<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau yang akrab disapa Gus Muhdlor mengaku menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan pascapenetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014545929/kai-catat-47-ribu-penumpang-telah-tiba-di-jakarta">KAI Catat 47 Ribu Penumpang Telah Tiba di Jakarta</a> "Secara umum kami menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPK," katanya di Sidoarjo, Selasa (16/4). Ia mengemukakan, terkait dengan kasus ini dirinya akan melakukan koordinasi dengan tim pengacara dan hormati sebagai negara hukum. "Kami menghormati keputusan yang dikeluarkan KPK," ujarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. "KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021-sekarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. "Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," ujarnya. KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK selanjutnya pada Jumat, 23 Februari 2024 menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama. Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023. Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan bupati. Besaran potongan yaitu 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima. AS juga memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati. Khusus pada 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Ahmad Muhdlor atau yang akrab disapa Gus Muhdlor mengaku menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan pascapenetapan tersangka

Bupati Sidoarjo Gus Muhdhlor Bilang akan Hormati Proses Hukum usai Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/gus-muhdlor-1432340042.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama Kepala Dinkes Sidoarjo Fenny Apridawati." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama Kepala Dinkes Sidoarjo Fenny Apridawati.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Proyek betonisasi jalan terus digarap Pemkab Sidoarjao, hal itu dijelaskan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Kecamatan Tulangan menjadi salah satu wilayah proyek pengecoran jalan di tahun 2024 ini. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014404037/sekjen-pssi-kecam-wahyu-hamisi-sepak-kepala-bruno-moreira-pada-laga-persebaya-vs-pss-berharap-ada-sanksi-berat">Sekjen PSSI Kecam Wahyu Hamisi Sepak Kepala Bruno Moreira pada Laga Persebaya vs PSS, Berharap Ada Sanksi Berat! &nbsp;</a> Terdapat dua titik jalan yang akan dibeton. Yakni mulai pertigaan Tulangan sampai Desa Pangkemiri dan mulai dari Jalan Desa Modong sampai Desa Grabagan. Rencana itu diungkapkan bupati saat membuka Sosialisasi Lomba RT di kantor Kecamatan Tulangan, Senin (4/3). Gus Muhdlor sapaan bupati juga meminta maaf sebelum proyek betonisasi jalan itu dikerjakan. Pasalnya ada dampak yang akan dirasakan warga saat pengecoran jalan berlangsung. Pastinya aktivitas warga akan sedikit terganggu. Namun ia yakinkan dampak itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan warga. Jalanan Sidoarjo yang halus akan dirasakan warga untuk sekian tahun kedepan. Warga tidak akan lagi merasakan jalan di Sidoarjo yang banyak berlubang. &rsquo;&rsquo;Pembangunan berjalan lambat bahkan terasa sia-sia tanpa support warga. Semisal pembangunan dalam penyelesaian banjir. Dukungan warga dapat ditunjukkan dengan menjaga kebersihan lingkungan,&rdquo; pesan Gus Muhldor. Oleh karenanya, ia memohon dukungan masyarakat dalam menjalankan roda pembangunan saat ini.&nbsp; Seperti halnya dukungan dalam Lomba RT yang digulirkannya tahun ini. Tujuannya untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Terdapat lima kategori yang dilombakan. Diantaranya RT Jimpitan, RT Sehat, RT Asri, RT Berbudaya dan RT Mandiri. Hadiahnya Rp 300 juta bagi juara pertama dimasing-masing kategori. (*)

