<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Bupati-Sidoarjo-di-Tahan-Dery-Ridwansah-1JPG-1865632229.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya Bupati (nonaktif) Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk lolos dari jerat KPK kandas. Kemarin (5/6) hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Radityo Baskoro menolak permohonan praperadilan yang diajukan Muhdlor.</p> <p>&rdquo;Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan pemohon. Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon,&rdquo; kata hakim Radityo. Hakim menyebut, langkah KPK dalam menetapkan Muhdlor sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.</p> <p>KPK juga tidak menunjukkan kesalahan formil ketika menetapkan Muhdlor sebagai tersangka. Begitu pun saat bupati 33 tahun itu ditahan komisi antirasuah tersebut pada 6 Mei lalu. Keputusan yang diketuk hakim kemarin pukul 13.03 membuat Muhdlor harus bersiap menghadapi persidangan pokok perkara.</p> <p>Sebelumnya, dalam surat permohonan praperadilan, Mudhlor melalui kuasa hukumnya menilai KPK tidak kuat dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab, dimulainya penyidikan dan penetapan Muhdlor sebagai tersangka dilakukan pada hari yang sama, 19 Maret.</p> <p>Dua alat bukti yang dipakai KPK untuk menjerat Muhdlor juga dipersoalkan. Sebab, keduanya dianggap bukan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Januari lalu.</p> <p>Kuasa hukum Muhdlor, Mustofa Abidin, menghargai putusan hakim tunggal terkait dengan perkara ini. &rdquo;Sekarang kami akan fokus pembelaan pada pokok perkara,&rdquo; ujarnya. <strong>(elo/c14/oni)</strong></p>

Upaya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk lolos dari jerat KPK kandas. Hakim tunggal menolak permohonan praperadilan.

Permohonan Praperadilan Bupati Sidoarjo Nonaktif Ahmad Muhdlor Kandas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-5-3396704227.jpg" alt="Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sesuai dengan yang dijadwalkan, hari ini (3/5) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bakal menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah itu meminta tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif ASN pajak daerah tersebut kooperatif.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan bahwa KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan. Selain meminta Muhdlor kooperatif, dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan.</p> <p>Ali tak menyebutkan secara detail mengenai upaya penghalangan proses penyidikan tersebut. &rdquo;Siapa pun tidak boleh menghalangi proses penyidikan. Termasuk penasihat hukum,&rdquo; tegasnya kemarin (2/5). Misalnya, memberikan saran-saran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menghambat penyidikan.</p> <p>Ali mengingatkan, hal semacam itu bisa masuk perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka yang terbukti bisa dikenai hukuman pidana.</p> <p>Dua pekan lalu (19/4) Muhdlor tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan tengah dirawat di rumah sakit. KPK kemudian meneliti surat keterangan sakit yang dikeluarkan dokter di RSUD Sidoarjo Barat, tempat Muhdlor dirawat, lantaran tak memiliki penjelasan lengkap.</p> <p>Tim KPK kemudian mengecek langsung ke rumah sakit tersebut pada Selasa (23/4). KPK lantas mengonfirmasi dan dokter mengakui bahwa ada kesalahan dalam pembuatan surat keterangan sakit.</p> <p>Sementara itu, Muhdlor tidak tampak dalam sejumlah kegiatan di Sidoarjo beberapa hari terakhir. Muhdlor terakhir mengikuti kegiatan pada Sabtu (27/4) di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo. Saat itu Muhdlor hadir sekitar dua jam mulai pukul 14.30 untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 495 pejabat dan ASN di Sidoarjo. Namun, kegiatan tersebut digelar secara tertutup.</p> <p>Setelah itu, tidak ada agenda bupati Sidoarjo. Baik sidak maupun lainnya. Bahkan, agenda bupati juga diwakilkan. Kemarin (2/5), misalnya, Pemkab Sidoarjo menerima laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pemkab Sidoarjo mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Wakil Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim mewakili bupati Sidoarjo.</p> <p>Sementara itu, pengacara Muhdlor, Mustofa Abidin, tidak memberikan konfirmasi terkait kehadiran Muhdlor ke KPK hari ini. Dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Mustofa tidak merespons. <strong>(elo/uzi/c19/fal)</strong></p>

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bakal menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah itu meminta tersangka.

