<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Screenshot_20200130-201705_WhatsApp.jpg" alt="Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria divonis 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Pengadilan Negeri Padang. Muzni Zakaria terbukti bersalah menerima suap terkait proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan.  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Yosarizal di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (21/10).  Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Muzni Zakaria berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.  Dalam menjatuhkan perkara ini, Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya, serta kedua proyek tersebut belum selesai dan belum dapat dilanjutkan.  "Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan," cetus Hakim.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, dalam pengambilan vonis terhadap Muzni Zakaria, terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara anggota majelis hakim. Perbedaan pendapat ini terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas suap yang telah diterima Muzni sebesar Rp 2.935.000.000.  "Atas putusan hakim ini baik penuntut umum maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir," tandas Ali.  Muzni Zakaria terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;  Vonis terhadap Muzni Zakaria ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menuntut Muzni dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.  Jaksa juga menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 3,375 miliar subsider 2 tahun kurungan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WBU4zeeQOv0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Screenshot_20200130-201705_WhatsApp.jpg" alt="Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Selatan (nonaktif), Muzni Zakaria dituntut enam tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muzni diyakini menerima suap terkait proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan.  "Menyatakan terdakwa Muzni Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Jaksa Rio Frandy membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang, Rabu (16/9).  Selain itu, Muzni Zakaria juga dituntut hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 3,375 miliar. Selambat-lambatnya uang pengganti itu dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  Namun, jika dalam waktu tersebut Muzni tidak mampu membayarkan uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Namun jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun," tegas Jaksa Rio.  Selain itu, Jaksa pun menuntut agar hak politik Muzni Zakaria dicabut selama empat tahun usai menjalani pidana pokok. Dalam menuntut perkara ini, Jaksa KPK mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.  Untuk hal yang memberatkan, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya, serta kedua proyek tersebut belum selesai dan belum dapat dilanjutkan.  "Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan," cetus Jaksa Rio.  Muzni dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  https://www.youtube.com/watch?v=lE4szea3aPk

Bupati Solok Selatan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/m-yamin-kahar-padek.jpeg" alt="Terpidana perkara suap, M Yamin Kahar usai divonis oleh majelis hakim pengadilan tipikor PN Padang, Kamis (18/6/2020) - Padek.co" width="100%">
<figcaption>Terpidana perkara suap, M Yamin Kahar usai divonis oleh majelis hakim pengadilan tipikor PN Padang, Kamis (18/6/2020) - Padek.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati (nonaktif) Solok Selatan (Solsel) Muzni Zakaria mulai memasuki babak baru. M Yamin Kahar, pengusaha yang menyuap orang nomor satu di Kabupaten Solsel itu sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara.  “Terdakwa M Yamin Kahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana suap sesuai dakwaan pertama,” kata Ketua Majelis Hakim Yoserizal di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (18/6) seperti dilansir Padek.co (Jawa Pos Group).  Selain dipimpin Yoserizal, majelis hakim terdiri atas hakim anggota M Takdir dan Zaleka.  Selain hukuman kurungan, Muzni Zakaria juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.  Majelis hakim menilai, terdakwa M Yamin Kahar melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b, UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  “Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi,” tegas Majelis Hakim.  Usai pembacaan putusan, M Yamin Kahar yang didampingi penasihat hukum (PH) mengaku pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU KPK Rikhi Benindo Maghaz bersama tim.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Penyuap Bupati Solok Selatan Divonis 2,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Screenshot_20200130-201705_WhatsApp.jpg" alt="Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hanif Rasimon beserta tiga orang lainnya di Polda Sumatera Barat pada Selasa (4/2) kemarin. KPK turut mendalami aliran uang terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan.  Tiga orang yang turut diperiksa diantaranya Sekretaris Dinas Kominfo Solok Selatan, Yenny Afrianti. Kemudian Ayi dan Suriati dari pihak swasta. KPK pun turut mendalami terkait aliran uang kasus tersebut.  "Terkait penerimaan uang dari kontraktor dan pemberian uang kepada Bupati (Solok Selatan Muzni Zakaria)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (5/2).  Sebelumnya, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria resmi ditahan di rumah tahanan KPK, sejak Kamis (30/1). Dia merupakan tersangka kasus korupsi dugaan penyuapan dalam proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Jembatan Ambayan.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan bos PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur berupa Masjid Agung Solok Selatan, dan pembangunan jembatan Ambayan.  Muzni diduga menerima suap sebesar Rp 460 juta dari Yamin terkait proyek pembangunan jembatan Ambayan yang memiliki pagu anggaran Rp 14,8 miliar. Sementara terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin juga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan Muzni yang merupakan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.  Secara total, Yamin diduga telah menggelontorkan uang sebesar Rp315 juta untuk menyuap bawahan Muzni.  Terhadap Muzni tersangka menerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sedangkan, Muhammad Yamin Kahar yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Dalami Aliran Uang Kasus Bupati Solok Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/solok-selatan-kejar-target-keluar-dari-daerah-tertinggal_m_183215.jpeg" alt="Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria." width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Penahanan itu tekait kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan.  Muzni resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis siang. "Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020 Di rutan C1 KPK," kata Plt jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).  Saat keluar dari gedung KPK, Muzni mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol. Bupati yang mengawali karir sebagai birokrat Kota Padang itu tidak banyak berbicara terkait kasus yang menjeratnya. Hanya melontarkan ucapan terima kasih kepada awak media.  "Terima kasih aja, saya enggak bisa jawab itu, karena baru pertama (pemeriksaan) ini kan," jelas Muzni.  Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan bos PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar sebagai tersangka. Mereka terseret dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur berupa Masjid Agung Solok Selatan dan pembangunan jembatan Ambayan.  Muzni diduga menerima suap sebesar Rp 460 juta dari Yamin terkait proyek yang memiliki pagu anggaran Rp 14,8 miliar itu. Sementara terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin juga telah memberikan uang kepada sejumlah bawahan Muzni. Mereka merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Solok Selatan.  Secara total, Yamin diduga telah menggelontorkan uang sebesar Rp 315 juta untuk menyuap bawahan Muzni. Dalam kasus ini Muzni disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11, atau Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sedangkan, Muhammad Yamin Kahar yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Screenshot_20200130-201705_WhatsApp-750x403.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Istimewa)

