<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–KPK mengonfirmasi dua saksi mengenai pelaksanaan paket proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, Jawa Timur.  ”Dikonfirmasi antara lain terkait dengan pelaksanaan paket proyek pekerjaan di RSUD Pemkab Sidoarjo dan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak yang terkait dengan perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Selasa (19/4).  Dua saksi merupakan pihak swasta, yaitu Gagah Eko Wibowo dan Agus Sofan Hadi. Keduanya diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/4), dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.  Selain itu, lanjut Ali Fikri, KPK juga memeriksa Tri Sulowati selaku direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dalam penyidikan kasus itu. Tim penyidik mengonfirmasi saksi Sulowati soal dugaan aliran sejumlah uang melalui transaksi perbankan ke rekening bank dari pihak yang terkait dengan kasus.  ”Kasus dugaan gratifikasi ini pengembangan dari kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo yang menjerat bekas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan kawan-kawan,” terang Ali Fikri.  Namun, dia menjelaskan, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu. Adapun untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.  Ilah telah divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp 200.000.000 subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 5 Oktober 2020. Atas putusan itu, kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan dalam putusan banding pada 30 November 2020 majelis hakim mengurangi hukuman Ilah menjadi dua tahun penjara. Ilah yang ditangkap KPK pada 7 Januari 2020 telah dinyatakan bebas per 7 Januari 2022.  KPK menetapkan dia bersama lima orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, bekas Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, bekas Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo Sanadjihitu Sangadji, serta dua kontraktor pemberi suap yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi.

KPK Konfirmasi Dua Saksi Soal Pelaksanaan Proyek RSUD Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SAIFUL-ILAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap di Sidoarjo yang melibatkan Bupati (nonaktif) Saiful Ilah memasuki babak baru. KPK memindahkan empat tersangka dalam kasus tersebut dari Rutan Guntur, Jakarta, ke rutan di Surabaya. KPK juga mendaftarkan berkas perkara keempatnya ke Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (18/5).  Selain Saiful, KPK memindahkan Kepala (nonaktif) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU BMSDA Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sanadjihitu Sangadji. Keempatnya diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan kereta api.  Empat terdakwa penerima suap itu dititipkan di dua tempat. Abah Ipul –sapaan akrab Saiful Ilah– dititipkan di Rutan Mapolda Jatim, sedangkan tiga tersangka lainnya di Rutan Negara Kejati. Abah Ipul dibawa memasuki Rutan Mapolda Jatim pukul 08.57. Dia dikawal ketat oleh personel KPK dan kepolisian. ”Wes-wes gak usah foto,” ucapnya.  Sementara itu, jaksa KPK Arief Suhermanto menerangkan, dalam perkara tersebut, tim bakal mengorek keterlibatannya dalam penerimaan uang dan aliran uang suap aneka proyek di Sidoarjo.  Ahmad Riyadh, penasihat hukum Saiful Ilah, belum bisa berkomentar banyak soal perkara tersebut. Pasalnya, tim belum mendapatkan dakwaan apa pun. Namun, pada prinsipnya, kliennya bakal kooperatif dalam menyelesaikan kasus itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