Hari Ini Penyidik Periksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/muhdlor-2-3933246598.jpeg" alt="Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan, setelah KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi&nbsp;pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, pencegahan ke luar negeri itu dilakukan agar Gus Muhdlor dapat kooperatif untuk memenuhi panggilan tim penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena adanya pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo dan perlunya keterangan pihak terkait untuk kooperatif hadir dalam setiap kali agenda pemanggilan dari tim penyidik," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak yang dicegah dimaksud benar Bupati Sidoarjo Jatim," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pencegahan itu dilakukan terhitung untuk enam bulan ke depan. Hal ini setelah KPK mengirimkan surat pencekalan ke luar negeri terhadap Gus Muhdlor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu diperlukan adanya pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk enam bulan pertama agar yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia," tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus&nbsp;baru kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan gelar perkara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan rasuah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap Gus Muhdlor setelah sebelumnya KPK&nbsp;menjerat dua pihak sebagai tersangka, yakni Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan&nbsp;Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197855/kepala-bppd-sidoarjo-dicecar-penyidik-kpk-soal-pemberian-uang-insentif-gus-mudhlor-bantah-tak-terima">Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima </a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, kasus hukum itu dikembangkan setelah KPK menganalisa keterangan saksi-saksi, termasuk dua pihak yang telah menyandang status tersangka. Serta berdasarkan alat bukti selama proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Ali menjelaskan, pencegahan itu dilakukan terhitung untuk enam bulan ke depan. Hal ini setelah KPK mengirimkan surat pencekalan

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri Usai Menyandang Status Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Screenshot_2024-02-16-14-23-21-987_comgoogleandroidgm-edit-1061793094.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.</p> <p>Penetapan tersangka itu setelah KPK menjerat dua pihak sebagai tersangka sebelumnya, yakni Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.</p> <p>"Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (16/4).</p> <p>Ali menjelaskan, penetapan tersangka itu dikembangkan setelah KPK menganalisa keterangan saksi-saksi, termasuk dua pihak yang telah menyandang status tersangka. Serta berdasarkan alat bukti selama proses penyidikan.</p> <p>"Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," ucap Ali.</p> <p>Menurut Ali, adanya temuan itu KPK melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan rasuah itu. KPK menduga, Gus Muhdlor turut menikmati pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.</p> <p>"Dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggung jawabkan didepan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," ungkap Ali.</p> <p>Meski demikian, KPK saat ini belum menyampaikan konstruksi perkara secara rinci. Namun, KPK sebelumnya telah memeriksa Gus Muhdlor sebagai saksi, pada Jumat (16/2).</p> <p>Lembaga antirasuah memastikan akan memberikan informasi secara lengkap dan perkembangan perkara ini ke publik saat KPK melakukan upaya paksa penahanan.</p> <p>"Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik," pungkasnya.</p>

KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pemotongan uang.

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Pemotongan Uang Pegawai BPPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/gus-bupati-1197585821.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi di lingkungan Pemkab Sidoarjo bakal berlanjut dengan memeriksa Bupati Ahmad Muhdlor Ali. Muhdlor akan diperiksa setelah pemilu.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya sudah mendapat surat konfirmasi mengenai kehadiran sang bupati. Rencananya, Muhdlor diperiksa pada Jumat (16/2) atau dua hari setelah coblosan. &rdquo;Kami sudah lakukan pemanggilan. Tapi, yang bersangkutan memang baru bisa hadir tanggal 16,&rdquo; katanya kemarin.</p> <p>Sebelumnya, Muhdlor dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (2/2). Namun, dia tak datang. Saat itu hanya Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono yang memenuhi panggilan.</p> <p>Keduanya oleh KPK disebut diduga mendapatkan manfaat dari pemotongan insentif ASN penarik pajak di Sidoarjo. KPK menampik pemeriksaan Muhdlor yang baru bisa setelah pemilu itu berkaitan dengan politik.</p> <p>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai pajak yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, pihaknya sudah menetapkan satu tersangka. Yakni, Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati (SW). &rdquo;Maka, pihak-pihak lain akan kami proses sesuai dengan prosedur. Bukan OTT lagi,&rdquo; terangnya. <strong>(elo/c19/fal)</strong></p>

KPK akan memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dua setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Pemeriksaan itu terkait kasus pemotongan intensif.

