<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sudah selesai. Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar. "Saya sudah komunikasi dengan ketua umum PAN dan jajaran PAN di Sumbar dan menyatakan mengusung saya untuk Pilgub Sumbar 2024," ungkap Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com dari Jakarta pada Selasa (26/3). Epy--begitu Epyardi Asda disapa mengatakan, keinginannya untuk maju di pentas Pilgub Sumbar karena prihatin dengan kondisi provinsi tersebut yang semakin terpuruk selama 15 tahun terakhir. Sumbar semakin tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Padahal Sumbar merupakan gudang orang-orang pintar. Sejatinya pembangunan di Sumbar bisa lebih cepat dan maju dibanding provinsi tetangga.&nbsp; Salah satu bentuk stagnasi pembangunan di Sumbar adalah proyek tol Padang-Pekanbaru. Proyek yang digarap era dua gubernur terakhir tidak kunjung rampung. Sejak mulai dibangun pada 1 Februari 2018, progres jalan tol tersebut belum mengembirakan. Alih-alih dioperasikan, pembangunan saja hanya baru beberapa persen. Bupati yang juga mantan kapten kapal itu menyinggung banyak infrastruktur lain di Sumbar yang kondisinya memprihatinkan, seperti jalan provinsi. "Jalan-jalan yang rusak tak terperbaiki. Kalau pemda tidak mampu kan bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Caranya dengan lobi-lobi agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya. Contoh lain kondisi infrastruktur Sumbar dalam mitigas bencana. Sebagaimana diketahui banyak wilayah di Sumbar rawan terhadap longsor. Potensi kerawanan itu harus dimitigasi agar tidak membuat masyarakat semakin cemas, perekenomian tetap berputar. Contohnya di Sitinjau Lauik, sebuah kawasan perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang yang selama ini sangat rawan dengan longsor. Sitinjau Lauik merupakan akses satu-satunya bagi warga Kota Padang untuk ke Solok. Begitu sebaliknya. Jika di kawasan itu ada longsor, maka perekonomian daerah jadi terganggu. Mobilitas masyarakat tidak lancar. Menurut dia, pembangunan di Sumbar harus dilakukan dengan cara tegas dan lugas. Tidak cukup dengan 'omon-omon', pencerahan, ceramah, dan senyum-senyum saja. "Harus ada ikhtiar lebih keras dan menjemput peluang-peluang anggaran dari pusat. Kalau menunggu saja kapan Sumbar ini akan bangkit," tandasnya. Untuk diketahui, Epyardi Asda merupakan bupati Solok periode 2020-2025. Sebelumnya dia pernah menjadi anggota DPR RI beberapa periode dari PPP.&nbsp;Dia menegaskan bahwa Sumbar butuh perubahan. Butuh gebrakan lebih besar lagi untuk lebih maju. Butuh figur-figur baru yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pilgub Sumbar.

Pilkada Serentak 2024, Bupati Solok Epyardi Asda Maju di Pilgub Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/IMG_20230425_201421-3327722714.jpg" alt="Jalan dekat objek wisata Danau Diatas, Alahan Panjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumbar dipadati pengendara." width="100%">
<figcaption>Jalan dekat objek wisata Danau Diatas, Alahan Panjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumbar dipadati pengendara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada banyak destinasi wisata di Sumatera Barat (Sumbar). Ada wisata alam, kuliner, maupun budaya. Untuk wisata alam, danau kembar di Kabupaten Solok menjadi jujukan. Di sana terdapat Danau di Atas maupun Danau di Bawah. Tak ayal hingga Selasa (25/4) jalan lintas Padang - Muara Labuh yang menghubungkan Sumbar dengan Jambi jadi padat. Pasalnya, kedua danau itu berada di Alahanpanjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tepatnya pinggir jalan nasional antara Sumbar-Jambi. "Sejak pagi hingga sore tadi memang sepanjang jalan menuju objek wisata Danau Kembar mengalami kemacetan, namun tidak terlalu parah," ujar Warni, 35, salah seorang warga di Alahan Panjang, seperti dilansir Antara, Rabu (26/4). Warni mengatakan kemacetan tersebut tidak menghabiskan waktu yang berlarut-larut. Namun, kemacetan yang cukup padat terjadi saat siang dan sore hari. "Saya rasa kemacetan terjadi karena banyaknya pengunjung objek wisata yang datang untuk berlibur ke sini. Biasanya objek wisata ramai di siang dan sore," katanya. Kabupaten Solok memang memiliki beragam objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Di daerah Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti ada beberapa objek wisata yang mampu memanjakan mata wisatawan. Di antaranya Alahan Panjang Resort, Kebun Stroberi, Vila Kayu Putih, Bukit Jirak, De Alahan Panjang, Danau Talang dan masih banyak lagi objek wisata lainnya. Wirda Araini, 43, salah seorang pengunjung objek wisata dari Pekanbaru mengaku sudah dua hari berlibur di daerah itu bersama keluarga. "Kami jauh-jauh dari