Kenakan Rompi Oranye, Bupati Solok Selatan Resmi Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/DRG-ROMI-BERTEMU-MENDAGRI_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos-2.jpg" alt="drg Romi Syofpa Ismael (duduk di kursi roda) didampingi anggota Komisi VIII DPR Rieke Diah Pitaloka (tengah) berjalan untuk menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski men" width="100%">
<figcaption>drg Romi Syofpa Ismael (duduk di kursi roda) didampingi anggota Komisi VIII DPR Rieke Diah Pitaloka (tengah) berjalan untuk menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski men</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri, pemda setempat akhirnya memutuskan untuk mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai calon yang lolos tes pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu diungkapkan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP) kemarin (5/8).  Rapat dihadiri Wagub Sumbar Nasrul Abit dan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Selain itu, ada perwakilan lintas kementerian dan lembaga. "Kami semua bekerja dan merespons masalah ini dengan cepat dan sepakat dokter Romi bisa menjadi PNS," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang memimpin rapat.  Kasus Romi, jelas Jaleswari, terjadi karena Pemkab Solok Selatan salah menafsirkan definisi sehat jasmani dan rohani sebagai syarat menjadi PNS. Dia mengharapkan masalah itu menjadi pembelajaran bagi pemda lain. Dalam pertemuan tersebut ditekankan, penyandang disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama seperti PNS lain. "Pemda, BUMD, dan BUMN wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen," kata Jaleswari mengingatkan.  &nbsp;  Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengakui kesalahan tafsir yang dia lakukan. Kini, setelah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, pihaknya setuju dan memutuskan untuk memulihkan hak Romi menjadi PNS di daerahnya.  Sebelum rapat itu, Muzni menemui Menteri PAN-RB Syafruddin di kantornya. Dia mengantarkan berkas Romi untuk pengangkatan menjadi PNS. Rencananya, Romi ditempatkan di RSUD Solok Selatan. Mengisi satu formasi khusus bagi penyandang disabilitas. "Kami mau mendaftarkan di RSUD. Karena berada di pusat kota dan ramai. Sehingga memudahkan drg Romi untuk beraktivitas," ujarnya.  Selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Muzni meminta maaf karena membuat keputusan kontroversial. Yakni menganulir pengangkatan Romi setelah dia mengalami lemah tungkai kaki (paraplegia) sesudah melahirkan pada 2016. Padahal Romi lulus tes CPNS dengan nilai terbaik tahun lalu dan sudah empat tahun menjadi honorer di Puskesmas Talunan, Solok Selatan.