KPK Periksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali 2 Hari setelah Pemilu

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-154325-1007449067.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono, pada Jumat (2/2). Kedua pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sidoarjo itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan&nbsp;korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Nah khusus untuk besok, bertempat di Gedung Merah Putih ini, kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BBPD Sidoarjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK besok, hari Jumat tanggal 2 Februari," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pihaknya akan mengonfirmasi kepada Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo terkait pemotongan dan penerimaan uang, yang disinyalir untuk kebutuhan pribadi keduanya. Hal ini setelah KPK menjerat&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita kan masih mengonfirmasi dulu&nbsp; kepada yang bersangkutan. Kalau tersangka kan kemarin satu orang sudah ditetapkan. Jadi kami konfirmasi dulu, lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, nanti ada proses-proses yang harus dilalui," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014075402/bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-resmi-dukung-prabowo-gibran-di-pemilu-2024">Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Dukung Prabowo Gibran di Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada ASN BPPD di Sidoarjo. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, pemotongan uang ASN tersebut untuk kepentingan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Besaran potongan yang diterima senilai 10 sampai dengan 30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. KPK menduga, selama 2023 penerimaan dana insentif itu berjumlah Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-</div> <div dir="auto">Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Nah khusus untuk besok, bertempat di Gedung Merah Putih ini, kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BBPD

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Uang ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/WhatsApp-Image-2023-08-29-at-155745-4286723437.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sidoarjo mengejutkan banyak pihak. Sepuluh orang telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Termasuk sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo. Meski demikian, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menegaskan bahwa kinerja pemkab tidak terganggu. Pelayanan publik tetap jalan seperti biasa.</p> <p>&rdquo;Kami atas nama pemerintah kabupaten menghargai dan menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,&rdquo; kata Muhdlor di sela-sela tinjauan ke SMPN 2 Tanggulangin kemarin (27/1). Namun, dia menegaskan, yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai pelayanan saat ini, terutama di bidang pajak di Sidoarjo, berhenti.</p> <p>&rdquo;Karena itu, memastikan pelayanan bagi masyarakat wajib berjalan dengan baik,&rdquo; ujarnya. Saat ini layanan tersebut yang menjadi atensinya. Muhdlor menyebut detail perkara KPK itu menjadi ranah KPK.</p> <p>&rdquo;Menjadi ranah beliau (KPK, Red) semuanya,&rdquo; katanya.</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo M. Makhmud menyatakan, layanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo berjalan normal. Dia sudah berkoordinasi dan meninjau langsung ke kantor BPPD Sidoarjo. &rdquo;Pegawai tetap masuk seperti biasanya. Tapi, masuknya Senin (besok),&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Sebab, kemarin dan hari ini seluruh pegawai masih libur akhir pekan. Pegawai yang bekerja pada ruangan yang disegel akan dialihkan ke area lain. Salah satunya dialihkan ke gedung command center BPPD Sidoarjo.</p> <p>Sebagaimana yang diberitakan, sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo terjaring OTT KPK. Sepuluh orang diamankan. Namun, KPK belum mengumumkan identitas 10 orang tersebut. Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, OTT itu terkait dengan kasus pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. KPK menyegel sejumlah ruang kerja di Kantor BPPD Sidoarjo di Jalan Pahlawan. Hingga pukul 19.30, KPK belum menyampaikan konstruksi kasus tersebut. Identitas 10 orang itu juga belum jelas.</p> <p>OTT KPK terkait dengan insentif pajak tersebut terbilang mengejutkan. Sebab, pemkab beberapa kali membanggakan capaian pajak yang melebihi target. Pada 2023, di antara target Rp 1,215 triliun, capaian pajak berhasil menembus angka Rp 1,302 triliun.</p> <p>Berdasar data BPPD Sidoarjo, kenaikan ini berturut-turut sejak 2020 sampai 2023 mencapai 40,18 persen atau sebesar Rp 373 miliar. Pada 24 Januari lalu, Bupati Muhdlor bahkan menghadiri acara Launching Pajak Daerah. Acara itu juga dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad P. Bolombo. Dalam acara tersebut, La Ode bahkan memberikan apresiasi pada kinerja Pemkab Sidoarjo yang berhasil meraih penerimaan pajak melebihi target.</p> <p>Saat itu Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono menyatakan bahwa tingginya penerimaan pajak ini menunjukkan komitmen kuat pemkab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &rdquo;Masifnya pembangunan yang dilakukan bupati Sidoarjo menjadi wujud tercapainya penerimaan pajak 2023. Tahun ini BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) mencapai Rp 466 miliar,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Ari disebut-sebut sebagai salah seorang pejabat yang ikut diperiksa KPK di Jakarta. Nama Ari sebenarnya tidak asing di KPK. Sebab, dia pernah terjaring OTT saat bupati Sidoarjo dijabat Saiful Ilah. Namun, waktu itu Ari tidak ditahan. <strong>(uzi/c14/oni)</strong></p>

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sidoarjo mengejutkan banyak pihak. Bupati Ahmad Muhdlor Ali menegaskan bahwa kinerja baik