daerah Pekanbaru ke sini memang khusus untuk berlibur menikmati keindahan alam di daerah ini," katanya. Dia mengaku tidak punya sanak famili yang dikunjungi ke daerah itu. Dua hari tinggal di sana karena ingin mengunjungi seluruh objek wisata yang ada di daerah itu. "Di sini udaranya sejuk. Kami sekeluarga nyaman memilih daerah ini sebagai tempat berlibur. Nggak apa-apa bermalam di vila dua sampai tiga hari," ucap dia. Dia berharap ke depan objek wisata di daerah itu terus berkembang dengan baik. Sehingga semakin banyak pengunjung yang tertarik untuk mampir menikmati objek wisata yang disuguhkan. Sementara itu, Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, selama periode libur Lebaran 2023 terdapat banyak event yang digelar di sejumlah objek wisata. Seperti di dermaga pantai danau Singkarak, panorama green view di kawasan Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, wisata alam lainnya di kawasan danau kembar. "Sejak libur Lebaran ini daerah kami didapati wisatawan. Baik dari perantau maupun murni dari daerah tetangga, seperti Riau dan Jambi," ungkap Epyardi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/4). Dengan ramainya seluruh objek wisata di Kabupaten Solok hampir semua glamping, villa yang disediakan masyarakat atau swasta, dan pemda, okupansinya penuh. Tentunya multiplier effect yang ditimbulkan sangat besar. Ada perputaran ekonomi cukup besar. "Saya perkirakan miliaran rupiah berputar di Solok ini," klaim bupati yang juga mantan kapten kapal itu. Dia berharap visi Kabupaten Solok menjadi daerah wisata dapat tercapai. Selama ini daerah yang dipimpinnya hanya dikenal sebagai daerah agraris penghasil pertanian dan perkebunan saja. Epy--begitu Epyardi Asda disapa, memperkirakan kepadatan wisatawan mengunjungi Solok berlangsung hingga Minggu (30/4) mendatang. Hal itu efek dari perantau dari Sumbar itu banyak berprofesi sebagai pedagang. Mereka tidak terpengaruh dengan ketentuan cuti bersama. "Masyarakat sepertinya menyesuaikan liburnya dengan libur sekolah," tandasnya.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, selama periode libur Lebaran 2023 terdapat banyak event yang digelar di sejumlah objek wisata.

Wisata Danau di Kabupaten Solok Jadi Destinasi Selama Libur Lebaran, Lalu Lintas Padat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210926-WA0053-1.jpg" alt="Bupati Solok Epyardi Asda dan salah satu anggota DPRD Kabupaten Solok saling tunjuk saat rapat paripurna. Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Epyardi Asda dan salah satu anggota DPRD Kabupaten Solok saling tunjuk saat rapat paripurna. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Solok menjelaskan cekcok dengan salah satu anggota DPRD saat rapat paripurna tentang penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang viral di media sosial.  Bupati Epyardi Asda seperti dilansir dari Antara di Singkarak mengatakan, cekcok tersebut bermula saat salah seorang anggota DPRD mengajukan interupsi dan membahas tentang persoalan internal DPRD mengenai ketua DPRD Kabupaten Solok. ”Saya diundang dalam rapat paripurna untuk pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, tapi kok malah membahas persoalan internal DPRD,” kata Epyardi Asda.  Selain itu, dia juga menjelaskan alasan meninggalkan ruang sidang tersebut untuk menjaga sidang paripurna agar tetap kondusif. ”Kalau masih membahas persoalan internal DPRD saya tidak mau ikut campur, makanya saya memilih keluar untuk menjaga agar di dalam sidang paripurna tetap kondusif,” ujar Epyardi Asda.  Kendati pada awal rapat paripurna sempat cekcok, bupati Solok mengatakan, sidang paripurna tentang Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berlangsung kondusif. ”Saya minta maaf atas intrik-intrik yang terjadi sebelumnya, tapi alhamdulillah semua itu tidak menjadi penghalang dalam pengesahan anggaran perubahan tahun 2021,” terang Epyardi Asda.  Dia berharap agar ke depannya eksekutif dan legislatif di Kabupaten Solok bisa bergandengan tangan dalam membangun daerah itu menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Barat. ”Saya berharap anggota DPRD dan pihak terkait untuk mengawasi setiap pembangunan di Kabupaten Solok. Sebagai bupati niat saya tulus ingin membangun Kabupaten Solok,” tutur Epyardi Asda.  Sebelumnya, video Bupati Solok Epyardi Asda terlibat cekcok dengan salah seorang anggota DPRD hingga meninggalkan ruang sidang DPRD Kabupaten Solok. beredar di media sosial pada Jumat (24/9). Peristiwa itu terjadi saat Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2021.  Dalam video tersebut, suasana rapat paripurna awalnya terlihat lancar. Kemudian terjadi cekcok setelah salah satu peserta rapat mengeluarkan pendapatnya sehingga memicu kemarahan bupati.