Menpan RB Serahkan SK ke Bupati Solsel, drg Romi Dipastikan Jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Geledah-rumah-Bupati-Solok-Selatan-Sy-Ridwan-Padang-Ekspres.jpg" alt="Geledah rumah Bupati Solok Selatan Sy Ridwan Padang Ekspres" width="100%">
<figcaption>Geledah rumah Bupati Solok Selatan Sy Ridwan Padang Ekspres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK telah menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria tersangka. Akan tetapi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan belum menjelaskan detail kasus yang menjerat bupati dua periode tersebut.  Penetapan Muzni memang diawali dengan penggeledahan rumah pribadinya oleh petugas KPK pada Kamis (25/4). Adapun rumah bupati yang mengawali karirnya sebagai birokrat Pemko Padang itu berada di kawasan Jalan Tanjung Karang No S12, RT02/RW08 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.  Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Solok Selatan Firdaus menyebut bahwa bupatinya mengaku pernah mengaku diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah itu dua kali. Tepatnya pada 27 Januari dan 11 Februari lalu. Setelah itu, tidak ada panggilan lagi dan tiba-tiba ada penggeledahan di rumahnya.  “Sebelumnya saya memang pernah dipanggil KPK dua kali, tanggal 27 Januari dan 11 Februari (karena) adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Solsel. (Dalam) hal menerima hadiah atau janji,” jelasnya sebagaimana dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (28/4).  Atas penetapan status itu, para pejabat di Pemkab Solok Selatan memilih bungkam. Mereka mengaku tidak tahu menahu dengan kasus yang menjerat kepala daerahnya itu. Relatif para pejabat terkait di Pemkab Solok Selatan mengaku tengah berada di luar kota.  Seperti pengakuan Kabag Humas Pemkab Solok Selatan Firdaus dan Plt Inspektur Inspektorat Solsel Gustiandri. “Saya sekarang berada di Palembang pak dan belum tahu banyak perihal penggeledahan itu,” ungkap Gustiandri dengan singkat.  Sebelumnya pada saat rumah Muzni Zakaria digeledah penyidik KPK. Penggeledahan itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian yang bersenjata lengkap.  Salah seorang warga sekitar, Teguh Ilhamda, 26, mengaku melihat kedatangan tim KPK ke rumah pribadi Bupati Solsel itu sekitar pukul 08.00 dengan menggunakan mobil.  "Saya lihat tadi pagi sekitar pukul 08.00. Ada mobil datang kemudian keluar dua orang memakai rompi KPK yang dikawal dua orang polisi menyandang senjata api. Setelah dibukakan pintu pagar oleh penjaga, mereka langsung masuk ke rumah," ungkapnya.  Menurutnya, rumah tersebut merupakan rumah pribadi Bupati Solsel Muzni Zakaria. "Benar, ini rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Sudah lama dia punya rumah pribadi di sini, dan datang setiap seminggu sekali. Kalau dia datang kemudian salat di Masjid Nur Sakinah samping rumahnya sering keliatan. Biasanya keponakan dan keluarga dari istri Bupati itu sehari-hari tinggal di sini," bebernya.  Tetangga lainnya yang enggan menyebutkan nama, mengatakan Bupati Solsel Muzni Zakaria tampak berkumpul bersama keluarga pada Rabu malam kemarin. "Saya lihat, sepertinya beliau ada di rumah tadi malam dan berkumpul bersama keluarga. Tadi subuh dia berangkat, tapi tidak tahu ke mana," ucapnya.  Sekitar pukul 11.30 seorang pria mengenakan baju berbatik tampak keluar dari rumah dengan membawa sejumlah dokumen dan mendapatkan pengawalan personel kepolisian, lalu masuk ke mobil berplat nomor BA 1554 AY yang berada di luar pagar rumah untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi.  Sekitar setengah jam setelah itu, mobil tersebut kembali datang dan parkir di halaman rumah. Pria berbaju batik keluar dari mobil lalu masuk ke rumah. Jelang beberapa saat, tampak empat orang keluar dari rumah dengan membawa dua buah koper untuk dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya, mereka meninggalkan lokasi.

Sebelum jadi Tersangka, Bupati Solok Selatan Sudah 2 Kali Dipanggil KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-KPK-Dery.jpg" alt="Gedung KPK-Dery" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK-Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria sebagai tersangka. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari ditingkatnya kasus tersebut ke penyidikan.  “Iya benar (sudah tersangka)," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Sabtu (27/4).  Namun, Basaria masih enggan menjelaskan lebih detail mengenai kasus yang menjerat Bupati Solok ini. Status kasus ini telah ditingkatkan KPK ke tahap penyidikan dan KPK akan mengumumkan mengenai kasus ini secara detail dalam konferensi pers selanjutnya.  Sebelumnya, sebagai tindak lanjut ditingkatkannya kasus ini ke penyidikan, tim penyidik komisi antirasuah tersebut juga menggeledah sejumlah lokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Kamis (25/4). Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan yang sedang bergulir saat ini. Hanya, dia tidak menyebutkan secara detail perkara yang sedang ditangani tersebut.  Prosesnya (penggeledahan, Red) tentu sudah di tingkat penyidikan,” kata Febri.