Setelah KPK OTT di Sidoarjo, Bupati Ahmad Muhdlor Ali: Layanan Publik Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/PROSES-OK-3302674966.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menyerahkan 50 sertifikat hak milik (SHM) eks korban lumpur Lapindo di Perum Renojoyo, Kedungsolo, Porong, Kamis (24/1)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menyerahkan 50 sertifikat hak milik (SHM) eks korban lumpur Lapindo di Perum Renojoyo, Kedungsolo, Porong, Kamis (24/1)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Penantian panjang warga Desa Kedunsolo Kecamatan Porong untuk mendapatkan sertipikat tanahnya terbayar sudah. Tidak main-main lamanya warga korban lumpur Lapindo itu menunggu.</p> <p>Kurang lebih sudah 15 tahun warga ex Renokenongo itu menunggu kejelasan penerbitan sertipikat tanahnya yang sekarang ditempatinya. Berbagai perjuangan untuk memperoleh legalitas tanahnya di Desa Kedungsolo sudah tidak terukur. Namun kini warga gembira. 50 berkas sertipikat tanah warga Kedungsolo itu sudah terbit.</p> <p>Siang tadi secara simbolis sertipikat tanah warga Kedungsolo itu dibagikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Kamis, (23/11). Mantan Panglima TNI tersebut membagikan langsung ke rumah warga Desa Kedungsolo. Dibagikan sertipikat tanah door to door itu bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</p> <p>Hadi Tjahjanto mengatakan warga korban lumpur yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertipikat tanahnya yang sekarang ditempati. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya yang ditinggali.</p> <p>"Hari ini kita serahkan sertipikat door to door dan semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis,"ujarnya.</p> <p>Hadi Tjahjanto menyampaikan penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur tanpa biaya alias gratis. Namun ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah. Biayanya pun kecil. Tidak lebih dari Rp. 600 ribu.</p> <p>"Untuk apa biaya itu?, satu pengukuran, kurang lebih Rp. 224 ribu, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp. 600 ribu, tapi rata-rata semua gratis,"ujarnya.</p> <p>Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertipikat tanah kepada warganya. Pasalnya bupati Sidoarjo menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat.</p> <p>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor menyampaikan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertipikat atas tanahnya berbuah manis. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah sekian lama berjalan. Hasilnya dituai dengan terbitnya sertipikat tanah warga Desa Kedungsolo yang dahulu merupakan warga Desa Renokenongo yang desanya tenggelam lumpur Lapindo.</p> <p>"Selain BPHTB yang gratis, Pemda Sidoarjo juga telah melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat tanahnya, kita juga selalu berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang sekian lama ingin mendapatkan sertipikat tanah yang ditempatinya,"ucapnya.</p> <p>Gus Muhdlor mengatakan penerbitan sertipikat tanah bagi warga korban lumpur berlahan-lahan akan dituntaskan. Bukan hanya kepada warga Desa Kedungsolo ex warga Desa Renokenongo saja. Namun seluruh warga korban lumpur yang sekarang pindah ketempat lainnya. Penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur dilahan yang sekarang ditempatinya akan menjadi perhatiannya.</p> <p class="class-paragraph">"Permasalahan penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur berlahan-lahan akan kami tuntaskan, termasuk ada 84 ex Lapindo atas perintah bapak menteri untuk segera dituntaskan, sekarang tinggal 5 orang saja yang sekarang keberadaannya sedang kita cari,"ujarnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Hadi Tjahjanto memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertipikat tanah kepada warganya.

Menteri ATR BPN Tuntaskan Sertifikat Aset Korban Lumpur Sidoarjo yang Mangkrak 15 Tahun, Gus Muhdlor Gratiskan BPHTB