Bupati Solok Jelaskan Terkait Video Kisruh Rapat Paripurna yang Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ilustrasi-PNS-Dite-3.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga harian lepas (THL) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok terakhir dipekerjakan hari ini, Senin (31/5). Kontraknya diputus oleh Pemkab Solok.  Meski begitu, mereka masih ada harapan untuk kembali bekerja setelah tim khusus yang diperintahkan Bupati Solok Epyardi Asda menghasilkan membuat rekomendasi jumlah THL yang layak dibutuhkan untuk menunjang kinerja ASN Pemkab Solok.  Anggota DPRD Kabupaten Solok Nosa Ekananda mengatakan, dari hasil informasi yang didapatkannya dari pimpinan Pemkab Solok, nasib para THL ditentukan pertengah Juni 2021. "Informasi yang saya dapat mulai Rabu (2/6) mereka (THL) tidak lagi bekerja," ujar Nosa Ekananda saat dihubungi JawaPos.com, Senin (31/5).  Nosa Ekananda menyebut ada beberapa kemungkinan hasil yang dikeluarkan Pemkab Solok terhadap THL. Yakni, mengurangi kebutuhan THL, mengganti THL dengan tenaga baru, atau tidak menggunakan jasa THL untuk sementara waktu. Alasannya, permintaan pemutusan kontrak THL karena anggaran di APBD Kabupaten Solok mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.  Politikus PKS Kabupaten Solok itu berharap Pemkab Solok untuk dapat mempekerjakan kembali para THL. Terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya sebagai THL. "Paling miris lagi ada suami istri bekerja sebagai THL. Kalau mereka diberhentikan, kemana mereka mencari makan. Bagaimana hidupnya ke depan. Semoga ini dapat dipertimbangkan oleh Bupati," terang mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Solok itu.  Dia berharap THL yang dipekerjakan di Pemkab Solok bukanlah orang baru. Tapi orang lama yang benar-benar dianggap berkompeten. "Kalau tidak kompeten dan umurnya terlalu tua tidak masalah tidak dipakai lagi," tandasnya.  Sebagaimana diketahui kebijakan pemberhentian THL itu tertuang di surat yang ditandatangani Sekda Kabupaten Solok Aswirman. Surat tersebut bernomor 800/1261/BKPSDM-2021, tanggal 25 Mei 2021. Dengan perihal, evaluasi kebutuhan tenaga harian lepas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok.  Terkait nasib THL ini ke depannya, hingga berita ini dilansir, Sekda Kabupaten Solok Aswirman belum memberikan pernyataan yang jelas. Ketika diminta konfirmasi JawaPos.com, Aswirman tidak telepon dari JawaPos.com. Pesan yang dikirim hanya dibaca.  Sikap serupa juga dilakukan Bupati Solok Epyardi Asda. Saat diminta konfirmasi, bupati yang mantan anggota DPR RI itu tidak membalas pesan dari JawaPos.com  Sebelumnya, Epyardi Asda mengakui bahwa APBD 2021 Kabupaten Solok banyak tersedot untuk biaya rutin. Di antaranya untuk membayar gaji ASN, termasuk untuk THL. Setiap bulannya para THL itu digaji Rp 1,5 juta. Bila dikalikan 1.700 orang, maka dalam setahun APBD yang tersedot mencapai Rp 3 miliar.  Dengan besarnya anggaran tersedot untuk biaya rutin itu, sehingga sulit Pemkab Solok melakukan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Begitu juga kehadiran THL yang jumlahnya mencapai 1.700 orang dianggap terlalu banyak. "Kantor SKPD di Kabupaten Solok itu kayak pasar karena saking banyaknya THL," ujar Epyardi Asda.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/dprd-solok-jangan-sampai-ada-thl-keluarga-dekat-kepala-dinas/">DPRD Solok: Jangan Sampai Ada THL Keluarga Dekat Kepala Dinas</a>  Di sisi lain, sejumlah THL merasa khawatir pemberhentian ini bagian upaya bersih-bersih kepala daerah yang baru dilantik. Mereka khawatir ada oknum-oknum tertentu di Pemkab Solok menitipkan THL baru, setelah adanya pemberhentian massal ini. "Kami curiga ketika ada penerimaan THL baru, malah orang-orang baru yang dianggap titipan dari oknum tertentu," ujar THL yang enggan disebutkan namanya itu.