Pimpinan KPK Benarkan Bupati Solok Selatan Berstatus Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpk-bakal-umumkan-anggota-dpr-dpd-dan-dprd-yang-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaganya dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan legislator DPR, DPRD, dan DPD yang belum lapor LHKPN." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaganya dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan legislator DPR, DPRD, dan DPD yang belum lapor LHKPN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di daerah. Setelah di Kota Tasikmalaya, tim penindakan komisi antirasuah tersebut juga menggeledah sejumlah lokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Kamis (25/4). Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan yang sedang bergulir saat ini. Hanya, dia tidak menyebutkan secara detail perkara yang sedang ditangani tersebut.  "Prosesnya (penggeledahan, Red) tentu sudah di tingkat penyidikan," kata Febri.  Sejauh ini, tim KPK masih melakukan penggeledahan di Solok Selatan. KPK belum mengumumkan siapa yang menjadi tersangka dalam penyidikan tersebut.  "Nanti informasi lebih lengkap terkait perkara dan tersangkanya akan disampaikan menyusul," terang Febri.  Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di Kota Tasikmalaya untuk penyidikan perkara korupsi dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018. Pimpinan KPK mengonfirmasi bahwa Walikota Tasikmalaya Budi Budiman telah berstatus tersangka dalam kasus itu.  Lalu, apakah penggeledahan di Solok Selatan juga terkait dengan perkara dana perimbangan? KPK belum memberikan pernyataan resmi. Lembaga antikorupsi itu bakal mengumumkan proses penanganan perkara sampai kegiatan di lapangan selesai.

Setelah Tasikmalaya, KPK Geledah Rumah Bupati Solok Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/coreng-nama-saribu-rumah-gadang-bupati-minta-polisi-tangkap-pelaku_m_227723.jpg" alt="Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria." width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus memburu pelaku dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang nenek Gustinar, 71, di kawasan objek wisata Saribu Rumah Gadang (SRG), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), pekan lalu. Kasus yang menggegerkan masyarakat ini sontak mendapat sorotan Bupati Solok Selatan, Muzin Zakaria. Menurut Muzin Zakaria, insiden tersebut jelas mencoreng nama SRG yang sedang gencar dikunjungi wisatawan lokal dan Mancanegara. "Tentunya kami mengecam perbuatan kejam itu. Apalagi, terjadi di pusat padat penduduk dan wisata daerah. Membangun brand itu tidak mudah. Kita harap, polisi cepat menangkap pelaku," kata Muzni pada sejumlah wartawan di Solok Selatan, Sabtu (14/7). Peristiwa ini, lanjut Bupati, sekaligus sebagai peringatan, agar semua masyarakat tetap waspada. Kedepan, pihaknya akan menugaskan setiap anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk menggelar patroli rutin, terutama di kawasan objek wisata. "Saya sudah perintahkan Pol PP patroli sekali dua jam, bukan sekali sehari di lokasi wisata. Ini menyangkut kenyamanan pengunjung juga," tegas Bupati dua periode itu. Terpisah, Kapolsek Sungai Pagu, Iptu Agustinus Pigay mengatakan, pihaknya masih terus memburu keberadaan pelaku. "Masih dalam penyelidikan. Untuk pengembangan, kita sudah periksa sejumlah saksi. Perkembangannya pasti kita sampaikan," kata Agustinus Pigay kepada wartawan. Sebelumnya, masyarakat di kawasan objek wisata SRG, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar digegerkan peristiwa pembunuhan. Seorang nenek ditemukan tewas tertelungkup. Sedangkan adiknya disekap dan mengalami luka-luka tak berdaya di kamar kediamannya. Peristiwa yang menggemparkan warga SRG terjadi di Jorong Lubuak Jaya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sabtu (7/7). Korban Gustinar, 71, ditemukan tertelelungkup dalam keadaan tak bernyawa di dalam rumahnya. Sementara, adik laki-lakinya, Noviar, 69, yang tinggal serumah dengan korban disekap di dalam kamar. Saat ditemukan, Noviar mengalami sejumlah kaki dan tangannya. Beruntung, nyawa korban yang juga sudah kakek-kakek ini berhasil diselamatkan. Informasinya, penemuan jasad ini berawal dari kabar masyarakat setempat yang kebetulan lewat di depan rumah korban. Lantas, saksi melihat kaca jendela rumah korban dalam keadaan pecah. Merasa curiga, saksi tersebut lalu mengabarkan pada masyarakat lain dan berbondong-bondong mendatang TKP. "Saat dilihat warga, korban sudah ditemukan dalam keadaan tertelungkup di ruang tamunya. Warga yang cemas, langsung mengabarkan pada kami," terang Kapolsek Sungai Pagu, Iptu Agustinus Pigay membenarkan kejadian tersebut pada JawaPos.com, Minggu siang (8/7).

Coreng Nama Saribu Rumah Gadang, Bupati Minta Polisi Tangkap Pelaku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati solok selatan

Berita Terkini