KPK Titipkan Saiful Ilah ke Rutan Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/saiful-illah.jpg" alt="TAHAP PENYIDIKAN: Bupati Sidoarjo (nonaktif) Saiful Ilah setelah menandatangani berita acara perpanjangan penahanan di Gedung KPK Jakarta kemarin (23/1). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAHAP PENYIDIKAN: Bupati Sidoarjo (nonaktif) Saiful Ilah setelah menandatangani berita acara perpanjangan penahanan di Gedung KPK Jakarta kemarin (23/1). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan terhadap dua orang penyuap Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah, yakni pengusaha Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. Keduanya bakal segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.  "Penyidik melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti Ibnu Gofur Totok Sumedi pihak pemberi suap kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Kamis (5/3).  Ali menyampaikan, Ibnu Gofur dilakukan penitipan tahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, terhitung sejak Kamis 5 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020. Sedangkan, Totok Sumedi ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya terhitung masa tahanan yang sama dengan Ibnu Ghofur.  "Penuntut umum dalam waktu 14 hari kerja akan segera melimpahkan perkaranya ke PN Tipikor," jelas Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dengan pengurusan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  Keenam tersangka itu yakni, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kadis PU BMSDA Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, PPK Dinas PU BMSDA Sidoarjo Judi Tetrahastoto, Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji dan dua pihak swasta, Ibnu Ghofur serta Totok Sumedi.  Saiful, Sunarti, Judi, dan Sanadjihitu diduga telah menerima uang suap dari Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. Suap itu berkaitan dengan pengurusan empat proyek di Dinas PUPR dalam rentang waktu Agustus - September 2019.  Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi suap Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyuap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Segera Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/saiful-illah.jpg" alt="TAHAP PENYIDIKAN: Bupati Sidoarjo (nonaktif) Saiful Ilah setelah menandatangani berita acara perpanjangan penahanan di Gedung KPK Jakarta kemarin (23/1). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAHAP PENYIDIKAN: Bupati Sidoarjo (nonaktif) Saiful Ilah setelah menandatangani berita acara perpanjangan penahanan di Gedung KPK Jakarta kemarin (23/1). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus berupaya mengorek keterangan para saksi untuk mendalami kasus dugaan suap Bupati (nonaktif) Sidoarjo Saiful Ilah. Namun, upaya itu terkendala lantaran sejumlah saksi kompak mangkir dari panggilan KPK kemarin (2/3).  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ada empat orang saksi yang sejatinya dijadwalkan diperiksa kemarin. Mereka adalah Yudha Pratama dan Mafirion (pegawai PT Delta Raya Sidoarjo), PNS Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo Budiman, serta seorang pengusaha swasta bernama Suparni. Mereka tidak datang ke KPK tanpa konfirmasi.  ”Penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadiran mereka (empat saksi, Red),” kata Ali. Mangkirnya para saksi itu menghambat upaya KPK dalam menelisik kasus dugaan suap terkait pengadaan infrastruktur di Pemkab Sidoarjo. ”Kami akan jadwalkan ulang,” imbuh Ali.  Sejauh ini KPK tengah menelisik indikasi adanya aliran duit ”panas” ke klub sepak bola Delta Raya Sidoarjo (Deltras) dengan memeriksa sejumlah saksi. Uang itu ditengarai masih berkaitan dengan perkara suap infrastruktur di lingkungan pemkab setempat. KPK sempat meminta keterangan putra sulung Saiful Ilah, Achmad Amir Aslichin, pada pertengahan bulan lalu.  Di saat bersamaan, Saiful Ilah mengakui adanya aliran uang dari tersangka Ibnu Ghofur. Hanya, Saiful mengaku tidak tahu-menahu asal muasal uang Ghofur yang mengalir ke Deltras tersebut.