Diberhentikan, THL Kabupaten Solok Menunggu Harapan Pertengahan Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/0104-asn.jpeg" alt="Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberhentian tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Solok mendapat perhatian dari DPRD setempat. Kendati setuju, DPRD juga prihatin. Di tengah pandemi Covid-19 terdapat penambahan angka pengangguran baru.  Anggota DPRD Kabupaten Solok Nosa Ekananda mengatakan, jika alasan bupati adalah berdasar kebutuhan dan kompetensi, maka tidak masalah dilakukan rasionalisasi THL. "Saya rasa momentum yang tepat untuk pembenahan dan keadilan bagi semua putra-putri Kabupaten Solok," ujar Nosa Ekananda saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (27/5).  Nosa menuturkan, THL adalah supporting system dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. THL menempel dalam kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berhasil atau tidaknya kegiatan SKPD juga dipengaruhi peran THL. Untuk itu, Pemkab Solok mendata ulang kebutuhan THL di setiap SKPD sampai ke instansi lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, kantor camat, bahkan sekolah.  "Jangan ada THL yang menumpuk di satu SKPD. Jangan sampai ada di satu SKPD terdapat beberapa orang THL yang merupakan keluarga dekat kepala dinas," imbuh politikus PKS itu.  Dalam pembenahan THL, Nosa meminta Pemkab Solok memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga di daerah. Perekrutan menggunakan sistem tes terbuka. Jelaskan jumlah kebutuhan, klasifikasi pendidikan, umur maksimal, dan keahlian yang dibutuhkan. "Apalagi saat ini belum ada penerimaan CPNS dan PPPK. Jadi THL adalah solusi untuk menunjang kinerja aparat SKPD," ujar mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Solok itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/setelah-berhentikan-1-700-honorer-kini-bupati-solok-pusing/">Setelah Berhentikan 1.700 Honorer, Kini Bupati Solok Pusing</a>  Sebelumnya, Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi jumlah THL di daerah yang dipimpin. Per 1 Juni 2021 seluruh THL yang jumlahnya 1.700 diberhentikan. Selanjutnya, Pemkab Solok melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap kebutuhan THL yang sebenarnya untuk masing-masing SKPD.  "Setelah ada rekomendasi dari tim khusus, baru kami rekrut ulang THL berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya," ujar mantan kapten kapal itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Menurut mantan anggota DPR RI itu, jumlah THL sebanyak 1.700 di Kabupaten Solok sudah terlalu banyak. Bahkan kondisi setiap SKPD seperti pasar. Kehadiran THL pun membebani APBD karena setiap mereka digaji Rp 1,5 juta per bulan. Setahun total APBD yang terkuras untuk membiayai THL mencapai Rp 3 miliar lebih. "Angka sebanyak itu cukup besar untuk daerah sekelas Kabupaten Solok," tandasnya.

