapan singkat. Dia menyebut jika memang ada korban meninggal dunia itu sudah menjadi takdir.&nbsp; &rdquo;Itu takdir, kami tidak bisa berbuat apa-apa,&rdquo; ungkap Sudewo saat ditanyai oleh awak media, Rabu (13/8). Informasi korban meninggal dunia dalam aksi demo di Pati sudah ditelusuri oleh aparat kepolisian dari Polda Jateng dan jajaran. Hasilnya, sampai sore tadi mereka memastikan tidak ada korban jiwa dalam unjuk rasa yang berlangsung hari ini. Namun, polisi mengakui ada banyak korban luka berjatuhan. Termasuk diantaranya aparat kepolisian.&nbsp; &rdquo;Hasil penelusuran kami hingga sore ini, tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.&nbsp; Aksi demo besar-besaran yang melibatkan ribuan massa di Pati terjadi dengan tujuan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatan. Menurut pendemo, Sudewo telah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Salah satunya kenaikan pajak mencapai 250 persen. Meski sudah dicabut dan Sudewo menyampaikan permohonan maaf, demo tetap berlangsung.&nbsp; Artanto menyampaikan bahwa puluhan korban luka dalam aksi demo di Pati sudah mendapat penanganan dari petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo. Selain massa aksi, korban luka juga berasal dari petugas kepolisian. Termasuk diantaranya salah seorang perwira Polri yang diduga dipukuli oleh massa.&nbsp; &rdquo;Dari total korban, sekitar tujuh orang merupakan anggota Polri, selebihnya dari masyarakat,&rdquo; ungkap Artanto kepada awak media. Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyampaikan bahwa kebanyakan korban luka mengalami gejala sesak napas. Mereka mengalami itu setelah terpapar gas air mata yang ditembakkan oleh petugas saat massa mulai rusuh. Selain itu, beberapa korban luka juga mengalami lebam, robek pada kulit, dan luka pada bagian kepala. &rdquo;Tindakan (polisi menembakkan gas air mata) diambil karena situasi sudah benar-benar tidak terkendali,&rdquo;ujar Artanto. &nbsp; &nbsp;

Aksi demo di Pati, Jawa Tengah, berujung ricuh dengan banyak korban luka, Bupati Sudewo sebut takdir, polisi pastikan tidak ada korban jiwa

Sempat Ada Kabar Korban Meninggal Dalam Aksi Demo di Pati, Bupati Sudewo: Itu Takdir

Bupati sudewo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati sudewo