Empat Saksi untuk Kasus Dugaan Suap Bupati Sidoarjo Tak Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ila-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengunakan rompi oranye saat berada di mobil tahanan KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengunakan rompi oranye saat berada di mobil tahanan KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 1 miliar dari penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari perkara suap proyek infrastruktur yang menjerat Saiful.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, dalam penggeledahan itu KPK juga menyita berbagai mata uang asing yang berjumlah USD 50.000 dan SGD 64.000. Selain itu, terdapat juga mata uang dollar Australia, Euro, dan Yen.  "Saat ini masih dalam proses penghitungan," jelas Ali.  Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah pada Sabtu (11/1). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah mata uang rupiah dan asing serta dokumen terkait proyek pengadaan infrastruktur.  Lembaga antirasuah juga turut menggeledah kantor Bupati Sidoarjo. Sejumlah ruangan pun turut digeledah, diantaranya ruang kerja bupati dan ruang unit layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Sidoarjo. Dalam penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah dokumen.  Untuk diketahui, KPK menjerat Saiful Ilah sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK turut menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (7/1) malam.  Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap diantaranya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto; Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji; serta dua orang bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi yang berperan sebagai pemberi suap.  Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi suap Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Sita Uang Rp 1 Miliar dan Mata Uang Asing dari Rumah Saiful Ilah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Saiful-Ilah-Bupati-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah mendapat restu dari Dewan Pengawas (Dewas) untuk melakukan penggeledahan terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK pada hari ini, Jumat (10/1) melakukan penggeledahan di tiga lokasi.  "Iya soal giat penggeledahan perkara Sidoarjo, hari Jumat 10 Januari 2020, penggeledahan di tiga lokasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Jumat (10/1).  Ali menyampaikan, tiga lokasi yang saat ini tengah digeledah tim KPK diantaranya dua rumah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso 6 Nomor 1A Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan rumah di Desa Janti Dusun Balongan RT 017 RW 004 Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, tim juga turut menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.  Ali menyampaikan, hingga kini proses penggeledahan masih dilakukan. KPK akan mencari dokumen terkait kasus proyek infrastruktur yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.  "Beberapa dokumen diamankan," jelas Ali.  Sementara itu, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris membenarkan pihaknya telah memberikan izin penggeledahan untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Saiful Ilah. Karena, merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, proses penyadapan, penggeledahan dan penyidikan harus seizin Dewas.  "Untuk Sidoarjo sudah minta izin dan sudah diberikan," pungkasnya.  Diketahui, KPK telah menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK turut menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (7/1) malam.  Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap diantaranya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji.  Sementara itu dua orang lainnya, yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dari unsur swasta.  Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi suap Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seizin Dewan Pengawas, KPK Geledah Tiga Lokasi di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Barbuk-Bupati-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang dilakukan pada Selasa (7/1). Lembaga antirasuah baru saja menetapkan enam orang tersangka terkait proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo.  Bupati Sifoarjo Saiful Ilah pun kini resmi menjadi tersangka dalam kasus itu. KPK juga turut mengamankan uang senilai Rp 1,8 miliar dalam operasi senyap tersebut.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, mulanya lembaga antirasuah menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah memastikan informasi tersebut, KPK menduga telah terjadi serah terima uang terkait pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten itu.  "KPK mengamankan tiga orang dari pihak swasta yakni Ibnu Ghopur Totok Sumedi, dan IWN di parkiran Pendopo atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo pada Selasa (7/1) pukul 18.18  WIB. KPK turut mengamankan uang Rp 259 juta," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).  Tak cukup berhenti sampai disitu, KPK kemudian mengamankan Bupati Saiful Ilah dan ajudannya Budiman di kantor Bupati pada 18.24 WIB. Dari tangan ajudan bupati, KPK mengamankan tas ransel berisi uang senilai Rp 350 juta dalam pecahan Rp 100 ribu.  Kemudian, tim satgas penindakan KPK bergerak ke rumah Sunarti Setyaningsih, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo di kediaman pribadinya pada pukul 18.36 WIB, KPK pun mengamankan uang sebesar Rp 225 juta.  Kemudian, pukul 18.45 WIB Tim satgas penindakan, melanjutkan operasinya untuk menemui Novianto yang merupakan Kepala Sub Bagian Protokol. Ia datang ke Pendopo setelah dihubungi KPK.  Selanjutnya pada pukul 19.18 WIB, lembaga antirasuah pun mengamankan Judi Tetrahastoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo di rumah pribadinya. KPK kemudian mengamankan uang ratusan juta dari tangan Judi.  "Dari Judi, KPK mengamankan uang sebesar Rp 229.300.000," ucap Alex.  Setelah itu, komisi antirasuah mengamankan dua staf Ibnu Ghoppur di kantornya, yakni Siti Nur Findiyah dan Suparni pada pukul 19.40 WIB dan 23.14 WIB. Dari tangan Suparni, KPK kemudian mengamankan uang senilai Rp 750 juta yang tersimpan di dalam ransel hitam.  Terakhir, KPK mengamankan Sanadjihitu Sangadji yang merupakan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, di rumah pribadinya pada 00.25 WIB. Kemudian 10 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta, dan tiba pada sekitar pukul 09.00 WIB.  "Dalam kegiatan tangkap tangan ini, total uang yang diamankan KPK adalah Rp 1.813.300.000. KPK akan mendalami lebih lanjut terkait dengan hubungan barang bukti uang dalam perkara ini," jelas Alex.  Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (7/1) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, KPK setidak mengamankan 11 orang. Enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.  Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap diantaranya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.  Sementara itu dua orang lainnya, yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya merupakan dari unsur swasta.  Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi suap Ibnu Ghopur dan Totok Sumed disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Foto: Ridwan