DPRD Solok: Jangan Sampai Ada THL Keluarga Dekat Kepala Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daerah-lumbung-beras-di-sumbar-bertekad-jaga-lahan-produktif_c_225487.jpg" alt="PEMANDANGAN INDAH: Hamparan sawah di kawasan Kabupaten Solok menjadi salah satu panorama yang indah. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PEMANDANGAN INDAH: Hamparan sawah di kawasan Kabupaten Solok menjadi salah satu panorama yang indah. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Epyardi Asda menghadapi dilema dalam membuat keputusan ekstrem. Setelah mengeluarkan SK evaluasi 1.700 tenaga harian lepas (THL) atau pegawai honorer, kini mantan kapten kapal itu dihadapkan dengan ancaman bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Solok.  "Keputusan ini (pemberhentian THL) memang dilema. Angka pengangguran tentunya bertambah setelah para THL tidak lagi dikaryakan lagi," ujar Bupati Solok Epyardi Asda kepada JawaPos.com, Kamis (27/5).  Menurut Epyardi, keputusan mengevaluasi para THL dengan merumahkan sementara dan menerima kembali setelah ada rekomendasi dari tim khusus yang diketuai Sekda Kabupaten Solok Aswriman itu harus diambil. Alasannya, jumlah THL saat ini terlalu banyak untuk daerah sekelas Kabupaten Solok.  Apalagi angka APBD 2021 Kabupaten Solok tidak tinggi. APBD itu pun tersedot untuk biaya rutin, salah satu di antaranya untuk membayar gaji. Untuk membayar gaji THL, setiap bulannya mereka digaji Rp 1,5 juta. Bila dikalikan 1.700 orang, untuk setahun sudah menyedot sekitar Rp 3 miliar.  Mengantisipasi adanya potensi bertambah angka penganggur itu, mantan anggota DPR RI tersebut mengklaim telah menyiapkan sejumlah program kerja padat karya. Dia bakal memperbanyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang padat karya. Pada kegiatan itu diharapkan dapat mempekerjakan masyarakat Kabupaten Solok. Tidak tertutup kemungkinan juga eks THL ikut dilibatkan.  Selain itu mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Solok. Beras dan pangan lainnya yang dihasilkan dari Solok dipasarkan ke luar Sumbar. Langkah itu dengan memperdayakan petani dan mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pertanian supaya tidak selalu bersandar mencari penghidupan sebagai tenaga honorer atau THL.  "Ada banyak peluang sebetulnya untuk menekan pengangguran ini. Kami menggenjot masyarakat mengembangkan pariwisata. Destinasi wisata membutuhkan SDM yang banyak untuk pengelolaannya," tandas Ketua DPP PAN itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Sebelumnya Pemkab Solok menyatakan mengevaluasi keberadaan THL yang jumlahnya 1.700 orang. Per 1 Juni para THL itu tidak lagi dikaryakan. Kini Pemkab Solok sedang mengevaluasi kebutuhan THL sebenarnya. Menurut Epyardi Asda, jumlah THL saat ini sangat banyak dan membebani APBD.  Ke depannya Pemkab Solok menggunakan THL yang lebih sedikit. Para THL dapat mendaftar ulang untuk kembali bekerja. Hanya saja kriteria yang diterima adalah THL yang memiliki kompetensi, usia produktif, dan dikaryakan di sektor yang tidak terjangkau oleh PNS.

Setelah Berhentikan 1.700 Honorer, Kini Bupati Solok Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batas-usia-cpns-dianulir-fphi-gugurkan-honorer-yang-ikut-rekrutmen_m_.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. FPHI mendesak pemerintah menggugurkan menggugurkan seluruh guru honorer eks K-II yang diikut sertakan dalam ujian CPNS 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. FPHI mendesak pemerintah menggugurkan menggugurkan seluruh guru honorer eks K-II yang diikut sertakan dalam ujian CPNS 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Epyardi Asda membuat kebijakan ekstrem dalam menyelamatkan APBD daerah setempat. Di antaranya mengevaluasi keberadaan tenaga harian lepas (THL). Per 1 Juni 2021 seluruh THL yang jumlahnya mencapai 1.700 orang di Pemkab Solok diberhentikan.  Epyardi mengatakan, APBD Kabupaten Solok lebih banyak terkuras habis untuk biaya rutin. Di antaranya untuk membayar gaji pegawai, baik yang PNS maupun THL. Ditambah untuk operasional lainnya. "Tidak banyak APBD yang bisa diarahkan untuk program langsung yang memberi dampak kepada masyarakat," ujar Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/5).  Salah satu cara menyelamatkan penggunaan APBD agar tepat sasaran, yakni mengurangi biaya yang tidak terlalu penting atau membebani. Di antaranya biaya gaji atau honor untuk THL yang jumlahnya 1.700 orang. Padahal kebutuhan THL di Pemkab Solok tidak perlu sebanyak itu. Cukup separonya.  