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/Bupati-Sidoarjo-Gus-Mudhlor-1972828586.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tiga dari kanan) ditemani jajaran forkopimda menyaksikan progres pembangunan RSUD Sidoarjo (8/7)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tiga dari kanan) ditemani jajaran forkopimda menyaksikan progres pembangunan RSUD Sidoarjo (8/7)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Usulan pembentukan Holding manajemen pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Sidoarjo, diharapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, segera mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila dalam waktu dekat restu itu dikantongi, maka Kabupaten Sidoarjo bakal menjadi satu-satunya daerah yang kali pertama menerapkan sistem pengelolaan rumah sakit pemerintah dalam satu manajemen Holding Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keinginan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu bukan tanpa alasan. Dia menginginkan adanya standardisasi layanan di semua rumah sakit milik pemkab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pembentukan holding blud RSUD dinilai lebih efektif dan efisien. Dibentuknya holding akan memudahkan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sistem manajemen hingga mutu layanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, kita punya dua rumah sakit, pertama RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dengan manajemen pengelolaannya sendiri-sendiri. Kedepan apabila holding terbentuk maka cukup satu manajemen induk yang mengontrolnya. Ini jauh lebih efektif dan yang paling penting standart pelayanan rumah sakit yang dimiliki pemkab nantinya bisa terjaga mutunya," ujar Gus Muhdlor disela-sela acara Groundbreaking pembangunan Gedung Pusat Terpadu RSUD Sidoarjo, Sabtu, (8/7/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akhir 2023 RSUD Sidoarjo ditargetkan mengantongi sertifikasi Rumah Sakit Tipe A. Jika target itu tercapai maka Sidoarjo menjadi kabupaten satu-satunya di Indonesia yang memiliki rumah sakit dengan tipe A.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Jawa Timur hanya ada tiga Rumah Sakit yang sudah Tipe A yakni RS dr. Soetomo Surabaya, RS dr. Saiful Anwar Malang (kedunya milik Pemprov Jatim) serta RSPAL dr. Ramelan Surabaya milik TNI AL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya RSUD Sidoarjo untuk naik ke tipe A ini salah satunya adalah pembangunan Gedung Pusat Terpadu yang hari ini telah dilakukan groundbreaking di halaman RSUD Sidoarjo. Proyek ini merupakan salah satu langkah besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Muhdlor menegaskan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berupaya dalam meningkatkan perbaikan layanan kesehatan. Salah satunya dengan membangun sistem holding rumah sakit. Dimana, beberapa rumah sakit - rumah sakit di Sidoarjo dari tipe C wajib naik menjadi tipe B, sedangkan Tipe B naik menjadi Tipe A begitu seterusnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan, saya ingin orang yang berkunjung ke rumah sakit ini tidak hanya orang-orang yang sakit, tentunya dengan terus berbenah pelayanannya maka orang sehat pun bisa ke rumah sakit. Misalnya dengan pemberian vitamin agar tetap sehat dalam melakukan kegiatan sehari-hari," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbaikan layanan dan sarana prasarana yang terus memadai di Rumah Sakit yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo ini, nantinya juga ikut mengerek kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sebesar 81,02 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011742346/dprd-surabaya-minta-dishub-segera-perlebar-lajur-di-jalan-ir-h-soekarno">DPRD Surabaya Minta Dishub Segera Perlebar Lajur di Jalan Ir H Soekarno</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya dengan peningkatan IPM ini nantinya, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat, serta kemaslahatan seluruh masyarakat Sidoarjo," tandasnya.</div>

Keinginan Bupati Sidoarjo itu bukan tanpa alasan. Dia menginginkan adanya standardisasi layanan di semua rumah sakit milik pemkab

Bupati Gus Muhdlor Siapkan Holding BLUD RSUD Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/bupati-sidarjo-salurkan-bantuan-antara-2231263262.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur menyalurkan bantuan pangan bagi 92 ribu warga tidak mampu yang ditargetkan bisa tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H.</p> <p>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Selasa (11/4), mulai menyalurkan bantuan beras dengan kemasan 10 kilogram tersebut di empat desa di Kecamatan Balongbendo. "Empat desa itu adalah Desa Seketi, Desa Kemangsen, Desa Penambangan dan Desa Sumokembangsri," ujarnya.</p> <p>Jumlah keseluruhan bantuan pangan yang akan disalurkan 276.000 sak beras dan masing-masing menerima beras 10 kilogram diberikan selama tiga bulan berturut-turut. "Penyaluran beras bagi 92 ribu warga tidak mampu ini harus sudah tuntas dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri," ujar pejabat yang biasa disapa Gus Muhdlor itu.</p> <p>Adapun data penerima bantuan pangan itu didasarkan pada data penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dan data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Bupati Ahmad Muhdlor dijadwalkan akan turun memantau proses penyalurannya untuk memastikan dan mengawal agar penyaluran rampung sebelum Idul Fitri fitri. "Selain itu, juga memastikan agar bantuan pangan berupa beras itu tidak sampai salah sasaran," ujarnya.</p> <p>Ia juga meminta kepada dinas sosial untuk memastikan lagi dengan memeriksa silang data para penerima agar tidak ada yang salah untuk mencegah terjadinya salah sasaran. Gus Muhdlor mengatakan pengawasan bersama juga dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga desa di antaranya BPD, LPMD, RT/RW dibantu dengan tokoh masyarakat.</p> <p>"Kami turun langsung untuk mengecek bantuan pangan sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai ada laporan bantuan salah sasaran," kata dia. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur menyalurkan bantuan pangan bagi 92 ribu warga tidak mampu menjelang HAai Raya Idul Fitri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Berita Terkini