Begini Kronologis Penangkapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mahfud-md-ridwan-jpc.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambut baik operasi tangkap tangan (OTT) kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dengan peristiwa ini menandakan adanya Dewan Pengawas KPK maupun perubahan Undang-undang tidak menghambat jalannya penindakan hukum.  "Menurut saya bagus berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang itu," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/1).  Mahfud menyampaikan, dirinya dulu termasuk yang tidak setuju adanya revisi Undang-undang KPK. Tetapi pada akhirnya konstitusi mengesahkan perubahan tersebut. Sehingga proses hukum pun harus mengikuti kebijakan terbaru.  Oleh karena itu, ketika Undang-undang KPK hasil perubahan disahkan, Mahfud hanya bisa berharap KPK tidak menjadi lemah. Termasuk publik pun khawatir KPK tidak bisa lagi melakukan OTT karena berpotensi bocor ketika harus meminta izin kepada Dewan Pengawas terlebih dahulu.  "Ini ternyata tidak (bocor) kan artinya bisa OTT dan Dewan Pengawas nya bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor sehingga OTT tetap jalan," tambah Mahfud.  Selain itu, alasan Bupati Sidoarjo bukan murni hasil kerja KPK periode 2019-2023 pun dianggap tidak tepat oleh Mahfud. Karena meskipun sudah diintai sejak KPK periode lama, namun pada pelaksanaan OTT kali ini harus mengikuti prosedur Undang-undang baru.  "Kebijakan boleh OTT itu sejak tanggal 19 Desember sepenuhnya kewenangan Dewan Pengawas dan ternyata ini adalah OTT yang apa namanya tidak bocor dan bisa dilakukan," ucap Mahfud.  "Berarti tidak ada, minimal sampai hari ini, sudah mulai terlihat ada tanda bahwa Dewan Pengawas ini akan proporsional bekerja sehingga OTT jika diperlukan bisa dilakukan," pungkasnya.  Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diduga turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.  “KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya pada JawaPos.com, Selasa (7/1) malam.  KPK melakukan operasi penindakan itu terkait dugaan adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT itu.

KPK Tetap Bisa OTT, Mahfud: Dewas Mulai Terlihat Bekerja Proporsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Boy-Slamet.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ikut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (7/1) malam kemarin. Menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Saiful punya jumlah kekayaan lebih dari Rp 60 miliar.  Berdasarkan situs <a href="https://elhkpn.kpk.go.id">https://elhkpn.kpk.go.id</a> yang dilaporkan pada 31 Desember 2018, Saiful tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 60.465.050.509.  Saiful tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 32.832.540.100. Harta tidak bergerak itu tersebar di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan, Jaw Timur. Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin dengan total Rp 570.000.000.  Kendaraan milik Saiful itu diantaranya, Mobil Toyota Kijang tahun 2000 senilai, Rp 90.000.000, Mobil Honda Accord Sedan tahun 1987 Rp 20.000.000, Motor Suzuki Intruder tahun 2001 Rp 25.000.000, Mobil Toyota Corolla Sedan tahun 1996 Rp 45.000.000, Mobil Mercedes Benz Sedan tahun 1997 Rp 150.000.000, Mobil Jaguar Sedan tahun 2000 Rp 100.000.000, Mobil Nissan Terrano Jeep tahun 2001 Rp 60.000.000 dan Mobil Mercedes Benz Sedan tahun 1989 Rp 45.000.000  Saiful juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.444.500.000, serta surat berharga dengan total Rp 63.500.000 hingga kas dan setara kas senilai Rp 25.554.510.409. Oleh karenanya, Saiful tercatat memiliki harta dengan total Rp 60.465.050.509.  Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.  "KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Selasa (7/1).  KPK menduga operasi penindakan ini dilakukan ada penyimpangan terkait pengadaan barang dan jasa. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT ini.  "(OTT) terkait pengadaan barang dan jasa," tukas Ali.

Kena OTT KPK, Ini Total Harta Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati sidoarjo saiful ilah

Berita Terkini