Menurut bupati yang juga ketua DPP PAN itu, selain membebani APBD, kehadiran THL juga mengganggu pelayanan dan kenyamanan para ASN bekerja. Sebab, tidak sedikit dari THL itu tidak mengerti pekerjaannya. Hal itu membuat suasana kantor bupati, DPRD, dan SKPD seperti pasar.  "Ini yang kami evaluasi. Jangan sampai kehadiran THL itu mengganggu pelayanan di Pemkab Solok. Apalagi jumlahnya tidak sesuai yang dibutuhkan di masing-masing SKPD," imbuh mantan anggota DPR RI tiga periode itu.  Adapun besaran honor yang dibayarkan kepada masing-masing THL di Pemkab Solok selama ini yakni Rp 1,5 juta per bulan. Jumlah THL mencapai 1.700 orang, maka beban APBD Kabupaten Solok untuk membayar honorarium THL mencapai Rp 3 miliar untuk satu tahun. "Angka itu sangat besar bagi Pemkab Solok," ujarnya.  Epyardi menegaskan, THL itu tidak akan diberhentikan selamanya. Nantinya mereka diterima lagi setelah tim khusus selesai membuat rekomendasi. Tim yang diketuai sekretaris daerah kabupaten Solok itu kini sedang mengevaluasi jumlah kebutuhan THL untuk masing-masing SKPD.  Sebagai contoh, SKPD yang sudah melapor jumlah kebutuhan THL yang layak untuk membantu kinerja PNS baru di DPRD. Di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok cukup dibantu dengan 50 sampai 60 THL. Sedangkan jumlah THL di kantor itu lebih dari 100 orang. "Ini baru Sekwan. Belum SKPD lain yang memberikan laporan. Saya rasa jumlah kebutuhan THL tidak banyak," ujar Epyardi Asda. THL  yang diterima juga yang memiliki kompetensi khusus dan berusia produktif. Sebab saat ini ada THL yang berusia di atas 60 tahun. "Usia pensiun PNS saja 56-58 tahun. Ini tidak  layak lagi dipekerjakan," kata dia.  Alasan lain dari Bupati Solok memberhentikan THL adalah untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Sebab, tidak sedikit pula PNS yang tidak bisa bekerja dan tidak tahu apa kerja ketika berada di kantor. "Bahkan ada pejabat eselon III tidak bisa mengoperasikan komputer. Lantas THL inilah yang dipekerjakan untuk membantu mereka," sebut mantan pelaut itu.

Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sayembara-rp-25-juta-tangkap-pembunuh-di-kawasan-seribu-rumah-gadang_m_231563.jpg" alt="Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria" width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus memburu pelaku dugaan curas yang menewaskan nenek bernama Gustinar, 71. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan objek wisata Saribu Rumah Gadang (SRG), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), dua pekan lalu. Peristiwa pembunuhan yang mencoreng nama SRG betul-betul membuat Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria murka. Bahkan, ia membuka sayembara, bagi siapa saja yang bisa mengetahui keberadaan pelaku pembunuhan akan diberi reward sebesar Rp 25 juta. Meski pengungkapan kasus tersebut adalah tugas dan tanggungjawab pihak Kepolisian Mapolres Solok Selatan, namun Bupati tetap akan memberikan reward. Pihaknya berjanji akan memberikan hadiah tersebut bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi akurat dan aparat penegak hukum dapat menangkap pelaku secepatnya. "Reward Rp 25 juta untuk semua orang. Termasuk pak polisi yang berhasil mengungkap pelaku pembunuhan itu," kata Muzni kepada sejumlah wartawan di Solok Selatan, Minggu (29/7). Muzni mengatakan, masyarakat yang ingin membantu polisi dan bila menemukan orang yang dicurigai, segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang tengah menyelidiki kasus itu. Sebab, hingga detik ini, pelaku yang menyebabkan kematian Gustinar belum juga terungkap. Mencegah terulangnya kasus serupa di kawasan objek wisata unggulan itu, Bupati mengintruksikan kepada seluruh kenagarian di daerah itu untuk mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam. Kejadian ini dinilai sebagai sebuah peringatan bagi semua pihak, agar waspada setiap saat. "Hal ini menjadi pelajaran buat kita semua. Di samping ronda malam, saya juga telah mengintruksikan petugas Satpol PP untuk rutin melakukan patroli, setidaknya dua jam sekali. Agar kita tidak kecolongan seperti ini lagi," katanya. Sebelumnya, Kapolsek Sungai Pagu, Iptu Agustinus Pigay mengatakan, pihaknya masih terus memburu keberadaan pelaku. "Masih dalam penyelidikan. Untuk pengembangan, kita sudah periksa sejumlah saksi. Perkembangannya pasti kita