royek betonisasi jalan terus digarap Pemerintah Kabupaten Sidoarjao, hal itu dijelaskan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Proyek Betonisasi Dilanjutkan di Wilayah Tulangan Sidoarjo, Ini Titik Jalannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-6-2512598690.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus ini diduga terkait adanya pemotongan insentif pegawai serta penerimaan uang oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati (SW) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dilansir dari ANTARA pada Selasa (20/2), selain Bupati Sidoarjo yakni Ahmad Muhdlor Ali atau yang biasa disapa Gus Muhdlor, tim penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Ari Suryono selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo sebagai saksi ihwal kasus dugaan korupsi di lingkup BPPD Sidoarjo. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK, di Jakarta, pada Senin (19/2). Ali Fikri mengungkapkan bahwa Ari Suryono diperiksa sebagai saksi guna mengusut kasus tersebut. "Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono, saksi hadir dan kembali dilakukan konfirmasi dan pendalaman lebih lanjut, antara lain kaitan dugaan rincian penggunaan dana insentif dari para pegawai BPPD untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali Fikri. Meski begitu, Ali masih belum mengungkapkan secara detail terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPK terhadap Ari Suryono. Ari Suryono, yang diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Jumat (16/2), keluar dari Gedung Merah Putih KPK bersama pengacaranya tanpa memberikan pernyataan kepada pers ataupun wartawan. Di lain kesempatan, Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor yang diduga menerima aliran dana tersebut menyangkal menerima uang dari dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo. "Enggak (ada penerimaan uang)," ujar Gus Muhdlor usai diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/2). Muhdlor menyatakan bahwa tim penyidik telah mengajukan banyak pertanyaan yang dia jawab selaku saksi dan menegaskan bahwa ia hanya dimintai keterangan dalam kapasitas tersebut. "Jadi saya Alhamdulillah baru saja diperiksa sebagai saksi dalam kejadian di Sidoarjo. Saya sudah berusaha memberikan kesaksian sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, sehingga terang benderang," pungkasnya lebih lanjut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197813/mui-sebut-masih-tersisa-residu-pemilu-berpotensi-picu-konflik-dan-perpecahan">MUI Sebut Masih Tersisa Residu Pemilu, Berpotensi Picu Konflik dan Perpecahan</a> Penyidik KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW) sebagai tersangka, pada Senin (29/1/2024), terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berasal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim KPK. Pada Kamis (25/1), tim KPK menerima informasi tentang penyerahan uang tunai kepada SW. Dengan begitu, Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh KPK terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan mengamankan uang tunai sejumlah Rp69,9 juta sebagai bukti dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023. Para pihak yang terlibat beserta barang bukti dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.&nbsp;Pemeriksaan ini berujung pada penetapan status tersangka terhadap Siska Wati (SW). Ghufron mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2023, ketika pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun, yang menjadikan para pegawai mendapatkan dana insentif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197813/mui-sebut-masih-tersisa-residu-pemilu-berpotensi-picu-konflik-dan-perpecahan">MUI Sebut Masih Tersisa Residu Pemilu, Berpotensi Picu Konflik dan Perpecahan</a> SW melakukan pemotongan dana insentif dari para pegawai BPPD secara sepihak untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo. Permintaan potongan insentif ini disampaikan secara lisan serta SW memberikan larangan untuk tidak membicarakan potongan insentif tersebut melalui komunikasi elektronik seperti WhatsApp. Adapun besaran potongan insentif berkisar antara 10-30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima oleh para pegawai. Penyerahan uang dilakukan secara tunai oleh bendahara yang ditunjuk oleh Siska Wati di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Pada tahun 2023, Siska Wati berhasil mengumpulkan potongan insentif sekitar Rp2,7 miliar dari para pegawai. Jumlah uang tunai Rp 69,9 juta yang diterima oleh Siska Wati dijadikan sebagai awal untuk penyelidikan lebih lanjut. Tersangka Siska Wati dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*** &nbsp;

"Enggak (ada penerimaan uang)," ujar Gus Muhdlor usai diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/2).

Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-4-616057519.jpg" alt="Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Gedung Merah Putih, Jakarta, selama lebih dari lima jam kemarin. Selepas pemeriksaan, Muhdlor enggan berkomentar mengenai kasus pemotongan insentif pajak dan retribusi di Pemkab Sidoarjo yang menyeret namanya. Datang pukul 07.20 WIB, Muhdlor yang berstatus saksi baru mulai diperiksa pukul 09.00 WIB setelah penyidik KPK menjemputnya dari ruang tunggu untuk menuju ke lantai 2 Gedung Merah Putih. &rdquo;Saya sudah berusaha memberikan kesaksian sebenar-benarnya dan seutuhnya,&rsquo;&rsquo; ucapnya seusai keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 14.30 WIB. Dia enggan memaparkan apa saja pertanyaan dari penyidik yang ditujukan kepadanya. Dia menyebut, bukan kompetensinya untuk menjelaskan. &rdquo;Wah, banyak,&rsquo;&rsquo; ucapnya saat ditanya berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Muhdlor yang semula santai menghadapi kerumunan media yang mencegatnya mulai berubah ketika ditanya soal aliran duit. Yang menurut pengakuan Siska Wati, tersangka dalam perkara itu, mengalir kepadanya dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono. &rdquo;Ndak,&rsquo;&rsquo; katanya menjawab aliran duit. Muhdlor tak mempertegas kalimatnya. Dia justru memberikan pendapat lain mengenai kasus yang menimpa lingkungan kabupaten yang dia pimpin itu. &rdquo;Secara umum kami sampaikan semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih mengelola transparansi serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Sidoarjo,&rsquo;&rsquo; katanya seraya bergegas meninggalkan gedung KPK. Kemarin Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono juga diperiksa. Keluar dari ruang pemeriksaan pukul 17.40 WIB, dia tak berkomentar satu kalimat pun. Mengenakan masker dan kemeja batik, dia berjalan cepat sebelum masuk ke mobil. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pemeriksaan Muhdlor sebagai saksi untuk dimintai beberapa keterangan. Salah satunya terkait dengan pengetahuannya tentang pemotongan insentif pajak tersebut. &rdquo;Juga didalami mengenai dugaan adanya peruntukan dari dana tersebut untuk kebutuhan saksi selaku bupati di sana,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (elo/c6/ttg)

KPK memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Gedung Merah Putih, Jakarta, selama lebih dari lima jam kemarin.

Usai Diperiksa KPK sebagai Saksi, Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor Menolak Menjawab soal Aliran Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/gus-bupati-1197585821.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa dua kader mereka, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan sang kakak Syaikhul Islam, otomatis dianggap mengundurkan diri dari partai. Itu setelah keduanya ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Ya otomatis. Mereka otomatis berhenti dari PKB," terang Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB sekaligus calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan itu, di sela kampanyenya di Serang, Banten, kemarin (2/2). Deklarasi bertajuk Santri Nderek Kiai itu berlangsung di parkir selatan Ponpes Bumi Shalawat, Sidoarjo, Kamis (1/2) lalu. Syaikhul dan Muhdlor adalah putra KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Bumi Shalawat. Bupati Gresik sekaligus kader PDIP Fandi Akhmad Yani, yang juga saudara ipar Syaikhul dan Muhdlor, hadir dalam acara tersebut. Syaikhul merupakan caleg incumbent DPR RI nomor urut 1 di daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. PKB salah satu partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin dalam Pemilihan Presiden 2024. Sedangkan PDIP pengusung utama pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Muhaimin menegaskan bahwa sikap politik yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perintah partai. Terkait dugaan keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK, Muhaimin mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. &rsquo;&rsquo;Silakan proses hukum berjalan secara objektif,&rsquo;&rsquo; kata wakil ketua DPR RI itu. Dari Sidoarjo, Ketua DPC PKB Sidoarjo Subandi mengaku, pihaknya belum menerima laporan terkait pernyataan sang ketua umum tersebut. Terkait sanksi, Subandi menyebut keputusan itu menjadi ranah DPP PKB. &rsquo;&rsquo;Selama ini beliaunya masih tercatat sebagai kader PKB. Semua kita serahkan kepada DPP PKB,&rsquo;&rsquo; jelas Subandi. Muhdlor sendiri mengklaim sudah lama mendukung Prabowo-Gibran. Bukan hanya saat deklarasi Kamis (1/2) lalu. &rsquo;&rsquo;Saya ikut judicial review Gibran sudah 10 bulan, wis lama,&rsquo;&rsquo; ujar Muhdlor setelah rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo kemarin. Kemarin KPK menjadwalkan Gus Muhdlor diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Di hari yang sama, KPK memanggil Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono. Ari dipastikan datang memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan. &rdquo;Saksi Ari Suryono sudah hadir,&rdquo; ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sedangkan Muhdlor tak hadir. Pantauan Jawa Pos di Sidoarjo, Muhdlor berada di DPRD Sidoarjo sampai pukul 11.15. Dia lalu menunaikan ibadah salat Jumat. Sesudahnya, dia tidak berkenan diwawancarai. Tadi malam Ali memastikan Muhdlor tidak memenuhi panggilan. Untuk itu, tim penyidik KPK akan membuat jadwal pemeriksaan ulang dan memanggil kembali Muhdlor. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah ada jadwal pemanggilan bakal disampaikan kepada publik,&rdquo; katanya. Dalam kasus dugaan korupsi di Sidoarjo, KPK telah menetapkan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka. Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Ari sudah selesai dilakukan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ali dijadikan saksi untuk tersangka Siska Wati. &rdquo;Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPBD Pemkab Sidoarjo,&rdquo; ujarnya. Selain itu, penyidik mendalami beberapa hal penting lainnya. &rdquo;Termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan bupati Sidoarjo,&rdquo; tambahnya.(lum/syn/uzi/son/c17/ttg)

DPP PKB menyatakan bahwa dua kader mereka, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan sang kakak Syaikhul Islam, otomatis dianggap mengundurkan diri.