sampaikan," kata Agustinus Pigay. Seperti diketahui, masyarakat di kawasan objek wisata SRG, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar digegerkan peristiwa pembunuhan. Seorang nenek ditemukan tewas tertelungkup. Sedangkan adiknya disekap dan mengalami luka-luka tak berdaya di kamar kediamannya. Peristiwa yang menggemparkan warga SRG terjadi di Jorong Lubuak Jaya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sabtu (7/7). Korban Gustinar, 71, ditemukan tertelelungkup dalam keadaan tak bernyawa di dalam rumahnya. Sementara, adik laki-lakinya, Noviar, 69, yang tinggal serumah dengan korban disekap di dalam kamar. Saat ditemukan, Noviar mengalami sejumlah kaki dan tangannya. Beruntung, nyawa korban yang juga sudah kakek-kakek ini berhasil diselamatkan.

Sayembara Rp 25 Juta Tangkap Pembunuh di Kawasan Seribu Rumah Gadang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kementerian-jonan-keluarkan-izin-geothermal-bupati-ini-disasar-warga_m_160572.jpeg" alt="Bupati Solok Gusmal bersama istri" width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Gusmal bersama istri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang mengizinkan proyek Geothermal membuat Bupati Solok Gusmal, menjadi sasaran amukan warganya. Warga menilai izin pengoptimalan panas bumi itu dianggap akan mengancam keselamatan warga yang berada di sekitar Gunung Talang. Sebab sumber panas bumi itu terdapat di Gunung Talang. Protes itu dikemukakan ole warga di depan Kantor Bupati Solok, Senin (2/10). Ribuan warga yang memprotes itu dihadapi oleh Bupati Solok Gusmal. Ribuan masyarakat salingka Gunung Talang kembali mengepung kantor Bupati Solok. Masa kembali turun ke jalan guna menyatakan sikap untuk menolak pembangunan proyek Geothermal, Senin (2/10). Diketahui, proyek geothermal itu akan dibangun di Nagari Batubajangjang, Kecamatan Lembangjaya Kabupaten Solok. Dalam orasinya, masyarakat yang mengklaim mewakili 12 Nagari di Salingka Gunuang Talang itu meminta Bupati Solok untuk menolak izin pembangunan proyek panas bumi di kawasan nagari Batubajangjang. "Pemerintah melarang kami untuk menebang satu batang pohon atau merusak lingkungan. Namun, malah pemerintah daerah memperkenankan investor asing untuk mengeksploitasi kawasan Gunung Talang," ungkap salah seorang orator menggunakan pengeras suara, seperti yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group). Orasi itu sempat diwarnai aksi dorong dengan petugas keamanan yang berjaga. Bahkan massa mengancaman akan merangsek ke dalam kantor bupati. Melihat aksi demikian, akhirnya Gusmal mempersilakan perwakilan warga menemuinya Sebanyak 11 orang perwakilan masyarakat akhirnya menyampaikan tuntutan secara lansung di depan Bupati Solok. Indra selaku juru bicara warga, menyampaikan 5 tututan masyarakat Salingka Gunung Talang. Tuntutan itu intinya menolak izin proyek energi panas bumi (Geothermal), dan segala bentuk eksplorasi serta eksploitasi Gunung Talang. "Kami minta pemerintah Kabupaten Solok mencabut segala bentuk izin prinsip yang telah dikeluarkan melalui dinas terkait atas proyek energi panas bumi" ungkap Indra. Perwakilan masyarakat juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut izin panas bumi yang dilakukan oleh investor di wilayah Gunung Talang-Bukit Kili. "Intinya, kami juga menuntut Gubernur serta niniek mamak agar lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan nilai budaya serta tanah ulayat," sebut Indra. Menjawab tuntutan masyarakat, Bupati Solok Gusmal mengatakan sangat memahami tuntutan yang disampaikan masyarakat. Cuma saja, masyarakat juga harus memahami hirarki pemerintahan. Pemerintahan di bawah tidak mungkin menolak keputusan yang lebih tinggi. "Kami di pemerintah Kabupaten Solok hanya memfasilitasi keputusan pemerintahan yang lebih tinggi, bukan kami yang memutuskan dan mengeluarkan izin. Kalau ada yang mengatakan Bupati yang mengeluarkan izin, itu keliru," terangnya. Dia menegaskan pembatalan itu izin itu ada tataran pusat yakni Kementerian ESDM yang dikomandoi Ignasiun Jonan. Bila telah dibatalkan oleh kementerian, maka otomatis pihak Pemkab Solok mengikuti kebijakan itu. Bupati yang sudah dua periode ini mengungkapkan, pihakknya tidak berwenang untuk mencabut izin pembangunan Geothermal karena yang berwenang untuk pencabutan izin tersebut hanyalah Kementrian ESDM. Semua perizinan pembangunan Geothermal ini terletak pada Kementrian ESDM, bukanlah dari daerah.

Kementerian Jonan Keluarkan Izin Geothermal, Bupati Ini Disasar Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rencana-pembangunan-geothermal-memicu-kecemasan-warga_m_157325.jpeg" alt="Masyarakat sekitar Gunung Talang menolak rencana pembangunan pembangkit listrik terbarukan geothermal di Solok." width="100%">
<figcaption>Masyarakat sekitar Gunung Talang menolak rencana pembangunan pembangkit listrik terbarukan geothermal di Solok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panas bumi yang terdapat di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang berpotensi menjadi pembangkit listrik tenaga geothermal membuat masyarakat cemas. Mereka yang bermukim di sekitar Gunung Talang menolak pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan itu. Dikhawatirkan akan berdampak terhadap sektor pertanian. Sementara rencana pembangunan geothermal itu telah diizinkan oleh Kementerian ESDM. Sehingga kecemasan itu diluapkan oleh warga yang tergabung dalam empat kecamatan di sekitar gunung Talang dengan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Solok. Indra Putra, perwakilan warga yang tergabung dalam Salingka Gunung Talang menyebutkan, pembangunan geothermal di kawasan Gunung Talang akan berdampak terhadap sektor pertanian masyarakat dan merusak keasrian Gunung Talang. &ldquo;Masyarakat banyak bertani dan mengandalkan pengairan. Apabila geothermal ini didirikan, kami di sini akan kekeringan, alam kami rusak, anak cucu kami akan sengsara,&rdquo; tegasnya seperti yang dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (15/9). Warga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan warga sebelum menyetujui pembangunan itu. &ldquo;Memang ini proyek nasional, namun tentu kami berhak bicara untuk perizinanan panas bumi ini. Kami pernah diundang, namun hanya sebatas sosialisasi, tidak dapat mengutarakan pendapat sehingga tidak efektif,&rdquo; terangnya. Warga, kata dia menegaskan, menolak izin pengoperasionalan panas bumi dan segala bentuk eksploitasi Gunung Talang. &ldquo;Ini suara kami, bupati berkewajiban menolak dan tidak memberikan izin pembangunan ini. Masyarakat jangan dikorbankan,&rdquo; ingatnya. Sementara itu, Wabup Solok Yufadri Nurdin mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan aspirasi masyarakat peserta aksi. Menurutnya, perlu ada pemahaman bersama dalam persoalan izin tersebut. &ldquo;Masyarakat mesti memahami bahwa izin panas bumi tidak dikeluarkan Pemkab Solok. Oleh sebab itu, kami siap memfasilitasi duduk permasalahan ini bersama Kementerian ESDM dan unsur terkait. Baik perwakilan masyarakat, pakar dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini,&rdquo; ucapnya. Ditegaskannya, sebagai pemerintah daerah pihaknya bekerja sesuai aturan. Dia tidak berhak menerima dan menolak izin operasional panas bumi. &ldquo;Tentu izin operasional panas bumi ini ada pakarnya. Dan, kami menghargai pendapat yang disuarakan masyarakat,&rdquo; sebutnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan dan meminta kesediaan Kementerian ESDM dan pihak terkait membahas dalam forum secara komprehensif.

Rencana Pembangunan Geothermal Memicu Kecemasan Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati solok

Berita Terkini