Dukung Prabowo-Gibran, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dianggap Otomatis Mundur dari PKB

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/gus-bupati-1197585821.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (2/2). Sedianya, Ahmad Muhdlor Ali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo. &nbsp;

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (2/2).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ZIKIR.jpg" alt="Ribuan jamaah Al-Khidmah dari berbagai daerah berbondong-bondong menuju masjid Agung Sidoarjo untuk mendoakan Kabupaten Sidoarjo terhindar dari bala bencana." width="100%">
<figcaption>Ribuan jamaah Al-Khidmah dari berbagai daerah berbondong-bondong menuju masjid Agung Sidoarjo untuk mendoakan Kabupaten Sidoarjo terhindar dari bala bencana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan jamaah Al-Khidmah dari berbagai daerah berbondong-bondong menuju masjid Agung Sidoarjo, Minggu pagi, (11/12). Kedatangannya untuk mengikuti majelis dzikir maulidurrasul Muhammad SAW sekaligus Haul Akbar Kabupaten Sidoarjo. Majelis dzikir tersebut juga digunakan untuk mendoakan Kabupaten Sidoarjo  agar terhindar dari bala bencana. Tampak raut kekhusyukan dari ribuan jamaah saat memanjatkan doa.  Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman M. Kes hadir dalam mejelis tersebut. Selain itu juga hadir pengurus wilayah jamaah Al-Khidmah Jawa Timur KH. Jamaluddin Malik.  Majelis dzikir tersebut juga diisi dengan ceramah Habib Reza Bin Mukshin Al Hamid.  Sebelumnya, Bupati H. Ahmad Muhdlor dalam sambutannya mengatakan majelis dzikir merupakan taman surga di dunia. Hal tersebut diriwayatkan dalam salah satu hadist nabi Muhammad SAW.  "Saya ingat ada hadist,  اِذَامَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْاقَالُوْ ايَارَسُوْلَ اللَّهِ ,وَمَارِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ مَجَالِسُ الْعِلْمِ.  (HR Tirmidzi dan Ahmad dari Anas ibn Malik)  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang.” Para sahabat bertanya,”Apakah taman-taman surga itu?” Beliau menjawab,”Halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) dzikir,"sampai Bupati H. Ahmad Muhdlor, putra kyai Ali Mashuri pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo itu.  Bupati H. Ahmad Muhdlor yang juga akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan majelis dzikir dapat menjadi penyebab turunnya keberkahan Allah SWT. Oleh karenanya keberadaan majelis dzikir seperti ini sangat dibutuhkan Kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu Kabupaten Sidoarjo akan selalu dinaungi keberkahan.  "Saya yakin keberkahan akan turun bukan hanya pada yang hadir saja, tetapi juga turun pada keluarga kita dan Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai ini,"ujarnya.  Dikatakannya, Pemkab Sidoarjo tidak hanya dituntut untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Namun juga pembangunan spritual warganya. Keduanya harus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar majelis dzikir seperti ini.  "Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, ini yang dibutuhkan Kabupaten Sidoarjo, tidak hanya membangun infrastruktur namun juga membangun bathin spiritual lewat taman-taman surga seperti ini,"ucapnya.  Gus Muhdlor berharap kegiatan mejelis dzikir seperti ini dapat diperbanyak. Bahkan ia meminta ada regenerasi. Jamaah diminta untuk mengajak buah hatinya mengikuti majelis dzikir seperti ini.  "Kalau ada perkumpulan yang bagus, majelis yang bagus, yang muda-muda harus diajak, yang kecil-kecil juga harus diajak,"pintanya.

Para Habaib & Ribuan Jamaah Majelis Dzikir Al-Khidmah Doakan Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Berita Terkini